7cloud.asia – Suara Ibu Indonesia turut bersuara menyikapi tindak represif aparat dalam menangani demonstrasi yang memprotes kenaikan tunjangan DPR dan berbagai kebijakan pemerintah di depan Gedung DPR/MPR Kamis (28/8/2025).
Dalam pernyataan tertulis yang diterima 7cloud.asia, Jumat (29/8/2025) Suara Ibu Indonesia menyebut jatuhnya korban jiwa dalam penanganan aksi unjuk rasa adalah bentuk matinya keadilan.
“Kematian Affan Kurniawan adalah juga kematian keadilan, kemanusiaan, dan keTuhanan,“ demikian Suara Ibu Indonesia dalam pernyataannya.
Karena itu Suara Ibu Indonesia mendesak kasus ini diusut tuntas dan Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo harus bertanggung jawab dengan mundur dari jabatannya.
Baca: Pengemudi ojol tewas terlindas barracuda, aparat brutal dan harus tanggung jawab
Baca: Desakan “Bubarkan DPR“ muncul karena kritik rakyat dibalas dengan ejekan
Berikut pernyataan Suara Ibu Indonesia selengkapnya:
Kemarin, sekali lagi negara menunjukkan wajah biadabnya. Aparat Kepolisian dengan bengis melindas seorang anak bangsa, Affan Kurniawan.
Dia bukan kriminal. Affan tengah menyuarakan aspirasinya, aspirasi kita juga, rakyat Indonesia.
Kematian Affan Kurniawan adalah juga kematian keadilan, kemanusiaan, dan keTuhanan. Tak ada negara berketuhanan yang mencabut nyawa makhlukNya dengan kekejian yang dipertontonkan dengan gamblang.
Menggunakan kendaraan taktis yang dibeli dengan uang pajak dari rakyat, polisi justru membunuh rakyat, bukan melindunginya. Padahal memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat adalah tugas Kepolisian Republik Indonesia.
Dalam dua aksi demonstrasi yang digelar pada Senin, 25 Agustus 2025 polisi menangkap 351 demonstran dan pada Kamis, 28 Agustus 2025 lebih dari 600 demonstran yang ditahan dan tidak mendapat akses pendampingan hukum.
Terkait kejadian tersebut, Suara Ibu Indonesia menyatakan:
1. Menuntut Kepolisian Republik Indonesia untuk bertanggung jawab atas kebiadaban yang telah mereka lakukan. Hukum pelaku! Turunkan Kapolri!
2. Menuntut pembebasan segera atas 600 orang demonstran yang ditahan tanpa pendampingan hukum.
3. Mendesak DPR dan pemerintah yang menjadi pemicu aksi-aksi ini untuk bertanggung jawab atas segala kejadian yang menimpa rakyat.
Leave a Reply