ruangkota

Tag: Pemilu 2024

  • Ketidaknetralan Jokowi di Pemilu 2024 Disorot di Sidang Komite HAM PBB, Tapi Respon Delegasi Indonesia Mengecewakan

    Ketidaknetralan Jokowi di Pemilu 2024 Disorot di Sidang Komite HAM PBB, Tapi Respon Delegasi Indonesia Mengecewakan

    7cloud.asia – Cawe cawe dan netralitas Presiden Jokowi di Pemilu 2024 khususnya Pilpres 2024 menjadi sorotan dalam Sidang Komite HAM PBB CCPR di Jenewa, Swiss pekan ini.

    Anggota Komite HAM Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, Bacre Waly Ndiaye, mengajukan pertanyaan pedas terkait cawe-cawe Jokowi di Pemilu 2024.

    Pertanyaan Ndiaye ini menyoroti potensi intervensi dan kritik terhadap proses politik di Indonesia sehingga netralitas Jokowi dipertanyakan.

    Pada Sidang yang berlangsung pada 12 Maret 2024 dan ditayangkan di UN TV Web ini, Ndiaye mengangkat sejumlah isu sensitif, termasuk keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memengaruhi proses pilpres 2024.

    Baca: Mosi tak percaya untuk Jokowi karena cawe-cawe di Pemilu 2024

    Ndiaye menyoroti perubahan keputusan MK di menit terakhir yang memungkinkan Gibran Rakabuming Raka, anak sulung Jokowi untuk maju dalam pencalonan.

    “Kampanye digelar setelah putusan di menit akhir yang mengubah syarat pencalonan, membolehkan anak presiden untuk ikut dalam pencalonan,” kata Ndiaye.

    Cawe-cawe Jokowi di Pemilu 2024 menjadi sorotan Ndiaye selain isu lain seperti hak warga di Papua hingga undang-undang anti terorisme.

    Ndiaye mempertanyakan langkah-langkah yang diambil untuk mencegah intervensi semacam itu seperti presiden tidak menentukan atau cawe cawe dalam hasil pemilu 2024.

    Baca: Survei lintbang Kompas ungkap mayoritas warga dukung hak angket terkait kecurangan Pemilu 2024

    Ndiaye juga mempertanyakan apakah telah ada penyelidikan terkait dugaan intervensi tersebut kepada perwakilan Indonesia dalam sidang tersebut.

    “Apakah dugaan intervensi dalam proses itu sudah diinvestigasi?” kata Ndiaye.

    Namun, dalam tanggapannya, perwakilan Indonesia yang dipimpin Dirjen Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri Tri Tharyat tidak secara langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.

    Delegasi Indonesia ini lebih memilih untuk membahas isu-isu lain seperti situasi di Papua, kebebasan beragama, dan kasus-kasus hak asasi manusia lainnya.

    Baca: DPD resmi bentuk pansus untuk usut kecurangan Pemilu 2024

    Respon delegasi Indonesia ini menuai kritik. Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya, menyatakan kekecewaannya atas ketidakjelasan jawaban yang diberikan oleh delegasi Indonesia.

    Menurut Bagus, hal ini mencerminkan kegagalan pemerintah dalam memperlihatkan kemajuan dalam bidang hak asasi manusia di Indonesia.

    Meskipun beberapa isu penting diangkat, seperti masalah etika dalam pencalonan Gibran dan kekerasan terhadap demonstran, namun tanggapan yang diberikan masih dinilai kurang memuaskan.

    “Tidak sedikit juga pertanyaan yang tidak dijawab dengan lugas, seperti pelanggaran etik Gibran Rakabuming Raka, penguatan KuPP di Indonesia terkait isu penyiksaan,” ujar Dimas melalui keterangan tertulis, Kamis 14 Maret 2024.

    Dimas juga menyorot penggunaan kekerasan yang berlebih terhadap masyarakat sipil yang mengekspresikan opini dan pendapatnya dalamberbagai aksi demonstrasi.

    Baca: 48 LSM somasi Jokowi karena curang di Pemilu 2024

  • Penjabat Gubernur Aceh Diganti, Mendagri Bantah Terkait Hasil Pemilu 2024

    Penjabat Gubernur Aceh Diganti, Mendagri Bantah Terkait Hasil Pemilu 2024

    7cloud.asia – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membantah pergantian Penjabat Gubernur Aceh dari Ahmad Marzuki kepada Bustami Hamzah karena terkait hasil Pemilu 2024.

    Tito menegaskan pergantian penjabat Gubernur Aceh ini sama sekali tidak bermuatan politis, apalagi terkait hasil Pemilu 2024.

    Mendagri menegaskan pergantian Ahmad Marzuki sebagai penjabat Gubernur Aceh dilakukan karena masa jabatannya yang sudah terlalu lama.

    “Sudah satu tahun delapan bulan, sudah cukuplah, gantian. Kita belum ada Pj (penjabat) satu tahun delapan bulan,” kata Tito Karnavian saat ditemui di Kantor Menko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (15/3/2024).

