ruangkota

Tag: bansos

  • Sidang Sengketa Hasil Pilpres 2024: Saksi Ahli dari THN AMIN Sebut Jor-joran Bansos Jelang Pemilu Bertentangan dengan Konstitusi

    Sidang Sengketa Hasil Pilpres 2024: Saksi Ahli dari THN AMIN Sebut Jor-joran Bansos Jelang Pemilu Bertentangan dengan Konstitusi

    7cloud.asia – Mahkamah Konstitusi, Senin (1/4/2024). kembali melanjutkan pelaksanaan sidang sengketa hasil Pilpres 2024 dengan agenda pemeriksaan keterangan saksi dan ahli dari Tim AMIN. 

    Dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 yang berlangsung di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta ini, THN AMIN menghadirkan 7 orang ahli untuk memberikan keterangannya.

    Dari tujuh saksi yang hadir di Sidang sengketa hasil Pilpres 2024 hari ini terdapat tiga ekonom, yaitu Ekonom senior dari Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri. Vid Adrison, dan Anthony Budiawan.

    Dipantau dari YouTube KompasTV, Ketiga ekonom ini mengkriisi kebijakan pembagian Bansos jelang Pilpres 2024 dari berbagai sudut pandang. 

    Dalam paparannya Bansos Menjelang Pemilu 2024 Sangat Ugal-Ugalan untuk Memenangkan Prabowo-Gibran, Faisal menjelaskan bahwa dana publik yang berasal dari APBN digelontorkan terus ditambah hingga menjelang hari pemungutan suara.

    Dia juga mengkritik perbedaan perilaku bansos menjelang pemilu dan pemilihan umum daerah (Pilakda). Dalam Pilkada, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong pelarangan penyaluran Bansos 3 bulan sebelum pilkada.

    Baca: Saksi Ahli THN AMIN sebut KPU langgar azas Pemilu yang diatur di konstitusi

    Menurut Faisal, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan paling vulgar dalam mempolitisasi bantuan sosial atau Bansos pada Pilpres 2024.

    Tiga menteri itu aktif mendemonstrasikan bahwa bansos berasal dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan bukan dari uang Negara yang dibayar dari pajak rakyat.

    Dalam pandangan Faisal, pembagian bansos ad hoc bisa diibaratkan memberi makan bebek secara demonstrative dan manipulative serta tidak beradab.

    “Efektivitas bantuan sosial sesuai dengan tujuan hakikinya irisan belakangan yang terpenting adalah meraup suara terbanyak. Bansos seolah-olah kemurahatian. (Padahal, red) Bansos adalah kewajiban negara,” ujar Faisal.

    Menurut Faisal intensitas dampak El Nino sebenarnya bukan di 2024. Namun, bansos justru diberikan pada 2024 saat dampak El Nino mereda.

    “Pada 2023 tatkala intensitas El Nino lebih tinggi dibandingkan 2024. (Bansos) 2024 diperpanjang lagi. El Nino hampir selesai malah ada bansos EL Nino. Pada 2021 gak ada bansos. Ya lagi-lagi karena tahun ini ada pemilu,” jelas Faisal.

    Baca: Dua saksi ahli Timnas AMIN batal berikan kesaksian

    Sedangkan Adrison yang saat ini tercatat sebagai dosen dan dan seorang peneliti senior di LPEM FEUI memaparkan  dampak Bansos terhadap Perolehan Suara pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Presiden Indonesia,

    Adrison mengkritik mengenai besarnya bansos menjelang pemilu serta peran besar Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kebijakan bansos.

    Dalam hitungan Adrison dari dukungan presiden dan pembagian bansos ini, terjadi penambahan suara untuk paslon 02 hingga 26,615 juta suara.

    Dia memperkirakan estimasi perolehan suara pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tanpa adanya dukungan presiden dan bansos hanya mencapai 42,38%. Suara itu jauh dari perolehan suara sesuai hitungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yakni 58%.

     

     

     

    Sementara itu, Anthony Budiawan yang tercatat sebagai Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) memaparkan  Perpanjangan Pemberian Bantuan Sosial Sampai Juni 2024, Diputus Secara Sepihak oleh Presiden Joko Widodo Tanpa Persetujuan DPR, Melanggar Konstitusi dan Sejumlah Undang-Undang.

