ruangkota

Tag: kesehatan

  • Kasus ISPA Melonjak Tajam dalam Tiga Bulan Terakhir: Peringatan Buruknya Polusi Udara di Jabodetabek

    Kasus ISPA Melonjak Tajam dalam Tiga Bulan Terakhir: Peringatan Buruknya Polusi Udara di Jabodetabek

    7cloud.asia – Kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di DKI Jakarta dilaporkan mendekati dua juta kasus dalam tiga bulan terakhir atau sejak Juli hingga Oktober 2025.

    Data epidemiologis di DKI Jakarta menunjukkan peningkatan signifikan pada kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) sejak awal tahun 2025.

    Data resmi dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta (Dinkes DKI) mencatat hingga Oktober 2025, total kasus ISPA mencapai 1.966.308. Peningkatan mulai terasa secara nyata sejak bulan Juli 2025.

    Hingga pertengahan tahun ini, sejumlah puskesmas melaporkan pasien dengan keluhan batuk-pilek yang tak kunjung reda, sakit tenggorokan, hingga sesak napas ringan.

    Kepala Dinkes DKI, Ani Ruspitawati, menyebut bahwa ISPA yang mudah menular lewat droplet maupun partikel aerosol kini mendominasi layanan puskesmas.

    Lonjakan kasus ISPA ini perlu menjadi perhatian serius karena tingginya jumlah kasus dan juga kemiripannya dengan gejala Covid-19 yang berpotensi mengganggu produktivitas masyarakat.

    Wakil Ketua Komisi IX DPR Yahya Zaini menegaskan, peningkatan kasus ISPA harus dipandang sebagai peringatan dini atas lemahnya sistem pencegahan penyakit menular berbasis komunitas, terutama di wilayah perkotaan dengan kepadatan tinggi dan tingkat polusi udara yang meningkat.

    “Meskipun Kementerian Kesehatan menyebut situasi masih dalam kendali, peningkatan tren sejak pertengahan tahun menunjukkan adanya faktor risiko yang perlu segera diantisipasi,” kata Yahya Zaini dalam keterangan tertulisnya Selasa (21/10/2025).

    Baca: Peringatan Hari Udara Bersih Sedunia

    Selain di DKI Jakarta, lonjakan kasus ISPA juga terjadi di sejumlah daerah. Di antaranya di Bandung, Semarang, Surabaya, hingga Tabanan, Bali.

    Adapun beberapa faktor utama yang diidentifikasi sebagai penyebab lonjakan ini antara lain karena kualitas udara yang memburuk, di mana polusi dan partikel-halus di udara turut memperparah kondisi saluran pernapasan.

    Lonjakan ISPA juga disebut terjadi lantaran pola cuaca ekstrem dan musim peralihan, serta penularan massal yang mudah. Karena sifat ISPA yang menular melalui udara dan kontak dekat, kecepatan penularan menjadi tantangan.

    Hal ini lantaran ISPA merupakan penyakit yang sangat mudah menular melalui udara, droplet, dan aerosol. Oleh karenanya, Yahya mendorong langkah-langkah pencegahan untuk mengantisipasi kasus ISPA semakin melonjak.

    “Di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu, kualitas udara yang menurun, serta imunitas masyarakat yang cenderung melemah akibat kelelahan dan stres, potensi penyebarannya bisa meningkat secara eksponensial. Karena itu, pendekatan pencegahan harus diperkuat, bukan hanya pengobatan,” imbuh Yahya.

    Pimpinan Komisi Kesehatan DPR ini pun mendesak Pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan, untuk memperkuat sistem kewaspadaan dini (SKDR) hingga ke tingkat puskesmas dan fasilitas kesehatan primer.

    Menurut Yahya, hal ini diperlukan agar deteksi dini dan pelaporan kasus ISPA dapat lebih cepat dan akurat.

    Yahya juga mendorong pemerintah untuk melakukan edukasi publik secara masif mengenai langkah pencegahan ISPA secara sederhana.

    Baca: Polusi udara mengakibatkan 8,1 juta kematian dini pada 2021

    Mulai dari penggunaan masker, menjaga kebersihan tangan, ventilasi ruangan yang baik, hingga segera memeriksakan diri jika mengalami gejala berat.

    “Dan memastikan ketersediaan obat dan fasilitas layanan kesehatan primer, terutama di wilayah padat penduduk yang paling rentan terhadap penularan penyakit saluran pernapasan,” ungkap Yahya.

    Yahya menekankan bahwa peningkatan kasus ISPA tidak boleh dianggap sebagai siklus musiman semata.

    Ia menyebut pengalaman pandemi Covid-19 harus menjadi pelajaran penting bahwa penyakit dengan gejala mirip flu bisa berkembang menjadi ancaman kesehatan masyarakat yang lebih besar.

    Selain itu, Yahya juga mendesak adanya sinergi lintas sektor. Faktor lingkungan, kepadatan hunian, polusi kendaraan, serta perilaku masyarakat dalam menjaga kesehatan juga berkontribusi besar terhadap penyebaran ISPA.

    Yahya menambahkan, Komisi IX DPR akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan kesehatan nasional dan memastikan pemerintah responsif terhadap setiap potensi wabah yang muncul.

    “Perlindungan kesehatan masyarakat adalah bagian dari tanggung jawab konstitusional negara, dan peningkatan kasus ISPA kali ini harus menjadi momentum untuk memperkuat kesiapsiagaan sistem kesehatan nasional dari hulu hingga hilir,” pungkasnya.