    Baca: Ketidaknetralan Jokowi di Pemilu 2024 jadi sorotan dunia

    Tito juga membantah dengan tegas bahwa pergantian penjabat gubernur itu ada kaitannya dengan kekalahan paslon 02 yang didukung Presiden Jokowi saat Pemilu 2024 di Provinsi Aceh.

    “Enggak lah,” kata Mendagri singkat.

    Anggapan bahwa pencopotan Ahmad Marzuki terkait hasil Pemilu 2024 muncul, karena paslon 01 menang telak di Aceh dengan  2.369.534 suara, 

    Sementara paslon 02 Prabowo-Gibran yang didukung Jokowi berada di urutan kedua meraih 787.024 suara, serta pasangan nomor urut 3 sebanyak 64.677 suara.

    Baca: Hak angket akan soroti politisasi bansos dan pengerahan aparat

    Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian atas nama Presiden secara resmi melantik Bustami Hamzah sebagai Penjabat Gubernur Aceh menggantikan Achmad Marzuki.

    “Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sesuai tanggung jawab yang diberikan,” kata Tito Karnavian di Jakarta, Rabu (13/3/2024).

    Prosesi pelantikan yang berlangsung di Aula Kemendagri turut dihadiri pimpinan DPR Aceh, Ketua Partai Aceh Muzakir Manaf serta sejumlah tokoh dan politisi Aceh lainnya.

    Tito menyampaikan penjabat gubernur memiliki kewenangan yang hampir sama dengan gubernur definitif, kecuali dalam empat hal.

    Baca: Mahfud sebut hak angket untuk usut kebijakan yang memenangkan paslon tertentu

    Di antaranya tidak boleh melakukan mutasi jabatan di lingkungan pemerintah daerahnya tanpa izin Mendagri.

    “Selain itu, penjabat gubernur juga tidak boleh membuat kebijakan strategis, seperti pemekaran daerah tanpa izin Mendagri,” ujarnya.

    Mendagri Tito berharap Bustami Hamzah dapat menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya untuk kemajuan Provinsi Aceh karena masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

    Selain itu, penjabat gubernur harus merealisasikan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut yang dijadwalkan pada September 2024.

    Baca: Seruan Salemba nilai Jokowi telah mempolitisasi hukum demi kekuasaan

    Untuk kegiatan tersebut, pemerintah pusat, baik Kemenpora, Kemendagri, Kementerian PUPR, maupun Kementerian Keuangan dan lainnya akan ikut membantu.

    “Karena penyelenggaraan PON Aceh-Sumut bukan hanya sekadar pelaksanaan program, namun harus membawa kebanggaan dan kehormatan bagi Aceh,” katanya.

    Sumber: Antaranews.com

  • Suara Kampus dan Masyarakat Madani Makin Kencang Kritik Pemerintahan Jokowi

    Suara Kampus dan Masyarakat Madani Makin Kencang Kritik Pemerintahan Jokowi

    7cloud.asia – Keprihatinan terhadap kondisi demokrasi dan hukum saat ini terus disuarakan kalangan sivitas akademika dan masyarakat sipil di Indonesia.

    Menyusul gerakan Kampus Menggugat yang dihadiri para guru besar sejumlah perguruan tinggi di Yogyakarta, sejumlah guru besar dari berbagai kampus yang tersebar di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi, pada Kamis (14/3/2024) bertemu untuk menyuarakan keprihatinan mereka.

    Guru besar dari Universitas Indonesia, Universitas Nasional Jakarta, Universitas Islan Nasional dan Institute Pertanian Bogor  meminta pemerintah untuk menegakkan konstitusi, serta memulihkan hak warga negara dan peradaban berbangsa.

    Dalam petisi bertajuk Petisi Salemba itu pemerintahan Jokowi juga diingatkan agar tidak mengabaikan kedaulatan rakyat dan mementingkan kelompok tertentu.

    “Mendesak penyelenggara negara untuk menyiapkan suksesi kekuasaan dengan cara bermartabat dan beretika demi kepentingan yang luas bangsa dan negara. Kedua, mendesak dilakukannya reformasi hukum khususnya atas produk perundang-undangan terkait politik dan pemilu dan berbagai peraturan perundang-undangan lain yang berimplikasi pada hayat hidup orang banyak dengan proses transparan dan akuntabel serta tidak lagi merumuskan hukum yang substansinya mengabaikan kedaulatan rakyat. Apalagi hanya mementingkan kepentingan segelintir orang,” demikian nukilan Petisi Salemba yang dibacakan Ubedilah Badrun, akademisi dari UNJ. 

    Baca: Zainal Arifin Mochtar usulkan pengadilan rakyat

    Di hari yang sama, sejumlah sivitas akamedmika Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta melakukan aksi tabur bunga sebagai peringatan atas matinya demokrasi Republik Indonesia.

