ruangkota

Tag: Pemilu 2024

  • Pemilu 2024: Rapat Pleno Rekapitulasi Suara KPU Kota Tanjungpinang Berlangsung Ricuh

    Pemilu 2024: Rapat Pleno Rekapitulasi Suara KPU Kota Tanjungpinang Berlangsung Ricuh

    7cloud.asia – Rapat pleno rekapitulasi suara yang digelar KPU Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) diwarnai kericuhan. Bahkan, ada salah satu saksi caleg yang menendang meja.

    Adapun rapat pleno rekapitulasi suara KPU Kota Tanjungpinang itu digelar Sabtu (2/3/2024) malam. Karena ricuh, terpaksa dilanjutkan Minggu (3/3/2024).

    Pihak KPU Tanjungpinang membenarkan adanya kericuhan dalam rapat pleno rekapitulasi suara KPU Kota Tanjungpinang itu

    “Karena kondisi sudah tak kondusif. Berdasarkan masukan banyak pihak, rapat pleno kita lanjutkan hari ini,” kata Ketua KPU Tanjungpinang, Muhammad Faizal dilansir Antaranews.com, Minggu (3/3/2024).

    Baca: ICW sebut Pemilu 2024 terburuk sepanjang era reformasi

    Faizal menyebut pleno rekapitulasi suara tingkat Kota Tanjungpinang yang digelar di CK Hotel itu masih menyisakan satu kecamatan lagi, yaitu Kecamatan Bukit Bestari.

    Sementara tiga kecamatan lainnya sudah rampung, yakni Kecamatan Tanjungpinang Kota, Kecamatan Tanjungpinang Timur dan Kecamatan Tanjungpinang Barat.

    “Pleno PPK Bukit Bestari sengaja digelar terakhir, karena ada laporan dugaan penggelembungan suara, tentu perlu waktu cukup panjang untuk menguji kebenarannya,” ujar Faizal.

    Baca: Kesalahan data Sirekap terjadi di lebih 154.000 TPS

    Adapun kericuhan yang terjadi saat rapat pleno rekapitulasi suara itu, lanjut Faizal, dipicu salah seorang saksi caleg PDI Perjuangan  tiba-tiba mengamuk dengan cara menendang meja hingga melempar mikrofon.

    Hal ini dilakukan karena terjadi perbedaan jumlah suara yang dibacakan PPK Bukit Bestari dengan data yang dipegang saksi bersangkutan.

    Aparat Polresta Tanjungpinang yang sejak awal mengawal jalannya rapat pleno itu langsung bergegas mengamankan saksi tersebut dengan tindakan persuasif.

    Baca: Suara PSI melonjak, ada indikasi jual beli suara?

    Tak lama, polisi langsung mengiring yang bersangkutan keluar dari ruangan rapat pleno guna menjaga situasi tetap aman dan kondusif.

    “Mudah-mudahan pleno hari ini berjalan aman dan lancar. Kami juga sudah meminta bantuan aparat kepolisian untuk memperketat pengawasan rapat pleno rekapitulasi suara PPK Bukit Bestari dari awal hingga selesai,” demikian Faizal.

    Banyaknya bukti kecurangan dan masalah yang timbul dalam pelaksanaan Pemilu 2024 ini membuat ICW dan KontraS menyebut ini sebagai pemilu terburuk sepanjang era reformasi.

     

  • Din Syamsuddin Minta Jajaran Muhammadiyah Tak Justifikasi Para Perampas Hak Rakyat di Pemilu 2024

    Din Syamsuddin Minta Jajaran Muhammadiyah Tak Justifikasi Para Perampas Hak Rakyat di Pemilu 2024

    7cloud.asia – Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin mengingatkan kepada seluruh anggota organisasi itu jangan pernah memberi justifikasi kepada para perampas hak rakyat pada Pemilu 2024.

    “Seperti tampil dengan merampas hak rakyat dalam Pemilu 2024, Muhammadiyah tidak tinggal diam, juga terhadap kemungkaran menampilkan kelaliman, nir-etika dan nir-kenegarawanan,” kata Din Syamsuddin dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu (3/3/2024).

    Menurutnya, sikap demikian merupakan salah satu bentuk pengamalan Muhammadiyah dalam menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran atau yang dikenal dengan beramar makruf nahyi munkar di Pemilu 2024 ini.

    Pengamalan itu mesti dijalankan, kata dia, mengingat merupakan amanat Muktamar Muhammadiyah Yogyakarta pada 2010 dan amanat Al Quran Surah Ali Imran Ayat 104 sebagaimana yang sering dibacakan dalam forum-forum Muhammadiyah.

    Baca: Aksi 1 Maret dukung penggunaan hak angket tuk ungkap kecurangan di Pmilu 2024

    Din Syamsuddin tidak menginginkan organisasi keagamaan yang pernah ia pimpin itu permisif dan legitimatif terhadap peyimpangan di Pemilu 2024, meninggalkan kebenaran, dan kejujuran.