    Baca: Perludem melihat gugatan sengketa Pilpres 2024 berpeluang dikabulkan MK

    Menurut Anthony, pemberian bansos secara sepihak oleh Presiden Jokowi tanpa persetujuan DPR dan tidak ditetapkan dengan UU, melanggar pasal 23 UUD dan pasal 1 Undang-Undang No 17 Tahun 2003 Keuangan Negara.

    Adanya penyimpangan kebijakan APBN 2024 dan pelaksanaan pemberian bansos pada Desember 2023- Februari 2024 melanggar tugas dan fungsi Kementerian Sosial untuk menguntungkan anak presiden.

    Dia juga menggarisbawahi peran besar menteri-menteri Jokowi seperti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengkaitkan bansos dengan Jokowi.

    “Airlangga meminta warga mengucapkan terima kasih ke Jokowi, Airlangga juga menyebut bansos berkat Jokowi dan meminta warga ingat symbol angka 2,” ujar Anthony.

    Dia memperkirakan kerugian negara akibat pelanggaran penyaluran bansos menjelang pemilu mencapai Rp 50,15 triliun.

    Esti Utami, dari berbagai sumber

     

  • Empat Menteri Hadir di Sidang Sengketa Hasil Pilpres 2024, Keterangannya Cenderung Normatif

    Empat Menteri Hadir di Sidang Sengketa Hasil Pilpres 2024, Keterangannya Cenderung Normatif

    7cloud.asia – Empat Menteri anggota Kabinet Indonesia Maju memenuhi janji mereka untuk hadir memberikan keterangan di sidang sengketa hasil Pilpres 2024, Jumat (5/1/2024)

    Keempatnya kompak mengenakan pakaian warna gelap. Meski sebelumnya sejumlah pakar berharap  para menteri tidak memberikan keterangan normatif dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024, tapi harapan itu tak terwujud.

    Dalam pemaparan para menteri terkesan normatif. Namun demikian hakim konstitusi berkesempatan untuk mendalami penjelasan para menteri. 

    Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy yang mendapat giliran pertama menegaskan bahwa tugas dan fungsi yang dilakukan oleh kementerian yang ia pimpin tidak terkait dengan Pemilu 2024.

    Muhadjir mengatakan pelaksanaan program telah direncanakan sejak awal. Ia  menekankan bahwa program bansos dan perlindungan sosial adalah program pemerintah yang tidak dikhususkan di satu kementerian tertentu, melainkan membutuhkan koordinasi lintas sektoral.

    “Mengenai keterlibatan kami dalam penyaluran bansos maupun bantuan pangan beras adalah sesuai dengan tugas Kemenko PMK yang diatur dalam Perpres Nomor 35 Tahun 2020 yaitu melakukan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan,” ujar Muhadjir.

    Baca: Pemohon tak diberi kesempatan bertanya ke para menteri

    Ia mengatakan hal ini kemudian dikait-kaitkan dengan pesta demokrasi beberapa waktu yang lalu.

    ”Namun, perlu kami tegaskan bahwa pelaksanaan program-program tersebut di atas sudah direncanakan sejak awal,” ucap Muhadjir di atas mimbar.

    Di hadapan delapan hakim konstitusi, Muhadjir mengatakan program kunjungan kerja yang dilakukan Kemenko PMK adalah untuk mencegah terjadinya kenaikan angka kemiskinan, sekaligus untuk menurunkan dan menghapus kemiskinan ekstrem di Indonesia.

    Ia kemudian menjelaskan kunjungan kerja di Kabupaten Lamongan yang dirangkaikan dengan kunjungan ke wilayah perkampungan nelayan di Kecamatan Brondong, Jawa Timur.

    Kunjungan kerja tersebut, kata dia, bertujuan untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dalam penanganan kantong kemiskinan nelayan.

    Kemenko PMK ketika itu menangani masalah sanitasi dan pengerukan sungai, memastikan ketersediaan bahan bakar untuk nelayan, pengerukan dermaga, dan pembangunan mercusuar yang berkoordinasi dengan kementerian serta pihak yang terkait.

    Selain itu, dia juga menjabarkan terkait kunjungan kerja ke Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.

    Baca: Jor-joran bansos jelang pemilu tanpa konsultasi ke DPR dinilai melanggar konstitusi

    Dia mengatakan Kabupaten Berau merupakan salah satu kabupaten yang dilatih baik dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem.

    Karena itu perlu dilakukan kunjungan kerja untuk memastikan program pemerintah pusat dan daerah saling bersinergi agar dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya.

    “Dalam kunjungan tersebut di atas, kami memanfaatkan sekaligus untuk menyerahkan bantuan pangan beras secara simbolik setelah berdialog dengan pemerintah daerah, stakeholder, keluarga stunting, serta keluarga miskin ekstrem untuk mendapatkan umpan balik,” tutur Muhadjir.

    Muhadjir mengatakan kunjungan kerja tersebut merupakan bagian dari tugas dan fungsi Kemenko PMK yang telah direncanakan sebelumnya.

    “Semua yang kami lakukan adalah dalam rangka koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian atau KSP terhadap apa yang telah diputuskan dalam rapat-rapat yang kami selenggarakan yang perlu kami koordinasi, sinkronisasi, dan kendalikan lebih lanjut di lapangan,” ucap dia.

    Baca: KPU dinilai langgar azas dan prinsip pemilu yang diatur konstitusi

    Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan penyebab kenaikan anggaran perlindungan sosial atau Perlinsos di sidang sengketa hasil Pilpres Mahkamah Konstitusi atau MK.

    “Kenaikan anggaran Perlinsos pada tahun 2024 utamanya disumbang oleh kenaikan anggaran subsidi energi dan pergerakan nilai tukar rupiah,” kata Airlangga di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Jumat, 5 April 2024.

    Kenaikan harga dan nilai tukar ini, ujar Hartarto berimplikasi pada kenaikan subsidi energi di 2024 bila dibandingkan 2023, juga terjadi kenaikan volume BBM dari 16,5 juta kiloliter menjadi 19,5 juta kiloliter.

    Anggaran perlindungan sosial yang terbesar, kata dia, berupa subsidi BBM, listrik, LPG, pupuk, kewajiban pelayanan publik atau PSO, dan kredit program.

    “Jadi kenaikan BBM itu salah satu komposisi yang utama, Yang Mulia,” kata Airlangga.

    Sementera Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini masih memberkan keterangan.

    Keempat menteri ini dihadirkan MK atas permintaan pemohon untuk membuktikan dalil mereka bahwa bansos menjadi instrumen untuk memenangkan Paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

    Baca; Pelanggaran Jokowi dan KPU diPemilu 2024 dipaparkan di sidang sengketa hasil Pilpres 2024

     

     

     

  • Banjir Bansos Beras Jelang Pemilu: Kriteria Penerima Bansos Tidak Jelas

    Banjir Bansos Beras Jelang Pemilu: Kriteria Penerima Bansos Tidak Jelas

    7cloud.asia – Nuriyah (48) telah bersiap-siap sejak pagi. Hari itu, Senin 8 Januari 2024, Ia mendapat undangan menerima bantuan sosial dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) di gudang Bulog Umbul Tengah, Kecamatan Taktakan, Kelurahan Drangong, Serang, Banten.

    Gudang Bulog itu bisa dicapai sekitar 15 menit dilalui dengan berjalan kaki dari rumah Nuriyah. Ketika ia datang sekitar pukul 8 pagi, dirinya melihat gudang Bulog telah penuh dengan para pejabat dan penerima bansos lainnya.

    Isi bansos yang diterima Nuriyah hari itu berupa beras 10 kilogram, minyak goreng 1 liter, gula dan biskuit.

    “Sebelumnya saya menerima kupon bansos dari ketua RT,” kata Nuriyah, saat ditemui pada Senin 12/02/2024 

    Saat pembagian bansos itu, Jokowi didampingi Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar, Penjabat Walikota Serang Yedi Rahmat, serta pejabat daerah lainnya.

    Di hadapan 1000 warga Kelurahan Drangong, Jokowi berjanji akan bagikan bansos untuk Januari, Februari, dan Maret.

