ruangkota

Tag: banjir

  • Bantaran Sungai di Jawa Barat Akan Diklaim Negara

    Bantaran Sungai di Jawa Barat Akan Diklaim Negara

    7cloud.asia – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menggelar rapat bersama Menteri ATR/BPN Nusron Wahid yang membahas soal pengaturan tanah di daerah aliran sungai atau bantaran sungai pada Selasa (11/3/2025).

    Rapat yang digelar pasca banjir Jabodetabek itu menghasilkan keputusan sempadan atau bantaran sungai di Jabar akan diklaim oleh negara.

    Dedi menerangkan, rapat yang dihadiri 27 bupati dan wali kota di Kompleks Wali kota Depok itu untuk merumuskan komitmen dan sinkronisasi tiap daerah dalam menyusun tata ruang yang sehat.

    Rapat menghasilkan keputusan pengukuran tanah di sempadan sungai oleh Pemda Provinsi Jawa Barat yang outputnya fungsi sungai akan dikembalikan, dalam arti badan sungai diperlebar kembali dan kapasitas tampung airnya menjadi normal.

    Baca: Kementerian Lingkungan Hidup akan tertibkan kawasan hulu

    “Ini adalah solusi yang diberikan oleh menteri untuk masyarakat Jawa Barat. Pemprov akan membiayai pengukuran seluruh DAS agar Jawa Barat terbebas dari banjir,” ujar Dedi di Depok, Selasa (11/3/2025)

    Dedi menyebutkan bahwa kementerian juga berkomitmen menerbitkan sertifikat sempadan sungai yang nanti akan dipegang balai besar sungai wilayah. Sehingga, tidak ada lagi perorangan atau perusahaan yang mengklaim dan mengurus sertifikat.

    “Sehingga nanti normalisasi dan pelebaran sungai tidak akan terhambat oleh terbitnya sertifikat atau kepemilikan yang dikuasai perorangan atau perusahaan,” ucap Dedi.

    Sementara Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menjelaskan tanah di sempadan sungai jika belum diterbitkan sertifikatnya akan ditetapkan menjadi tanah milik negara dengan pengelolanya yaitu Balai Besar Sungai Wilayah (BBWS) setempat.

    Baca: Sodetan Ciliwung belum efektif cegah banjir

    Untuk tanah yang ada di dalam garis sempadan sungai itu kita tetapkan menjadi tanah negara dan akan dimiliki oleh balai besar sungai, nanti kita akan terbitkan sertifikat untuk balai besar sungai.

    “Supaya ke depan masyarakat tidak akan melakukan klaim sepihak membangun maupun mempunyai sertifikat di sepanjang bibir sungai untuk menjaga ekosistem sungai,” tutur Nusron.

    Alih fungsi lahan yang serampangan di daerah hulu dan okupasi bantaran sungai disebut sebagai pemicu banjir besar di Jabodetabek pekan lalu. 

     

  • Bukan Hanya Karena Krisis Iklim, Banjir Jabodetabek Juga Dipicu Tata Ruang yang Amburadul

    Bukan Hanya Karena Krisis Iklim, Banjir Jabodetabek Juga Dipicu Tata Ruang yang Amburadul

    7cloud.asia – Banjir yang melanda Jakarta dan sekitarnya (Jabodetabek) pada awal Maret 2025 merupakan bencana ekologis yang diakibatkan akumulasi krisis ekologi.

    Krisis ekologi ini dipicu oleh ketidakadilan dan gagalnya sistem pengelolaan sumber daya alam sehingga mengakibatkan hancurnya lingkungan baik pemukiman maupun ekosistem yang ada.

    Dilansir di laman resminya pada 7 Maret 2025, WALHI menilai faktor utama yang memperparah banjir Jabodetabek ini adalah eksploitasi lingkungan yang tidak terkendali di daerah hulu.

    Hutan di kawasan Puncak dan sekitarnya yang seharusnya menjadi daerah resapan air telah banyak berubah menjadi pemukiman, villa, serta destinasi wisata.

    WALHI Jawa Barat mencatat tingkat kerusakan lingkungan di kawasan ini meningkat dari 45 persen menjadi 65 persen dalam lima tahun terakhir.

    Baca: Rekomendasi IAI Jakarta agar banjir besar Jabodetabek tak terulang

    Alih fungsi lahan ini sering kali terjadi dengan mengesampingkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta tanpa memperhatikan analisis dampak lingkungan (AMDAL) di kawasan rawan bencana.