  • Pemangkasan Anggaran Diharapkan Tak Pengaruhi Layanan Kesehatan

    Pemangkasan Anggaran Diharapkan Tak Pengaruhi Layanan Kesehatan

    7cloud.asia – Komisi E DPRD DKI Jakarta menggelar rapat kerja dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) untuk membahas dan pendalaman Raperda tentang APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026.

    Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian menyampaikan, anggaran Dinas Kesehatan mengalami penyesuaian akibat berkurangnya Dana Bagi Hasil (DBH).

    “Anggaran Dinkes berkurang dari Rp11 triliunan menjadi Rp10,5 triliunan,” ujar Justin di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (22/10/2025).

    Meski demikian, Justin menegaskan bahwa penyesuaian anggaran tidak boleh berdampak pada pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

    Baca: Pemerintah akan pangkas dana bagi hasil ke daerah

    Ia meminta agar jumlah Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan tetap dipertahankan sesuai komitmen Pemprov DKI Jakarta.

    “Memang ini terkait porsi antara pemerintah daerah dan pusat, tapi jangan sampai masyarakat justru menghadapi masalah birokrasi,” tegasnya.

    Ia juga mengingatkan agar Dinkes DKI memastikan warga penerima PBI dari pemerintah pusat tidak mengalami kendala administrasi saat berobat.

    Lebih lanjut, Justin mengusulkan agar Dinkes memangkas belanja yang tidak prioritas, seperti pengadaan laptop dan alat-alat dengan spesifikasi berlebihan, agar anggaran kesehatan tetap difokuskan pada peningkatan pelayanan masyarakat.

    Baca: Pemotongan Transfer ke Daerah berimplikasi serius pada ekonomi daerah

    Menurutnya, efisiensi di berbagai lini penting dilakukan agar pelayanan kesehatan tidak terganggu. Justin menegaskan, bahwa hak masyarakat terhadap pelayanan kesehatan harus menjadi prioritas utama.

    “Kalau sampai jutaan orang tercabut dari kepesertaan BPJS, pasti kacau. Rumah sakit kita saja sudah terbatas, jangan sampai makin banyak yang tidak terlayani. Jangan hanya berkonsep di atas kertas tanpa memikirkan proyeksi kondisi di lapangan,” tandasnya.

    Diberitakan sebelumnya, dana transfer dari pemerintah pusat ke Jakarta akan menurun hingga Rp15 triliun pada 2026.

    Tahun depan, DKI Jakarta hanya menerima Rp11,5 triliun. Di dalam APBD 2026, dana transfer dari Rp95,35 triliun turun menjadi Rp79,06 triliun.

  • Pakar UGM Ingatkan Ancaman Senyap Mikroplastik bagi Kesehatan Manusia

    Pakar UGM Ingatkan Ancaman Senyap Mikroplastik bagi Kesehatan Manusia

    7cloud.asia – Temuan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tentang adanya mikroplastik dalam air hujan di Jakarta menandai fase baru pencemaran lingkungan yang berpotensi mengancam kesehatan manusia.

    Hasil riset BRIN menunjukkan mikroplastik tersebut berasal dari serat sintetis pakaian, debu kendaraan, hingga sisa pembakaran sampah plastik. Mikroplastik yang melayang di udara kemudian terbawa angin dan turun kembali bersama air hujan.

    Dosen Departemen Kesehatan Lingkungan, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FK-KMK) Universitas Gadjah Mada, Dr. Annisa Utami Rauf mengingatkan ancaman mikroplaastik pada kesehatan manusia.

    “Ancaman mikroplastik terhadap kesehatan manusia sangat besar. Pada studi hewan, partikel ini sudah ditemukan di beberapa organ dan berpotensi menyebabkan gangguan reproduksi,” ungkap Aninsa , Jumat (24/10/2025).

    Dilansir ugm.acid, Annisa mengatakan risiko paparan mikroplastik memang lebih tinggi di wilayah perkotaan yang padat penduduk.

    Baca: Pemicu paparan mikroplastik dalam air hujan di Jakarta

    Aktivitas masyarakat yang masih bergantung pada plastik sekali pakai berkontribusi besar terhadap akumulasi partikel plastik di udara dan lingkungan. Kesadaran masyarakat untuk membatasi konsumsi plastik harus ditingkatkan agar dampaknya dapat ditekan.

    “Risikonya memang tinggi di kota besar seperti Jakarta dan Yogyakarta. Namun, upaya mengganti plastik dengan bahan ramah lingkungan sudah mulai terlihat di beberapa tempat, dan hal ini perlu terus didukung,” jelasnya.

    Sumber utama paparan mikroplastik di kehidupan sehari-hari berasal dari kemasan makanan dan minuman berbahan plastik.

    Air dalam botol sekali pakai, wadah makanan panas, serta lapisan plastik pada produk makanan berpotensi menjadi media perpindahan mikroplastik ke tubuh manusia.

    Menurut Annisa, gaya hidup praktis di kota membuat masyarakat sering tidak sadar terhadap bahaya tersebut.

    “Paparan paling tinggi biasanya dari makanan dan minuman yang dikemas plastik. Kebiasaan ini memang perlu diubah secara bertahap,” tuturnya.