    Bansos berupa beras itu adalah salah satu yang gencar dibagikan Jokowi menjelang hari
    pemungutan suara Pemilu, 14 Februari 2024. Tidak jelas kriteria penerima bansos tersebut dan
    bagaimana mekanisme pendataannya.

    Seperti Nuriyah, dia tidak tahu mengapa namanya tiba-tiba masuk sebagai penerima bansos
    2024. Itu adalah kali pertama ia menerima bantuan. Nuriyah adalah ibu rumah tangga yang
    suaminya sebagai pekerja harian lepas.

    Cerita lain datang dari warga Rancatales lainnya berinisial S (49). Ia sehari-hari menyediakan
    aneka ragam jajanan di salah satu UMKM di Ranca Tales. Istrinya, juga berjualan nasi saat pagi
    hari.

    Toko S bergandengan dengan rumahnya. Jika dilihat dari pendapatannya, S sebenarnya mampu mencukupi kebutuhan keluarganya. Sama dengan Nuriyah, bansos beras juga pertama kali ia terima.

    Menurut S, ia sempat terlibat dalam deklarasi pasangan Prabowo Subianto dan Gibran
    Rakabuming Serang. Sebelum menerima bansos beras, ia hanya diminta menyerahkan Kartu
    Keluarga dan KTP kepada RT setempat.

    Setelah itu, ia menerima kupon undangan agar hadir di Bulog Umbul Tengah. “Baru pertama ini dapat (bansos),” kata S saat ditemui di rumahnya.

    Saat hari pemungutan suara, pasangan Prabowo dan Gibran unggul jauh dari dua pasangan
    lainnya. Calon nomor urut dua itu, memenangi 45 TPS dari 57 tempat pemungutan suara (TPS)
    di Kelurahan Drangong, Kota Serang.

    Baca: Soal Bansos jelang pemilu, Mensos bilang tidak mengurusi 

    Salah satu penerima Bansos di Kelurahan Sepang Komariah (31) mendapatkan beras 10 Kg. Ia
    mengambil di Kantor Kelurahan pada siang hari, disaksikan oleh RT masing-masing kampung. Di lingkungan rumahnya, hanya Komariah yang menerima bansos.

    Ia menduga dapat bansos karena alamatnya masih tertera di kampung terdahulu di Cipanas. Komariah dapat bansos di bulan Januari.

    Pada saat turun ke lapangan, banyak warga yang mengeluhkan tak dapat bansos beras terutama
    di Kelurahan Sepang.

    Mereka cemburu karena ternyata sebagian penerima bansos beras tersebut justru warga mampu, demikian menurut kesaksian warga Cimoyan Leman (65) yang sehari-harinya sebagai petani kebun.

    Peran rukun tetangga memang vital sebagai asal mula data bansos beras tersedia. Menurut salah
    satu ketua RT di Kelurahan Drangong, Tovan (47), ia hanya diminta mengusulkan nama-nama warga di luar penerima bansos dari Pemerintah Pusat, seperti Program Keluarga Harapan atau Bantuan Langsung Tunai.

    Perintah pendataan itu datang dari Lurah Drangong. Tovan bergerak dari rumah ke rumah
    dengan meminta warga menyerahkan KK dan KTP. Setelah bergerak sekitar 1 minggu
    menjelang pembagian bansos beras, ia berhasil mengumpulkan 97 nama dari wilayahnya.

    Data-data itu kemudian ia setor ke kelurahan untuk kemudian tindaklanjuti ke Dinsos.

    “Jadi kita, kan cuma bisa ngajukan saja,“ ujarnya.

    Tovan membantah bahwa penerima bansos beras itu diminta harus mendukung atau memilih salah satu pasangan calon presiden.

    “Kita kan demokrasi, bebas siapa saja boleh memilih siapa pun. Saya mah, gini tugas saya hanya
    mengajukan data warga saya ke Dinsos yang namanya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
    (DTKS). Saya itu mengajukan permohonan sampe situ aja. Yang berhak itu (menentukan nama
    penerima) lewat Dinsos,“ katanya.

    Namun dengan mengecek silang DTKS lewat aplikasi Cek Bansos Kemensos (https://cekbansos.kemensos.go.id/), data yang muncul beragam.

