ruangkota

Tag: palestina

  • Pembangunan Kembali Gaza Butuh 50 Miliar Dolar Lebih

    Pembangunan Kembali Gaza Butuh 50 Miliar Dolar Lebih

    7cloud.asia – Pembangunan kembali Gaza diperkirakan akan membutuhkan lebih dari 50 miliar dolar atau sekitar Rp750 triliun. Demikian menurut penilaian yang dirilis Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Uni Eropa, dan Bank Dunia yang dirilis Selasa (18/2/2025).

    Pembangunan kembali Gaza mulai diwacanakan setelah tercapainya kesepakatan gencatan senjata yang mengakhiri 15 bulan konflik Israel-Hamas di daerah kantong Palestina tersebut,

    Dilansir reuters.com, Penilaian Kerusakan dan Kebutuhan Sementara (IRDNA) mengatakan bahwa 53,2 miliar dolar dibutuhkan untuk pemulihan dan rekonstruksi dalam 10 tahun ke depan.

    Dalam tiga tahun pertama pembangunan kembali Gaza membutuhkan 20 miliar dolar atau sekitar Rp300 triliun.

    Baca: Mesir susun rencana pembangunan kembali Gaza

    Pekerjaan pembangunan kembali Gaza selama bertahun-tahun itu akan mencakup pembersihan bom-bom yang belum meledak dan jutaan ton puing.

    Laporan yang dirilis di tengah gencatan senjata yang rapuh yang dimulai bulan lalu, memperingatkan bahwa kondisi belum memungkinkan untuk memulai pekerjaan pemulihan dan rekonstruksi skala besar di Gaza.

    Hal ini karena belum jelas bagaimana daerah kantong itu akan dikelola setelah perang dan pengaturan keamanan apa yang akan diberlakukan.

    “Kecepatan, skala, dan cakupan pemulihan akan bergantung pada kondisi ini,” kata laporan tersebut.

    Baca: Ada lebih dari 42 juta ton puing bangunan di Gaza

    IRDNA mengatakan bahwa lebih dari 292.000 rumah hancur atau rusak dan 95 persen rumah sakit tidak berfungsi, sementara ekonomi lokal telah berkontraksi 83 persen.

    Lebih dari setengah dari total perkiraan biaya pembangunan kembali, atau 29,9 miliar dolar, akan diperlukan untuk memperbaiki kerusakan pada bangunan-bangunan dan infrastruktur lain.

    Hal ini termasuk pembangunan perumahan, yang akan membutuhkan sekitar 15,2 dolar miliar untuk membangun kembali.

    Selebihnya, 19,1 miliar dolar akan diperlukan untuk mengganti kerugian sosial dan ekonomi, termasuk sektor kesehatan, pendidikan, perdagangan, dan industri yang hancur akibat konflik, katanya.

  • Mesir dan Negara-negara Arab Janji Bantu Pembangunan Kembali Gaza

    Mesir dan Negara-negara Arab Janji Bantu Pembangunan Kembali Gaza

    7cloud.asia – Mesir dan negara-negara Arab lainnya mampu membantu menyelesaikan rekonstruksi atau pembangunan kembali Gaza yang hancur akibat agresi Israel selama 15 bulan terakhir.

    Perdana Menteri Mesir Mostafa Madbouly mengatakan tahap awal pembangunan kembali Gaza diperkirakan membutuhkan waktu setidaknya tiga tahun.

    “Periode rekonstruksi Jalur Gaza bisa memakan waktu tiga tahun. Mesir dan negara-negara Arab mampu menyelesaikan hal tersebut hanya dalam tiga tahun,” ucap Madbouly dalam konferensi pers rutin Pemerintah Mesir, Rabu (19/2/2025).

    Mesir sebelumnya menyatakan akan segera menyampaikan gagasannya kepada publik terkait pembangunan kembali Gaza yang dapat memastikan wilayah kantong tersebut tetap dikuasai rakyat Palestina.

    Baca: Pembangunan kembali Gaza butuh dana 53 miliar dolar

    Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelatty mengatakan pihaknya telah mengembangkan rencana yang komprehensif dan rumit terkait pembangunan kembali Gaza.

    Gencatan senjata di Jalur Gaza yang berlaku sejak 19 Januari 2025 memastikan dilakukannya pembangunan kembali Gaza yang mayoritas wilayahnya hancur.

    Gencatan senjata juga memungkinkan adanya pertukaran sandera Israel di Gaza dengan tahanan-tahanan Palestina dari penjara Israel.

    Kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas tercapai melalui mediasi Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat pada 15 Januari 2025.

    Baca: Ada lebih dari 42 juta ton puing bangunan di Gaza

    Enam kali pertukaran tahanan telah berlangsung dalam tahap pertama gencatan senjata yang mensyaratkan pertukaran 33 sandera Israel dengan sekitar 1.500 tahanan Palestina dalam 42 hari.

    Selain itu, jumlah bantuan kemanusiaan yang memasuki Jalur Gaza terus bertambah hingga 600 truk per hari, termasuk 50 truk pembawa bahan bakar, sejak hari pertama gencatan senjata.

    Gencatan senjata tersebut juga mengizinkan warga Gaza yang mengungsi di Gaza selatan untuk kembali ke wilayah Gaza utara.

    Sumber: Antaranews.com/Sputnik

  • Uni Emirat Arab Tolak Rencana Trump Merelokasi Rakyat Palestina di Gaza

    Uni Emirat Arab Tolak Rencana Trump Merelokasi Rakyat Palestina di Gaza

    7cloud.asia – Presiden Uni Emirat Arab (UEA) Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan mengatakan kepada Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio bahwa UEA menolak “upaya apa pun untuk memindahkan rakyat Palestina dari tanah mereka.”

    Hal itu dikemukakan Rabu (19/2/2025) sewaktu Rubio mengunjungi Abu Dhabi. Dilansir VOA Indonesia, media pemerintah UEA melaporkan pernyataan tersebut dan mengatakan presiden menyoroti perlunya mencegah perluasan konflik di Gaza.

    “Ia juga menggarisbawahi pentingnya mengaitkan pembangunan kembali Gaza dengan jalur yang mengarah pada perdamaian yang komprehensif dan abadi berdasarkan solusi dua negara, sebagai satu-satunya cara memastikan stabilitas di kawasan,” kata laporan itu.

    Sebelumnya, pemimpin negara-negara Arab juga telah menolak rencana yang diusulkan presiden Amerika Serikat, Donald Trump agar rakyat Palestina meninggalkan Gaza.

    Kunjungan Rubio itu merupakan bagian dari lawatan ke beberapa negara yang juga mencakup pembicaraan dengan para pemimpin di Israel dan Arab Saudi, yang berlangsung sewaktu tahap pertama gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza memasuki pekan-pekan terakhirnya.

    Baca: Negara-negara Arab tolak relokasi penduduk Palestina dari Gaza  

    Pembebasan sandera
    Seorang pemimpin tertinggi Hamas, Selasa (18/2) mengatakan bahwa kelompok militan itu berencana membebaskan lagi enam orang Israel yang disandera dari penahanan mereka di Gaza pada hari Sabtu dan menyerahkan empat jenazah lainnya pada hari Kamis.

    Pemimpin Hamas Khalil al-Hayya mengeluarkan pengumuman mengejutkan itu dalam sebuah pernyataan yang direkam, tampaknya merupakan tanggapan atas keputusan Israel untuk mengizinkan rumah mobil dan peralatan konstruksi yang telah lama diminta memasuki Jalur Gaza.

    Enam sandera yang masih hidup itu merupakan kelompok terakhir yang akan dibebaskan berdasarkan tahap pertama dalam perjanjian gencatan senjata yang berakhir pada awal Maret.

    Hamas diyakini masih menahan sekitar 70 sandera lainnya, setengahnya masih hidup. Empat jenazah sandera lainnya akan diserahkan pekan depan.

    Baca: China dan Hamas tolak relokasi penduduk Palestina dari Gaza

    Sejauh ini selama gencatan senjata, Hamas telah membebaskan 24 sandera, dan Israel membebaskan lebih dari 1.000 orang Palestina yang dipenjarakan.

    Pihak-pihak yang berperang, yakni kelompok Hamas dan Israel belum merundingkan tahap kedua gencatan senjata yang lebih sulit.

    Dalam tahap tersebut, Hamas mengatakan hanya akan membebaskan sisa sandera sebagai imbalan atas penghentian pertempuran yang permanen dan penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza.

    Sementara itu, Israel belum mundur dari tujuannya, yang didukung Amerika Serikat, untuk menghapuskan peran militer atau pemerintahan apa pun bagi Hamas di Gaza.