    Sejumlah penelitian global juga telah menemukan keberadaan mikroplastik dalam darah dan organ manusia, termasuk sistem pencernaan. Temuan tersebut memperkuat dugaan bahwa partikel plastik mampu masuk dan menetap di tubuh dalam jangka waktu lama.

    Baca: BRIN ingatkan bahaya polusi sampah plastik

    Meski begitu, Annisa menekankan bahwa bukti ilmiah mengenai dampak spesifik terhadap kesehatan manusia masih terus dikembangkan.

    “Beberapa penelitian memang menunjukkan adanya akumulasi dalam tubuh manusia, tetapi efek pastinya belum jelas karena penelitian masih berlangsung,” ujarnya.

    Ia menambahkan, perbedaan respon tubuh terhadap paparan mikroplastik membuat penelitian di bidang ini semakin kompleks.

    Setiap individu bisa memiliki kemampuan berbeda dalam melepaskan atau menahan partikel mikroplastik yang masuk ke tubuh. Karena itu, langkah pencegahan menjadi hal yang paling masuk akal dilakukan saat ini.

    “Kita belum tahu pasti seperti apa efeknya, tapi yang jelas upaya preventif harus dijalankan sedini mungkin,” kata Annisa.

    Dari sisi kesehatan masyarakat, tantangan terbesar dalam mengendalikan paparan mikroplastik adalah rendahnya kesadaran dan kebiasaan buruk dalam mengonsumsi di kalangan masyarakat.

    Baca: Ledakan sampah plastik memicu penjajahan gaya baru

  • Kurang Tidur Dapat Memicu Kerusakan Otak dan Gangguan Jantung

    Kurang Tidur Dapat Memicu Kerusakan Otak dan Gangguan Jantung

    7cloud.asia – Mungkin Anda sudah sering mendengar manfaat tidur di malam hari bagi kesehatan fisik dan mental. Pun kurangnya kualitas tidur di malam hari juga berfek buruk pada kesehatan.

    Dilansir Alodokter, manfaat tidur malam meliputi peningkatan kesehatan fisik, seperti sistem kekebalan tubuh yang lebih kuat, kesehatan jantung yang lebih baik, dan kontrol berat badan yang lebih stabil.

    Tidur malam yang cukup juga mendukung kesehatan mental, termasuk peningkatan suasana hati, konsentrasi, dan produktivitas, serta mengurangi stres.

    Sementara kurang tidur tidak hanya membuat pusing di pagi hari tetapi juga memengaruhi organ-organ utama, seperti otak dan jantung.

    Karena itu, disarankan untuk tidur cukup selama 6-8 jam sehari untuk menjaga kesehatan tubuh.

    Baca: Kualitas tidur pengaruhi pertumbuhan anak

    Namun, tanpa disadari, aktivitas menjelang tidur seperti menggulir gawai, menonton episode drama akan membuat orang begadang.

    Berikut penjelasan bagaimana kurang tidur memengaruhi kesehatan seperti dikutip dari Hindustan Times, Kamis (30/10/2025).

    Penurunan kognitif
    Direktur dan HOD Neurologi di Rumah Sakit Sarvodaya dr. Ritu Jha mengungkapkan bahwa kurang tidur dapat menyebabkan penurunan kognitif dini.

    Ketika kita kurang tidur atau tidur terfragmentasi, otak tidak dapat menyelesaikan tugas pembuangan limbahnya, yang dapat berkontribusi pada masalah memori di masa mendatang.

    Daya ingat akan menurun jika Anda kurang tidur. Kemampuan memproses dan menyimpan informasi pun menurun.

    Baca: Pola tidur berubah-ubah tak bagus untuk kesehatan

    Kekhawatiran akan penurunan kognitif tidak terbatas pada lansia. Kurang tidur dapat memicu masalah kognitif jauh lebih awal.

    Tekanan pada jantung
    Ketika kurang tidur, tubuh akan kewalahan dan memberi tekanan pada jantung. Direktur kardiologi intervensi di Rumah Sakit Super Spesialis Nanavati Max, Mumbai, Dr. Praveen Kulkarni menjelaskan bahwa tidur yang berkualitas berperan penting dalam menjaga keseimbangan kardiometabolik.

    Kurang tidur atau bahkan tidak tidur sama sekali, akan mengacaukan hubungan yang harmonis antara jantung, hormon, dan metabolisme tubuh.

    Kurang tidur kronis menyebabkan peningkatan ghrelin (hormon lapar) dan penurunan leptin (hormon kenyang), yang pada akhirnya berkontribusi pada penambahan berat badan/BMI tinggi dan hipertensi.

    “Hormon stres ‘kortisol’ meningkat pada individu yang kurang tidur, menyebabkan peradangan kronis, peningkatan glukosa darah, dan meningkatkan risiko penumpukan plak dan hipertensi,” ujarnya.

    Penumpukan plak pada akhirnya menyebabkan serangan jantung.

    Stres yang berkelanjutan dalam jangka waktu lama juga membuat jantung bekerja jauh lebih keras dari yang seharusnya. Kurang tidur membuat tubuh berada dalam mode stres dan mengganggu keseimbangan hormon, kata ahli jantung,

    Dr. Kulkarni menganjurkan untuk tidur setidaknya 7 hingga 8 jam agar pemulihan dan istirahat berjalan baik.

