7cloud.asia – Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai pencopotan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana tidak serta merta menyelesaikan masalah terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Dalam pernyataan tertulis yang diterima 7cloud.asia, Rabu (3/6/2026) ICW menegaskan, masalah MBG tidak hanya mengenai tata kelola.
Masalah mendasar MBG adalah bahwa kebijakan ini dijadikan alat politik untuk memperkuat atau memperluas dukungan kepada pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Mencopot Kepala BGN, terlebih lagi menggantinya dengan orang yang merupakan pendukung Prabowo dalam pilpres tidak akan menyelesaikan masalah MBG,“ ujar Anggota Divisi Advokasi ICW, Seira Tamara dalam pernyataan tersebut.
Pencopotan Dadan, dinilai justru semakin mencerminkan langkah mengamankan kepentingan politik melalui kebijakan MBG.
Baca: Pemerintah Perlu Memangkas Anggaran MBG hingga Rp200 Triliun
Alih-alih mengganti pimpinan BGN, ICW menilai MBG perlu dievaluasi total atau bahkan dihentikan. Pemerintah harus menghentikan program MBG dibarengi dengan pembubaran BGN.
Setelah itu, anggaran MBG harus segera dialokasikan ke kebijakan lain yang lebih bermanfaat bagi publik.
Namun, ICW menegaskan, pencopotan dan penahanan kantor BGN merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang harus dihormati.
Aparat penegak hukum harus mengusut tuntas dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek Makan Bergizi Gratis (MBG). Selain itu, aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional dan independen.
“Aparat penegak hukum harus menelusuri dugaan penyimpangan lain dalam proyek MBG,“ imbuh Seira Tamara.
Baca: Masalah MBG Sejak dari Perencanaan dan Penyusunan Program
Pemeriksaan, ujarnya, tidak boleh berhenti pada dugaan tindak pidana yang saat ini sedang diusut, tetapi juga potensi penyimpangan lain termasuk konflik kepentingan dalam penunjukan mitra dan pengadaan barang dan jasa.
Seira menambahkan, aparat penegak hukum harus menelusuri para pihak yang patut diduga terlibat dalam dugaan pelanggaran proyek MBG, tidak boleh hanya berhenti pada Kepala BGN dan Wakil Kepala BGN.
Pemerintah juga diminta membuka seluruh dokumen, kontrak, dan informasi terkait pelaksanaan proyek MBG kepada publik. Dokumen tersebut penting untuk dibuka untuk pengawasan publik dan memastikan tidak ada penyimpangan lainnya.
Pemerintah dan seluruh pihak harus menjamin tidak ada intervensi terhadap proses penegakan hukum yang sedang berjalan.
Leave a Reply