  • PBB: Peluang Terwujudnya Dua Negara Palestina dan Israel Makin Terancam

    PBB: Peluang Terwujudnya Dua Negara Palestina dan Israel Makin Terancam

    7cloud.asia – Pejabat tinggi PBB untuk Timur Tengah pada Selasa (25/2/2025) memperingatkan bahwa peluang tercapainya solusi dua negara bagi warga Israel dan Palestina semakin kecil.

    “Masyarakat di wilayah ini dapat keluar dari periode ini dengan damai, aman dan bermartabat,” ujar Sigrid Kaag, koordinator khusus untuk proses perdamaian Timur Tengah, dalam sebuah pertemuan Dewan Keamanan PBB.

    “Namun, ini mungkin merupakan kesempatan terakhir kita untuk mencapai solusi dua negara.” imbuhnya dilansir VOA Indonesia

    Ia kemudian mengatakan kepada para wartawan bahwa dampak dari konflik, situasi di Gaza, perluasan permukiman Israel dan ancaman aneksasi Tepi Barat semakin menjauhkan solusi dua negara.

    “Jadi, juga merupakan niat saya untuk mengingatkan dewan bahwa mengeluarkan pernyataan adalah satu hal, tetapi kita membutuhkan tindakan,” katanya.

    “Dan solusi dua negara sebagai solusi yang layak, secara geografis, semakin redup di depan mata kita. Dan kata-kata saja tidak akan menyelesaikannya. Dibutuhkan keterlibatan politik dan diplomasi yang aktif.”

    Baca: Negara-negara Arab tolak usulan rencana AS ambil alih Gaza

    Di Dewan Keamanan, Kaag mengungkapkan kekhawatirannya tentang perluasan operasi militer Israel di Tepi Barat yang dimulai pada tanggal 21 Januari, khususnya di wilayah Jenin, Tubas dan Tulkarm.

    “Pasukan Israel telah mengerahkan serangan udara dan senjata berat lainnya, sementara militan Palestina telah menggunakan bom rakitan dan melakukan serangan penembakan,” katanya.

    “Hal ini terjadi bersamaan dengan berlanjutnya kekerasan dan intimidasi oleh pemukim Israel terhadap warga Palestina dan serangan warga Palestina terhadap warga Israel.”

    Sebelumnya, Israel menempatkan tank-tanknya di luar kamp pengungsi Jenin pada hari Senin (24/2/2025), sehari setelah tank-tank itu dikirim ke daerah pendudukan Tepi Barat untuk pertama kalinya dalam lebih dari 20 tahun.

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memerintahkan militernya untuk melakukan operasi “intensif” di Tepi Barat setelah terjadinya sejumlah ledakan di bus-bus di dekat Tel Aviv pada hari Kamis (20/2/2025)

    Meski tak ada korban yang dilaporkan dalam peristiwa itu, kantor Netanyahu menyebut serangan ini sebagai percobaan serangan massal.

    Baca: Mungkinkah mewujudkan negara Palestina merdeka?

    Saat ditanya mengenai operasi militer tersebut, Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa’ar, yang sedang berada di Brussels untuk menghadiri pertemuan dengan Dewan Eropa mengenai perang di Gaza pada hari Senin, menekankan bahwa hal itu dilakukan untuk “melindungi keamanan Israel.”

    “Apa yang kami lakukan di wilayah yang Anda sebut sebagai Tepi Barat, yang kami sebut sebagai Yudea dan Samaria, adalah demi melindungi keamanan kami. Ini adalah operasi militer yang ditujukan untuk melawan teroris, tanpa tujuan lain selain itu.”

    Dalam sebulan terakhir, puluhan ribu warga Palestina telah mengungsi dari rumah mereka di Tepi Barat akibat operasi militer Israel yang bergerak di kamp-kamp pengungsi padat di kota-kota yang menjadi titik konflik seperti Jenin dan Tulkarm.

    Israel mengklaim operasi itu bertujuan untuk menekan kelompok-kelompok yang didukung Iran, termasuk Hamas dan Jihad Islam.

    Tepi Barat, yang direbut Israel dalam perang Timur Tengah tahun 1967, dianggap oleh warga Palestina sebagai bagian utama dari negara Palestina di masa depan, bersama dengan Gaza.

    Namun, kelompok garis keras Israel semakin sering menyerukan pencaplokan wilayah tersebut.