    Baca: Main ponsel sebelum tidur bisa memicu insomnia

  • 2 Juta Gen Z Alami Gangguan Kesehatan Jiwa, DPR Tekankan Kemudahan Akses Layanan

    2 Juta Gen Z Alami Gangguan Kesehatan Jiwa, DPR Tekankan Kemudahan Akses Layanan

     

    7cloud.asia – Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, saat ini terdapat sekitar dua juta generasi muda (Gen Z) di Indonesia yang mengalami gangguan kesehatan jiwa.

    Kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan obat-obatan bagi pasien orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dan masyarakat dengan gangguan mental.

    Sementara persoalan keterbatasan obat bagi pasien ODGJ yang masih terjadi di sejumlah rumah sakit di Indonesia.

    Hal ini disampaikan Anggota Komisi IX DPR, Irma Suryani saat melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi IX DPR RI ke Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Grhasia, Sleman, Yogyakarta, Kamis (6/11/2025).

    Menurutnya, Komisi IX DPR mendapatkan informasi dari hampir sebagian besar Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) bahwa sebagian obat Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dan juga obat-obat yang berkaitan dengan kesehatan mental, itu banyak yang tidak terpenuhi.

    Baca: Seluruh Puskesmas di Jakarta akan sediakan psikolog

    ”Untuk itu, kita melihat secara langsung di Yogya, di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Grhasia Yogyakarta, melihat bagaimana Pemerintah merespon situasi saat ini, di mana Yogyakarta salah satu kota yang menurut survei, itu gangguan mental masyarakatnya lumayan tinggi,” ujarnya.

    Menurut politisi partai NasDem ini, Yogyakarta menjadi salah satu daerah dengan tingkat gangguan kesehatan mental masyarakat yang cukup tinggi berdasarkan hasil survei nasional.

    Oleh sebab itu, Komisi IX DPR ingin memastikan intervensi pemerintah dalam menyediakan layanan dan obat-obatan berjalan optimal.

    “Kita datang ke sini untuk melihat langsung dan kemudian menginspeksi langsung ke Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Grhasia Yogyakarta untuk melihat sejauh mana Pemerintah sudah melakukan intervensi agar masyarakat Yogyakarta yang saat ini punya hasil survei tinggi, itu bisa kita turunkan dan kita minimize gangguan-gangguan kesehatan masyarakatnya dengan obat-obatan yang harusnya dicukupi oleh Pemerintah,” tambahnya.

    Dalam kesempatan itu, perwakilan dari Kementerian Kesehatan, Riska, menjelaskan bahwa pemerintah telah menyalurkan obat-obatan gangguan mental ke berbagai rumah sakit.

    Baca: Memilih buku self help yang berdampak pada kesehatan mental

    Namun, masih terdapat kendala karena BPJS Kesehatan belum dapat menanggung sebagian jenis obat tersebut, lantaran belum ada keputusan resmi dari Kementerian Kesehatan mengenai cakupan pembiayaan.

    Untuk itu, dia mengimbau kepada Kementerian Kesehatan duduk bersama dengan BPJS agar obat tersebut bisa distribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan di semua Rumah Sakit Daerah dengan menggunakan kartu.

    “Masyarakat bisa mengonsumsi atau bisa mendapatkan obat tersebut di seluruh rumah sakit melalui fasilitas yang bisa diberikan oleh BPJS kesehatan,” tegas Irma.

    Legislator Dapil Sumatera Selatan ini berharap masyarakat yang membutuhkan obat-obatan gangguan mental dapat mengaksesnya dengan mudah menggunakan kartu BPJS Kesehatan di seluruh rumah sakit daerah.

    Irma juga memberikan apresiasi kepada RSJ Grhasia Yogyakarta yang dinilainya sudah memiliki pelayanan dan fasilitas yang sangat baik dalam menangani pasien gangguan jiwa.

    “Ternyata, Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Grhasia Yogyakarta Alhamdulillah sudah sangat baik. Dan pelayanannya juga sudah sangat baik juga. Dan bisa menjadi rumah sakit percontohan untuk Indonesia dalam menangani kesehatan mental di seluruh Indonesia,” tutup Irma.

    Baca: Anak muda rentan alami masalah kesehatan mental

  • Malaria, HIV/AIDS dan Minimnya Faskes Jadi Masalah Utama Kesehatan Papua

    7cloud.asia – Ada dua persoalan kesehatan utama yang masih menjadi tantangan serius bagi pencapaian indikator kesehatan di Papua, yakni malaria dan HIV/AIDS.

    Anggota Komisi IX DPR, Gamal Albinsaid menyoroti masalah ini saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR di Jayapura, Provinsi Papua. Rabu (10/12/2025).

    Dilansir Parlementaria, Gamal  menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara dengan kasus malaria terbesar kedua di dunia setelah India, dan 93 persen kasus nasional terkonsentrasi di Papua. 

    Dia mengungkapkan bahwa angka malaria di Papua mencapai 229 ribu kasus, menjadikannya salah satu yang tertinggi di Indonesia.

    Karena itu, ia mendorong Pemerintah Provinsi Papua dan Dinas Kesehatan untuk melakukan upaya percepatan dan intervensi yang lebih agresif dalam menekan penyebaran malaria.

    Baca Juga: Praktik Baik Menekan Penularan Malaria dan Demam Berdarah di Tengah Tantangan Perubahan Iklim

    Menurutnya, kondisi ini dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari aspek lingkungan hingga keterbatasan fasilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah terpencil. 