    Karena bila demikian maka akan berujung menjadi malapetaka besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

    Jangan sampai, ujarnya, karena ada yang datang membawa janji materi ataupun janji posisi tinggi, lidah kita kelu, kaki kita kaku.

    ”Tapi justru inilah saatnya kemungkaran struktural dihadapi dengan amar makruf-nahyi munkar yang bersifat struktural pula,” ujarnya dalam Tabligh Akbar yang bertema “Strategi Dakwah Muhammadiyah pasca-Pemilu” yang turut dihadiri jamaah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Tangerang.

    Baca: Pemilu 2024 disebut pemilu terburuk sepanjang era reformasi

    Dari kondisi itulah, menurut Din, yang mengharuskan Muhammadiyah meluruskan kembali arah pergerakan bangsa dari kemungkaran yang bahkan berjalan secara terstruktural.

    Sebab di mata Muhammadiyah, kata dia, kemungkaran struktural ialah penyimpangan dan penyelewengan terhadap nilai-nilai dasar berbangsa dan bernegara yang telah disepakati oleh para pendiri, termasuk di dalamnya sejumlah tokoh Muhammadiyah.

    Sebelumnya, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengimbau agar para pihak yang keberatan dengan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 ini untuk menyikapinya dengan menempuh jalur konstitusi.

    “Apabila ada pihak-pihak yang berkeberatan dengan hasil pemilu, hendaknya menyelesaikan melalui jalur Mahkamah Konstitusi (MK),” kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Haedar Nashir melalui keterangan di Jakarta, beberapa waktu lalu.

    Baca: Ketua KPU empat kali langgar etika

    Haedar meminta warga Muhammadiyah menempuh cara-cara pengerahan massa yang berpotensi memicu kekerasan dan konflik horisontal

    Haedar mengatakan agar semua pihak tetap menjaga situasi yang kondusif dengan tetap menjaga sikap saling menghormati dan tenggang rasa.

    Selanjutnya, kata dia, kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) yang menang dan para pendukungnya hendaknya tidak jumawa dan euforia yang berlebihan.

    “Bagi yang kalah hendaknya berjiwa besar dan legawa menerima hasil pemilu,” ujarnya.

    Baca : Pemilu 2024 dibajak Jokowi, masyarakat sipil siap bergerak melawan

    Haedar juga mengimbau semua pihak, khususnya partai politik dan para calon anggota legislatif, serta para capres-cawapres dan para pendukungnya, untuk bersabar menanti hasil akhir pemilu yang akan disampaikan secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

    Lebih lanjut ia juga mengimbau agar semua pihak hendaknya tidak terburu-buru mengambil kesimpulan hasil pemilu berdasarkan hasil quick count atau hitung cepat yang disampaikan oleh lembaga-lembaga survei.

    Ia juga mengapresiasi kinerja dari KPU dan semua penyelenggara pemilu mulai dari tingkat pusat sampai tingkat TPS, para aparat keamanan, dan semua pihak yang telah mendukung pelaksanaan pemilu, sehingga berlangsung aman, tertib, dan lancar.

    Kelancaran itu mulai dari proses pemungutan hingga penghitungan suara, serta masyarakat yang telah menggunakan hak pilihnya.

    “Kami mengapresiasi masyarakat yang telah berpartisipasi dan menggunakan hak pilihnya dengan penuh tanggung jawab dan tertib di masing-masing tempat pemungutan suara,” tutur Prof Haedar Nashir.

    Sumber: Antaranews.com

  • Pemilu 2024: KPU Karawang Berhentikan 5 PPK Karena Mainkan Perolehan Suara Caleg

    Pemilu 2024: KPU Karawang Berhentikan 5 PPK Karena Mainkan Perolehan Suara Caleg

    7cloud.asia – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karawang, Jawa Barat, memberhentikan lima anggota Panitia Pemilihan Kecamatan karena diduga melakukan “permainan” perolehan suara calon legislatif pada Pemilu 2024.

    Anggota PPK Pemilu 2024 yang diberhentikan oleh KPUD Karawang ini terdiri dari ketua dan anggota PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan).

    “Mereka dinonaktifkan karena terindikasi melanggar etik sebagai penyelenggara pemilu 2024,” kata komisioner KPUD Karawang Ikmal Maulana dilansir Antaranews.com, Minggu (3/3/2024).

    Awalnya, KPUD Karawang menonaktifkan dua anggota PPK Pakisjaya, Karawang karena terbukti melakukan “permainan” di Pemilu 2024.

    Baca: Din Syamsuddin minta jajaran Muhammadiyah tak beri legitimasi bagi mereka yang mencuri suara rakyat 

    Kemudian KPU Karawang juga menjatuhkan sanksi nonaktif terhadap satu anggota PPK Lemahabang, dan yang terbaru KPU Karawang menonaktifkan dua orang PPK Cikampek.

