7cloud.asia – Meski tidak terlalu jauh dari ibu kota Jakarta, pendidikan di Lebak, Banten bisa dikatakan masih tertinggal. Data meyebutkan, rata-rata lama sekolah masyarakat di daerah tersebut baru 6,6 tahun.
Hal ini berarti masih banyak anak di Lebak tidak menamatkan pendidikan sekolah menengah pertama atau SMP.
Hal ini diungkapkan Anggota Komisi VIII DPR, Selly Andriany Gantina, menyoroti saat kunjungan kerja spesifik ke Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 34 Kabupaten Lebak, Banten, Kamis (11/9/2025).
Agenda kunjungan kerja ini difokuskan untuk melihat langsung progres pelaksanaan sekolah rakyat dan menilai sejauh mana efektivitasnya di lapangan.
“Tentu ini menjadi PR untuk Kementerian Sosial maupun kami yang ada di Komisi VIII, agar tingkat partisipasi setelah adanya sekolah rakyat ini bisa meningkat, artinya lama rata-rata sekolah anak-anak di Banten ini bisa menjadi lebih baik, dan wajardikdas itu bisa terlaksana,” ujar Selly.
Wajardikdas sendiri adalah program wajib belajar pendidikan dasar selama 9 tahun yang ditetapkan pemerintah, agar setiap anak Indonesia mendapat akses pendidikan minimal hingga SMP.
Baca: Kebijakan pendidikan yang selalu berubah setiap pemerintahan berganti
Sekolah rakyat, menurut Selly, juga membuka peluang bagi anak-anak untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
Program ini rencananya akan terintegrasi dengan fasilitas Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang ditanggung negara, sehingga tidak ada lagi hambatan biaya.
Selly bersyukur kalau itu bisa dilakukan, maka anak-anak dari pelosok Banten ini mereka bisa mendapatkan pendidikan sampai bangku kuliah.
”Yang pasti setelah mereka kuliah juga harus ada kepastian untuk wilayah ruang kerjanya mereka, Nah tentu ini menjadi PR berikutnya untuk pemerintahan yang akan datang,” kata politisi PDI Perjuangan itu.
Selly menekankan bahwa evaluasi dan pengawasan terhadap operasional sekolah Rakyat tetap akan dilakukan meski program ini baru memasuki tahun pertama pelaksanaan.
Rencananya Program Sekolah Rakyat dimulai dengan 100 titik pada 2025, dan pemerintah berencana menambah 100 titik lagi pada 2026.
Baca: Perjuangan guru menghadapi gonta-ganti kurikulum
Ia menambahkan, Komisi VIII akan terus menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan target pemerintah tercapai, terutama dalam menekan angka putus sekolah dan meningkatkan rata-rata lama sekolah nasional.
Apakah program 200 titik yang akan disebarkan di seluruh Indonesia ini, akan berkelanjutan dan akan memberikan multiplier effect terhadap rata-rata lama sekolah yang diinginkan oleh Pak Presiden, supaya anak-anak bangsa tidak putus sekolah.
“Nah tentu evaluasi itu akan dilakukan secara maksimal melalui program pengawasan oleh Komisi VIII,” ujarnya.
Diresmikan pada awal Agustus 2025 lalu, SRMA 34 Kabupaten Lebak saat ini masih menempati gedung Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) milik Kemendikdasmen.
Pemerintah Kabupaten Lebak telah mempersiapkan lahan seluas lebih dari 8 hektare di Kecamatan Leuwidamar untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Diharapkan bangunan baru sudah dapat digunakan untuk tahun ajaran mendatang.
Bupati Lebak menjelaskan, terdapat dua sekolah rakyat di Provinsi Banten yang berlokasi di Kabupaten Lebak dan Sekolah Rakyat Kota Tangerang Selatan yang murid-muridnya berasal dari kabupaten/kota di Banten.
Baca: Permendiknas tentang BOS memangkas komponen honor guru
Leave a Reply