    “Di Papua, rata-rata jarak rumah masyarakat menuju fasilitas kesehatan mencapai sekitar 30 kilometer, sementara rata-rata nasional hanya sekitar 5 kilometer. Kondisi geografis ini berdampak pada lambatnya penanganan dan tingginya angka kasus,” ujar Gamal  

    Selain malaria, Gamal juga menyoroti tingginya angka HIV/AIDS di Papua. Berdasarkan data tiga tahun terakhir (2023–2025), angka kasus HIV/AIDS berada pada kisaran 18 ribu hingga 21 ribu kasus.

    Mirisnya, sebagian besar kasus HIV/AIDS ini terjadi pada kelompok usia produktif, yakni di usia 14-49 tahun.

    “Kondisi ini sangat memprihatinkan. Dari jumlah tersebut, sekitar 1.800 orang meninggal, 4.000 orang menjalani terapi, sementara lebih dari 14.000 orang lainnya belum mendapatkan terapi HIV, sehingga membutuhkan perhatian serius,” tegasnya.  

    Baca Juga: Polusi dan Suhu Tinggi Picu Perkembangan Nyamuk Malaria

    Legislator Dapil Jatim V tersebut meminta Pemprov Papua mengalokasikan sumber daya secara signifikan untuk memperkuat upaya penanggulangan HIV/AIDS, mulai dari peningkatan skrining, perluasan akses terapi, hingga edukasi publik.

    Dalam kesempatan itu, ia pun menyampaikan sejumlah langkah strategis yang dapat dilakukan Pemprov dan Dinas Kesehatan Papua, khususnya dalam menekan angka malaria, yaitu:

    Pertama, Deteksi dini dan tata laksana cepat (early detection & prompt treatment) agar kasus dapat ditangani lebih efektif; Kedua, distribusi massal kelambu berinsektisida pada wilayah dengan kasus tinggi; 

    Ketiga, Pelaksanaan penyemprotan insektisida dalam ruangan (indoor residual spraying) secara berkala. 

    Baca Juga: Pemangkasan Anggaran Diharapkan Tak Pengaruhi Layanan Kesehatan

    Keempat, perbaikan faktor lingkungan dan perilaku masyarakat, termasuk penanganan genangan air serta peningkatan ventilasi rumah.

    Serta yang terakhir, penguatan layanan kesehatan, terutama ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan yang dapat menjangkau masyarakat di daerah terpencil.

    Gamal menegaskan bahwa penanganan malaria dan HIV/AIDS di Papua membutuhkan komitmen kuat, kebijakan yang terukur, dan intervensi yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

    “Kami mendorong Pemprov Papua agar segera melakukan langkah-langkah nyata dan terencana. Penanggulangan dua permasalahan ini harus menjadi prioritas bersama demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua,” tutupnya.

     

  • DPR Ungkap Ironi Layanan Kesehatan di Papua: Banyak Raih Penghargaan Tapi Layanan Tak Memadai

    DPR Ungkap Ironi Layanan Kesehatan di Papua: Banyak Raih Penghargaan Tapi Layanan Tak Memadai

    7cloud.asia – Anggota Komisi IX DPR, Muazzim Akbar, menyoroti  ketimpangan antara penghargaan administrasi yang diterima pemerintah daerah dengan kondisi nyata pelayanan kesehatan di Provinsi Papua.

    Menurutnya, masih banyak persoalan mendasar yang harus dibenahi di Papua mulai dari tingginya kasus malaria, HIV/AIDS, hingga angka stunting yang masih menempati level mengkhawatirkan. 

    Temuan tersebut, tegasnya, tidak sejalan dengan capaian administratif yang selama ini mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat.

    “Kami kaget ketika mendengar begitu banyak penghargaan yang diterima. Tetapi realita yang kami temui di lapangan tidak demikian. Data administrasi rapi, namun kondisi riil masyarakat masih memprihatinkan,” ujar Muazzim saat mengikuti kunjungan kerja reses Komisi IX DPR ke Jayapura, Rabu (10/12/2025).

    Ia juga menyoroti implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan salah satu prioritas nasional. Di Papua, program ini disebut menemui sejumlah penolakan dari masyarakat karena minimnya sosialisasi dan koordinasi.

    Lebih lanjut, ia mendorong pemerintah daerah baik gubernur, bupati, maupun wali kota untuk memperkuat sinergi sesuai Keputusan Presiden yang mengatur koordinasi lintas lembaga, termasuk BKKBN, Badan Gizi Nasional, dan Dinas Kesehatan. 

    “Saya optimis program MBG dapat menurunkan angka stunting jika dijalankan secara bersinergi. Di sejumlah daerah yang sudah berjalan, hasilnya terlihat signifikan,” ungkap Politisi PAN tersebut.

    Terkait kebutuhan anggaran untuk program kesehatan dan perlindungan sosial, Muazzim menilai pemerintah pusat telah menyediakan anggaran Otonomi Khusus (Otsus) yang cukup besar.

    Namun, ujarnya, efektivitas pemanfaatan anggaran tersebut sangat bergantung pada kinerja dan komitmen aparatur pemerintah daerah.

    “Anggaran dari pusat selalu tersedia. Yang terpenting adalah keseriusan aparatur pemda dalam mengelola anggaran untuk kepentingan masyarakat,” tegasnya. 