    “Dua orang PPK Cikampek yang dinonaktifkan adalah ketua dan satu anggotanya,” kata dia.

    Ia mengatakan kelima anggota dan ketua PPK yang dinonaktifkan diduga melakukan “permainan” perolehan suara calon legislatif DPRD Karawang.

    Mereka melakukan penggeseran suara calon legislatif tertentu dan memindahkan perolehan suara ke calon legislatif lainnya.

    Baca: Aksi serentak 1 Maret tuntut pengungkapan kecurangan di Pemilu 2024

    Dia menjelaskan keputusan menonaktifkan lima anggota dan ketua PPK tersebut dilakukan setelah KPU Karawang menemukan bukti dan pengakuan terjadinya pergeseran perolehan suara dari satu caleg yang satu ke caleg lainnya.

    KPU Karawang memutuskan untuk menonaktifkan lima orang PPK karena terbukti melanggar kode etik sebagai penyelenggara pemilu.

    “Semua yang terindikasi bermain, kami nonaktifkan. Dan kami lanjutkan dengan sidang pemeriksaan etik,” katanya.

    Seorang anggota dan ketua PPK Cikampek dinonaktifkan karena diduga melakukan penggeseran perolehan suara antara dua caleg di PKB yang mengakibatkan salah satu caleg dirugikan.

    Baca: Pemilu 2024 penuh kecurangan, masyarakat sipil siap bergerak melawan

    Seorang anggota PPK Lemahabang dinonaktifkan karena melakukan penggeseran perolehan suara antara dua caleg di Partai Golkar yang merugikan caleg lainnya dari partai yang sama.

    Sebanyak dua anggota PPK Pakisjaya dinonaktifkan setelah mengaku telah melakukan penggeseran perolehan suara antara dua caleg di Partai Demokrat, yang mengakibatkan caleg lainnya merugi karena kehilangan perolehan suaranya.

  • Pemilu 2024: Anomali Kenaikan Suara PSI Memunculkan Dugaan Operasi Senyap untuk Loloskan PSI ke Senayan

    Pemilu 2024: Anomali Kenaikan Suara PSI Memunculkan Dugaan Operasi Senyap untuk Loloskan PSI ke Senayan

    7cloud.asia – Melonjaknya perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengundang kecurigaan sejumlah pihak.

    Melonjaknya perolehan suara PSI ini memunculkan dugaan ada operasi senyap untuk meloloskan PSI yang dipimpin anak Jokowi ini ke Senayan dengan mencuri suara dari partai-partai lain. 

    PSI menjadi sorotan karena kenaikan suaranya berdasarkan hitung manual (real count) Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai tak wajar dalam beberapa hari terakhir.

    Pengamat politik Universitas Al Azhar Ujang Komarudin mengatakan, suara suatu partai politik mustahil naik secara tajam secara langsung. Dia bahkan menyindir kenaikan seperti itu tidak ubahnya semacam sulap. 

    Ujang mengatakan, beberapa politisi mulai dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) hingga Partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga menyadari ketidakwajaran kenaikan suara PSI.

    “Karena sesama politisi paham, tidak mungkin langsung simsalabim suara itu, tidak mungkin langsung melonjak,” kata Ujang dikutip Kompas.com, Minggu (3/3/2024).

    Baca: Suara PSI menggelembung, Cak Imin ingatkan jangan ada manipulasi suara 

    Menurut Ujang, di antara kecurigaan mereka adalah dugaan operasi untuk meloloskan PSI ke parlemen dengan cara menaikkan perolehan suaranya hingga tembus 4 persen.

    Caranya dengan mengalihkan suara partai politik tertentu kepada PSI. Ujang menyebut, jika memang operasi tersebut benar adanya maka kedaulatan masyarakat dalam sistem demokrasi terancam.

    “Kedaulatan rakyat, suara rakyat bisa diakali, bisa dimanipulasi, bisa dimainkan, ini bahaya,” ujar Ujang.

    Dugaan Ujang tentang adanya operasi senyap untuk meloloskan PSI ke Senayan ini bukan tanpa alasan.

    Ketua DPP PPP Achmad Baidowi menjadi salah satu korbannya. Ia takbisa menyembunyikan kegeramannya karena perolehan suaranya di beberapa TPS di Sampang, Pulau Madura, Jawa Timur tiba-tiba pindah ke PSI.

    Baca: Pemilu 2024 dibajak keluarga Jokowi, masyarakat sipil siap melawan

    “Di Dapil saya, saya jadi korban. Dua TPS saya suara saya pindah ke suara Anda itu. Di TPS di Desa Pangereman, Kecamatan Ketapang, suara saya ada yang pindah ke PSI,” kata laki-laki yang akrab disapa Awiek itu dalam wawancaranya dengan CNN Indonesia TV, Minggu (3/3/2024).

