7cloud.asia – Wakil Ketua Komisi X DPR, MY Esti Wijayati, menyoroti isu ketidakadilan sosial dalam pendidikan yang dinilai berbenturan dengan nilai-nilai Pancasila.
Ia menyampaikan bahwa adanya pengelompokan (klasterisasi) siswa dan mahasiswa, baik yang berasal dari kalangan sangat miskin maupun yang dianggap ‘pintar’ atau elit, menjadi salah satu pekerjaan rumah besar bagi Komisi X.
Dalam kunjungan kerja Komisi X ke kantor Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VII, MY Esti menegaskan bahwa isu tersebut merupakan bagian dari perjuangan Komisi X untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih adil dan merata.
Baca: Lebih 40 persen anggaran pendidikan dialihkan ke MBG
Perjuangan Komisi X ini juga mencakup persoalan anggaran pendidikan yang selama ini dinilai tidak proporsional.
“Kami sedang berjuang untuk itu,” ujar MY Esti kepada Parlementaria, di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (28/8/2025).
Ia berharap, langkah ini dapat menguatkan peran Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) agar dana pendidikan bisa lebih optimal.
Baca: Kesetaraan akses dan kualitas pendidikan masih jadi persoalan
Apalagi, Komisi X DPR juga tengah berjuang menaikkan anggaran bagi perguruan tinggi, termasuk besaran KIP Kuliah dan dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Swasta (BOPTS).
Dalam kesempatan yang sama, politisi PDI Perjuangan ini pun menilai bahwa adanya klaster dalam pendidikan ini bertentangan dengan prinsip keadilan sosial.
“Ini berbenturan bagi kita yang mengatakan soal Pancasila, soal keadilan sosial, soal kemanusiaan. Namun seolah-olah ada klaster, klaster sangat miskin dan klaster yang pintar. Ini juga menjadi PR kami ke depan,” tegasnya.
Leave a Reply