7cloud.asia – Aksi saling dorong mewarnai unjuk rasa Aliansi Perempuan Indonesia yang digelar pada Kamis (18/6/2026) di Kawasan Dukuh Atas, Jakarta Pusat.
Polisi menghalangi pengunjukrasa mencapai bundaran HI.
Dalam aksinya, Aliansi Perempuan Indonesia menyerukan aksi bersama untuk mendesak negara bertanggung jawab atas krisis hidup rakyat yang semakin berat.
Konsolidasi jaringan perempuan, LGBTIQ, mahasiswa, pekerja, masyarakat sipil, pembela HAM, masyarakat adat, petani, pekerja informal, dan komunitas miskin kota menegaskan bahwa krisis hari ini bukan peristiwa terpisah.
Apa yang terjadi hari ini adalah akumulasi dari kebijakan negara yang tidak berpihak pada rakyat sehingga gagal melindungi rakyat.
Kenaikan harga BBM, kebutuhan pokok, listrik, transportasi, obat, dan biaya hidup lainnya telah menambah besar beban rakyat.
Kenaikan harga Pertamax sebesar lebih dari 30 persen pada Juni 2026 terjadi di tengah kekhawatiran publik atas biaya hidup yang makin mahal. Sementara inflasi tahunan
Mei 2026 juga dilaporkan meningkat ke 3,08 persen.
Bagi perempuan, buruh, pekerja informal, ibu
rumah tangga, pekerja migran, dan kelompok miskin kota, kenaikan biaya hidup bukan sekadar angka ekonomi, tetapi menimbulkan dampak berlapis beban perawatan yang semakin mempersulit hidup.
Krisis ekonomi juga tampak dari sulitnya mendapatkan pekerjaan layak. Badan Pusat Statistik mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka Februari 2026 sebesar 4,68 persen, sementara rata-rata upah buruh hanya Rp3,29 juta.
Di lapangan, banyak orang muda, perempuan, dan pekerja informal terdorong masuk ke kerja rentan seperti magang berkepanjangan, freelance berupah rendah, host live, kerja
kontrak, dan sektor informal lain yang tidak memberikan jaminan sosial maupun perlindungan ketenagakerjaan yang memadai.
Pekerja Migran saat ini ditargetkan ke luar negeri dengan target 500. orang perbulan (KP2MI), untuk mendongkrak pendapatan devisa dan lapangan kerja.
Kondisi ini jadi bukti nyata bahwa pemerintah telah gagal dalam mengentaskan kemiskinan PHK Massal, tidak ada lapangan pekerjaan sehingga untuk mencukupi kebutuhan ekonomi dengan cara bekerja ke luar negeri.
KABAR BUMI menangani sebanyak 3840 kasus komplek yang dialami oleh pekerja migran pada periode 2021-2025.
Di saat rakyat sedang bertahan hidup di tengah situasi krisis, negara justru abai dengan kondisi ini.
Negara secara terang-terangan mengeksekusi program-program populis yang mempunyai alokasi anggaran tinggi, namun lemah tata kelola dan minim transparansi.
Program Makan Bergizi Gratis atau MBG, misalnya, telah dikritik oleh masyarakat sipil karena pelaksanaannya yang ugal-ugalan dengan risiko korupsi sistemik dan lemahnya pengawasan.
Transparency International Indonesia menyoroti kerentanan korupsi dalam pelaksaunaan MBG, sementara MBG Watch menilai persoalan program ini mencerminkan lemahnya tata kelola, pengawasan, dan akuntabilitas.
Aliansi Perempuan Indonesia juga menyoroti menguatnya represi dan penyempitan ruang demokrasi.
Pengesahan revisi UU Polri dikritik oleh banyak masyarakat sipil karena membuka ruang lebih luas bagi anggota Polri aktif untuk menduduki jabatan sipil, yang dinilai bertentangan dengan agenda Reformasi dan prinsip pembatasan peran aparat keamanan dalam ranah sipil.
Situasi ini mengkhawatirkan karena gerakan rakyat, mahasiswa, perempuan, buruh, komunitas miskin kota, dan pembela HAM semakin ketat diawasi, diintimidasi, atau dibungkam ketika menyampaikan kritik.
Leave a Reply