    Awiek merupakan caleg petahana yang maju kembali dari Dapil Jawa Timur XI meliputi Kabupaten Bangkalan, Pamekasan, Sampang, dan Sumenep di Pemilu 2024.

    Awiek mengatakan kebijakan KPU soal Sirekap harus dikritisi. Apabila ada perbedaan perhitungan antara Sirekap dengan perhitungan manual, maka seharusnya perhitungan secara manual dijadikan rujukan sesuai ketentuan undang-undang.

     

    “Rakyat berhak tahu dan mengaudit Sirekap ini. Makanya perlu dilakukan perbaikan-perbaikan,” lanjutnya.

    Di sisi lain, Awiek menegaskan tak wajar suara partai alami naik dan turun secara tiba-tiba di Sirekap KPU.

    Baca: Anomali data pilpres ditemukan di lebih 154.000 TPS

    Awiek pun menyoroti perolehan suara PPP yang masuk di Sirekap KPU sempat tiba-tiba menurun jumlahnya. Di sisi lain, ia menyoroti ada partai lain yang tiba-tiba melonjak suaranya seperti PSI.

    “Makanya ini siapa yang bermain? Makanya saya bilang ke KPU jangan utak atik. Yang kita khawatirkan ada oknum-oknum tertentu yang manfaatkan situasi,” ujarnya.

    Berdasarkan hasil real count di Sirekap KPU sementara pada Senin (4/3) pukul 07.00 WIB menunjukkan perolehan suara PPP berada di angka 4,01 persen dengan memperoleh 3.082.507 suara.

    Sementara Juru Bicara PSI Sigit Widodo menganggap lonjakan suara partainya di Sirekap KPU masih wajar lantaran suara di daerah-daerah unggul baru tercatat masuk rekapitulasi.

    “Kenaikan ini sesuatu yang wajar. Karena kami lihat beberapa suara dari daerah PSI mendapatkan suara cukup signifikan mulai masuk. Memang seharusnya seperti itu,” kata Sigit dalam acara yang sama.

    Baca: ICW dan KontraS sebut Pemilu 2024 terburuk sepanjang era reformasi

    Komisioner KPU Idham Holik mengatakan hasil pemilu ditentukan lewat rekapitulasi manual berjenjang, bukan Sirekap.

    Menurutnya, saat ini penghitungan suara secara manual dan berjenjang itu masih di tingkat kabupaten/kota.

    Idham mengklaim proses rekapitulasi juga diawasi ketat oleh semua pihak, termasuk media massa.

    “Proses rekapitulasi secara berjenjang dilakukan secara terbuka tidak hanya disaksikan oleh saksi dan diawasi oleh Bawaslu, tetapi dipantau oleh pemantau terdaftar dan disaksikan oleh masyarakat serta diliput oleh jurnalis media,” ucap Idham Minggu (3/3/2024) dikutip CNN Indonesia.

    Esti Utami, dari berbagai sumber

     

  • Pemilu 2024: KPU Rampungkan Rekapitulasi Suara Luar Negeri

    Pemilu 2024: KPU Rampungkan Rekapitulasi Suara Luar Negeri

     

    7cloud.asia – Pemilihan Umum (KPU) pada Senin (4/3/2024) telah merampungkan rekapitulasi penghitungan tingkat nasional Pemilu 2024 untuk suara pemilih dari luar negeri.

    Dari 128 panitia pemilihan luar negeri (PPLN), hanya satu yang belum dilakukan rekapitulasi suara, yakni Kuala Lumpur karena harus melakukan pemungutan suara ulang (PSU).

    Taipei menjadi PPLN terakhir yang suaranya direkapitulasi tingkat nasional pada Senin (4/3/2024). Proses rekapitulasi suara tingkat nasional sendiri sudah dimulai sejak Rabu (28/2/2024) lalu.

    Dilansir mediaindonesia.com, Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengatakan, urutan rekapitulasi suara dimulai dari PPLN yang hadir terlebih dahulu di Kantor KPU Pusat di Jakarta.

    “Untuk mempercepat proses kita buat dua panel, panel A dan panel B. Dan hari ini, Senin 4 Maret 2024 adalah kesempatan terakhir rekap untuk PPLN. Dan memang dijadwalkan rekap untuk PPLN, jadwal terakhirnya hari ini,” kata Hasyim.

    Baca: Pasangan Ganjar-Mahfud dan AMIN tunggu hasil penghitungan suara resmi KPU

    “Jadi alhamdulillah rekapitulasi dengan teman-teman PPLN bisa kita selesaikan sesuai dengan jadwal,” sambungnya.

    Hasyim mengatakan suara pemilih yang mencoblos di PPLN Kuala Lumpur belum direkapitulasi.

    Sebab, KPU memutuskan untuk menggelar PSU bagi pemilih yang sebelumnya memilih lewat metode pos dan kotak suara keliling (KSK) dan tempat pemungutan suara luar negeri (TPSLN).

