7cloud.asia – Penelitian yang dilakukan tim dari Universitas Padjadjaran transisi ke kendaraan istrik tidak secara otomatis menurunkan emisi.
Tanpa transisi ke sumber energi terbarukan berkelanjutan secara paralel, penggunaan kendaraan listrik hanya akan memindahkan emisi dari asap knalpot ke cerobong pembangkit listrik.
Untuk benar-benar menurunkan emisi, transisi ke kendaraan listrik harus dibarengi bauran energi terbarukan dengan pertumbuhan di atas 65 persen per tahun.
Dan yang penting dicatat, seluruh rantai pasoknya juga harus dijamin bersih. Lantas bagaimana membuat kendaraan listrik jadi solusi transisi energi?
Transisi energi, khususnya di sektor transportasi, tidak cukup sekadar mengganti mesin berbahan bakar fosil ke baterai.
Langkah ini menuntut transformasi besar yang membutuhkan paradigma baru dalam membangun sistem transportasi yang efisien, terjangkau, dan rendah karbon.
Baca: Catatan kritis transisi ke kendaraan listrik
Kendaraan listrik harus dilihat sebagai salah satu bagian dari strategi besar mencapai kedaulatan energi.
Manfaat penghematan devisa, penguatan ketahanan ekonomi, dan pengurangan kerentanan terhadap gejolak global hanya akan terwujud jika syarat utama terpenuhi: pasokan listrik EV bersumber dari energi terbarukan.
Selain itu, perlu adanya infrastruktur pendukung yang masif dan merata. Ketersediaan stasiun pengisian daya (charging station) yang berbasis energi terbarukan, jalur tol utama, hingga kawasan penyangga menjadi kebutuhan utama.
Selanjutnya, industri baterai dalam negeri perlu dikembangkan melalui kebijakan multisektor. Tujuannya, agar ketergantungan pada impor BBM tidak berganti menjadi ketergantungan baru pada impor baterai.
Hal ini juga menyangkut isu keberlanjutan, karena banyak kasus kerusakan lingkungan terjadi akibat penambangan nikel sebagai bahan baku baterai.
Belajar dari China, pemerintah bisa mengadopsi pendekatan integratif yang melibatkan berbagai sektor terkait
Baca: Benarkah penggunaan kendaraan listrik memangkas emisi hingga 50 persen?
Hal ini meliputi: memperkuat kemitraan dengan UMKM dalam rantai pasok lokal, mempercepat proses perizinan berbasis risiko, menjamin kepastian regulasi dan hukum untuk investor
Pemerintah juga harus mendanai riset dan pengembangan secara berkelanjutan melalui kolaborasi kampus, industri, dan lembaga litbang.
Dukungan kebijakan jangka panjang seperti insentif fiskal dan prioritas pada teknologi dalam negeri terbukti berhasil menjadikan China sebagai pemimpin global dalam industri baterai dan kendaraan listrik.
Reformasi menyeluruh terhadap Sistem Transportasi Nasional (Sistranas) tak kalah penting. Sistem transportasi masa depan harus mampu mengurangi jumlah perjalanan tanpa mengorbankan mobilitas.
Bus listrik, KRL, dan MRT harus menjadi tulang punggung transportasi kota, sementara mobil listrik pribadi cukup menjadi pelengkap.
Hal ini sejalan dengan konsep transportasi masa depan dari Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), yang menekankan bahwa pusat kota seharusnya rendah emisi berkat tingginya penggunaan transportasi publik.
Baca: Tantangan pengembangan kendaraan listrik di Indonesia
Artinya, untuk menurunkan emisi secara signifikan, pemerintah perlu fokus membangun transportasi umum yang terintegrasi dan efisien di pusat dan luar kota.
Pemerintah—melalui Kementerian ESDM, Perhubungan, Perindustrian, serta BUMN terkait harus menyusun peta jalan terpadu yang terintegrasi.
Pelibatan sektor swasta melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dapat mempercepat pembiayaan infrastruktur tanpa membebani anggaran negara.
Model-model bisnis inovatif seperti battery swapping atau layanan berlangganan baterai patut dipertimbangkan untuk menjangkau masyarakat dengan daya beli terbatas.
Keberhasilan transisi energi sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor dan keberanian mengambil langkah reformasi struktural. Tanpa itu, EV berisiko menjadi solusi semu yang tak menyentuh akar persoalan.
Artikel ini pertama kali terbit di The Converstion, Penulis: Glenn Jolodoro (Researcher, Universitas Padjadjaran) dan Susanti Withaningsih (Ketua Program Studi Magister Ilmu Keberlanjutan, Universitas Padjadjaran)
Leave a Reply