    Aksi tabur bunga bertempat di depan Gedung Auditorium Prof KH Abdul Kahar Muzakkir, Kampus Terpadu UII, Sleman, DIY, dihadiri para dosen, guru besar, jajaran dekanat, alumni dan dipimpin langsung oleh Rektor UII, Fathul Wahid.

    Tabur bunga dilakukan di atas sebuah replika keranda berwarna hitam dan bertuliskan ‘demokrasi’.

    Setelahnya, keranda diangkut oleh perwakilan dosen dan mahasiswa. Aksi hari ini didahului pembacaan orasi oleh perwakilan kampus dan pernyataan sikap UII ‘Kematian Demokrasi di Indonesia’.

    Baca: Belasan tokoh temui Megawati dorong perbaikan demokrasi yang dirusak Jokowi

    Sejak awal Februari lalu sejumlah kampus terus menyampaikan seruan keprihatinan terhadap jalannya konstestasi Pemilu 2024.

    Mereka menyoroti sikap Presiden Jokowi Widodo dan penyelenggara pemilu 2024 yang diduga meninggalkan jalan demokrasi dan masuk dalam konflik kepentingan.

    Masyarakat Antropologi Indonesia, Koalisi Perempuan Penyelamat Demokrasi dan HAM, serta Universitas Trisakti adalah tiga entitas terbaru yang menyampaikan keprihatinan dengan carut marut kondisi demokrasi, khususnya pelaksanaan Pemilu 2024 itu.

    Kritik yang tak kalah kencang juga disuarakan masyarakat sipil. Tercatat 48 lembaga swadaya masyarakat (LSM) telah mengajukan somasi kepada Jokowi karena dinilai merusak demokrasi.

    Baca: Aktivis perempuan nilai Jokowi layak diadili karena telah merusak demokrasi

    Selain itu kelompok masyarakat yang menamakan diri Masyarakat Penegak Konstitusi melayangkan mosi tidak percaya.  

    Mereka semua memberikan kritik terhadap pemerintahan Jokowi. Dalam petisi dan pernyataan sikapnya, para sivitas akademika dan masyarakat sipil menyinggung soal etika hingga kenegarawanan Jokowi sebagai kepala negara. 

    Namun, hingga pemungutan suara dilakukan, sikap Jokowi tidak berubah. Istana juga tidak memberikan respon seperti yang diharapkan 

    Koodinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan dalam negara demokratis, kebebasan untuk menyampaikan pendapat, seruan, petisi maupun kritik harus dihormati.

    Menurutnya perbedaan pendapat, perspektif maupun pilihan politik adalah sesuatu yang sangat wajar dalam demokrasi. Namun, hingga hari ini sikap lancung terus dipertontonkan. 

    Esti Utami, dari berbagai sumber 

      

     

     

  • Pemilu 2024: Rekapitulasi Suara Berlangsung Alot di Sejumlah Provinsi Ini Dampaknya diTingkat Nasional

    Pemilu 2024: Rekapitulasi Suara Berlangsung Alot di Sejumlah Provinsi Ini Dampaknya diTingkat Nasional

    7cloud.asia  –  Proses rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024 yang berlangsung alot di tingkat provinsi justru akan memudahkan proses rekapitulasi suara tingkat nasional di KPU.

    Anggota KPU August Mellaz mengatakan hal ini menanggapi rekapitulasi suara Pemilu 2024 yang berlangsung alot di sejumlah provinsi.  

    “Memang kalau kita lihat teman-teman bisa perhatikan selama proses rekapitulasi suara Pemilu 2024 yang berlangsung di tingkat nasional memang ada beberapa provinsi yang kemudian alot,” ujar Mellaz di Kantor KPU, Jakarta, Sabtu (16/3/2024).

    “Tapi begitu dibawa ke nasionalnya kan selesai,” sambungnya.

    Baca: Puisi Di Negeri Ketakutan

    Ia pun menjelaskan rekapitulasi suara berjenjang, dari tingkat TPS hingga nasional dapat menyelesaikan permasalahan dari bawah.

    Oleh karena itu, apabila ada permasalahan saat proses rekapitulasi di tingkat provinsi, maka penyebabnya berada di kabupaten/kota.

    “Nah kalau itu misalnya berlangsung alot tapi kemudian ketika dibawa ke RI semuanya sudah lebih mudah, begitu,” jelas Mellaz.

    Baca: Alumnus ITB bergerak menguak kisruh Sirekap

    Hingga Sabtu kemarin, KPU telah mengesahkan rekapitulasi suara di 32 provinsi, dan beberapa di antaranya berlangsung alot.

    Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota.

    Adapun jumlah pemilih di daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

    Baca: KPU akui bekerja sama dengan Alibaba terkait Sirekap

    Untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

    Kemudian pada pemilu legislatif diikuti 18 partai politik nasional dan enam partai politik lokal sebagai peserta di Aceh.

    Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai 20 Maret 2024.

