Dari Lebih 6000 Desa Wisata di Indonesia, Hanya 1 Persen yang Telah Mandiri

Written by

in

7cloud.asia – Pengembangan desa wisata menyimpan potensi besar untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di desa dan mendongkrak pendapatan daerah.

Itu sebabnya, banyak daerah berlomba-lomba mengembangkan desa wisata. Namun demikian, masih adanya kesenjangan kualitas, tata kelola, dan keberlanjutan antar desa wisata.

Berdasarkan data dari Jaringan Desa Wisata (Jadesta) milik Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), hingga akhir 2024 tercatat ada 6.042 desa wisata di seluruh Indonesia.

Mayoritas desa wisata masih berada pada kategori rintisan sebanyak kurang lebih 4.703 desa, 992 desa wisata masuk kategori berkembang.

Baca: Jatiluwih masuk daftar desa wisata terbaik dunia

Sementara itu, desa wisata maju baru berjumlah 314 desa, dan desa wisata mandiri hanya 33 atau kurang dari 1 persen dari total desa wisata yang ada.

Kondisi ini mendorong Komisi VII DPR membentuk Panitia Kerja (Panja) Standardisasi Desa Wisata, guna menciptakan ekosistem desa wisata yang bisa memanfaatkan masyarakat di sekitarnya.

Sejauh ini Komisi VII DPR melihat bahwa Desa Wisata kurang memberdayakan potensi lokal, terutama warga yang tinggal di wilayah tersebut.

Hal ini juga yang ditemukan Komisi VII saat kunjungan kerja spesifik ke Kampung Wisata Baselang Bakung Jaya di Kota Jambi, Provinsi Jambi.

Baca: Jalan-jalan ke desa adat melancong sambil meresapi alam

Ketua Tim Kunker Panja Standardisasi Komisi VII DPR, Rycko Menoza mengatakan, hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dan DPR.

“Anggota DPR juga tadi memberikan masukan agar masyarakat di sekitar desa wisata ikut maju karena kemajuan satu desa menjadi dorongan bagi yang lain,” ujarnya kepada Parlementaria, usai kunjungan, Jumat (26/09/2025).

Standardisasi desa wisata menjadi langkah progresif yang akan dilakukan Komisi VII demi meningkatkan potensi desa wisata terutama untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.

“Kita perlu ingatkan kepada para pemangku wilayah bahwa untuk membuat sebuah desa wisata itu kita tidak hanya sekadar mengikuti apa yang sedang tren. Apa yang kita lakukan itu harus bedasarkan dari kebutuhan dan potensi masyarakat di wilayah tersebut,” ujar anggota Komisi VII DPR, Siti Mukaromah.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *