Perdana Menteri Palestina Serukan Dukungan Negara-negara OKI untuk Pembangunan Kembali Gaza

7cloud.asia – Perdana Menteri sekaligus Menteri Urusan Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina, Mohammad Mustafa, menyerukan agar rencana Palestina-Mesir untuk membangun kembali Gaza diadopsi sebagai inisiatif bersama Arab-Islam.

Berbicara di depan pertemuan Luar Biasa Dewan Menteri Luar Negeri OKI yang diadakan pada Jumat malam (7/3) di Jeddah, Arab Saudi, dia menekankan bahwa rencana tersebut memastikan pembangunan kembali Jalur Gaza oleh rakyat Palestina, yang berakar kuat di tanah mereka tanpa penggusuran

Dukungan regional dan internasional sangat dibutuhkan sebagai bagian dari upaya mewujudkan Negara Palestina dan pengembangan lembaga serta ekonominya.

Baca: Mesir dan Negara-negara Arab janji bantu pembangunan kembali Gaza

Mustafa juga menekankan bahwa keberhasilan rencana itu terutama bergantung pada kewajiban Israel untuk menghentikan agresi dan memastikan kembalinya para pengungsi ke Gaza.

Ia juga mendesak penarikan pasukan pendudukan, pembukaan titik penyeberangan, keberlanjutan gencatan senjata, masuknya bahan bangunan dan peralatan yang diperlukan, serta penyediaan dukungan keuangan yang diperlukan.

Sang perdana menteri juga menyerukan upaya lebih intensif untuk memobilisasi dukungan internasional dan meningkatkan tekanan politik, diplomatik, hukum dan ekonomi terhadap Israel.

Sehingga rakyat Palestina memperoleh hak-hak sah mereka secara penuh, kedaulatan mereka atas tanah mereka, dan Yerusalem sebagai ibu kota abadi Negara Palestina.

Baca: Pembangunan kembali Gaza butuh dana 53 miliar dolar

Sebelumnya, Mesir dan negara-negara Arab lainnya menyatakan akan membantu menyelesaikan rekonstruksi atau pembangunan kembali Gaza yang hancur akibat agresi Israel selama 15 bulan terakhir.

Perdana Menteri Mesir Mostafa Madbouly mengatakan tahap awal pembangunan kembali Gaza diperkirakan membutuhkan waktu setidaknya tiga tahun.

“Periode rekonstruksi Jalur Gaza bisa memakan waktu tiga tahun. Mesir dan negara-negara Arab mampu menyelesaikan hal tersebut hanya dalam tiga tahun,” ucap Madbouly dalam konferensi pers rutin Pemerintah Mesir, Rabu (19/2/2025).