    Sumber: Antaranews.com

  • Serahkan Minderheld Nota, TopGun Desak DPR/MPR Gunakan Hak Konstitusinya untuk Usut Pelanggaran Jokowi di Pemilu 2024

    Serahkan Minderheld Nota, TopGun Desak DPR/MPR Gunakan Hak Konstitusinya untuk Usut Pelanggaran Jokowi di Pemilu 2024

    7cloud.asia – Masyarakat sipil yang tergabung dalam Tonggak Persatuan Gerakan Untuk Nusantara (TopGun) menyampaikan catatan pemikiran atau Minderheld Nota tentang Pelanggaran Etika yang dilakukan Presiden Jokowi di Pemilu 2024

    Saat menyerahkan minderheld note kepada DPR/MPR pada awal Maret lalu, TopGun mendesak agar Nota tersebut dapat ditindaklanjuti demi menghasilkan pemerintah yang legitimate.

    Minderheld Nota ini, menurut Ketua TopGun, Judith J.Dipodiputro, dibuat sebagai  hasil pemiikiran para akademisi, guru besar, cendekiawan, pemimpin agama, budayawan, para aktivis, dan organisasi masyarakat yang rasa keadilannya terusik karena berbagai pelanggaran di Pemilu 2024.

    Judith menegaskan, Minderheld Nota yang disampaikan ini bukan semata soal kalah atau menang, juga bukan menjadi soal dukung mendukung. Tapi ini soal kelanjutan berbangsa dan bernegara ke depannya,

    ”Karena suatu tujuan akhir dari Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimanan diamanatkan oleh konstitusi adalah menghasilkan pemerintahan baru yang legitimate,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima 7cloud.asia.

    Baca: 48 LSM ajukan somasi terkait cawe-cawe Jokowi di Pemilu 2024

    Ia menambahkan, dugaan pelanggaran etika yang dilakukan presiden, tambah ketua Perempuan Indonesia untuk Demokrasi dan Keadilan ini, dapat mempengaruhi legitimasi dari pemerintahan (baru)

    Dan, dampaknya berpotensi mengganggu jalannya roda pemerintahan baik secara hukum (ketatanegaraan) politik, sosial, ekonomi dan stabilitas keamanan secara umum.

    “Harapan kami Minderheld Nota ini dapat menjadi masukan yang dapat ditindaklanjuti oleh MPR dan DPR berikut seluruh alat kelengkapannya sebagai wakil rakyat yang sah sesuai dengan konstitusi yang berlaku,” jelasnya.

    MPR/DPR dapat melakukan tindakan, perbaikan, koreksi atau pemulihan kembali secara konstitusional untuk menjadi pembelajaran bagi seluruh elemen bangsa agar tak terulang kembali di kemudian hari. 

    Para akademisi, guru besar, budayawan, agamawan dan tokoh bangsa melihat dan merasakan ada tindakan dan perilaku Presiden yang tidak etis dan tidak patut dalam pelaksanaan Pemilu 2024.

    Baca: Masyarakat Penegak Konstitusi luncurkan mosi tidak percaya kepada Jokowi

    Presiden secara terbuka diduga telah melanggar etika (dan hukum) dengan berpihak untuk kepentingan politik putranya (baik dalam Pemilihan Legislatif maupun Pemilihan Presiden) dalam kontestasi Pemilu 2024.

    Tindakan Presiden yang dinilai telah menyalahgunakan kekuasaan harus ditindaklanjuti oleh DPR/MPR. Dipaparkan tindakan Jokowi itu antara lain

    a memiliki kehendak, niat, dan upaya awal (menggalang dan membentuk opini
    publik) yang patut diduga sebagai motif memperpanjang masa jabatan presiden menjadi 3 Periode termasuk upaya-upaya turutan lainnya untuk menunda pemilu dengan alasan tertentu.’

    b. memiliki kehendak niat dan upaya tertentu di Pemilu 2024 yang patut diduga agar bisa mengikutsertakan putranya dengan mengubah dan menyesuaikan UU Pemilu terkait mengenai batas usia Capres dan Cawapres.

    – Jokowi diduga telah mempengaruhi Mahkamah Konstitusi (MK) baik langsung maupun tidak langsung via Ketua MK yang memiliki hubungan kekeluargaan (benturan kepentingan)

    – Jokowi patut diduga membiarkan, mendiamkan membenarkan dan/atau setidaknya tidak mencegah dan tidak melakukan upaya apa pun terhadap KPU sehingga terjadi Malpraktek Ketua KPU dan anggota Ketua KPU lainnya. sebagaimana terbukti telah melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

    Baca: Unjukrasa tuntut pemakzulan Jokowi

    c. keberpihakannya baik langsung pun tidak langsung untuk kepentingan politik memenangkan keluarganya di Pemilu 2024 (baik pemilihan Legislatif mau pun pemilihan presiden) hingga berpotensi terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan sarana dan prasarana negara.

    Presiden dalam jabatannya sebagai penyelenggara pemilu dan juga wasit, seharusnya tidak dibenarkan menggunakan bansos yang dibiayai APBN untuk kepentingan elektoral paslon tertentu.