    WALHI Jawa Barat melihat banyak izin usaha properti dan wisata dikeluarkan tanpa pengawasan ketat. Selain itu, aktivitas pertambangan pasir dan batu ilegal semakin memperburuk kondisi tanah, membuatnya lebih rentan terhadap erosi dan longsor.

    Kawasan bogor (Puncak, Jonggol, Cikeas, Sentul, Hambalang dll) yang seharusnya menjadi daerah resapan air beralih fungsi yang kemudian limpahan air banjir terus mengalir hingga membuat daerah Bekasi sampai Jakarta pun terdampak banjir.

    Dari citra satelit berkala, yang dapat diakses publik secara luas, terlihat perubahan nyata tutupan lahan di bagian selatan Jabodetabek yang memicu banjir besar menenggelamkan Jabodetabek, padahal curah hujan harian tahun 2025 kali ini belum sebesar curah hujan harian banjir besar tahun 2020.

    Dari citra satelit juga terlihat ada pertambangan karst/batuan yang cukup luas di Kabupaten Bogor yang aliran sungainya mengarah ke DAS Kali Bekasi. Bukaan lahan dari pertambangan ini sangat jelas terlihat dalam citra satelit berkala.

    Baca: Kerugian akibat banjir Jabodetabek diperkirakan mencapai Rp5 triliun

    Dari analisa citra Landsat 8, terlihat jelas perbedaan kondisi pada tahun 2020 dengan tahun 2025 di mana pembangunan wilayah hulu yang masif dan amburadul baik di daerah resapan air wilayah Bogor (hulu) maupun wilayah Bekasi (hilir).

    Masifnya pembangunan di wilayah hulu yang tidak mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan (wilayah serap air) menyebabkan banjir yang berkepanjangan di wilayah hilir (wilayah kedap) air yang berlarut-larut.

    Terlihat jelas berbagai pembukaan lahan di wilayah hulu untuk kepentingan perumahan, perindustrian bahkan juga investasi dalam skala besar.

    Manajer Kampanye Infrastruktur dan Tata Ruang WALHI Eksekutif Nasional, Dwi Sawung menyatakan bahwa banjir besar yang terjadi di Jabodetabek kali bukan hanya karena krisis iklim.

    ”Tetapi oleh karena perubahan tata ruang baik di hulu maupun di hilir DAS oleh kepentingan-kepentingan komersial jangka pendek tanpa memperimbangkan keselamatan dan lingkungan dalam jangka panjang,” ujarnya.

    Baca: Banjir Jabodetabek jadi bukti nyata ancaman krisis iklim

    Alih fungsi ruang tersebut harus segera dihentikan bahkan harus dikembalikan ke kondisi semula apabila kita tidak ingin mendapatkan bencana yang sama bahkan lebih parah di masa depan.

    Sementara Direktur Eksekutif WALHI Jawa Barat, Wahyudin Iwang menuturkan, sejak dua tahun terakhir, pihaknya telah menyampaikan sikap kritis kepada Kabupaten/Kota Bogor, Cianjur dan Sukabumi agar segera menertibkan bangunan liar dan berhenti mengeluarkan izin-izin tambang dan properti.

    ”Banjir bandang dan banjir yang mengepung DKI adalah kesalahan pemerintah, akibat ketidakpatuhan dan tidak taatnya mereka menjalankan kebijakan Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang mana kawasan puncak hingga kawasan Gunung Mas salah satu kawasan resapan air dan kawasan yang harus dilindungi,” ujarnya.

    Namun faktanya izin-izin tambang, pembangunan villa, hotel dan juga pengembangan kawasan wisata terus dikeluarkan. Hingga saat ini, praktek itu masih ditemukan.

    WALHI mendesak pemerintah membuat tim investigasi untuk pelaku-pelaku perusahaan yang tidak taat dan patuh menjalankan peraturan, sehingga keadilan dapat diwujudkan dengan cara salah satunya, penjarakan pelaku yang merusak alam.”

    Bencana banjir yang terjadi di wilayah Jakarta, Bekasi dan sekitarnya dalam beberapa hari terakhir disebabkan oleh Degradasi lingkungan yang terjadi di wilayah hulu/wilayah penyangga yaitu Kabupaten Bogor.

    Baca: Sodetan Ciliwung belum efektif cegah banjir

  • Cegah Banjir, FWI Ingatkan Jabodetabek Butuh Hutan Sebagai Penyangga Jangan Digadai untuk Tempat Wisata

    Cegah Banjir, FWI Ingatkan Jabodetabek Butuh Hutan Sebagai Penyangga Jangan Digadai untuk Tempat Wisata

    7cloud.asia – Forest Watch Indonesia (FWI) menyebut salah satu penyebab banjir di wilayah Jabodetabek beberapa waktu lalu adalah rusaknya hutan penyangga di kawasan hulu sungai akibat masifnya pembangunan tempat wisata, villa, rest area, dan lain-lain.

