7cloud.asia – Greenpeace Indonesia melihat ada masalah serius terkait pengoperasian fasilitas Refuse Derived Fuel atau RDF di Rorotan, Jakarta Utara mulai April ini.
Fasilitas RDF di Rorotan ini tetap berjalan meskipun belum ada solusi nyata untuk menghilangkan bau menyengat dan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) yang dialami warga sekitar.
Greenpeace menegaskan, ketimbang melanjutkan RDF di Rorotan pemerintah seharusnya berfokus pada solusi pengolahan sampah berbasis pemilahan dari sumbernya dan sesuai hierarki pengelolaan sampah, bukan sekadar mengandalkan RDF sebagai jalan keluar instan.
Fasilitas RDF digunakan untuk mengolah sampah yang menumpuk dengan harapan dapat menghasilkan energi alternatif dari sampah. Namun, Greenpeace menilai bahwa cara ini hanyalah solusi palsu.
“Selain tidak menyelesaikan akar masalah, proses RDF juga menghasilkan polusi udara yang signifikan, yang semakin memperburuk kondisi lingkungan dan kesehatan masyarakat,” papar Leonard Simanjuntak, Kepala Greenpeace Indonesia seperti dilansir di laman resmi Greenpeace.
Leonard menegaskan mempertahankan operasional RDF di Rorotan tidak menjadi solusi dari masalah sampah di Jakarta.
Baca: RDF di Rorotan akan beroperasi bulan depan
Teknologi RDF dengan biaya fantastis di Bantargebang, hanya mampu mengolah 1500 – 2000 ton sampah per hari. Sementara limpahan sampah yang diterima mencapai 7500-8000 ton perhari.
Selain itu, Riset International Pollutants Elimination Network menyebut pengolahan sampah melalui RDF rata-rata mengandung hingga 50 persen limbah plastik campuran, yang tergolong limbah berbahaya, yang pada akhirnya akan dibakar di kiln semen dan insinerator.
Hal ini menyebabkan pencemaran udara saat dibakar, karena plastik dapat melepaskan zat berbahaya ke udara.
“Pemerintah selalu mengandalkan teknologi mahal tanpa ada fokus pada pengurangan sampah dari sumbernya. Ini bukan solusi yang nyata dan justru memperburuk dampak lingkungan dan mengancam kesehatan masyarakat,” tegas Ibar Akbar, Juru Kampanye Isu Plastik dan Perkotaan Greenpeace Indonesia.
Untuk itu, Greenpeace mendorong pemerintah untuk mampu beralih ke solusi yang lebih berkelanjutan, mulai dari pengelolaan sampah berbasis pemilahan hingga penerapan kebijakan yang ketat untuk mengurangi kemasan plastik sekali pakai.
Penanggulangan sampah di hilir tidak akan berdampak signifikan, jika mata rantai sumber pencemarnya atau permasalahan di hulu tidak diputus terlebih dahulu.
Baca: RDF di Rorotan tak beroperasi tapi warga sekitar tetap mencium bau sampah
“Pemerintah harus serius dalam menerapkan regulasi pengurangan plastik sekali pakai, termasuk insentif untuk sistem guna ulang (reuse) sebagai langkah serius untuk mengurangi dampak limbah plastik,” jelas Ibar.
Selain itu, solusi penggunaan deodorizer dan filter juga hanya akan mengurangi bau sampah tanpa penanganan yang signifikan terhadap polusi udara yang dihasilkan. Akibatnya, masyarakat tetap akan mengalami gangguan kesehatan yang lebih buruk.
Bukan hanya ISPA dan iritasi mata sebagaimana dialami saat ini, gangguan kesehatan kulit seperti iritasi kulit, dermatitis kontak bahkan peningkatan risiko alergi pada kulit dan pernapasan juga mengancam masyarakat di sekitar lokasi RDF.
Greenpeace Indonesia menegaskan bahwa akar permasalahan utama dari bau menyengat di RDF Rorotan adalah sampah yang tidak terpilah dan dalam kondisi yang kotor.
Selain itu proyek RDF kurang transparan, tidak melibatkan partisipasi masyarakat, dan tanpa kajian mendalam sehingga mengorbankan warga.
Jika pemerintah ingin benar-benar menangani krisis sampah dengan efektif, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah menerapkan sistem pengelolaan yang berbasis pemilahan dan pengolahan berkelanjutan.
Pemerintah diminta tak sekadar mengandalkan teknologi mahal yang justru memperparah kondisi lingkungan dan berdampak buruk pada masyarakat sekitar.