    “Tindakan ini sangat tidak beretika dan tidak bermoral bagi seorang presiden yang justru memanfaatkan keterbatasan ekomomi rakyatnya untuk kepentingan politk pribadi dan keluarganya,” tandasnya

    Untuk itu, TopGun meminta MPR/DPR segera melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan hak konstitusionalnya dalam menindaklanjuti semua pelanggaran yang telah dilakukan Jokowi ini.

    TopGun meminta MPR/DPR melakukan pemeriksaan mendalam terhadap dugaan
    pelanggaran etika yang dilakukan Jokowi di Pemilu 2024 dengan menggunakan Hak Angket, Hak Interpelasi, mau pun Hak Menyatakan Pendapat guna memberhentikan Jokowi.

  • Berita Terpopuler Pekan Ini: Megawati Didesak Memimpin Upaya Menyelamatkan Demokrasi

    Berita Terpopuler Pekan Ini: Megawati Didesak Memimpin Upaya Menyelamatkan Demokrasi

    7cloud.asia – Berita seputar dukungan warga terhadap hak angket guna mengusut kecurangan Pemilu 2024 menjadi berita yang paling banyak dibaca atau berita terpopuler pekan ini. 

    Desakan kepada Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri agar memimpin penyelamatan demokrasi yang telah dirusak Presiden Jokowi menjadi berita terpopuler pekan ini.

    Tak ketinggalan berita lama terkait kota pilihan untuk masa pensiun dan dampak fast fashion pada lingkungan menjadi berita terpopuler selanjutnya.

    Berikut daftar 5 berita terpopuler pekan ini di 7cloud.asia: 

    1. Banjir karangan bunga untuk Megawati 

    Pada Selasa (5/3/2024) kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Soekarnoputri dan Kantor PDI Perjuangan dibanjiri karangan bunga, mendesak untuk menyelamatkan reformasi. 

    Hingga Selasa petang ada lebih dari 20 karangan bunga tampak berjajar di depan kediaman Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. 

    Pengirim karangan bunga untuk Megawati ini beragam. Ada yang berasal dari komunitas, persatuan alumni dan tidak sedikit yang mewakili masing-masing pribadi. 

    Baca berita selengkapnya di sini.

    2. Belasan tokoh temui Megawati minta selamatkan demokrasi

    Sebanyak 16 tokoh masyarakat meminta Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, untuk memimpin gerakan perbaikan demokrasi.

    Hal itu disampaikan saat para tokoh menemui Mahfud, Megawati, dan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Jumat (8/3/2024) di Jakarta.

    Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengatakan, para tokoh yang temui Megawati itu berasal dari sejumlah elemen masyarakat, di antaranya guru besar, lembaga bantuan hukum, dan gerakan anti korupsi.

    Baca berita selengkapnya di sini.

    3. 8 Kota pilihan untuk menghabiskan masa pensiun

    Buat kamu yang kini sedang mencari kota untuk tinggal di masa pensiun atau usia lanjut, baik untuk diri sendiri maupun orang tua/mertua ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan kala mencari kota yang nyaman untuk tinggal di masa pensiun. 

     

    Faktor-faktor tersebut antara lain kedekatan lokasi, kelengkapan infrastruktur, biaya hidup, serta kondisi lingkungan yang tenang.

    Jika sebuah kota memenuhi kriteria di atas, maka bisa dipastikan kota tersebut menjadi tempat yang nyaman menghabiskan masa pensiun.

    Baca berita selengkapnya di sini

     

    4. Fast fashion memicu masalah serius untuk lingkungan

    Industri fast fashion diyakini  menyumbang 10% emisi karbon global, sehingga menjadi salah satu masalah lingkungan terbesar hingga saat ini. Belum lagi dari limbha tekstil yang dhasilkannya.

    Industri fesyen tepatnya fast fashion  menghasilkan lebih banyak emisi gas rumah kaca dibandingkan gabungan sektor penerbangan dan pelayaran. 

    Fast fashion juga bertanggung jawa pada hampir 20% air limbah global, atau sekitar 93 miliar meter kubik dari pewarnaan tekstil, menurut Program Lingkungan PBB.

    Baca berita selengkapnya di sini.

    5. Vonis untuk penganiaya PRT Khotimah

    Terkait kasus kekerasan terhadap PRT Siti Khotimah ini, hakim memvonis Metty Kapantow (70 tahun) dengan hukuman empat tahun penjara, sementara suaminya, So Kasander (73 tahun) dan putri mereka, Jane Sander (33 tahun) divonis 3,5 tahun penjara.

    Satu pekerja rumah tangga bernama Evi (35 tahun) juga divonis empat tahun penjara. Enam pekerja rumah tangga lainnya, yaitu: Sutriyah (25 tahun), Saodah (49 tahun), Inda Yanti (38 tahun), Febriana Amelia (20 tahun) dan Pariyah (31 tahun) divonis 3,5 tahun penjara.