    Padahal kota-kota besar seperti Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) butuh ekosistem hutan sebagai penyangga kehidupan masyarakat.

    “Sayangnya hutan tidak lagi dilihat sebagai fungsi, melainkan komoditas yang selalu dikalahkan untuk berbagai kepentingan,” kata Anggi seperti yang dilansir Antaranews.

    Baca: Pasca banjir, Kementerian Lingkungan Hidup akan tertibkan kawasan hulu

    Hasil temuan FWI menunjukkan masifnya kerusakan hutan di tiga hulu sungai (Ciliwung, Bekasi dan Cisadane) yang mencapai 2.300 hektare sehingga menyebabkan hilangnya fungsi hutan sebagai konservasi air dan tanah.

    Sedangkan sisa hutan di tiga Daerah Aliran Sungai (DAS) yakni Ciliwung (14 persen), Kali Bekasi (4 persen), dan Cisadane (21 persen). Rata-rata persentase luas hutan alam tersisa terhadap luas DAS di bawah 30 persen.

    Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UUK), lanjutnya, memandatkan setidaknya 30 persen dari luas DAS merupakan kawasan hutan.

    “Hutan harus dilihat sebagai fungsinya untuk menunjang sistem penyangga kehidupan bukan sekedar tegakan pohon saja untuk dieksploitasi,” katanya.

    Baca: Tata ruang yang amburadul picu banjir di Jabodetabek

    Dalam UUK, kata dia, fungsi hutan dibagi ke dalam tiga yakni lindung, produksi, dan konservasi. Kementerian Kehutanan (Kemenehut) telah menunjuk hutan di tiga wilayah DAS itu setidaknya sekitar 23 ribu hektare dari ketiga DAS tersebut sebagai kawasan hutan produksi.

    Menurutnya kebijakan ini justru mendorong perusakan hutan bukan perlindungan hutan, karena hutan produksi lebih mengedepankan hasil hutan kayu dibanding hasil hutan bukan kayu, seperti jasa lingkungan.

    Selain kerusakan hutan, perubahan kebijakan tata ruang juga turut memfasilitasi alih fungsi hutan dan lahan di ketiga hulu sungai di Kabupaten Bogor.

    Setidaknya, lanjutnya, terjadi penyusutan kawasan lindung dalam rencana pola ruang Kabupaten Bogor. Luasnya diperkirakan mencapai 71.595 hektare dari kawasan hutan lindung ke kawasan hutan budi daya.

    Baca: IAI rekomndasikan 8 langkah agar banjir tak terulang

    Menurutnya, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor yang saat ini berlaku memiliki kawasan lindung yang lebih sedikit dibandingkan dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang RTRW Kabupaten Bogor yang berlaku sebelumnya.

    Di Kawasan Puncak Bogor, kata dia, kawasan perkebunan teh dan kawasan hutan produksi merupakan kawasan lindung pada Perda RTRW sebelumnya, sehingga pembangunan sangat dibatasi.

    Sebagai konsekuensi, perkebunan teh di Kawasan Puncak Bogor yang berada di atas Hak Guna Usaha (HGU) juga berfungsi sebagai daerah resapan air.

    Perubahan peruntukan ruang menjadi kawasan budi daya seperti pada Perda RTRW saat ini memungkinkan pembangunan lebih bebas dan terang-terangan.

    Konversi kebun teh terjadi secara besar-besaran di Kawasan Puncak Bogor untuk memenuhi ambisi pembangunan wisata dengan mengalihfungsikan daerah resapan air, seperti yang terjadi pada objek wisata Hibisc Fantascy Puncak.

     

  • Banjir Juga Terjadi di Hulu Sungai Ciliwung Akibat Perubahan Signifikan di Kawasan Lindung

    Banjir Juga Terjadi di Hulu Sungai Ciliwung Akibat Perubahan Signifikan di Kawasan Lindung

    7cloud.asia – Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyebut banjir yang terjadi di daerah hulu Daerah Aliran Sungai Ciliwung memperlihatkan perubahan signifikan kawasan lindung.

    Kawasan lindung yang seharusnya menjadi daerah tangkapan air kini telah berubah fungsi menjadi fasilitas terbangun.

