7cloud.asia – Pemerintahan Prabowo Subianto menetapkan revitalisasi akuakultur (tambak) lebih dari 20 ribu hektare di pantai utara Jawa atau pantura sebagai Proyek Strategis Nasional atau PSN.
Empat lokasi proyek awal yang dipilih berada di Jawa Barat, yakni Kabupaten Karawang, Bekasi, Subang dan Indramayu.
Program ini digadang-gadang bakal menghidupkan tambak mangkrak, membuka lebih dari 100 ribu lapangan kerja, dan mendongkrak devisa melalui ekspor.
Adapun 20 ribu hektare tambak di pantura merupakan bagian dari total luasan 78 ribu hektare tambak yang masuk target revitalisasi hingga 2029.
Masalahnya, empat daerah yang menjadi sasaran lokasi awal proyek ini adalah wilayah langganan banjir rob yang rawan abrasi. Kerusakan lingkungan di pantura sendiri selama ini sudah parah yang utamanya akibat pembabatan mangrove untuk dijadikan tambak.
Dengan adanya PSN tambak ini, ekosistem mangrove akan semakin terancam. Pemerintah mengklaim proyek ini menyasar tambak-tambak mati, tapi tidak ada jaminan proyek ini tidak akan membuka lahan baru. Apalagi pemerintah belum menunjukkan data faktual tambak terbengkalai.
Jika ini sampai terjadi, risiko abrasi, penurunan muka tanah, hingga tersingkirnya nelayan kecil di pantura akan makin besar.
Alih fungsi mangrove menjadi tambak
Ribuan hektare hutan mangrove di pantura berubah fungsi menjadi tambak sejak 1980-an. Padahal, mangrove merupakan benteng alami yang efektif mencegah abrasi dan banjir rob. Kini, sebagian besar sabuk hijau itu telah hilang.
Sepanjang 2009–2019 saja, perluasan tambak menyebabkan hilangnya sekitar 80.696 hektare mangrove. Angka tersebut senilai sepertiga dari total deforestasi mangrove nasional.
Dampaknya terlihat jelas. Abrasi semakin parah, kualitas air menurun, hingga hilangnya habitat ikan dan kepiting yang menopang ekonomi nelayan.
Tambak mengancam mangrove
Riset menunjukkan kawasan mangrove yang diubah menjadi tambak memiliki keanekaragaman biota jauh lebih rendah dibandingkan kawasan mangrove yang masih utuh.
Tak hanya itu, limbah tambak juga kerap mencemari perairan, memicu ledakan alga, dan menurunkan kadar oksigen laut.
Ironisnya, ekspansi tambak di pantura justru dilakukan bersamaan dengan rencana pemerintah menargetkan rehabilitasi 600 ribu hektare mangrove.
Tambak mengancam mangrove
Evaluasi program BUBK dulu
Pemerintah sebenarnya sudah mempunyai Program Budidaya Udang Berbasis Kawasan (BUBK) di beberapa daerah, salah satunya di Kebumen, Jawa Tengah.
BUBK ini seperti proyek percontohan layaknya program revitalisasi PSN tapi dengan skala yang lebih kecil.
Program ini dirancang meningkatkan produktivitas tambak dengan manajemen kolektif. Konsepnya, tambak ditata dalam satu kawasan, dilengkapi saluran air masuk dan keluar terpisah, serta pengelolaan limbah bersama.
Apakah program ini membuat pendapatan petambak meningkat dan membuat masyarakat pesisir lebih berdaya? Secara teori, cara ini menjanjikan perbaikan dan hasil yang lebih produktif.
Namun, meski telah diterapkan sejak 2023 efektivitas Budidaya Udang Berbasis Kawasan belum terbukti.
Dari sisi lingkungan, kawasan tambak BUBK lebih ramah lingkungan dibanding tambak konvensional juga masih jadi pertanyaan.
Hingga kini, informasi yang bisa diakses publik soal capaian Budidaya Udang Berbasis Kawasan sangatlah minim. Padahal, seharusnya program ini bisa menjadi pembelajaran sebelum melangkah ke PSN yang skalanya jauh lebih besar.
Kalau Budidaya Udang Berbasis Kawasan saja belum teruji, PSN bisa jadi hanya menambah masalah baru. Lantas, apa yang harus dilakukan agar tambak tidak merusak lingkungan, akan diulas dalam tulisan selanjutnya.
Artikel ini pertama kali terbit di The Conversation, Penulis: Aris Ismanto (Associate lecturer, Universitas Diponegoro)
Leave a Reply