    Koordinator JALA PRT Lita Anggraini yang puluhan tahun mendampingi kasus-kasus hukum yang menimpa para PRT tidak kuasa menahan geramnya.

    Baca berita selengkapnya di sini

     

  • Pemilu 2024: KPU Plenokan Rekapitulasi Suara PSU Kuala Lumpur Hari Ini

    Pemilu 2024: KPU Plenokan Rekapitulasi Suara PSU Kuala Lumpur Hari Ini

    7cloud.asia – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI membuka peluang untuk membahas hasil rekapitulasi suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kuala Lumpur, Malaysia, pada Senin (18/3/2024).

    Rekapitulasi suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kuala Lumpur ini akan dibahas dalam “Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional” 

    “Ya, misalnya, bisa saja besok. Yang jelas barangnya sudah ada,” kata Anggota KPU August Mellaz di Gedung KPU, Jakarta, Minggu (17/3/2024).

    Menurut Mellaz, hasil rekapitulasi suara PSU Kuala Lumpur tinggal dibacakan dan disahkan dalam rapat pleno rekapitulasi tersebut.

    “Kalau yang hasil PSU Kuala Lumpur itu udah selesai, tinggal kita bacakan,” ujarnya.

    Baca: KPU dinilai melanggar hukum soal Sirekap

    Sebelumnya, KPU telah menggelar “Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional” yang dilakukan pada Rabu (28/2/2024) hingga Senin (4/3/2024).

    Hasilnya, pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka meraih 421.605 suara di 127 dari 128 wilayah Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN).

    Pada urutan kedua adalah Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan 120.085 suara, dan posisi terakhir yaitu Ganjar Pranowo-Mahfud Md yang mendapatkan 117.351 suara.

    Satu wilayah PPLN yang belum disahkan oleh KPU adalah PPLN Kuala Lumpur, Malaysia karena masih menunggu PSU.

    Baca: KPU Akui bekerjasama dengan Alibaba

    Sebelumnya, KPU RI menyelenggarakan PSU Kuala Lumpur pada Minggu (10/3) dengan dua metode, yakni Kotak Suara Keliling (KSK) dan Tempat Pemungutan Suara (TPS).

    KPU menetapkan Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN) untuk PSU di Kuala Lumpur mencapai 62.217 orang yang terdiri dari 42.372 orang pemilih TPS Luar Negeri dan 19.845 orang pemilih KSK.

    Angka itu diperoleh dari total pemilih yang hadir di Kuala Lumpur lewat tiga metode pemungutan suara sebelumnya, baik yang tercatat pada daftar pemilih tetap (DPT), daftar pemilih tambahan (DPTb), dan daftar pemilih khusus (DPK).

    Total pemilih untuk tiga metode yang tercatat dalam DPT, DPTb, dan DPK mencapai 78 ribu.

    Baca: Banyak masalah, KPU akan dievaluasi

    Angka 78 ribu itu menjadi basis data untuk pemutakhiran dengan tiga kategori, yakni validitas alamat, analisis kegandaan, dan validitas nomor induk kependudukan (NIK) maupun nomor paspor.

    Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merekomendasikan PSU untuk di Kuala Lumpur setelah menyatakan menemukan pelanggaran administratif dalam pelaksanaan Pemilu 2024 oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur.

    Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai 20 Maret 2024.

    Sumber: Antaranews.com

  • Banyaknya Jumlah TPS di Bekasi Akibatkan Pleno Rekapitulasi Suara Jawa Barat Mundur dari Tengat

    Banyaknya Jumlah TPS di Bekasi Akibatkan Pleno Rekapitulasi Suara Jawa Barat Mundur dari Tengat

    7cloud.asia – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat mengakui proses pleno rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilu 2024 di tingkat Jabar mundur dari jadwal.

    Lambatnya proses pleno rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di Jawa Barat ini dikarenakan banyaknya jumlah tempat pemungutan suara atau TPS di Kabupaten dan Kota Bekasi.

    “Sebenarnya kami bukan lelet begitu ya, karena memang Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi ini memiliki TPS yang terbanyak di Indonesia, salah satunya kecamatan di Tambun Selatan yang memang jumlahnya 1.222 tps,” kata Komisioner dan Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Jabar Adie Saputro di Gedung KPU Jabar, Bandung, dilansir Antaranews.com Minggu (17/3/2024).

    Baca: Rekapitulasi suara di sejumlah provinsi berlangsung alot

    Adie menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan pemantauan langsung dan menemukan bahwa di tingkat Kecamatan Tambun Selatan telah dibuka sampai tujuh panel, dan dua shift.

    “Hanya karena mungkin banyak TPS-nya, sehingga berlarut-larut, sampai kemudian baru bisa selesaikan yang empat jenis, dan satu sisanya malam ini diharapkan sudah selesai,” ucap dia.

    Adie menegaskan bahwa yang sangat telat memang hanya di daerah-daerah yang memiliki tps antara 700 sampai 1.222.