    “Banjir itu tidak hanya di dataran rendah saja, juga sudah terjadi di daerah hulu Sungai Ciliwung. Artinya sebetulnya ada permasalahan mendasar,” kata Deputi Bidang Tata Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan KLH Sigit Reliantoro dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (18/3/2025).

    Secara khusus dia menyoroti dari empat desa yang mengalami banjir di Kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, yaitu Desa Citeko, Desa Tugu Selatan, Tugu Utara, dan Desa Kuta.

    Empat desa ini berada di dekat wilayah yang dulunya merupakan kawasan lindung dan kini berubah menjadi area pertanian/perkebunan dan pemukiman.

    Baca: Banjir Jabodetabek dipicu tata ruang yang amburadul

    “Apa yang sebetulnya melatarbelakangi itu adalah adanya perubahan signifikan. Dulu ada 8.000 hektare kawasan lindung yang hijau tadi, yang sekarang dikonversi menjadi kawasan pertanian dan pemukiman,” jelas Sigit.

    Dia mengatakan data KLH menemukan penurunan tutupan vegetasi hutan di hulu DAS Ciliwung dengan pada 2013 terdapat luasan 6.136,38 hektare berkurang menjadi 5.417,70 hektare.

    Pada saat bersamaan luas lahan terbangun/terbuka bertambah hampir dua kali lipat yaitu dari 1.623,20 hektare pada 2013 menjadi 3.603,47 hektare pada 2023.

    Data KLH juga memperlihatkan luasan tutupan vegetasi hanya mencapai 14,04 persen dari total luas DAS Ciliwung dan luas kawasan hutan hanya mencapai 10,60 persen dari total wilayah DAS.

    Persentase tersebut, jelasnya, masih berada bawah kriteria tutupan vegetasi minimum sebesar 30 persen dari total luas DAS.

    Baca: Rekomendasi IAI agar banjir besar di Jabodetabek tak terulang

    Kehilangan tutupan lahan di area yang seharusnya menjadi kawasan lindung dengan tutupan hutan tersebut juga berpengaruh terhadap banjir di hilir, termasuk yang terjadi di wilayah Jakarta dan sekitarnya baru-baru ini.

    Dalam kesempatan yang sama Deputi Bidang Penegakan Hukum (Gakkum) KLH Rizal Irawan mengatakan pihaknya sudah melakukan sejumlah langkah penegakan hukum terhadap sejumlah korporasi yang beraktivitas di hulu DAS Ciliwung.

    Delapan perusahaan di hulu DAS Ciliwung termasuk PT Jaswita Lestari Jaya, PT Eigerindo Multi Produk Industri, PT Bobobox Aset Manajemen, PT Karunia Puncak Wisata, PT Farm Nature and Rainbow, PT Pinus Foresta Indonesia.

    Juga CV Mega Karya Anugrah, dan PT Jelajah Handal Lintasan, serta PT Perkebunan Nusantara I dan PT Sumber Sari Bumi Pakuan, telah dikenakan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah berupa pembongkaran mandiri dan pemulihan lingkungan.

    “Jika terbukti ada pelanggaran serius, kami akan merekomendasikan pembongkaran fasilitas dan pemulihan lahan terdampak,” kata Rizal Irawan.

    Baca: Mengapa bendungan Ciawi tak efektif mencegah banjir

  • Kementerian ATR/BPN Temukan 796 Titik Pelanggaran Tata Ruang di Jabodetabek-Punjur

    Kementerian ATR/BPN Temukan 796 Titik Pelanggaran Tata Ruang di Jabodetabek-Punjur

    7cloud.asia – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan, terdapat 796 titik pelanggaran tata ruang di kawasan Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Puncak-Cianjur (Jabodetabek-Punjur).

    “Ternyata setelah kita cek di kawasan Jabodetabek-Punjur yakni Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Puncak-Cianjur, dalam tanda petik ada pelanggaran tata ruang jumlahnya banyak sekali sekitar 796 titik, yang secara tidak langsung menjadi penyebab banjir,” ujarnya di Jakarta, Jumat (21/3/2025)

    Terutama pelanggaran itu adalah berupa perubahan tata guna lahan atau penggunaan lahan, yang dulunya lahan hutan, lahan perkebunan, dan lahan pertanian, dipakai untuk kepentingan pemukiman, perumahan, maupun untuk kepentingan industri.

    Menurut Nusron, ratusan titik pelanggaran tata ruang ini secara tidak langsung menjadi penyebab banjir.

     

    Baca: Banjir juga terjadi di hulu Sungai Ciliwung

    Terkait hal ini, Kementerian ATR/BPN sudah melakukan telaah terhadap tiga hal. Pertama, mendata ulang terhadap tata ruang.

    Kementerian ATR/BPN telah mengkaji Tata ruang yang ada di Banten dan tata ruang yang ada di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan dan kemudian dicocokkan dengan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 60 tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Jabotabek-Punjur dan implementasi lapangan.

    Kemudian yang kedua, Kementerian ATR melakukan pendataan ulang sempadan sungai, batang sungai, dan situ di kawasan Tangerang Raya dan Banten yang sempadan sungainya maupun batang sungainya maupun sempadan situ sudah terbit hak atas tanah.

    Juga atas nama individu-individu maupun atas nama PT, baik berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) maupun berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB).

    Baca: Banjir Jabodetabek dipicu tata ruang yang amburadul

    “Dan teridentifikasi di kawasan Tangerang Raya dan di kawasan Banten ada setidaknya berdasarkan pemantauan sementara 39 situ yang sudah hampir punah dan di okupasi masyarakat, ada yang direklamasi dan sebagainya,” ujar Nusron.

    Beberapa situ yang luasnya berkurang ini yang secara tidak langsung juga menjadi pemicu dan dampak terjadinya banjir di kawasan Banten terutama di kawasan Tangerang Raya, yang tidak terpisahkan dengan kawasan strategis nasional Jabodetabek-Punjur.

    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan, semua wilayah sungai meliputi badan dan sempadan sungai di Jawa Barat (Jabar) akan ditertibkan dalam rangka mencegah banjir.

    Menurut dia, penertiban bangunan yang berada di badan dan sempadan sungai tersebut tentunya harus mendapatkan kompensasi sesuai dengan hasil penilaian.

  • Cuaca Ekstrem Picu Banjir di 26 Lokasi di Bantul

    Cuaca Ekstrem Picu Banjir di 26 Lokasi di Bantul

    7cloud.asia – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), menyebut cuaca ekstrem mengakibatkan banjir di sejumlah lokasi di daerah itu.

    Cuaca ekstrem berupa hujan dengan intensitas lebat yang mengguyur daerah ini pada Jumat (28/3/2025) petang mengakibatkan banjir di 26 lokasi di Bantul.

    “Pada Jumat 28 Maret 2025 terjadi hujan lebat di Bantul yang mengakibatkan empat kejadian pohon tumbang dan 26 lokasi terdampak genangan air,” kata Komandan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Bantul Aka Luk Luk Firmansyah saat dikonfirmasi di Bantul, Sabtu (29/3/2025)

    Selain genangan air atau banjir, kata dia, cuaca ekstrem di wilayah Bantul yang terjadi sejak sore hingga malam tersebut berakibat satu lokasi jembatan ambrol dan 23 kejadian gerakan tanah atau longsor.

    Baca: Banjir besar di Jabodetabek jadi bukti nyata perubahan iklim

    Menurut dia, dampak hujan dengan intensitas lebat tersebut tersebar di 24 kelurahan yang ada di 12 kecamatan, dengan dampak terbanyak di wilayah Imogiri sebanyak 22 titik tersebar di enam kelurahan, terbanyak di Wukirsari ada 14 titik.

    “Sedangkan objek yang terdampak cuaca ekstrem yaitu rumah enam titik, bangket satu titik, akses jalan lima titik, talud tiga titik, fasilitas pendidikan ada empat titik, jembatan ambrol satu titik, dan pemukiman 21 titik,” katanya.

    Menurut dia, tidak dilaporkan ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Namun sejumlah warga harus mengungsi ke tempat yang lebih aman dari rumah yang terkena genangan banjir saat itu.

    Lebih lanjut dia mengatakan dari kejadian tersebut BPBD Bantul bersama pemangku kepentingan terkait sudah melakukan berbagai upaya penanganan dan asesmen guna mendata kebutuhan yang perlu direalisasikan.

    Baca: Tren bencana banjir di Indonesia semakin mengkhawatirkan

    “Termasuk melakukan upaya evakuasi korban genangan air di wilayah Kecamatan Pleret dan Imogiri,” katanya.

    Pihaknya mengimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi hujan dengan intensitas lebat yang terjadi di wilayah DIY, termasuk Kabupaten Bantul, yang terjadi pada 29 Maret, berdasarkan prospek cuaca harian dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

    “Waspada potensi hujan sedang lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang yang dapat memicu bencana hidrometeorologi berupa pohon tumbang, banjir dan tanah longsor,” katanya.

