7cloud.asia – Transisi energi menjadi tantangan tersendiri, karena tidak hanya berpengaruh terhadap kondisi lingkungan tetapi juga juga mengubah lanskap penciptaan lapangan kerja di Indonesia.
Penelitian Organisasi Buruh Dunia, (International Labour Organization/ILO) pada 2018 memperkirakan 6 juta lapangan pekerjaan bakal hilang hingga 2030 akibat transisi energi
Lapangan kerja yang hilang ini terutama yang berkaitan langsung dengan proses produksi energi fosil dan pekerjaan di pembangkit listrik yang masih menggunakan energi fosil.
Warga di sekitar pembangkit yang membuka usaha jasa dan makanan juga akan merasakan dampaknya, para supplier dan pekerjaan pendukung lainnya.
Dalam pelatihan SPACE-JET Bootcamp: Meliput Isu Transisi Energi Berkeadilan dari Arus Bawah – Partisipasi dan Peran Pekerja yang diselenggarakan oleh ProgreSIP bekerja sama dengan Earth Journalism Network (EJN) di Jakarta, Minggu (7/9/2025) dampak itu mulai dirasakan.
Pembangunan pembangkit listrik tenaga surya apung di Waduk Cirata, Purwakarta misalnya, telah mengakibatkan nelayan setempat kesulitan menangkap ikan. Sementara rencana penutupan PLTU Suryalaya mengakibatkan para pedagang menurun omzetnya.
Baca: Agar Transisi Energi Tidak Mengorbankan Kelompok Rentan
Namun, jangan dulu khawatir, karena laporan yang sama juga menyebutkan bahwa transisi energi juga menciptakan peluang dan lapangan kerja baru. ILO memerkirakan transisi energi akan menciptakan sekitar 24 juta pekerjaan baru di seluruh dunia.
Secara nasional, pekerjaan baru diperkirakan akan tumbuh mencapai antara 2,1 juta hingga 3,7 juta pekerjaan langsung di sektor energi terbarukan pada tahun 2030, dengan tambahan hingga 0,5 juta pekerjaan tidak langsung di sektor-sektor lain yang mendukung sektor energi terbarukan di Indonesia (GGGI, 2020).
Sementara penelitian Greenpeace Indonesia dan CELIOS (2023) menyebut, jika transisi energi dilakukan sekarang maka akan tercipta 19,4 juta lapangan kerja baru setelah 10 tahun recovery.
“Lapangan kerja ini tercipta di berbagai sektor, termasuk pertanian dan perkebunan dan belakangan mulai mengalami kemunduran,” ujar Urban Justice Campaigner Greenpeace, Yenny Sirait salah satu pembicara dalam pelatihan tersebut.
Kepada 7cloud.asia, Yenny mengatakan lapangan pekerjaan ini tercipta setelah lingkungan mengalami recovery secara bertahap. Sehingga selama waktu jeda selama 10 tahun ini, pemerintah harus melakukan berbagai upaya restorasi secara berkala.
Selain serius mendorong transisi energi, menurut Yenny, pemerintah juga harus melakukan politik anggaran.
Baca: Dampak Pensiun Dini PLTU Batu Bara pada Ekonomi Daerah
Yenny menyebutkan salah satu contohnya adalah mengalokasikan dana restorasi yang dibayarkan perusahaan untuk merestorasi ekosistem mangrove di pesisir Pulau Jawa ketimbang membangun sea wall.
Yenny mengingatkan, pemerintah tidak bisa lagi menunda upaya ini. Pasalnya, jika ditunda maka akan terjadi tambahan akumulasi kerusakan sehingga restorasi yang dilakukan lebih besar.
Pembicara sebelumnya, Climate Action Senior Lead World Resources Institute (WRI) Wira A. Swadana melihat belum adanya peta jalan yang jelas dalam penanganan transisi energi di Indonesia.
Penanganan transisi energi di Indonesia, selama ini masih berpusat di Kementerian ESDM. Padahal urusan ini harusnya ditangani lintas sektor, karena menyangkut banyak aspek.
Selain Kementerian Lingkungan Hidup, seharusnya pelaksanaan transisi energi juga harus melibatkan Kementerian Tenaga Kerja untuk menyiapkan lapangan kerja pengganti, serta Kementerian Pendidikan untuk menyiapkan kurikulum yang sesuai.
Untuk memanfaatkan peluang ini sepenuhnya, penting untuk mengidentifikasi tantangan ketenagakerjaan selama transisi guna mengembangkan strategi yang tepat.
Leave a Reply