7cloud.asia – Perubahan iklim telah menjadi realitas yang dihadapi masyarakat Indonesia dan dunia saat ini.
Di Kota Pekalongan, Jawa Tengah, banjir rob terus menggenangi kawasan pesisir. Sementara masyarakat adat Kajang di Bulukumba, Sulawesi Selatan merasakan perubahan pola hujan yang mengancam pertanian.
Di Toraja, masyarakat merasakan menurunnya produktivitas kopi Toraja akibat cuaca ekstrem, dan di Samarinda Kalimantan Timur, warga merasakan meningkatnya risiko banjir perkotaan.
Meski dampaknya berbeda di setiap daerah, pengalaman dari berbagai wilayah dalam menghadapi dampak perubahan iklim menunjukkan satu benang merah.
Bahwa untuk membangun ketahanan iklim membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, komunitas lokal, sektor swasta, dan mitra pembangunan untuk menciptakan solusi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Pembelajaran tersebut menjadi salah satu fokus dalam Seminar Nasional Adaptasi Perubahan Iklim yang diselenggarakan KEMITRAAN bersama Kementerian Lingkungan Hidup dengan dukungan Adaptation Fund (AF) yang dipantau secara daring pada Rabu (24/6/2026).
Direktur Adaptasi Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Franky Zamzani, mengatakan bahwa pihaknya telah menjadikan isu perubahan iklim sebagai prioritas program pembangunan nasional.
“Pemerintah melalui berbagai kebijakan pembangunan nasional terus mendorong penguatan kapasitas daerah dan masyarakat dalam menghadapi dampak perubahan iklim, termasuk melalui pengembangan berbagai inisiatif adaptasi berbasis masyarakat,” sebutnya.
Menurut Franky, praktik-praktik baik yang berkembang di daerah perlu menjadi bagian dari solusi nasional dalam menghadapi krisis iklim.
Apa yang dilakukan masyarakat di Pekalongan, Bulukumba, Toraja, maupun Samarinda, ujarnya, menunjukkan bahwa solusi adaptasi yang lahir dari kebutuhan lokal sering kali menjadi solusi yang paling efektif.
“Tantangan kita adalah memperkuat, mereplikasi, dan mengintegrasikan pembelajaran tersebut ke dalam kebijakan pembangunan yang lebih luas,” imbuhnya.
Sejak 2019, Kementerian Lingkungan Hidup melalui Kedeputian Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon dan KEMITRAAN melalui dukungan dari Adaptation Fund (AF) telah menjalankan program adaptasi perubahan iklim di lima wilayah Indonesia dengan dampak iklim yang berbeda.
Di Kota Pekalongan, masyarakat menghadapi ancaman banjir rob dan kenaikan muka air laut yang memengaruhi kawasan permukiman serta aktivitas ekonomi masyarakat pesisir.
Di Kabupaten Bulukumba, perubahan pola cuaca berdampak pada sektor pertanian dan ketahanan penghidupan masyarakat adat Kajang.
Sementara di empat kabupaten yang ada di Daerah Aliran Sungai Saddang di Provinsi Sulawesi Selatan, cuaca ekstrem telah menurunkan produksi komoditas Kopi Toraja yang telah mendunia.
Di Kota Samarinda, risiko banjir perkotaan dan cuaca ekstrem menjadi tantangan yang perlu diantisipasi melalui penguatan tata kelola dan kapasitas masyarakat.
Melalui program tersebut, berbagai pihak didorong untuk memperkuat kapasitas adaptasi masyarakat, meningkatkan perencanaan pembangunan yang responsif terhadap perubahan iklim, serta membangun kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, kelompok masyarakat, dan kelompok rentan.
Hugo Remaury, perwakilan Adaptation Fund, menegaskan bahwa organisasinya mendukung berbagai inisiatif yang bertujuan memperkuat ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.
Adaptation Fund (AF) merupakan mekanisme pendanaan internasional yang dibentuk sebagai bagian dari komitmen global untuk mendukung berbagai inisiatif masyarakat dalam beradaptasi terhadap perubahan iklim.
Adaptation Fund dibentuk berdasarkan keputusan Konferensi Para Pihak (COP) dalam Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), dengan tujuan membiayai proyek dan program yang membantu masyarakat rentan di negaranegara berkembang beradaptasi terhadap perubahan iklim.
“Pendanaan tersebut didasarkan pada kebutuhan, pandangan, dan prioritas masing-masing negara,” jelasnya.
Leave a Reply