    Baca: Konflik Israel-Palestina berlangsung lebih dari 100 tahun

  • Komisi I DPR Soroti Pembatasan Konten Pro Palestina di META

    Komisi I DPR Soroti Pembatasan Konten Pro Palestina di META


    7cloud.asia – Sejumlah organisasi Hak Asasi Manusia, menyebut bahwa Meta (perusahaan induk dari Facebook dan Instagram) membatasi konten pro-Palestina di platform mereka.

    Human Rights Watch (HRW) menilai tindakan META ini sebagai bentuk sensor daring yang sistematis.

    HRW mengungkap lebih dari 15 juta postingan media sosial berbahasa Ibrani yang menghasut kekerasan terhadap Palestina, tetapi tidak dimoderasi sejak Oktober 2023. Di sisi lain, konten Palestina secara sistematis ditekan atau dibatasi.

    Karena itu, pada 23 Januari 2025, sejumlah organisasi HAM internasional, seperti Amnesty International, bersama dengan Open Society Justice Initiative dan Victim Advocates International, mengajukan keluhan whistleblower kepada Securities and Exchange Commission (SEC).

    Baca: Peluang terwujudnya dua negara Palestina dan Israel makin kabur

    Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi I DPR Ahmad Heryawan mendukung organisasi Amnesty Internasional melaporkan META lantaran telah menyensor dan menghapus konten pro-Palestina.

    Dia menilai tindakan META tersebut merupakan suatu bentuk tindakan yang mendukung kekerasan atau bahkan genosida terhadap rakyat Palestina yang dilakukan Israel.

    “Oleh karena itu, kita dukung Organisasi HAM internasional seperti Human Right Watch (HRW), Amnesty International, serta Open Society Justice Initiative dan Victim Advocates International melaporkan keluhan whistleblower kepada SEC,” ujarnya dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Minggu (2/3/2025).

    META membatasi konten pro-Palestina serta konten atau berita yang terkait dengan tindakan brutal Israel terhadap rakyat sipil di Gaza-Palestina khususnya sejak Oktober 2023.

    Baca: Negara-negara Arab tolak rencana AS untuk ambil alih Gaza

    Tindakan tersebut, secara tidak langsung menunjukkan keperpihakan META terhadap genosida di Gaza-Palestina

    Aher mengungkapkan bahwa tindakan META yang dianggap berpihak dan mendukung kekerasan terhadap genosida khususnya di Gaza-Palestina perlu perhatian khusus.

    Komitmen Komisi I DPR, ujarnya, dalam menjaga kebebasan berekspresi dan mendukung perjuangan rakyat Palestina, serta memastikan bahwa platform media sosial beroperasi sesuai dengan nilai-nilai dan kebijakan pemerintahan Indonesia.

    Oleh karena itu, sebagai mitra kerja Kemkomdigi, kita mendorong pemanggilan perwakilan META Indonesia untuk klarifikasi dan menjelaskan hal tersebut,” pungkas mantan Gubernur Jawa Barat ini.

  • Bahas Agresi Israel, Negara-negara OKI Serukan Terwujudnya Negara Palestina yang Merdeka

    Bahas Agresi Israel, Negara-negara OKI Serukan Terwujudnya Negara Palestina yang Merdeka

    7cloud.asia – Menteri Luar Negeri dari negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) membahas agresi zionis Israel terhadap rakyat Palestina, serta rencana pengusiran paksa rakyat Palestina dari tanah mereka.

    Diskusi tersebut dilakukan dalam Pertemuan Luar Biasa Dewan Menteri Luar Negeri OKI yang diadakan pada Jumat malam (7/3/2025) di Jeddah, Arab Saudi.

    Menurut keterangan pers Asosiasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNA) yang dirilis Sabtu (8/3/2025), pidato Menteri Hubungan Luar Negeri Republik Kamerun Lejeune Mbella Mbella, yang juga presiden Dewan Menteri Luar Negeri OKI mengawali pertemuan.

    Dalam pidatonya, Mbella menekankan bahwa situasi saat ini membutuhkan waktu bagi negara-negara OKI untuk melakukan penilaian dan pengkajian visi ke depan,

    “Sambil mempertahankan persatuan organisasi kita terhadap isu kritis ini, sesuai dengan piagam dan resolusi PBB yang relevan,” katanya.

    Ia juga menekankan pentingnya perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Hamas, yang berkontribusi memperbaiki situasi kemanusiaan di Gaza dan membantu meredakan ketegangan yang meningkat di Timur Tengah.

    Baca: Israel blokir bantuan untuk warga Gaza

    Mbella juga mendesak penerapan penuh perjanjian gencatan senjata guna mencapai resolusi akhir konflik dalam pendekatan terkoordinasi dan multilateral.