    Dalam prakiraan cuaca yang dirilis BMKG, disebutkan bahwa hujan lebat berpotensi mengguyur Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur hari ini

  • Walhi: Banjir di Kota Jambi Akibat Pengelolaan Lingkungan yang Salahi Aturan

    Walhi: Banjir di Kota Jambi Akibat Pengelolaan Lingkungan yang Salahi Aturan

    7cloud.asia – Dalam beberapa pekan terakhir ini, sejumlah kawasan perumahan di Kota Jambi dilanda banjir dengan ketinggian mencapai setengah meter.

    Setiap kali hujan deras mengguyur selama satu jam lebih, hampir dipastikan banjir menggenangi pemukiman warga di ibu kota provinsi Jambi tersebut. Banjir ini, selain diakibatkan meluapnya Sungai Batanghari juga karena drainase yang buruk.

    Pada pertengahan Maret lalu misalnya, sebanyak 1.279 kepala keluarga (KK) di kota Jambi terdampak banjir dengan jumlah warga mencapai 4.755 jiwa.

    Banjir terjadi di tujuh kecamatan di mana terdapat 24 kelurahan yang terdampak, sehingga Pemerintah Kota Jambi menetapkan status darurat bencana.

    Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jambi menyebutkan bencana banjir yang melanda di permukiman di beberapa sudut Kota Jambi ini akibat pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang keliru.

    Baca: Banjir Jabodetabek bukti nyata ancaman perubahan iklim dan kerusakan lingkungan

    Direktur Walhi Jambi Abdullah Selasa (1/4/2025) mengatakan banjir yang menerjang perumahan warga di beberapa sudut kota Jambi ini merupakan dampak dari pengelolaan Sumber Daya Alam yang serampangan.

    Abdullah mengingatkan, ancaman bencana lain yang bisa saja terjadi kapan saja sebagai dampak dari pengelolaan sumber daya alam yang serampangan dan tidak mematuhi kaidah pengelolaan lingkungan hidup.

    “Banjir yang terjadi saat ini ketika intensitas hujan tinggi, di hari menjelang Idul Fitri dan di hari Idul Fitri merupakan dampak dari buruknya perencanaan pembangunan yang tidak memperhatikan aspek lingkungan,” kata Abdullah seperti dikutip Antaranews.com.

    Drainase yang tidak memadai dibanding pembangunan infrastruktur pendukung telah menyebabkan bencana banjir di kota yang terus berulang.

    Abdullah meminta pemerintah daerah segera bertindak dan mengevaluasi kembali proyek pembangunan pembangunan besar, seperti Jambi Bisnis Center (JBC), agar tidak merugikan warga dan lingkungan.

    Baca: Banjir Jabodetabek dipicu tata ruang yang amburadul

    “Karena hal ini terus saja berulang ketika curah hujan meningkat maka dampaknya banjir yang melanda rumah warga maka dari itu pembangunan harusnya disertai dengan perbaikan drainase yang memadai,” kata Abdullah.

    Kemudian, air juga harus dapat mengalir dengan lancar, tentunya dengan pertimbangan teknis dan analisa yang lengkap yang seharusnya juga melalukan cek mendetail sebelum terjadi.

    Abdullah mengingatkan jangan setelah kejadian baru sibuk untuk bertindak dan saling menyalahkan, buka dokumen Amdal dan kaji ulang, wilayah serapan air jangan dikonversi lagi menjadi pusat perbelanjaan, perumahan dan lainnya.

    “Sudah waktunya memikirkan pembangunan yang berwawasan lingkungan, jangan hanya menjadi jargon, bahagia seperti apa dan mantap seperti apa ketika terus dihadapkan dengan bencana musiman seperti ini,” katanya.

  • Alih Fungsi Hutan Menjadi Kebun Jagung Picu Banjir di Sumbawa

    Alih Fungsi Hutan Menjadi Kebun Jagung Picu Banjir di Sumbawa

    7cloud.asia – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Nusa Tenggara Barat menyatakan kerusakan hutan di Pulau Sumbawa mempercepat erosi lahan dan menyebabkan berbagai bencana alam.

    “Itu juga yang memicu kerusakan infrastruktur termasuk properti masyarakat dan sawah-sawah,” kata Kepala BPBD NTB Ahmadi dalam pernyataan di Mataram, Jumat (4/4/2025).

    Ahmadi mengatakan vegetasi hutan yang berada di kawasan dengan topografi terjal di Pulau Sumbawa saat ini sudah habis akibat aktivitas berladang jagung yang sangat masif yang membentang dari lahan datar tepi laut hingga puncak perbukitan karst.

