7cloud.asia – Anggota Komisi XI DPR Anis Byarwati menyoroti adanya perbedaan antara angka pertumbuhan yang dirilis BPS dengan sejumlah indikator ekonomi sektoral yang justru menunjukkan perlambatan
Seperti diberitakan, BPS menyebut pertumbuhan ekonomi Triwulan II-2025 yang mencapai 5,12 persen (yoy). Meskipun capaian tersebut patut diapresiasi, Anis mengingatkan kondisi di lapangan yang butuh perhatian serius.
Dia menyebut pertumbuhan kredit yang melambat, penerimaan pajak yang makin seret, serta meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK).
DPR, ujar Anis, tentu senang dan mengapresiasi capaian pertumbuhan ekonomi ini, apalagi lebih tinggi dibandingkan Triwulan I-2025 yang sebesar 4,87 persen.
“Beberapa sektor utama seperti industri pengolahan, pertanian, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan mencatatkan pertumbuhan positif, begitu pula dari sisi pengeluaran, yakni konsumsi, investasi, dan ekspor,” jelas Anis dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Selasa (12/8/2025).
Baca: DPR soroti ketimpangan data pertumbuhan ekonomi BPS dengan kondisi di lapangan
Anis mengingatkan pentingnya menjaga kredibilitas data BPS, mengingat lembaga tersebut menjadi rujukan utama bagi pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat.
Menurutnya, integritas data menjadi modal utama dalam proses pembangunan, sehingga perlu dijaga dengan transparansi dan akuntabilitas.
Tidak bisa dipungkiri, lanjutnya, bahwa dalam proses penyajian data, seringkali ada multi interpretasi jika dibandingkan dengan kondisi riil di lapangan.
“Jika BPS bisa meyakinkan publik melalui penjelasan yang transparan, akuntabel, dan dengan metode yang diakui, maka keraguan seperti saat ini bisa dihindari,” tegasnya.
Baca: Gelombang PHK makin membesar
Politisi PKS ini juga menilai, untuk menjaga kepercayaan publik, BPS dapat membuka metadata hingga metodologi perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB) yang digunakan.
Ini termasuk sumber data, pembobotan sektor, dan metode estimasi yang bisa diverifikasi oleh pihak independen.
“Langkah ini bukan untuk meragukan BPS, justru akan memperkuat posisinya sebagai lembaga negara yang akuntabel. Sehingga pertanyaan publik tentang kesenjangan antara data pertumbuhan dengan indikator sektoral dapat terjawab tuntas,” tandasnya.
Ia menutup pernyataannya dengan keyakinan bahwa komitmen dan integritas BPS yang selama ini teruji dapat terus dipertahankan, sehingga publik memperoleh data ekonomi yang benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Leave a Reply