    Selain isu kesehatan, Komisi IX juga menyoroti persoalan pekerja migran asal Papua yang bekerja di Papua Nugini (PNG). Banyak dari mereka disebut tidak mendapatkan perlindungan jaminan sosial, terutama BPJS Ketenagakerjaan.

    Muazzim menilai lemahnya pendataan dan kurangnya keterlibatan pemerintah daerah membuat para pekerja migran melintas ke PNG tanpa perlindungan yang memadai.

    “Banyak warga Papua yang bekerja di Papua Nugini tanpa perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Padahal risiko kerjanya sangat tinggi,” ujarnya.

    Ia menilai pemerintah daerah perlu menyediakan posko pendataan pekerja migran di wilayah perbatasan, sehingga setiap warga yang hendak bekerja di PNG dapat diarahkan untuk mendaftar dan memperoleh jaminan sosial, sebagaimana standar perlindungan pekerja migran Indonesia di negara lain.

    Legislator Dapil NTB II ini pun menegaskan bahwa manfaat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sangat penting bagi pekerja migran, mulai dari jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian hingga bantuan untuk kasus hukum.  

    Terakhir, ia menambahkan bahwa pemekaran wilayah Papua menjadi beberapa provinsi harus diikuti dengan peningkatan tata kelola, terutama dalam layanan kesehatan dan perlindungan pekerja. 

     

     

  • Bagaimana Membuat Temulawak Mendunia? Belajar dari Ginseng Korea Selatan

    Bagaimana Membuat Temulawak Mendunia? Belajar dari Ginseng Korea Selatan

    7cloud.asia – Temulawak (Curcuma xanthorrhiza) sudah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. 

    Temulawak hadir dalam bumbu masakan hingga jamu rumahan sebagai penambah stamina, pelancar pencernaan, dan diperkirakan bisa membantu melindungi kesehatan hati.

    Namun, sebagian besar khasiat temulawak ini masih berakar pada pengalaman turun-temurun. Penelitian dan uji klinisnya masih terbatas.

    Padahal, dunia internasional yang kini gandrung pada obat herbal menuntut bukti ilmiah yang kuat: uji keamanan, dosis yang konsisten, dan uji klinis pada manusia. Ini menjadi tantangan sekaligus peluang besar bagi Indonesia untuk mempopulerkan temulawak

    Nilai pasar obat herbal global diperkirakan menembus 37,9 miliar dolar AS (Rp631 triliun) pada 2032. Negara seperti Korea Selatan (Korsel) yang membaca peluang ini sudah membuktikan bahwa tanaman obat bisa menjadi kekuatan ekonomi sekaligus alat diplomasi budaya.

    Temulawak punya potensi ilmiah dan nilai ekonomi besar, tetapi untuk menjadikannya ikon kesehatan global, Indonesia perlu membangun jembatan antara riset, industri, dan diplomasi budaya.

    Baca: Segudang manfaat temulawak sehingga dinobatkan sebagai tanaman super

    Potensi besar, bukti klinis terbatas
    Rimpang temulawak mengandung lebih dari 40 senyawa aktif, termasuk kurkuminoid dan xanthorrhizol, yang memiliki efek antioksidan, antiradang, antibakteri hingga antikanker.

    Berbagai penelitian di Indonesia menunjukkan manfaatnya, misalnya sebagai penurun kolesterol dan meningkatkan performa ternak. Dalam industri pangan dan kosmetik, temulawak mulai dikembangkan sebagai minuman fungsional dan produk kecantikan alami.

    Namun, kendala utamanya adalah minimnya uji klinis manusia berskala besar yang sesuai standar internasional. Tanpa itu, temulawak sulit naik kelas menjadi fitofarmaka alias obat herbal yang diakui secara ilmiah keamanan, khasiat, dan mutunya di skala internasional.

    Riset praklinis (penelitian sebelum obat diuji pada manusia) yang sudah banyak dilakukan perlu dilanjutkan ke tahap klinis melalui konsorsium nasional uji klinis. Pendanaannya bisa bersumber dari lintas kementerian dan kolaborasi riset internasional.

    Untuk memahami bagaimana tanaman herbal dapat menembus pasar dunia, Indonesia bisa belajar dari pengalaman Korsel dalam memasarkan ginseng secara global.

    Belajar dari Korsel dalam pemasaran global ginseng
    Korsel berhasil menjadikan ginseng sebagai ikon nasional dan komoditas ekspor unggulan. Melalui Korea Ginseng Corporation (KGC), produk ginseng kini diekspor ke lebih dari 60 negara dan menguasai sekitar 40 persen pasar dunia.

    Baca: Manfaat daun meniran untuk kesehatan

    Strateginya bukan sekadar menjual produk, tetapi menyesuaikan format dan citra dengan selera global, misalnya dengan produksi suplemen berbentuk gummies dan jelly sticks hingga kampanye dengan duta merek yang akrab bagi publik internasional.

    Kesuksesan ini tidak lepas dari investasi besar pada riset dan inovasi. KGC dan lembaga seperti Rural Development Administration telah menciptakan puluhan varietas ginseng baru yang lebih tahan iklim ekstrem dan memperkenalkan teknik budidaya inovatif untuk menjaga mutu.

    Pemerintah Korsel turut berperan aktif melalui kebijakan Globalization of Traditional Korean Medicine yang mengintegrasikan riset, industri, dan promosi budaya.