    Ia menekankan bahwa pendekatan tersebut hanya dapat dilaksanakan dan relevan dalam kerangka solusi dua negara, di mana Israel dan Palestina hidup berdampingan dalam batas-batas yang diakui secara internasional, guna memastikan perdamaian menyeluruh di Timur Tengah.

    Ia mengimbau negara-negara anggota untuk teguh menyatakan solidaritas terhadap rakyat Palestina dengan menyediakan bantuan kemanusiaan yang diperlukan dan melanjutkan upaya mencapai penyelesaian damai bagi konflik yang telah berlangsung lama itu, sesuai resolusi PBB yang relevan dan inisiatif perdamaian regional.

    Sementara, Menlu dan Kerja Sama Internasional Republik Gambia Mamadou Tangara menyatakan bahwa negaranya, sebagai ketua KTT Islam saat ini, kembali menyerukan kepada masyarakat internasional untuk terus memenuhi tanggung jawab menghentikan agresi Israel yang sedang berlangsung terhadap rakyat Palestina.

    Dia menegaskan bahwa usulan untuk memindahkan rakyat Palestina dari Gaza bersifat provokatif, brutal, dan tidak manusiawi.

    Apalagi pada saat rakyat Gaza, Palestina, dan masyarakat internasional sedang mempertimbangkan langkah positif berikutnya untuk mengakhiri konflik Palestina-Israel menyusul kesepakatan gencatan senjata yang baru-baru ini dicapai.

    Baca: Pembangunan kembali Gaza butuh dana puluhan miliar dolar

    Dia menekankan bahwa saat ini adalah waktu yang tepat bagi masyarakat internasional untuk melakukan upaya yang lebih terpadu guna membangun gencatan senjata yang komprehensif dan permanen yang akan mengarah pada penarikan penuh Israel dari wilayah Palestina yang diduduki.

    Dia juga menegaskan kembali bahwa solusi dua negara merupakan prasyarat untuk stabilitas dan perdamaian di kawasan Timur Tengah.

    Dalam kesempatan tersebut, Tangara juga menyatakan keprihatinannya yang mendalam atas penerbitan undang-undang baru-baru ini oleh parlemen Israel (Knesset) yang melarang pekerjaan Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA).

    Hal itu, menurut dia, sepenuhnya bertentangan dengan Piagam PBB dan hukum internasional.

    Sementara itu, dalam pidatonya, Sekretaris Jenderal OKI Hussein Ibrahim Taha menegaskan dukungannya terhadap rencana pembangunan kembali Jalur Gaza yang telah disetujui oleh KTT Arab.

    Baca: Negara-negara Arab tolak rencana AS ambil Alih Gaza

    Pembangunan kembali Gaza harus tetap menjunjung tinggi hak rakyat Palestina untuk tetap tinggal di tanah mereka sendiri.

    Dia menyatakan rencana tersebut merupakan visi bersama yang realistis dan yang mengharuskan semua pihak untuk memobilisasi dukungan finansial dan politik yang diperlukan guna melaksanakannya dalam kerangka jalur politik dan ekonomi terpadu untuk mencapai visi solusi dua negara.

    Ia memperingatkan bahaya tindakan dan upaya Israel yang tidak dapat diterima untuk menghapus masalah pengungsi Palestina.

    Sekjen tersebut menekankan bahwa UNRWA dan peran pentingnya dalam melayani jutaan pengungsi Palestina tidak dapat diabaikan atau digantikan. Dia juga menekankan perlunya menggandakan dukungan politik, finansial, dan hukum bagi badan tersebut.

    Adapun, Perdana Menteri sekaligus Menteri Urusan Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina, Mohammad Mustafa, menyerukan agar rencana Palestina-Mesir untuk membangun kembali Gaza diadopsi sebagai inisiatif bersama Arab-Islam.

  • Perdana Menteri Palestina Serukan Dukungan Negara-negara OKI untuk Pembangunan Kembali Gaza

    Perdana Menteri Palestina Serukan Dukungan Negara-negara OKI untuk Pembangunan Kembali Gaza

    7cloud.asia – Perdana Menteri sekaligus Menteri Urusan Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina, Mohammad Mustafa, menyerukan agar rencana Palestina-Mesir untuk membangun kembali Gaza diadopsi sebagai inisiatif bersama Arab-Islam.