    Di Kabupaten Dompu misalnya, luas ladang jagung awalnya hanya 6.412 hektare dengan angka produksi 31 ribu ton pada tahun 2010, bertambah signifikan mendekati angka 100 ribu hektare pada tahun 2017. Bahkan, ladang jagung meluas hingga ke daerah lain di Pulau Sumbawa.

    Ketika musim hujan turun, pohon jagung yang berakar serabut tidak mampu menahan dan menyimpan kelimpahan air hujan. Kondisi itulah yang membuat bukit rentan longsor dan sungai-sungai meluap merendam banyak pemukiman penduduk.

    Data Kementerian Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat melalui dokumen pengelolaan sumber daya air wilayah sungai Sumbawa yang terbit pada tahun 2016 menyebutkan Pulau Sumbawa memiliki 1,54 juta hektare lahan daerah aliran sungai (DAS).

    Baca: Jabodetabek butuh penyangga, hutan jangan digadai untuk tempat wisata

    Dari total 1,54 juta hektare lahan daerah aliran sungai terdapat lima tingkat kekritisan lahan, yakni sangat kritis, kritis agak kritis, potensial kritis, dan tidak kritis.

    DAS Sumbawa yang sangat kritis sebanyak 16.279 hektare, DAS kritis 48.555 hektare, DAS agak kritis 308.402 hektare, DAS potensial kritis 943.233 hektare, dan DAS tidak kritis mencapai 224.978 hektare.

    “Penanganan kerusakan lahan dengan memberikan alternatif solusi pendekatan ekonomi…, sehingga harus ada komoditi yang setara dengan nilai ekonomi jagung,” ucap Ahmadi.

    Lebih lanjut dia menyampaikan bahwa komoditi kompetitor jagung adalah pohon sengon. Tumbuhan bernama latin Albizia chinensis itu dapat melindungi lereng dan memperbaiki kondisi tanah dengan mengikat nitrogen.

    Sengon dapat dipanen saat berusia empat tahun dan bisa ditanam tumpang sari dengan jagung. Lahan seluas satu hektare dapat ditanami hingga 400 pohon sengon.

    “Satu batang sengon yang besar nilainya Rp1 juta. Satu hektare bisa tanam 400 pohon sengon yang artinya saat panen bisa Rp400 juta,” kata Ahmadi.

    Baca: Alih fungsi hutan picu banjir dan tanah longsor di Jawa Tengah

     

    “Kita tidak bisa terlalu melarang orang, kalau sudah ekonomi orang menjadi militansi. Hal terpenting kita memberikan alternatif solusi,” pungkasnya.

    Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, pada Desember 2024 sampai Februari 2025 saat musim hujan, berbagai wilayah di Pulau Sumbawa mengalami bencana alam berupa longsor dan banjir bandang.

    Berbagai bencana itu mengakibatkan rusaknya jembatan, jalan, sekolah, sawah, dan rumah-rumah penduduk.

    Sejak 2012 sampai sekarang, berbagai bencana hidrometeorologi terus terjadi di Pulau Sumbawa sepanjang tahun terutama saat musim hujan.

    Hutan yang rusak tidak hanya menimbulkan banjir dan longsor, tetapi juga menyebabkan kekeringan ekstrem saat musim kemarau akibat tidak ada tutupan vegetasi yang dapat menampung air dalam waktu lama.

     

     

  • Kementerian ATR/BPN Diminta Rigid dalam Perencanaan Pembangunan untuk Cegah Banjir Besar Terulang di Bekasi

    Kementerian ATR/BPN Diminta Rigid dalam Perencanaan Pembangunan untuk Cegah Banjir Besar Terulang di Bekasi

    7cloud.asia – Terdapat analisa yang salah dalam konsep perencanaan dan pembangunan pemukiman di Kabupaten Bekasi sehingga menyebabkan banjir yang memicu masalah serius.

    Anggota Komisi II DPR RI Aziz Subekti mengatakan bahwa kawasan pemukiman yang baru yang dilanda banjir pada awal Maret lalu bukan kawasan penduduk.

    ”Berarti ini ada analisa yang salah dalam perencanaan dari kementerian terkait,” katanya saat diwawancarai Parlementaria di Cikarang Pusat, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (26/3/2025).

    Menurutnya, penyebab banjir itu terjadi karena kurangnya perencanaan yang rigid dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan kurang memperhatikan ekologi.