    Rencananya, PSU di Kua Lumpur bakal digelar pada Sabtu dan Minggu (9-10/3/2024) mendatang.

    Adapun KPU hanya menggelar PSU di Kuala Lumpur dengan metode KSK dan pemungutan suara langsung di tempat pemungutan suara (TPS) dan pemungutan suara langsung di TPSLN.

    Baca: Timnas AMIN temukan 9 jenis kecurangan di Pilpres 2024

    Hasyim menargetkan proses penghitungan atau rekapitulasi suara PSU PPLN Kuala Lumpur berakhir pada Senin (11/3/2024).

    “Paling lambat 15 Maret 2024 harus sudah sampai ke tingkat nasional,” tandas Hasyim.

    Rekapitulasi suara pemilih di PPLN Taipei sendiri menunjukkan bahwa Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mendapatkan 51.706 suara.

    Sementara Ganjar Pranowo-Mahfud Md dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar masing-masing memperoleh 9.510 dan 3.880 suara.

    Dari rekapitulasi suara sementara pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berada di posisi pertama dengan kemenangan di sejumlah wilayah.

    Baca: Pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur 

    Berdasarkan rekapitulasi hingga dini hari, pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) unggul di Riyadh Arab Saudi dengan perolehan 3.751 suara disusul Prabowo-Gibran 3.424 dan Paslon Ganjar-Mahfud 891.

    Anies juga meraih kemenangan di Kota Tripoli, Libya dengan nilai 159, dilanjutkan dengan Paslon 02 dan 03.

    Sementara itu, Pasangan nomor urut 3 Ganjar dan Mahfud juga menang di 8 wilayah. Ganjar rajai tiga kota di Amerika Serikat, yakni Chicago, Washington DC, dan New York.

     

  • Pemilu 2024: KPU Targetkan Rekapitulasi Suara untuk TPS Luar Negeri Selesai Hari Ini

    Pemilu 2024: KPU Targetkan Rekapitulasi Suara untuk TPS Luar Negeri Selesai Hari Ini

    7cloud.asia –  Komisi Pemilihan Umum (KPU) menargetkan rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 untuk TPS luar negeri dapat selesai pada Senin (4/3/2024) siang.

    Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Nasional serta Penetapan Hasil Pemilu Serentak Tahun 2024″ yang membahas rekapitulasi nasional untuk suara luar negeri sudah dilakukan sejak pekan lalu.

    “Alhamdulillah semuanya sudah ditetapkan oleh kami. Tinggal beberapa lagi, dan mudah-mudahan kalau tidak malam ini, esok siang insya-Allah mungkin selesai,” kata Idham di Gedung KPU RI, Jakarta, Minggu (3/3/2024) sore.

    Baca: Rapat Pleno rekapitulasi suara Tanjung Pinang berlangsung ricuh

    Idham menjelaskan, hingga Minggu sore proses rekapitulasi hasil perolehan suara dari luar negeri telah mencapai 90 persen.

    “Proses rekapitulasi suara dari luar negeri yang dilakukan oleh KPU RI itu alhamdulillah berjalan lancar. Sampai dengan sore hari ini sudah lebih dari 90 persen PPLN (Panitia Pemilihan Luar Negeri) yang telah menyelesaikan pembacaan dokumen formulir Model D.Hasil PPLN,” ujarnya.

    Idham mengakui adanya dinamika dalam pelaksanaan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi Pemilu 2024 di luar Indonesia. Salah satunya pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur.

    Baca: Banyak kecurangan, ICW sebut pemilu 2024 sebagai yang terburuk

    “Tetapi pada umumnya dapat terselesaikan dengan baik, dan saat ini sudah lebih dari 90 persen yang sudah membacakan formulir Model D.Hasil,” tuturnya.

     

    Sebelumnya, KPU memulai proses rekapitulasi nasional untuk suara luar negeri mulai Rabu (28/2/2024) dengan PPLN Athena, Yunani, sebagai yang pertama membacakan hasil perolehan suara Pemilu 2024.

    Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

    Baca: 3 niat curang Jokowi di Pemilu 2024

    Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional. Sesuai Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai dengan 20 Maret 2024.

  • DPR Mulai Bersidang: Hak Angket Soal Dugaan Kecurangan di Pemilu 2024 Disuarakan di Rapat Paripurna

    DPR Mulai Bersidang: Hak Angket Soal Dugaan Kecurangan di Pemilu 2024 Disuarakan di Rapat Paripurna

    7cloud.asia – Sejumlah anggota DPR mengusulkan hak angket untuk mendalami dugaan kecurangan Pemilu 2024.

    Usulan penggunaan hak angket untuk mengungkap dugaan kecurangan di Pemilu 2024 tersebut disampaikan dalam rapat paripurna ke-13 pembukaan masa sidang IV 2023-2024, Selasa (5/3/2024).

