7cloud.asia – Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menjawab pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD 2025 di Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Senin (21/7/2025).
Dalam kesempatan itu Rano Karno memaparkan sejumlah kebijakan Pemprov DKI dalam upaya mengatasi masalah kemacetan, banjir dan pengangguran.
Menanggapi soal penanggulangan banjir, Rano menjelaskan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus melaksanakan upaya peningkatan kapasitas sungai melalui pengadaan tanah sesuai dengan perundang-undangan.
Pemprov juga berkoordinasi intensif dengan pemerintah pusat terkait penentuan segmen sungai yang akan dinormalisasi, serta pengurasan dan pengerukan sedimen pada saluran drainase.
Agar bisa mengatasi dampak banjir rob yang terjadi di wilayah pesisir, Rano mengatakan bahwa eksekutif berkomitmen melaksanakan pembangunan tanggul pengaman pantai Fase A NCICD pada segmen yang tersisa dengan mekanisme multiyears.
Baca: Pemprov DKI Jakarta anggarkan Rp4 Triliun untuk penanganan banjir
“Selain itu, pembangunan waduk, situ, embung juga dilakukan di berbagai lokasi potensial untuk menampung air sebagai pengendali banjir dan sumber air baku untuk air bersih,” bebernya.
Sedangkan mengenai penyediaan hunian layak, Rano menjelaskan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya menjadikan Rusunawa sebagai tempat transit atau housing career pertama
Selanjutnya warga dapat pindah ke hunian milik, melalui program Hunian Terjangkau Milik (HTM) yang memberikan kemudahan bagi MBR memiliki rumah tanpa uang muka (DP 0 Rupiah) dan suku bunga tetap.
Lalu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya mendorong pembangunan Hunian Milik Terjangkau (Rusunami) melalui kolaborasi dengan pihak swasta dan BUMD/BUMN.
Proyek ini terutama di kawasan pusat kota dengan konsep mixed used development, untuk menghadirkan hunian vertikal yang efisien dan berdaya guna secara sosial-ekonomi.
Baca: Pemprov DKI Jakarta akan merevitalisasi sembilan Rusunawa
Mengenai penanganan pengangguran, Rano Karno mengatakan, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam aspek ketenagakerjaan melalui berbagai program strategis.
langkah yang diambil, seperti peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui program pelatihan kompetensi dan peningkatan produktivitas.
“Kami juga komitmen mendorong pertumbuhan wirausaha dan tenaga kerja mandiri melalui kegiatan perluasan kesempatan kerja,” ujar Rano seperti dilansir di beritajakarta.id.
Selain itu, Pemprov DKI juga berupaya meningkatkan akses informasi kesempatan kerja melalui pameran kesempatan kerja (Job Fair) dan Portal informasi lowongan kerja berbasis web.
Rano menjelaskan, optimalisasi penyelenggaraan Job Fair untuk mengurangi tingkat pengangguran dapat dilihat dari meningkatnya tingkat penyerapan tenaga kerja di dalam job fair dan sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan job fair berikutnya.
Baca: Jakarta targetkan angka kemiskinan turun hingga di bawah 3 persen
Selain itu, pengembangan teknis terhadap aplikasi pendukung menjadi prioritas berupa sistem digital yang andal dan mudah diakses agar dapat mempertemukan pencari kerja dan pemberi kerja secara efisien.
Mengenai subsidi pangan, sebagaimana pertanyaan, saran dan masukan yang disampaikan anggota DPR, Rano menjelaskan pembelian paket pangan bersubsidi disesuaikan dengan kebutuhan penerima manfaat.
Mulai Juli 2025, aplikasi pendaftaran online pangan bersubsidi sudah terintegrasi dengan sistem whitelist PT. Bank Jakarta dan berbasis NIK, sehingga hanya penerima manfaat terdaftar, yang dapat membeli.
“Bagi penerima manfaat yang mengalami kesulitan melakukan pendaftaran online, akan difasilitasi di lokasi penjualan lingkup Perumda Pasar Jaya terdekat atau RPTRA yang terjadwal,” tambahnya.
Baca: Jakarta harus bekerja keras untuk turunkan angka kemiskinan
Leave a Reply