    Nama S misalnya, tidak termasuk penerima bantuan sosial jenis apapun. Sedangkan Nurhalimah tertera sebagai penerima PKH Januari-Februari. Lain halnya Komariah yang tertera penerima BPNT.

    PKH adalah bansos kepada keluarga miskin berupa uang tunai. Sedangkan BPNT merupakan
    bantuan yang diberikan secara tunai berupa uang sebesar Rp 200.000 yang ditukarkan dengan
    bahan makanan sesuai mekanisme yang berlaku di e-warung terdekat.

    Di samping itu Lurah Drangong Slamet Santoso, tidak menjawab saat disinggung memberikan
    instruksi pada ketua RT, Tovan. Ia hanya membenarkan saat bansos beras yang dibagikan
    Presiden datang, kantor kelurahanya hanya menjadi tempat singgah.

    Baca: Anggaran bansos melonjak jelang Pemilu

    “Bansos mah langsung distribusi ke sasaran, di kelurahan mah mampir doang,” Katanya saat
    dikonfirmasi.

    Namun pengakuan Tovan menyerahkan data ke Kementerian Sosial lewat Dinas Sosial, dibantah
    oleh Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Serang, Toyalis. Menurut dia, Dinsos tidak pernah
    terlibat penyaluran bansos beras seperti yang dibagikan Presiden Jokowi pada Januari 2024.

    Saat ditanyakan soal data penerima bansos melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Toyalis
    menyebutkan bahwa data dari RT diinput langsung oleh kelurahan. Sementara DTKS dikelola
    oleh Kementerian Sosial.

    “Ketika bantuan datang pun, Dinsos hanya dapat pemberitahuan. Gak (tidak) terlibat,“ kata
    Toyalis.

    Lurah Lialang Ninu Nugraha juga mengaku hanya sebagai pemberi bansos ke masyarakat. Ia
    membagikan bansos sekitar 200 hingga 300 karung beras bulog dengan masing-masing keluarga
    menerima seberat 10 kg di kantornya.

    Menurutnya, kelurahannya tinggal menunggu bulan Maret sebagai batas akhir untuk penyaluran
    bansos beras. Ia pun tidak mengetahui data penerima bansos asalnya dari mana. “Data itu
    adanya di Dinsos, ada dalam sistem. itu nerima beras doang, kan,” ujarnya.

    Ekayana, Lurah Sepang Kecamatan Taktakan juga mengaku hanya sebagai penyalur bansos beras ke warganya. Ia membagikan 398 bansos ke masyarakat. Sama dengan Ninu, ia mengaku hanya menyalurkan dari dinsos.

    Ia membantah ada pengarahan untuk berpihak pada pasangan calon tertentu pada pilpres.

    “Engga, engga ada pengarahan, itu mah simpang siur gak jelas, bansos itu kan ada operatornya
    habis itu ada monitoring dari babinsa. Jadi ya bebas ajah mau pilih siapa penerimanya.“ katanya.

    Salah satu operator bansos Jamal ia mendapat tugas untuk menghubungi RT/RW Sepang.
    Setelahnya warga diminta untuk mengambil di Kantor Kelurahan.

    Menurutnya tidak ada pengarahan khusus untuk pemenangan atau mendukung salah satu paslon pilpres saat sebelum mendapat bansos.

    Di Kelurahan Sepang, pasangan Prabowo-Gibran unggul dengan kemenangan pasti. Dari 34
    TPS, 24 TPS di antaranya dimenangi oleh pasangan nomor urut dua itu.

    Sementara itu siaran pers Badan Urusan Logistik (Bulog) menyatakan bahwa penyaluran beras di
    Serang pada 8 Januari tersebut termasuk jenis Bantuan Pangan.

    Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi menerangkan bahwa data penerima manfaat Bantuan Pangan diterima dari Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), setelah melalui proses verifikasi berbagai pihak.

    Baca: Bansos adalah hak rakyat miskin bukan kebaikan hati pemerintah

    Menurut Arief data yang saat ini ada tentunya berasal dari Kemenko PMK, dan ini sudah melalui verifikasi di berbagai tempat di antaranya BPK dan BPKP.