    Hasilnya, ginseng bukan lagi sekadar produk herbal, tetapi simbol diplomasi ekonomi dan kebanggaan nasional Korsel.

    Regulasi dan arah baru Indonesia
    Keberhasilan Korsel menunjukkan bahwa riset harus berjalan seiring dengan kebijakan dan dukungan pemerintah.

    Di Indonesia, sejak 2023 Kementerian Kesehatan bersama BRIN, perguruan tinggi, dan lintas kementerian telah menetapkan temulawak sebagai tanaman unggulan nasional.

    Tahun 2025 ditargetkan terbit Keputusan Presiden untuk memperkuat posisinya agar sejajar dengan ginseng Korea di masa depan.

    Baca: Minum air kelapa muda bagus untuk kesehatan

    Indonesia juga memiliki dasar regulasi yang kuat: klasifikasi jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Temulawak bahkan telah tercantum dalam Farmakope Herbal Indonesia dan diakui dalam Farmakope Eropa.

    Namun, penerapan standar mutu di industri masih lemah. Indonesia memerlukan penegakan standar yang nyata, mulai dari budi daya dan standardisasi yang konsisten agar produk temulawak Indonesia layak ekspor.

    Langkah tersebut perlu mencakup sistem sertifikasi produksi pertanian dengan teknologi ramah lingkungan atau Good Agricultural and Collection Practices (GACP), pengolahan dengan sistem pedoman mutu lewat Good Manufacturing Practices (GMP), hingga standardisasi produk akhir.

    Pada akhirnya, untuk bisa memasarkan temulawak secara global, kita perlu strategi terpadu: riset ilmiah jangka panjang, regulasi mutu yang kuat, kemitraan industri-inovasi, serta promosi budaya global.

    Dengan ilmu sebagai paspor, industri sebagai penggerak, dan diplomasi sebagai panggung, temulawak dapat melangkah dari jamu dapur menuju ikon kesehatan dunia.

    Jadi, pertanyaannya kini bukan lagi apakah temulawak bisa mendunia, tetapi apakah kita siap mengantarkannya ke sana?

    Artikel ini pertama kali terbit di The Conversation, Penulis: Yori Yuliandra (Associate Professor of Pharmaceutical Sciences, Universitas Andalas) dan Elfahmi (Peneliti, Direktur Riset dan Inovasi, Institut Teknologi Bandung)

  • Studi Terbaru Ungkap Risiko Demensia Dapat Muncul Sejak Masa Kanak-kanak

    Studi Terbaru Ungkap Risiko Demensia Dapat Muncul Sejak Masa Kanak-kanak

    7cloud.asia – Studi yang dilakukan para peneliti di Swedia dan Republik Ceko pada tahun 2023 menemukan sejumlah faktor kelahiran terkait dengan sedikit peningkatan risiko demensia di kemudian hari.

    Dikutip dari laman Science Alert, Sabtu (20/12/2025) beberapa faktor risiko demensia dapat dimulai bahkan sebelum lahir, seperti berbagi rahim dengan kembar, jarak kelahiran yang lebih pendek, dan kehamilan di atas usia 35 tahun.

    Sementara faktor risiko demensia lainnya muncul seiring melewati masa kanak-kanak hingga dewasa muda.

    Selama ini sebagian besar penelitian demensia berfokus pada perubahan yang terkait dengan penurunan kognitif di usia lanjut.

    Namun, semakin banyak bukti yang mengungkap bahwa perbedaan dalam struktur dan fungsi otak yang terkait dengan demensia, sebagian diduga telah ada sejak masa kanak-kanak.

    Tim penelitian tersebut mengungkapkan dalam studi jangka panjang di mana kemampuan kognitif seseorang dilacak sepanjang hidupnya, salah satu faktor terpenting yang menjelaskan kemampuan kognitif seseorang pada usia 70 tahun adalah kemampuan kognitif mereka ketika berusia 11 tahun.

    Baca: Gaya hidup ini bisa turunkan risiko demensia 

    “Artinya, orang dewasa yang lebih tua dengan kemampuan kognitif yang lebih rendah sering kali memiliki kemampuan yang lebih rendah ini sejak masa kanak-kanak, dan perbedaan tersebut bukan semata-mata disebabkan oleh penurunan yang lebih cepat di usia lanjut,” kata tim peneliti.

    Jika dilihat secara keseluruhan, peneliti menyarankan pencegahan demensia dianggap sebagai tujuan seumur hidup, bukan hanya fokus untuk usia lanjut.

    Dalam studi mereka tahun 2024, beberapa faktor risiko yang diidentifikasi mungkin tampak jelas.

    Minum alkohol dan merokok, misalnya, diketahui buruk bagi kesehatan secara umum, dan mengalami cedera otak merupakan risiko langsung untuk demensia di kemudian hari

    Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye kesehatan masyarakat dan pendidikan di sekolah, serta didanai melalui pajak atas zat-zat yang berdampak negatif terhadap kesehatan otak, seperti alkohol atau rokok.

    Tim juga perlu melakukan identifikasi faktor baru yang muncul memerlukan studi lebih lanjut, termasuk makanan ultra-olahan, penggunaan narkoba, waktu di depan layar, stres, dan paparan mikroplastik.

