7cloud.asia – Menteri Luar Negeri dari negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) membahas agresi zionis Israel terhadap rakyat Palestina, serta rencana pengusiran paksa rakyat Palestina dari tanah mereka.
Diskusi tersebut dilakukan dalam Pertemuan Luar Biasa Dewan Menteri Luar Negeri OKI yang diadakan pada Jumat malam (7/3/2025) di Jeddah, Arab Saudi.
Menurut keterangan pers Asosiasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNA) yang dirilis Sabtu (8/3/2025), pidato Menteri Hubungan Luar Negeri Republik Kamerun Lejeune Mbella Mbella, yang juga presiden Dewan Menteri Luar Negeri OKI mengawali pertemuan.
Dalam pidatonya, Mbella menekankan bahwa situasi saat ini membutuhkan waktu bagi negara-negara OKI untuk melakukan penilaian dan pengkajian visi ke depan,
“Sambil mempertahankan persatuan organisasi kita terhadap isu kritis ini, sesuai dengan piagam dan resolusi PBB yang relevan,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Hamas, yang berkontribusi memperbaiki situasi kemanusiaan di Gaza dan membantu meredakan ketegangan yang meningkat di Timur Tengah.
Baca: Israel blokir bantuan untuk warga Gaza
Mbella juga mendesak penerapan penuh perjanjian gencatan senjata guna mencapai resolusi akhir konflik dalam pendekatan terkoordinasi dan multilateral.
Ia menekankan bahwa pendekatan tersebut hanya dapat dilaksanakan dan relevan dalam kerangka solusi dua negara, di mana Israel dan Palestina hidup berdampingan dalam batas-batas yang diakui secara internasional, guna memastikan perdamaian menyeluruh di Timur Tengah.
Ia mengimbau negara-negara anggota untuk teguh menyatakan solidaritas terhadap rakyat Palestina dengan menyediakan bantuan kemanusiaan yang diperlukan dan melanjutkan upaya mencapai penyelesaian damai bagi konflik yang telah berlangsung lama itu, sesuai resolusi PBB yang relevan dan inisiatif perdamaian regional.
Sementara, Menlu dan Kerja Sama Internasional Republik Gambia Mamadou Tangara menyatakan bahwa negaranya, sebagai ketua KTT Islam saat ini, kembali menyerukan kepada masyarakat internasional untuk terus memenuhi tanggung jawab menghentikan agresi Israel yang sedang berlangsung terhadap rakyat Palestina.
Dia menegaskan bahwa usulan untuk memindahkan rakyat Palestina dari Gaza bersifat provokatif, brutal, dan tidak manusiawi.
Apalagi pada saat rakyat Gaza, Palestina, dan masyarakat internasional sedang mempertimbangkan langkah positif berikutnya untuk mengakhiri konflik Palestina-Israel menyusul kesepakatan gencatan senjata yang baru-baru ini dicapai.
Baca: Pembangunan kembali Gaza butuh dana puluhan miliar dolar
Dia menekankan bahwa saat ini adalah waktu yang tepat bagi masyarakat internasional untuk melakukan upaya yang lebih terpadu guna membangun gencatan senjata yang komprehensif dan permanen yang akan mengarah pada penarikan penuh Israel dari wilayah Palestina yang diduduki.
Dia juga menegaskan kembali bahwa solusi dua negara merupakan prasyarat untuk stabilitas dan perdamaian di kawasan Timur Tengah.
Dalam kesempatan tersebut, Tangara juga menyatakan keprihatinannya yang mendalam atas penerbitan undang-undang baru-baru ini oleh parlemen Israel (Knesset) yang melarang pekerjaan Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA).
Hal itu, menurut dia, sepenuhnya bertentangan dengan Piagam PBB dan hukum internasional.
Sementara itu, dalam pidatonya, Sekretaris Jenderal OKI Hussein Ibrahim Taha menegaskan dukungannya terhadap rencana pembangunan kembali Jalur Gaza yang telah disetujui oleh KTT Arab.
Baca: Negara-negara Arab tolak rencana AS ambil Alih Gaza
Pembangunan kembali Gaza harus tetap menjunjung tinggi hak rakyat Palestina untuk tetap tinggal di tanah mereka sendiri.
Dia menyatakan rencana tersebut merupakan visi bersama yang realistis dan yang mengharuskan semua pihak untuk memobilisasi dukungan finansial dan politik yang diperlukan guna melaksanakannya dalam kerangka jalur politik dan ekonomi terpadu untuk mencapai visi solusi dua negara.
Ia memperingatkan bahaya tindakan dan upaya Israel yang tidak dapat diterima untuk menghapus masalah pengungsi Palestina.
Sekjen tersebut menekankan bahwa UNRWA dan peran pentingnya dalam melayani jutaan pengungsi Palestina tidak dapat diabaikan atau digantikan. Dia juga menekankan perlunya menggandakan dukungan politik, finansial, dan hukum bagi badan tersebut.
Adapun, Perdana Menteri sekaligus Menteri Urusan Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina, Mohammad Mustafa, menyerukan agar rencana Palestina-Mesir untuk membangun kembali Gaza diadopsi sebagai inisiatif bersama Arab-Islam.
Leave a Reply