7cloud.asia – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sedang fokus membangun sektor transportasi untuk mengurangi angka kemacetan di ibu kota.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengatakan, selain menggunakan APBD, pembangunan di Jakarta ini akan memanfaatkan dana kompensasi Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan pengembangan Transit Oriented Development (TOD).
“Sekarang Jakarta kan membangun dengan berbagai cara, yang saya memang kembangkan. Misalnya, urusan KLB, TOD itu kita gunakan untuk membangun Jakarta,” ujar Pramono, Rabu (11/6/2025).
Sebelumnya, Pramono Anung berjanji tetap transparan terkait penggunaan dana kompensasi KLB di ibu kota. Ia menyatakan, seluruh proses administrasi terkait KLB akan dipercepat.
“Apapun administrasi dan Pemerintah Jakarta harus lebih terbuka untuk itu, sehingga KLB yang bertele-tele atau SLF yang bertele-tele saya akan percepat,” ujar Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (14/4/2025).
Pramono memastikan, seluruh dana yang diperoleh dari KLB akan sepenuhnya digunakan untuk kepentingan masyarakat Jakarta, termasuk pengembangan kawasan berorientasi transit (TOD) di lokasi strategis seperti Bundaran HI dan Blok M.
Baca: Jalur MRT akan dikembangkan dengan konsep TOD
Selain itu, dana KLB juga akan dialokasikan untuk menambah ruang terbuka hijau di Jakarta melalui pembangunan taman-taman kota.
“Termasuk yang kemarin ditandatangani sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat yaitu nanti untuk TOD di Bundaran HI dan TOD di Blok M dan juga untuk membangun taman-taman yang ada di Jakarta,” ungkapnya.
Taman yang direvitalisasi dengan menggunakan dana kompensasi KLB adalah Taman Ayodia, Taman Langsat, dan Taman Leuser.
“Dari dana KLB, dananya sudah ada, sehingga dengan demikian saya mengharapkan pembangunan ini bisa dimulai pada pertengahan tahun ini,” kata Pramono.
Revitalisasi dilakukan agar masyarakat bisa memanfaatkan fasilitas di area taman secara maksimal. Selain itu, Pramono ingin mengembangkan ketiga taman tersebut menjadi sarana pendukung kantor Sekretariat ASEAN di Jakarta.
Pemprov DKI Jakarta akan menjadikan tiga taman ini Ayodia, Langsat dan Leuser ini menjadi taman utamanya ASEAN.
Baca: Rencana pengembangan Blok M menjadi pusat ekonomi baru
“Dan dalam jangka menengah panjang, tempat ini akan menjadi betul-betul sarana ibu kota ASEAN. Kenapa itu kami lakukan? Karena fasilitas yang ada selama ini tidak dimanfaatkan secara maksimal,” tandasnya.
Koefisien Lantai Bangunan (KLB) merupakan angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dengan luas tanah perpetakan atau daerah perencanaan yang dikuasai sesuai dengan rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
KLB masuk ke dalam mekanisme pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH) yang termaktub dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang (KEMEN-ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau.
Sementara, menurut laman Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), dana KLB merupakan sejenis denda yang diserahkan oleh perusahaan swasta kepada Pemprov DKI Jakarta karena membangun gedung melebihi ketentuan jumlah lantai.
Baca: Layanan TransJabodetabek diperluas hingga Depok dan Bogor
Pembangunan infrastruktur menggunakan dana kompensasi KLB diinisiasi oleh Ahok hingga akhirnya diteruskan oleh Anies Baswedan sebagai gubernur selanjutnya.
Keberadaan dana kompensasi KLB pernah dikritik oleh mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto, Desember 2016 lalu.
Kebijakaan yang diinisiasi Gubernur Ahok itu memberikan kompensasi koefisien lantai bangunan (KLB) dengan membayar denda merupakan tindakan koruptif gaya baru.
Bambang bilang, Pemprov Jakarta pada akhirnya menggunakan dana pihak ketiga untuk melakukan pembangunan, melalui pembayaran denda tersebut. Tindakan koruptif sendiri merupakan perbuatan yang mengarah kepada korupsi.
“Ini lah tindakan koruptif gaya baru yang belum bisa disentuh hukum,” kata Bambang kala itu.
Leave a Reply