7cloud.asia – Madani Berkelanjutan dan Pantau Gambut menyoroti dampak pemisahan Kementerian Lingkungan Hidup (LH) dan Kementerian Kehutanan terhadap upaya menurunkan emisi karbon dari sektor kehutanan.
Juru Kampanye Pantau Gambut, Putra Saptian menyebutkan, fragmentasi kelembagaan menjadi sumber masalah yang masih berlarut. Padahal, menurutnya, sebuah ekosistem seperti gambut merupakan sebuah kesatuan yang tidak bisa dipilah secara administratif maupun sektoral.”
Pemisahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan menjadikan kompleksitas koordinasi, birokrasi, dan tata kelola menjadi semakin kompleks.
Selain itu, tidak diperpanjangnya Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) juga membuat upaya restorasi gambut menjadi semakin lemah.
Madani Berkelanjutan mencatat, pasca Perpres No. 120 Tahun 2020, BRGM kehilangan kewenangan untuk melakukan monitoring dan supervisi di area konsesi dan wilayah yang justru berisiko tinggi terhadap kebakaran.
Menurut Deputi Direktur Madani Berkelanjutan, Giorgio Budi Indrarto, tanpa kewenangan tersebut, BRGM tidak dapat memastikan pemeliharaan infrastruktur restorasi di kawasan konsesi secara efektif.
“Pembubaran BRGM menguatkan pola berulang dalam tata kelola lingkungan hidup di Indonesia, yaitu membentuk lembaga saat krisis dan diikuti pembubaran ketika tekanan mereda,“ ujar Giorgio dalam keterangan tertulis yang diterima 7cloud.asia, Selasa (21/10/2025).
Pola ini, imbuhnya, mencerminkan pendekatan ad-hoc yang mengandalkan logika kedaruratan ketimbang desain kelembagaan jangka panjang. Dalam konteks ini, BRGM bukan hanya gagal dilembagakan, tetapi sejak awal memang tidak didesain untuk bertahan.
Peneliti MADANI Berkelanjutan, Sadam Afian Richwanudin menambahkan untuk mencapai target iklim, terutama dari sektor FOLU, maka kerja-kerja pemerintah tidak boleh sektoral.
Semua sektor, ujarnya, harus bersinergi untuk memiliki visi yang sama, menekan deforestasi dan degradasi hutan dan lahan, apalagi di lahan gambut.
Jika pembukaan lahan skala besar masih terus dilakukan dan penanganan karhutla masih belum optimal, maka upaya mencapai target penurunan 31,89 persen emisi karbon tanpa syarat dan 43,20 persen dengan syarat, akan semakin berat bagi Indonesia.
”Ajang COP 30 Brasil pun bisa hanya menjadi pepesan kosong belaka,” pungkas Sadam Afian Richwanudin.
Untuk mencapai target iklim, terutama dari sektor FOLU, maka kerja-kerja pemerintah tidak boleh sektoral. Semua harus bersinergi untuk memiliki visi yang sama, menekan deforestasi dan degradasi hutan dan lahan, apalagi di lahan gambut.
Kenapa Gambut Penting
Indonesia memiliki luasan gambut tropis terbesar di dunia dengan luas mencapai 13,43 juta hektare yang tersebar di tiga pulau besar yaitu Sumatera, Kalimantan dan Papua.
Lahan gambut di Indonesia diperkirakan menyimpan sekitar 57 gigaton karbon atau 20 kali lipat karbon tanah mineral biasa.
Cadangan karbon yang tersimpan di dalam tanah gambut akan terlepas ke udara jika lahan
gambut dikeringkan atau dialihfungsikan. Padahal, gambut menyimpan sekitar 30 persen karbon dunia.
Gas rumah kaca yang dilepaskan ke atmosfer akan menahan panas dari matahari sehingga
meningkatkan suhu bumi. Proses yang dikenal sebagai efek rumah kaca ini dapat mempercepat laju perubahan iklim.
Oleh sebab itu, melindungi dan mencegah kerusakan lahan gambut menjadi sangat penting dalam upaya pencegahan perubahan iklim.
Leave a Reply