    Baca: Bekasi dilanda banjir terburuk dalam 9 tahun terakhir

    “Hal itu diperlukan agar ke depannya daerah ini tidak sembarangan dalam perencanaan dan pembangunan, serta tidak mengikuti kepentingan kapital,” tambah Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

    Seharusnya, ia melanjutkan, membangun itu mengikuti kepentingan kawasan pemukiman yang terintegritas dan bisa sustainable, agar tercipta pembangunan yang berkelanjutan.

    “Nah terkait pembangunan di daerah itu harus ada masukan dari masyarakat, dari ahli, teknokrat, birokrat dan lainnya semua harus bersama-sama, yang utamanya adalah kepentingan kawasan untuk berkelanjutan bukan untuk kepentingan pemodal,” pungkasnya.

    Seperti diketahui kota dan Kabupaten Bekasi menjadi daerah yang paling parah dilanda banjir saat banjir besar terjadi di Jabodetabek pada awal Maret lalu, di mana sejumlah pemukiman tergenang air hingga 3 meter.

    Baca: KLH percepat rehabilitasi DAS Sungai Bekasi dan Sungai Ciliwung

    Banjir tidak hanya melumpuhkan pemukiman warga, tetapi juga fasilitas penting seperti rumah sakit, stasiun kereta api. Di beberapa tempat juga dilakukan pemadaman listrik total.

    Tercatat 12 kecamatan yang terdampak banjir, delapan kecamatan berada di Kota Bekasi dan empat lainnya di Kabupaten Bekasi.

    “Dan hari ini, Kota Bekasi lumpuh, sampai di jalan utama, termasuk kantor pemerintahan, itu sudah mulai masuk air, karena kemudian juga limpasannya sungguh luar biasa,” kata Wali Kota Bekasi Tri Adhianto dalam pernyataannya di Bekasi, Selasa (4/3/2025).

    Banjir di Bekasi ini tak lepas dari buruknya tata ruang, selain juga rusaknya kawasan penyangga di hutan di daerah hulu.

    Atas kondisi ini pemerintah diminta membuat tim investigasi untuk pelaku-pelaku perusahaan yang tidak taat dan patuh menjalankan peraturan, sehingga keadilan dapat diwujudkan dengan cara salah satunya, penjarakan pelaku yang merusak alam.

    Baca: Banjir Jabodetabek dipicu tata ruang yang amburadul

  • Pengerukan Sungai dan Danau di Jakarta berlanjut hingga Agustus 2025

    Pengerukan Sungai dan Danau di Jakarta berlanjut hingga Agustus 2025

    7cloud.asia – Pengerukan sedimentasi sungai dan waduk akan terus dilakukan Pemprov DKI Jakarta hingga Agustus 2025 mendatang

    Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan bahwa pengerukan sungai dan waduk ini adalah upaya untuk mengantisipasi banjir dan bukan pencitraan Pemprov DKI Jakarta

    “Pengerukan yang kita lakukan (pada awal menjabat) bukan untuk kosmetik atau pencitraan,” kata Rano Karno di Jakarta, Rabu (9/4/2025).

    Menurut dia bahwa program pengerukan sungai dan waduk yang ada di DKI Jakarta merupakan janji politik saat kampanye pada Pilkada 2024 dan saat ini program tersebut terus dilakukan dan direncanakan hingga bulan Agustus 2025 mendatang.

    Baca: Pemkot Jakarta Selatan keruk Kali Baru Barat untuk mitigasi banjir

    Rano Karno mengatakan bahwa pengerukan sedimentasi dilakukan untuk kembali menormalkan sungai dan waduk yang ada, agar daya tampung bisa bertambah.

    Selain itu, pengerukan tersebut juga diharapkan dapat mencegah banjir yang sering terjadi di daerah itu terutama ketika hujan dengan intensitas tinggi.

    “Kami sudah hitung Jakarta akan mengalami satu hujan yang menyebabkan banjir. Tapi kami bersyukur dengan pengerukan sungai walaupun terjadi banjir, tapi tidak sebesar yang kita prediksi,” ujarnya.

    Selain pengerukan sungai dan waduk, Pemprov DKI juga mewaspadai terjadinya banjir rob di utara Jakarta, sehingga dilakukan antisipasi dengan pembuatan bronjong untuk menahan air laut pasang.

    Baca: Pengerukan Kali Kamal untuk mitigasi banjir

    Upaya tersebut kata dia cukup berhasil dalam menanggulangi bencana banjir rob di daerah yang rawan.

    Untuk itu, Pemprov DKI juga berupaya membuat tanggul laut setinggi 2,5 meter dan akan dikerjakan dalam waktu dekat ini.

    “Untuk pembangunan tanggul wilayah utara bisa dimulai setelah lebaran ini,” katanya