    “Sementara yang lainnya sudah selesai, sudah cukup waktunya,” ucap dia.

    Baca: RDP KPU dengan Komisi II DPR ditunda sampai rekapitulasi suara selesai

    KPU Jawa Barat mendapatkan sindiran dari Ketua KPU Hasyim Asy’ari, karena tak kunjung menghadiri rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024 di tingkat nasional hingga Sabtu (16/4/2024).

    Padahal, KPU Jabar berada di Pulau Jawa dan bukan di klaster Papua. Sementara, semua provinsi di Pulau Jawa lainnya telah selesai melakukan rekapitulasi di tingkat nasional.

    Pleno di tingkat provinsi Jawa Barat ini sendiri dijadwalkan berlangsung pada tanggal 6-10 Maret 2024.

    Namun karena adanya proses rekapitulasi di tingkat kota dan kabupaten yang belum rampung, prosesnya di Jawa Barat masih berlangsung sampai saat ini.

    Baca: Banyak ditemukan masalah, Komisi II akan evalusai kinerja Sirekap

    Kota dan Kabupaten yang telat menyelesaikan rekapitulasinya adalah Kota dan Kabupaten Bekasi.

    Untuk Kota Bekasi, disebut bahwa ini dikarenakan tiga wilayah yakni Kecamatan Bekasi Timur, Bekasi Selatan dan Bekasi Utara memiliki tps besar dengan masing-masing 771 tps, 614 tps, dan 970 tps.

    Sementara Kabupaten Bekasi mengalami keterlambatan karena alasan yang sama, terutama di Kecamatan Tambun Selatan dengan 1.222 tps yang disebut berjumlah tps terbanyak se-Indonesia.

    Bahkan diinformasikan perhitungan Pileg DPRD tingkat kabupaten di sana masih berlangsung.

    Baca: KPU diputus langgar kode etik karena loloskan Gibran jadi cawapres

    Meski demikian, KPU Jawa Barat menargetkan bahwa rapat pleno hasil Pemilu 2024 akan dilangsungkan pada hari Minggu malam ini selepas proses rekapitulasi Kabupaten Bekasi dan pembacaan hasil sidang bawaslu.

    “Iya malam ini (dilaksanakan pleno hasil), jam berapapun beres, kita langsung meluncur ke Jakarta untuk dibahas pada 18 Maret 2024,” kata Adie. 

    Sumber: Antaranew.com

     

  • Jelang Pengumuman Hasil Pemilu 2024: Unjuk Rasa Tolak Hasil Pemilu Makin Intens

    Jelang Pengumuman Hasil Pemilu 2024: Unjuk Rasa Tolak Hasil Pemilu Makin Intens

    7cloud.asia – Mendekati hari H pengumuman hasil Pemilu 2024 aksi unjukrasa semakin intens dilakukan baik di Gedung KPU, Bawaslu, Istana maupun DPR/MPR.

    Pada Senin (18/3/2024) sekelompok massa yang menyebut dirinya sebagai Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi menggelar aksi di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta.

    Massa yang berkumpul sejak pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, datang  membawa sejumlah spanduk besar berisi tuntutan mereka seperti tolak hasil Pemilu 2024 karena penuh kecurangan.

    Massa juga menuntut dilakukan pemilu ulang dengan terlebih dahulu mendiskualifikasi paslon 01 dan lengserkan Presiden Jokowi. 

    Baca: Guru besar dan mahasiswa akan turun ke jalan suarakan keprihatinan atas mundurnya demokrasi

    Massa juga membawa dua mobil komando yang digunakan untuk orasi yang intinya mengritisi berbagai kecurangan di Pemilu 2024. 

    Sebuah spanduk raksasa bertuliskan “Tumbangkan dan Adili Jokowi. Pecat Ketua KPU RI dan Ketua Bawaslu RI,” demikian tulisan spanduk dibentangkan di mobil komando.

    “Tolak Pilpres Curang! Perusak Konstitusi, Penjahat Demokrasi. Lengserkan Jokowi! Komplotan penipu ulung, pecat Ketua KPU RI, Ketua Bawaslu RI, dan Hakim MK!” bunyi spanduk yang lain.

    Dalam spanduk itu, ada foto Presiden Jokowi dengan bayangan menyerupai boneka pinokio yang berhidung panjang.

    Baca: Jokowi dinilai telah mempolitisasi hukum demi kekuasaan

    Selain itu, ada foto Ketua KPU RI Hashim Asy’ari, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, dan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman.

    Massa yang berjumlah ratusan orang bergantian melakukan orasi Mantan Danjen Kopassus Mayjend (Purn) Soenarko turut memberikan orasinya.

    Dia menyebut tergerak untuk ikut turun ke jalan karena tidak ingin Indonesia mengalami kemunduran akibat berbagai kecurangan yang dilakukan Presiden Jokowi.