    Berbicara di depan pertemuan Luar Biasa Dewan Menteri Luar Negeri OKI yang diadakan pada Jumat malam (7/3) di Jeddah, Arab Saudi, dia menekankan bahwa rencana tersebut memastikan pembangunan kembali Jalur Gaza oleh rakyat Palestina, yang berakar kuat di tanah mereka tanpa penggusuran

    Dukungan regional dan internasional sangat dibutuhkan sebagai bagian dari upaya mewujudkan Negara Palestina dan pengembangan lembaga serta ekonominya.

    Baca: Mesir dan Negara-negara Arab janji bantu pembangunan kembali Gaza

    Mustafa juga menekankan bahwa keberhasilan rencana itu terutama bergantung pada kewajiban Israel untuk menghentikan agresi dan memastikan kembalinya para pengungsi ke Gaza.

    Ia juga mendesak penarikan pasukan pendudukan, pembukaan titik penyeberangan, keberlanjutan gencatan senjata, masuknya bahan bangunan dan peralatan yang diperlukan, serta penyediaan dukungan keuangan yang diperlukan.

    Sang perdana menteri juga menyerukan upaya lebih intensif untuk memobilisasi dukungan internasional dan meningkatkan tekanan politik, diplomatik, hukum dan ekonomi terhadap Israel.

    Sehingga rakyat Palestina memperoleh hak-hak sah mereka secara penuh, kedaulatan mereka atas tanah mereka, dan Yerusalem sebagai ibu kota abadi Negara Palestina.

    Baca: Pembangunan kembali Gaza butuh dana 53 miliar dolar

    Sebelumnya, Mesir dan negara-negara Arab lainnya menyatakan akan membantu menyelesaikan rekonstruksi atau pembangunan kembali Gaza yang hancur akibat agresi Israel selama 15 bulan terakhir.

    Perdana Menteri Mesir Mostafa Madbouly mengatakan tahap awal pembangunan kembali Gaza diperkirakan membutuhkan waktu setidaknya tiga tahun.

    “Periode rekonstruksi Jalur Gaza bisa memakan waktu tiga tahun. Mesir dan negara-negara Arab mampu menyelesaikan hal tersebut hanya dalam tiga tahun,” ucap Madbouly dalam konferensi pers rutin Pemerintah Mesir, Rabu (19/2/2025).

  • Israel Umumkan Akan Hentikan Pasokan Listrik ke Gaza

    Israel Umumkan Akan Hentikan Pasokan Listrik ke Gaza

    7cloud.asia – Israel mengumumkan, Minggu (9/3/2025), bahwa pihaknya akan menghentikan pasokan listrik ke Gaza. Dampak secara keseluruhan belum jelas, tetapi pabrik desalinasi di wilayah gersang itu menerima listrik untuk memproduksi air minum.

    Kelompok Hamas, menyebut keputusan Israel ini sebagai bagian dari kebijakan Israel untuk menciptakan kelaparan..

    Keputusan itu disampaikan Menteri Energi dan Infrastruktur Israel Eli Cohen, seminggu setelah Israel menghentikan semua pasokan barang ke wilayah yang dihuni lebih dari 2 juta orang itu.

    “Saya sekarang telah menandatangani perintah untuk segera memutus aliran listrik ke Jalur Gaza. Kami akan menggunakan semua cara yang tersedia agar semua sandera dapat kembali, dan kami akan memastikan bahwa Hamas tidak akan berada di Gaza pada ‘hari berikutnya’.”

    Israel telah berupaya menekan Hamas agar menerima perpanjangan fase pertama gencatan senjata mereka.

    Baca: Israel blokir bantuan ke Gaza

    Fase itu berakhir akhir pekan lalu. Israel ingin Hamas membebaskan setengah dari jumlah sandera yang tersisa sebagai imbalan atas janji untuk merundingkan gencatan senjata yang langgeng.

    Hamas telah mendesak untuk memulai perundingan pada fase kedua gencatan senjata yang lebih sulit, yang akan melihat pembebasan sandera yang tersisa dari Gaza, penarikan pasukan Israel dan perdamaian yang langgeng.

    Hamas diyakini masih menyandera 24 orang yang masih hidup dan jenazah 35 sandera lainnya. Hamas telah memperingatkan bahwa penghentian pasokan akan memengaruhi para sandera.

    Pada Minggu, kelompok itu mengatakan bahwa pihaknya telah menyelesaikan putaran terakhir perundingan gencatan senjata dengan mediator Mesir tanpa mengubah posisinya, dan menyerukan dimulainya segera tahap kedua gencatan senjata.