    Dipantau CNN Indonesia, tercatat ada 285 anggota DPR yang absen dari  Rapat Paripurna saat usulan hak angket terkait kecurangan di Pemilu 2024 ini disuarakan lewat interupsi.

    Adapun tiga anggota DPR yang mengusulkan penggunaan hak angket untuk ungkap kecurangan di Pemilu 2024 tersebut berasal dari tiga fraksi yang berbeda.

    Ketiganya yakni, Aus Hidayat Nur dari Fraksi PKS, Luluk Nur Hamidah dari Fraksi PKB, dan Aria Bima dari Fraksi PDIP.

    Baca: Koalisi sipil dukung penggunaan hak angket usut  dugaan kecurangan di Pilpres 2024.

    “Pimpinan dan seluruh anggota DPR, saya mendukung hak angket ini kita lakukan semata-mata untuk memberikan kepastian bahwa seluruh proses Pemilu 2024 benar-benar dijalankan berdasarkan daulat rakyat,” kata Luluk dalam interupsinya.

    Luluk menyoroti dugaan penyalahgunaan kekuasaan untuk memenangkan Paslon tertentu di Pemilu dan Pilpres 2024.

    Selama mengikuti pemilu pasca reformasi, Luluk mengaku tak pernah menyaksikan proses pemilu yang paling brutal dibanding Pemilu 2024 ini.

    Dia mengingatkan bahwa tak boleh ada satu pun pihak yang menggunakan sumber daya negara untuk memenangkan pihak tertentu.

    Baca: Survei Komas ungkap mayoritas warga dukung penggunaan hak angket

    Pasalnya pemilu, kata dia, tak bisa dipandang hanya dari segi hasil, melainkan juga prosesnya yang harus jujur dan adil.

    “Melalui hak angket inilah kita akan menemukan titik terang, seterang-terangnya sekaligus juga mengakhiri desas desus kecurigaan yang tidak perlu,” kata dia.

    Anggota DPR dari Fraksi PKS, Aus Hidayat Nur mendorong hak angket untuk membuktikan kecurigaan terhadap pemilu yang tidak jujur dan adil.

    Menurut Aus, masyarakat saat ini mulai was-was atas pelaksanaan pemilu 2024 yang berlangsung curang.

    Baca: Unjukrasa dukung penggunaan hak angket berlangsung di banyak daerah 

    Oleh karena itu, dia menilai hak angket bisa menjadi instrumen yang bisa digunakan DPR untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

    “Hak angket adalah salah satu instrumen yang dimiliki DPR dan diatur dalam UUD, dan UU bisa digunakan untuk menjawab kecurigaan dan praduga itu secara terbuka dan transparan,” kata Hidayat Nur.

    Usulan hak angket juga didukung anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima.

    Dalam interupsinya di tengah Sidang Paripurna, dia berharap pimpinan menyikapi usulan tersebut dengan bijak. Baik itu lewat hak angket maupun interpelasi.

    Baca: GIAD dorong anggota Fraksi Nasdem, PKB, PKS dan PDI Perjuangan gulirkan hak angket

    Kami berharap, ujar Bima, pimpinan menyikapi usulan hak angket ini dan mengoptimalkan pengawasan fungsi atau interpelasi atau angket.

    “Ataupun apapun supaya pemilu ke depan, kualitas pemilu ke depan, itu harus ada hak-hak yang dilakukan dengan koreksi,” kata Bima.

    Sumber; CNN Indonesia

     

  • Rapat Paripurna DPD Sepakat Bentuk Pansus untuk Selidiki Dugaan Kecurangan di Pemilu 2024

    7cloud.asia – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sepakat membentuk panitia khusus (pansus) untuk mengusut dugaan kecurangan di Pemilu 2024.

    Dipantau dari YoutTube KompasTV keputusan untuk membuat pansus Pemilu 2024 itu disepakati dalam Rapat Paripurna DPD ke 9 Masa Sidang IV di Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (5/3/2024).

    “Komite I yang membidangi soal pemilu sudah menyatakan sikap terkait kecurangan dalam Pemilu 2024, tetapi ada usulan untuk pembentukan pansus. Apakah dapat disetujui?” ujar Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattalitti yang langsung disetujui anggota yang hadir.

    Baca: Aksi massa kawal hak angket agar tak masuk angin

    Pembentukan pansus ini diusulkan oleh anggota DPD dari Sulawesi Selatan Tamsil Linrung. Ia menganggap, berbagai laporan kecurangan di pemilu 2024 yang diterima di posko DPD harus ditindaklanjuti.

    Anggota DPD Filep Wamafma mengatakan Panitia Khusus (pansus) dugaan kecurangan Pemilu 2024 yang diinisiasi DPD berpeluang memanggil pihak pemerintah, KPU hingga Bawaslu.

    “Semua pihak akan dipanggil adalah pihak-pihak yang punya keterkaitan atau hubungan langsung dengan dugaan pelanggaran ya. Jadi bisa saja Pemerintah, KPU, Bawaslu,” kata Filep dikutip CNNIndonesia.com, Selasa (5/3/2024).