    Baca: Perbedaan penyakit Alzheimer dan Demensia

    “Mungkinkah akar penyebab demensia bermula sejak masa kanak-kanak atau bayi? Bukti yang semakin banyak menunjukkan ya, dan paparan faktor risiko pada dekade pertama kehidupan (atau bahkan saat masih dalam kandungan) dapat memiliki implikasi seumur hidup terhadap risiko demensia,” jelas tim tersebut dalam artikel di The Conversation.

    Studi lainnya
    Studi lain yang diterbitkan pada akhir tahun 2024 meneliti faktor risiko demensia pada orang dewasa muda berusia 18 hingga 39 tahun.

    Sebuah tim yang dipimpin oleh Global Brain Health Institute (GBHI) di Irlandia mengumpulkan sekelompok ahli dari 15 negara di seluruh dunia untuk membantu mengembangkan rencana seumur hidup untuk meningkatkan kesehatan otak.

    Ahli saraf di GBHI, Francesca Farina mengatakan, masa dewasa muda merupakan periode penting untuk intervensi yang dapat secara signifikan mengurangi risiko demensia di kemudian hari,

    “Untuk memastikan hasil kesehatan otak yang lebih baik, kaum muda harus dilibatkan sebagai mitra kunci dalam upaya penelitian, pendidikan, dan pembuatan kebijakan,” katanya

    Dari faktor risiko yang diidentifikasi oleh para peneliti, beberapa di antaranya terkait dengan gaya hidup, termasuk konsumsi alkohol berlebihan, merokok, kurangnya aktivitas fisik, dan isolasi sosial.

    Faktor lainnya bersifat lingkungan, seperti paparan polusi, cedera otak traumatis, gangguan pendengaran atau penglihatan, atau tingkat pendidikan yang rendah.

    Selain itu, obesitas, diabetes, hipertensi, kolesterol LDL, dan depresi adalah masalah kesehatan yang mungkin timbul dari pilihan gaya hidup yang memicu risiko demensia.

    Baca: Demensia menjadi penyebab utama kematian di Australia

  • Seluruh Rumah Sakit Terdampak Banjir Sumatera Kembali Beroperasi

    Seluruh Rumah Sakit Terdampak Banjir Sumatera Kembali Beroperasi

    7cloud.asia – Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda tiga provinsi di Sumatera (banjir Sumatera) pada November lalu berdampak signifikan terhadap sektor kesehatan.

    Tercatat sebanyak 87 rumah sakit terdampak, dengan sembilan di antaranya sempat tidak dapat beroperasi. Namun, berkat dukungan lintas sektor, seluruh rumah sakit tersebut kini telah kembali berfungsi.

    “Dalam waktu dua minggu, dengan bantuan semua pihak, seluruh rumah sakit yang terdampak sudah bisa beroperasi kembali,” kata Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin dalam kegiatan Palang Merah Indonesia (PMI) dalam pengiriman bantuan kemanusiaan ke Sumatera, Jumat (2/1/2025).

    Selain rumah sakit, sebanyak 867 puskesmas turut terdampak. Sekitar 180 puskesmas sempat tidak beroperasi, dan hingga saat ini tersisa empat puskesmas di Aceh yang masih dalam proses pemulihan akibat kerusakan berat serta kondisi lumpur yang masih tinggi.

    Baca: Masyarakat sipil yang kritisi penanganan banjir Sumatera kena teror

    Dalam kesempatan itu, Menkes juga menyoroti kondisi pengungsian yang hingga kini masih menampung sekitar 300 ribu jiwa di lebih dari 1.000 titik pengungsian, termasuk 76 desa terpencil dengan akses yang sangat terbatas.

    “Ada daerah yang hanya bisa ditempuh dengan perahu, kendaraan khusus, bahkan sepeda motor trail dengan waktu tempuh sampai enam jam. Ini yang terus menjadi perhatian kami,” ungkapnya.

    Untuk memastikan layanan kesehatan tetap berjalan, Kementerian Kesehatan telah mengerahkan dan melakukan rotasi sekitar 3.200 relawan kesehatan, termasuk 500 tenaga dari Kemenkes, dengan dukungan dari sektor swasta, organisasi profesi, serta TNI.

    “Setiap dua minggu kami lakukan rotasi relawan agar pelayanan kesehatan masyarakat, termasuk di wilayah terpencil dan pengungsian, tetap berjalan dengan baik,” jelas Menkes.

    Dalam kesempatan tersebut, Menkes mengapresiasi peran Palang Merah Indonesia dalam pengiriman bantuan kemanusiaan ke wilayah terdampak banjir Sumatera

    Baca: Pembatasan pemberitaan penanganan banjir Sumatera

    Gunadi menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah, PMI, dan berbagai mitra menjadi kunci percepatan pemulihan layanan kesehatan.

    Ke depan, Menkes menyampaikan bahwa pemulihan empat puskesmas yang tersisa memerlukan dukungan alat berat berukuran kecil agar dapat menjangkau ruang-ruang fasilitas yang tertimbun lumpur.

    “Kalau bisa ada alat berat kecil dan operatornya, kami harap dalam tiga minggu sampai satu bulan ke depan puskesmas tersebut bisa kembali beroperasi,” pungkasnya.

    Menkes menegaskan pentingnya kecepatan respons dan semangat gotong royong dalam penanganan dampak bencana ekologi di Sumatera.

    “Presiden Prabowo menekankan bahwa kita harus membantu dengan cepat, lalu bergotong royong bersama karena ini adalah masalah kita bersama. Indonesia kuat karena modal sosialnya,” ujar Menkes.