    Israel mengatakan akan mengirim delegasi ke Qatar pada Senin (10/3/2025) “dalam upaya untuk memajukan negosiasi.”

    Baca: Israel halangi truk pembawa bantuan kemanusiaan ke Gaza

    Wilayah dan infrastruktur Gaza sebagian besar telah hancur, dan sebagian besar fasilitas, termasuk rumah sakit, sekarang menggunakan generator. Pemadaman listrik dapat memengaruhi pompa air dan sanitasi.

    Seorang juru bicara Israel Electric Corporation mengatakan sejauh yang mereka ketahui, pemadaman tersebut hanya memengaruhi pabrik pengolahan air limbah.

    Juru bicara Hamas Hazem Qassam menyebut langkah Israel itu sebagai bagian dari “kebijakan menciptakan kelaparan, yang jelas-jelas mengabaikan semua hukum dan norma internasional.”

    Ia mengatakan Israel telah “secara praktis” memutus aliran listrik sejak perang dimulai. Israel telah menghadapi kritik tajam atas pemutusan pasokan.

    “Setiap penolakan masuknya kebutuhan hidup warga sipil dapat dianggap sebagai hukuman kolektif,” kata kantor urusan hak-hak asasi manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Jumat (7/3/2025).

    Baca: Kelanjutan gencatan senjata di Gaza 

    Mahkamah Pidana Internasional mengatakan ada alasan untuk percaya bahwa Israel telah menggunakan “kelaparan sebagai metode peperangan” ketika mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tahun lalu.

    Tuduhan tersebut merupakan inti dari kasus Afrika Selatan di Mahkamah Internasional yang menuduh Israel melakukan genosida.

    Israel membantah tuduhan tersebut, dengan mengatakan bahwa mereka telah mengizinkan masuknya cukup bantuan dan menyalahkan kekurangan bantuan pada apa yang disebutnya ketidakmampuan PBB untuk mendistribusikannya.

    Israel juga menuduh Hamas secara ilegal menyabot bantuan-bantuan kemanusiaan tersebut.

  • Pasokan Listrik Diputus, Penduduk Gaza Terancam Bencana Kesehatan

    Pasokan Listrik Diputus, Penduduk Gaza Terancam Bencana Kesehatan

    7cloud.asia – Otoritas kota di Jalur Gaza pada Rabu (12/3/2025) memperingatkan potensi bencana kesehatan dan lingkungan akibat berlanjutnya pemutusan pasokan listrik dan air oleh Israel ke wilayah tersebut.

    Dalam sebuah pernyataan, Persatuan Kota Gaza menyatakan bahwa pemutusan listrik oleh Israel telah menyebabkan instalasi utama desalinasi air di wilayah tersebut berhenti beroperasi.

    “Kebijakan represif terhadap warga Palestina di Gaza ini merupakan pelanggaran hukum internasional dan semakin memperburuk penderitaan warga, yang tengah menghadapi krisis kemanusiaan terburuk dalam sejarah,” tambah pernyataan tersebut.

    Israel menghentikan pasokan listrik ke Gaza pada Minggu (9/3/2025) sebagai bagian dari upaya memperketat blokade terhadap wilayah Palestina tersebut.

    Israel tetap memperketat blokade meskipun telah ada kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan dengan Kelompok Hamas

    Baca: Israel akan hentikan pasokan listrik ke Gaza

    Pelapor Khusus PBB Francesca Albanese mengecam langkah Israel itu sebagai “peringatan genosida,” dengan menegaskan bahwa tanpa listrik, tidak akan ada air bersih.

    Keputusan itu juga diikuti dengan kebijakan Israel yang menghentikan masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza, memicu peringatan dari kelompok lokal dan organisasi hak asasi manusia mengenai potensi kembalinya kelaparan massal di Jalur Gaza.

    Persatuan Kota Gaza pun mengimbau masyarakat internasional dan organisasi kemanusiaan untuk “segera turun tangan guna mengamankan pasokan penting dan menjamin masuknya bahan-bahan esensial

    Hal ini demi menghindari bencana kesehatan dan lingkungan yang lebih parah.”

    Baca: Israel blokir bantuan masuk ke Gaza

    Pada Selasa (12/3/2025) juru bicara Perusahaan Distribusi Listrik Gaza, Mohammad Thabet, mengungkapkan bahwa Israel hanya menyediakan lima megawatt listrik ke Jalur Gaza sejak November lalu sebelum akhirnya memutus pasokan sepenuhnya.