    Baca: Survei Litbang Kompas ungkap mayoritas warga dukung hak angket

    Tak hanya itu, Filep mengatakan DPD tak menutup peluang memanggil para pakar yang memahami terkait pemilu. Baginya, para pakar ini bisa untuk menggali soal pelanggaran pemilu.

    “Yang punya data dan fakta, yang punya sumber untuk menggali lebih dalam tentang dugaan pelanggaran-pelanggaran,” kata dia.

    Senator dari Papua Barat ini mengatakan Pansus itu memiliki masa kerja selama tiga bulan dan dapat diperpanjang sekali.

    Baca: Koalisi masyarakat sipil dukung hak angket

    Baginya, keputusan DPD membentuk Pansus didasarkan pada hasil evaluasi, temuan dan pengaduan masyarakat terkait  penyelenggaraan pemilu 2024.

    “Di sini temuan DPD kita melihat bahwa pemilu 2024 ini belum terlaksananya dengan baik. Bahwa demokrasi kita kualitasnya tak sesuai harapan reformasi,” kata dia.

    “Dari situ kemudian DPD memutuskan dalam paripurna membentuk Pansus,” tambahnya.

     

     

  • Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi: Kecurangan Pemilu 2024 Harus Dibongkar Jangan Sampai Hak Angket Masuk Angin

    Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi: Kecurangan Pemilu 2024 Harus Dibongkar Jangan Sampai Hak Angket Masuk Angin

    7cloud.asia – Unjuk rasa mendukung penggunaan hak angket guna mengusut dugaan kecurangan di Pemilu 2024 kembali bergulir di depan Gedung DPR/MPR Jakarta.

    Kali ini aksi unjukrasa mendukung hak angket terkait Pemilu 2024 dilakukan massa yang menamakan diri Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi. 

    Di antara massa yang datang terdapat sejumlah mantan aktivis 98 seperti Petrus Hariyanto. Mereka sengaja datang karena tidak ingin Indonesia kembali ke masa orde baru.

    Massa yang mayoritas mengenakan pakaian warna hitam mulai berdatangan sejak pukul 10:30 waktu Indonesia Barat. Mereka datang dengan membawa spanduk dan poster berisikan tuntutan mereka.

    Baca: Survei Litbang Kompas ungkap mayoritas warga dukung hak angket

    Tuntutan itu antara lain turunkan harga sembako yang mahal hingga desakan kepada DPR untuk menggunakan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024.

    “Yuk kepung DPR, jangan sampai hak angket masuk angin,” tulis Hari di akun X pribadinya.

    Massa juga menuntut pemakzulan Jokowi yang dinilai sebagai sumber dari berbagai masalah saat ini, termasuk melambungnya harga sembako.

    Selain membawa spanduk, massa yang diperkirakan berjumlah ribuan orang juga membawa mobil komando yang dilengkapi dengan pengeras suara untuk berorasi.

    Baca: Hak angket juga diminta usut lonjakan suara PSI

    Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun ikut  berorasi dalam aksi demo yang digelar Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi dan elemen masyarakat lainnya.

    Di situ, Refly sempat menyuarakan untuk menolak pasangan calon yang menang dengan cara curang.

    “Pertama, kita menolak paslon yang menang karena kecurangan, tolak paslon curang, kalau nolak berarti harus didiskualifikasi,” ujar Refly dalam orasinya, Selasa (5/3/2024).

    Menurutnya, kehadiran massa di depan Gedung DPR/MPR  pada Selasa (5/3/2024) ini bukan karena alasan batil, alasan tak benar, ataupun untuk mengacaukan negara.

    Baca: Dukung Hak Angket Alumni UI untuk Garda Pancasila serahkan petisi ke  DPR 

    Namun, unjuk rasa ini dilakukan karena rasa cinta pada negeri Indonesia ini dan tanah air, mereka pun tak ingin jika Indonesia dipimpin oleh orang yang lolos dengan cara tak adil.

    “Kita di sini karena kita cinta Indonesia, kita tak ingin dipimpin oleh orang yang curang, maka kita perjuangkan pemilu yang jujur dan adil,” ujarnya.

    Pemilu jurdil bisa diperjuangkan di mana pun dan aspirasi masyarakat tak bisa dibungkam. Maka, lanjutnya, unjuk rasa ini dilakukan guna menyampaikan aspirasi.

    Dia menerangkan, aspirasi yang hendak disampaikan, pertama menolak paslon yang lolos dengan cara tak adil.

    Baca; Koalisi Perempuan akan gerusuk Istana tuntut Jokowi diadili 

    Kedua, mereka tak ingin pemilu 2024 di Indonesia dilaksanakan oleh penyelanggara pemilu yang berpihak ke salah satu kontestan.

    Arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto depan gedung DPR arah Slipi yang semula terpantau lancar akhirnya tersendat akibat aksi demontrasi ini.

    Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro mengatakan pihaknya siap mengamankan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI, Jakarta Pusat, hari ini. Sebanyak 3.929 personel gabungan diturunkan untuk mengamankan aksi demo.

    “Dalam rangka pengamanan aksi elemen masyarakat di depan gedung DPR/MPR RI, kami melibatkan sejumlah 3.929 personel gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, pemda DKI, dan instansi terkait,” ujar Kombes Susatyo kepada wartawan, Selasa (5/3/2024).

     

  • Banyak Kecurangan di Pemilu 2024, Alumni UI Dukung DPR Gunakan Hak Angket

    Banyak Kecurangan di Pemilu 2024, Alumni UI Dukung DPR Gunakan Hak Angket

    7cloud.asia – Puluhan delegasi aktivis Alumni UI (Universitas Indonesia Garda Pancasila atau AUIGP) menemui anggota DPR untuk menyampaikan dukungan penggunaan hak angket guna mengusut berbagai kecurangan Pemilu 2024.

    Rombongan alumni UI ini menyerahkan petisi yang berisikan dukungan penggunaan hak angket terkait Pemilu 2024.

    Delegasi alumni UI ini diterima oleh staf khusus FPDIP dan anggota komisi ll DPR, Dr. Emmy Lumbanraja di gedung MPR/DPR Selasa (05/03/2024) siang.

    “Sekarang ini banyak beredar kabar angin ada kecurangan oleh berbagai pihak. Baik itu curang sebelum, selama maupun setelah Pemilu. Mari sama-sama kita buktikan apa tudingan itu benar atau sekadar heboh pengalihan isu semata,” jelas Koordinator Pusat AUIGP, Sony Danang.

    Baca: Ribuan alumni UI deklarasi dukung Ganjar

    “Karena itu DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat perlu bergegas cawe-cawe menyelesaikan kemelut ini,” lanjutnya.

    Selanjutnya alumnus Fakultas Teknik UI ini menjelaskan apabila isu kecurangan yang Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM) di Pemilu 2024 ini dibiarkan, maka legitimasi pemerintahan niscaya goyah.

    Akan terjadi distabilisasi politik yang mengoyak sendi pokok ketatanegaraan Pasca Reformasi.

    Kondisi ini membuat keutuhan NKRI menjadi rawan, yang selama ini diincar oleh berbagai proxy kepentingan. Baik itu proxy dari elemen asing maupun unsur lokal. 

    Karena itu, AUIGP mendukung penggunaan hak angket ini. AUIGP yakin anggota DPR RI periode 2019-2024 mampu jernih memetakan kemelut Pemilu 2024 yang dimaksud.

    Baca: DPR mulai bersidang, singgung soal hak angket

    Alumni UI yang tergabung dalam AUIGP juga merekomendasikan berbagai kebijakan korektif atas dugaan penyalahgunaan mekanisme lembaga negara. Khususnya untuk menjamin Pemilu yang luber dan jurdil.

    “AUIGP berharap DPR tegas mendesak pemberian sanksi bagi penyelenggara Pemilu 2024, baik itu KPU, Bawaslu, maupun Aparat Pemerintah di berbagai tingkatan, yang terbukti tidak jujur, teledor, dan melanggar hukum dan perundang-undangan yang berlaku,” paparnya..

    Sementara itu, Ketua Dewan Pengarah AUIGP, Dhia Prekasha Yoedha, menjelaskan sikap ini selaras dengan nama GP – Garda Pancasila yang disandang AUI GP.

    “Dukungan penggunaan Hak Angket DPR dari AUIGP ini tak ada kaitan sama sekali dengan paslon 01 maupun 03. Tapi lebih untuk menjaga marwah Pancasila sebagai filosofi pedoman hidup berbangsa bernegara, ” ungkap Yoedha yang juga mantan Tenaga Ahli BPIP – Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ini.

    Baca: Demo dukung hak angket dan makzulkan Jokowi di berbagai daerah

    Karena itu, AUIGP mencatat dan sekaligus mengkritisi rentetan pelanggaran atas nilai-nilai Pancasila, prinsip Demokrasi dan Reformasi Anti KKN.

    Pelanggaran yang dimaksud adanya politik dinasti dan KKN proses pelolosan Gibran Rabuming Raka sebagai cawapres oleh MK yang melanggar kode etik.

    Lalu penyalahgunaan anggaran negara dalam pembagian sembako untuk kepentingan Capres/Cawapres tertentu. Kemudian penggembungan suara untuk memenangkan Capres/Cawapres tertentu.

    “Mari kita berikan dukungan moral bagi para wakil rakyat di DPR, sebagaimana Motto UI: Veritas, Probitas, Iustutia demi Kejujuran, Kebenaran, Keadilan” ajak Sony.

    Reporter: Nurakhmayani