7cloud.asia – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta segera menyelesaikan persoalan lahan Taman Pemakaman Umum (TPU) yang kini semakin menumpuk.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengatakan dirinya telah menginstruksikan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) DKI Jakarta agar mencari solusi pembukaan lahan Taman Pemakaman Umum baru di lokasi yang memungkinkan.
Dilansir beritajakarta.id, saat ini, hanya tersisa sekitar 11 Taman Pemakaman Umum yang masih dapat menerima jenazah tanpa harus ditumpuk.
“Inilah problem riil sebagai salah satu kota besar yang ada di Jakarta dan saya menyampaikan apa adanya. Sehingga dengan demikian, kami akan mencari solusi agar membuka TPU-TPU baru,” ujar Pramono di Jakarta, Kamis (23/10/2025).
Lebih lanjut, ia mengungkapkan, dari 80 TPU yang ada di Jakarta saat ini, sebanyak 69 di antaranya sudah penuh dan hanya menerima pelayanan makam dengan sistem tumpang yang dilakukan dengan makam keluarga.
“TPU di Jakarta itu kurang lebih ada 80 lebih dan memang sekarang ini hampir 60 lebih yang sudah penuh. Kemudian bisa diadakan adalah secara ditumpangkan di atasnya. Dan tentunya ini menjadi problem, persoalan yang harus ditangani oleh Pemerintah DKI Jakarta,” jelasnya.
Baca: Lahan pemakaman terbatas membuat mahal biaya pemakaman
Selain pembukaan lahan baru, Pemprov DKI Jakarta juga tengah mempertimbangkan untuk mengalihfungsikan makam-makam Covid-19 yang keluarganya tidak diketahui atau tidak ada, sebagai makam umum.
“Untuk makam-makam Covid yang pada waktu itu hampir sebagian yang di Jakarta mereka keluarganya tidak ada, maka yang seperti itu juga akan kita gunakan untuk taman pemakaman umum,” tandas Pramono.
Rencana ini mendapatkan dukungan dari Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike yang menilai langkah ini penting untuk memastikan ketersediaan lahan pemakaman yang kini semakin terbatas.
Yuke mengatakan, penambahan lahan pemakaman tidak bisa lagi ditunda karena berpotensi menimbulkan persoalan serius.
“Untuk lahan makam, kondisinya memang sangat kritis. Ini bukan hal yang bisa ditunda-tunda, karena kalau kita tidak punya cadangan lahan, itu akan menjadi masalah serius,” ujar Yuke, Selasa (28/10/2025).
Yuke menjelaskan, Komisi D telah meminta data rinci terkait kebutuhan lahan pemakaman di Jakarta, termasuk jumlah lahan yang saat ini dimiliki Pemprov DKI dan kekurangannya.
Baca: ‘Mahalnya’ ongkos meninggal di Jakarta
Berdasarkan hasil pembahasan, lahan yang tersedia diperkirakan hanya cukup untuk tiga tahun ke depan.
“Makanya dalam anggaran tahun 2026 kami juga meminta agar tetap disiapkan anggaran untuk penambahan lahan pemakaman,” jelasnya.
Menurut Yuke, tantangan utama dalam penyediaan lahan pemakaman adalah keterbatasan ruang dan tingginya harga tanah di wilayah perkotaan. Karena itu, diperlukan strategi baru dalam pengelolaan dan pengadaan lahan agar tetap efisien dan berkelanjutan.
“Di tengah kota sudah hampir tidak mungkin lagi. Jadi mau tidak mau, alternatifnya ya di wilayah pinggir, meskipun harapannya tidak sampai ke luar kota,” katanya.
Yuke menambahkan, dalam pembahasan RAPBD 2026, Komisi D telah menyetujui alokasi anggaran untuk pembelian lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan pemakaman.
Anggaran tersebut akan digunakan baik untuk memperluas area makam yang sudah ada maupun membuka lahan pemakaman baru.
“Pembukaan lahan baru tentu butuh proses panjang mulai dari pematangan lahan, pembangunan akses jalan, hingga izin lingkungan. Jadi kami serahkan teknisnya ke dinas, tapi tetap kami awasi agar sebarannya merata di lima wilayah kota, termasuk Kepulauan Seribu yang lahannya sangat terbatas dan perlu perhatian khusus,” tandasnya.
Leave a Reply