7cloud.asia – Komisi XIII DPR mendorong Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Independen untuk mengumpulkan temuan yang komprehensif, mencakup dugaan pelanggaran HAM, maladministrasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, serta pemenuhan hak-hak dan perlindungan korban Kejadian Agustus-September 2025.
Untuk memperkuat temuan, Komisi XIII menyarankan agar TGPF Independenvmelibatkan partisipasi publik yang luas, tidak hanya berdasarkan laporan formal.
Ketua Komisi XIII DPR, Willy Aditya mendorong TGPF Independen jauh lebih dalam, tidak hanya berdasarkan laporan, tapi bagaimana juga melibatkan banyak stakeholder.
Dengan partisipasi publik, ujarnya, TGPF Independen bisa mengundang penggiat sosial media, segala macam, kita undang aja. Banyak teman-teman yang biasanya demonstrasi, kita undang aja.
“Sehingga kita bisa melakukan check and cross check satu sama lain. Itu yang paling penting,” ujar Willy usai Rapat Dengar Pendapat Komisi XIII di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (29/9/2025).
Rapat ini dihadiri Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia), Ombudsman, LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban), dan KND (Komisi Nasional Disabilitas),
TGPF Independen, yang dibentuk untuk menginvestigasi kerusuhan pasca-demonstrasi, saat ini masih dalam tahap pengumpulan data dan fakta di lapangan.
Ia menekankan pentingnya TGPF bekerja berdasarkan bukti konfirmasi dan menghindari kesimpulan yang bersifat asumtif.
“Tadi mereka sampaikan masih dalam proses pengumpulan data dan fakta. Kami juga menegaskan biar tidak ada asumsi. Asumsi awal sebelum ada data dan fakta yang bisa terkonfirmasi,” ujar Willy Aditya
Willy menegaskan bahwa proses pencarian fakta harus benar-benar jernih. “Jangan kita tahu-tahu berasumsi ini melanggar, ini melanggar. Jangan. Karena belum ditemukan data. Proses itu yang harus kita clear-kan,” tambahnya.
Sesuai ranah kerjanya yang menyangkut penegakan hak asasi manusia (HAM), Willy mengatakan bahwa Komisi XIII berkomitmen untuk memfasilitasi kebutuhan dan kendala TGPF selama proses investigasi.
TGPF dijadwalkan bekerja hingga akhir November dan diharapkan merilis temuan pada awal Desember. TGPF bekerja secara tuntas dalam mengungkap seluruh fakta dan dalang di balik berbagai peristiwa kerusuhan yang terjadi sekitar 25 Agustus hingga awal September 2025 silam.
Peristiwa ini mencakup demonstrasi di DPR, pembakaran Mako Brimob, penjarahan rumah tokoh nasional, hingga pembakaran gedung DPRD di daerah.
Wakil Ketua Komisi XIII DPR Sugiat Santoso menyatakan mendukung penuh TGPF untuk mengumpulkan fakta agar dapat menemukan pihak yang bertanggung jawab atas tindak pidana yang terjadi.
“Saya kepingin yang pertama bahwa tim gabungan pencari fakta independen enam lembaga ini menemukan semua fakta itu agar kita bisa menemukan siapa yang bertanggung jawab di peristiwa itu,” tegas Sugiat
Presiden Prabowo Subianto membagi peristiwa menjadi dua: unjuk rasa murni dari mahasiswa dan masyarakat sipil yang dijamin kebebasannya, dan kerusuhan terorganisir. Menurutnya, hal ini menjadi dasar penting untuk melakukan investigasi secara adil.
Sugiat menegaskan bahwa TGPF harus menuntaskan investigasi, tidak hanya untuk penegakan hukum, tetapi juga untuk mencegah peristiwa serupa terulang. Ia menyayangkan peristiwa-peristiwa sebelumnya yang menimbulkan korban jiwa, seperti di Makassar, berakhir tanpa pertanggungjawaban yang jelas.
Ia juga mengapresiasi komitmen Polri untuk membentuk tim reformasi internal guna membenahi profesionalisme aparat. Namun, fokus utama tetap harus menemukan dalang yang berupaya membenturkan rakyat dengan negara.
Leave a Reply