    Sejak Oktober 2023, lebih dari 48.500 orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak, telah tewas akibat serangan brutal Israel di Jalur Gaza.

    Serangan tersebut sempat terhenti setelah gencatan senjata dan kesepakatan pertukaran tahanan yang mulai berlaku pada Januari.

    Pada November tahun lalu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap pemimpin otoritas Israel Benjamin Netanyahu dan mantan kepala pertahanan, Yoav Gallant, atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

    Israel juga menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) terkait perang yang dilancarkannya di wilayah tersebut.

    Sumber: Antaranews.com/Anadolu.

  • Palestina Desak PBB untuk Menekan Israel Agar Izinkan Bantuan Masuk ke Gaza

    Palestina Desak PBB untuk Menekan Israel Agar Izinkan Bantuan Masuk ke Gaza

    7cloud.asia – Kementerian Ekonomi Nasional Palestina pada Sabtu (15/3/2025) mengeluarkan seruan yang mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan masyarakat internasional untuk menekan pemerintah Israel agar segera membukakan pintu bagi masuknya bantuan ke Gaza

    Palestina mendesak dunia menekan Israel berhenti menggunakan kelaparan dan kemiskinan sebagai alat perang di Jalur Gaza.

    “Kami mengingatkan seluruh dunia bahwa Israel menolak mengizinkan masuknya bantuan kesehatan dasar dan kebutuhan kemanusiaan, terutama air, listrik, dan makanan, kepada penduduk di Jalur Gaza,” kata otoritas Palestina dalam pernyataannya.

    “Ini adalah saat ketika situasi mendesak mengharuskan masyarakat internasional, dengan berbagai institusinya, untuk menegakkan hukum internasional yang menjamin hak warga negara atas kebutuhan dan hak dasar mereka, terutama selama masa perang,” kata pernyataan itu.

    Dalam pernyataan yang dirilis pada Jumat (14/3/2025), kantor media pemerintah Gaza yang dikelola Hamas memperingatkan tentang memburuknya situasi kemanusiaan dan bencana kelaparan akibat ditutupnya pintu perlintasan ke Jalur Gaza oleh Israel selama 13 hari berturut-turut.

    Baca: Israel putus pasokan listrik ke Gaza

    Sejak 2 Maret, setelah tahap pertama perjanjian gencatan senjata Israel-Hamas berakhir, Israel telah memblokir masuknya bantuan kemanusiaan, termasuk makanan, ke wilayah kantong Palestina itu.

    Israel juga memutus pasokan listrik Israel menghentikan pasokan listrik ke Gaza pada Minggu (9/3/2025) sebagai bagian dari upaya memperketat blokade terhadap wilayah Palestina tersebut.

    Israel tetap memperketat blokade meskipun telah ada kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan dengan Kelompok Hamas

    Pelapor Khusus PBB Francesca Albanese mengecam langkah Israel itu sebagai “peringatan genosida,” dengan menegaskan bahwa tanpa listrik, tidak akan ada air bersih.

    Keputusan itu juga diikuti dengan kebijakan Israel yang menghentikan masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza, memicu peringatan dari kelompok lokal dan organisasi hak asasi manusia mengenai potensi kembalinya kelaparan massal di Jalur Gaza.

    Baca: Israel blokir bantuan, warga Gaza khawatirkan pasokan pangan

    Persatuan Kota Gaza pun mengimbau masyarakat internasional dan organisasi kemanusiaan untuk “segera turun tangan guna mengamankan pasokan penting dan menjamin masuknya bahan-bahan esensial

    Hal ini demi menghindari bencana kesehatan dan lingkungan yang lebih parah.”

    Pada Selasa (12/3/2025) juru bicara Perusahaan Distribusi Listrik Gaza, Mohammad Thabet, mengungkapkan bahwa Israel hanya menyediakan lima megawatt listrik ke Jalur Gaza sejak November lalu sebelum akhirnya memutus pasokan sepenuhnya.

    Sejak Oktober 2023, lebih dari 48.500 orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak, telah tewas akibat serangan brutal Israel di Jalur Gaza.

    Serangan tersebut sempat terhenti setelah gencatan senjata dan kesepakatan pertukaran tahanan yang mulai berlaku pada Januari.

    Sumber: Antaranews.com/Xinhua