    Selain Soenarko juga hadir sejumlah tokoh lainnya seperti Nicco Silalahi, Refly Harun dan Suta Widhya dari Yakin yang saat ini menggugat KPU ke Komisi Informasi Pusat (KIP).

    Baca: Gerakan Kampus Menggugat dimulai dari UGM

    Suta Widhya mengatakan aksi jalanan ini mendukung berbagai upaya hukum yang dilakukan terkait pelaksanaan Pemilu 2024 yang dinilai sarat dengan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif mulai dari tahapan awal. 

    Ia menegaskan, tak ada kejahatan yang sempurna pun demikian dengan dugaan kecurangan yang terjadi di Pemilu 2024 ini. Dan, satu persatu kecurangan itu terungkap.    

    Sementara orator lainnya menyampaikan tuntutannya sembari meneriakkan  “Salam perbaikan! Lengserkan Jokowi!”.

    Massa bertahan hingga malam sebelum akhirnya membubarkan diri dengan tertib. Massa akan menggelar aksi besar-besaran pada 18-20 Maret 2024. 

     

  • Polri Siap Amankan Penetapan Hasil Pemilu 2024

    Polri Siap Amankan Penetapan Hasil Pemilu 2024

    7cloud.asia – Polri memastikan kesiapan personel dalam mengamankan pengumuman hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2024 oleh KPU tanggal 20 Maret mendatang.

    Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan bahwa pihaknya telah menyiagakan ribuan personel untuk mengamankan hasil Pemilu 2024 ini, 

    “Terkait jumlah personel ada 4.992 anggota l Polri dan aparat gabungan, juga dengan stakeholders dan juga terdiri atas Satgas pusat atau Mabes Polri dan juga satgas daerah, yakni Polda Metro Jaya,” kata Trunoyudo di Jakarta, Senin dikutip Antaranews.com.

    Baca: Jelang pengumuman hasil Pemiiu 2024, aksi unjukrasa semakin intens

    Menurut dia, personel gabungan ini disebar mengamankan sejumlah objek vital penyelenggara pemilu seperti kantor KPU, Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

    Terkait pengamanan ini, kata Trunyudo, Polri telah menerima permintaan bantuan pengamanan yang disampaikan langsung oleh KPU RI.

    “Tentu ada (permintaan khusus), terkait pengamanan dan ini menjadi kewajiban bagi kami Polri untuk melakukan pengamanan,” katanya.

    Baca; Guru besar dan mahasiswa siap turun ke jalan

    Pengamanan ini, lanjut dia, merupakan bagian dari Operasi Mantap Brata 2023-2024 yang sedang dijalankan oleh Polri dimulai sejak 19 Oktober 2023 sampai dengan 20 Oktober 2024.

    “Tentunya dalam operasi ini yang dikedepankan upaya preventif dan preemtif,” kata Trunoyudo.

    Mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya ini menyebut, meski terjadi aksi unjuk rasa selama tiga hari berturut-turut di sekitar gedung KPU RI, situasi keamanan, dan ketertiban masyarakat di tanah air, khususnya Ibu Kota Jakarta dalam keadaan kondusif.

    Baca: Jokowi dinilai telah mempolitisasi hukum

    “Situasi aman terkendali, damai dan sejuk. Tentu ini berkat seluruh elemen masyarakat bergandengan tangan bagaimana membuat suasana ini dan juga momentum bulan Ramadhan bulan berkah,” katanya.

    Trunoyudo menambahkan Polri menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak setiap warga negara yang dijamin dalam konstitusi.

    Sehingga bagi masyarakat yang hendak menyampaikan aspirasinya terkait hasil Pemilu 2024 dapat memilih jalur hukum yang sudah diatur dalam undang-undang.

    Baca: Gerakan kampus menggugat dimulai dari UGM

    ” Ia mengatakan, erkait dengan penyampaian atau kebebasan mengungkapkan pendapat di muka umum, tentu sudah diatur dalam peraturan undang-undang

    Artinya segala sesuatu yang mengungkapkan pendapat secara konstitusi dibolehkan, namun demikian secara hukum diatur, secara undang-undang diatur, maka Polri akan melakukan pengamanan sebagai koridor pengamanan,” kata Trunoyudo.

    Sebelumnya, Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri Komjen Pol. Fadil Imran mendatangi Kantor KPU RI di Jakarta dalam rangka mengecek pengaman proses rekapitulasi nasional Pemilu 2024.

    Baca: Mereka turun ke jalan karena tak mau Indonesia mundur ke masa lalu

    Fadil memastikan kesiapan pengamanan rekapitulasi nasional sebagai wujud dan komitmen Polri dalam mengamankan dan mendukung penyelenggaraan Pemilu 2024 yang aman, damai.

    Sementara itu, dari KPU RI proses rekapitulasi yang sedang berjalan hingga hari ke-20, KPU sudah mengesahkan 33 dari 38 provinsi di Indonesia.

    KPU juga menjadwalkan Provinsi Papua Barat Daya dan Jawa Tengah untuk mengikuti rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat nasional pada malam ini.