    “Nah, data ini kemudian diuji serta pemutakhiran datanya dilakukan setiap bulan sekali sampai dengan tiga bulan sekali dan akurasinya terus diperbaiki dengan smoothing,” terang Arief.

    Sementara menurut Badan Pangan, Bantuan Pangan Beras adalah program pemerintah berupa
    penyaluran beras yang bersumber dari stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola
    Bulog.

    Program ini merupakan salah satu pemanfaatan CBP sesuai amanat Peraturan Presiden
    Nomor 125 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah.

    Bantuan Pangan Beras diklaim telah terlaksana sejak awal tahun 2023. Kemudian pada 2024,
    disalurkan mulai Januari sampai Maret dan dapat diperpanjang dari April sampai Juni dengan
    catatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih memungkinkan

    Ketua Bawaslu Kota Serang Agus Aan Hermawan, pengaduan soal Bansos sangat minim
    dilaporkan. Hal itu karena bantuan sosial dibolehkan dalam Peraturan KPU.

    ”Soal pengaduan bantuan sosial minim yah, baik dari caleg, pilpres, pilpres. Kalau bantuan
    sosialnya ada, yah kan boleh di dalam PKPU, harus sesuai dengan PKPU,” Katanya

    Kordinator Umum Jaringan Rakyat untuk Demokrasi dan Pemilu (JRDP) Ukat Sosrodiharjo,
    yang melakukan pemantauan pemilu di Provinsi Banten, menyebut pemilu 2024 sebagai pemilu
    paling brutal.

    “Semua kekuatan dipergunakan, pengkondisian dari para pejabat-pejabat di kelurahan terlihat
    jelas dalam peran pembagian bansos, hasilnya pasangan Prabowo-Gibran menang telak,“
    katanya.

    Ia menyebut bansos punya peran besar atas keunggulan pasangan Prabowo-Gibran di tempat yang dibanjiri bansos.

    Hal ini dibuktikan dengan hasil kemenangan di Banten, pasangan Prabowo Gibran
    4.035.052 juta unggul jauh dengan pasangan, Anies-Muhaimin 2.451.383, dan juga Ganjar
    urutan terakhir dengan 720.275 pemilih.

    Namun, hal ini dibantah oleh Wakil Ketua Tim Kampanye Daerah Prabowo-Gibran Kota Serang, Khoeri Mubarok. Ia menyebut peran bansos dalam kemenangan Prabowo-Gibran adalah hanya asumsi saja.

    “Saya kira figur capres yang lebih penting bukan siapa yang memberi bansos, ” jelasnya

    Baca: KTP Sakti, cara Ganjar-Mahfud  agar Bansos tepat sasaran

  • Merasa Dirugikan Akibat Bansos Jelang Pilpres, Masyarakat Penegak Konstitusi Layangkan Class Action

    Merasa Dirugikan Akibat Bansos Jelang Pilpres, Masyarakat Penegak Konstitusi Layangkan Class Action

    7cloud.asia – Menyoroti dugaan kecurangan dalam penyelenggaraan Pilpres 2024, Masyarakat Penegak Konstitusi (MPK) melayangkan class action kepada penyelenggara negara.

    Class action ini didaftarkan perwakilan Masyarakat Penegak Konstitusi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis (18/4/2024)

    Class action dilayangkan berkaitan dengan jor-joran penyaluran bantuan sosial (bansos) menjelang pelaksanaan Pilpres 2024.

    “Pilpres 2024 menyisakan banyak pekerjaan rumah. Setumpuk pelanggaran etik sejak pendaftaran capres/cawapres dibuka,,” ujar Koordinator MPK, Danang Girindrawardana dalam keterangan tertulis yang diterima 7cloud.asia Sabtu (20/4/2024).

    Danang menuturkan, pelanggaran itu dimulai sejak keputusan Mahkamah Konstitusi no. 90/PUU-XXI/2023, hingga pelanggaran-pelanggaran etika yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu (KPU).

    Baca Juga: Banjir Bansos Beras Jelang Pemilu: Kriteria Penerima Bansos Tidak Jelas

    Pelaksanaan pemilu juga tidak lepas dari kontroversi terutaama dugaan kecurangan TSM (terstruktur, sistematis dan masif), hingga dugaan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) dari penyelenggara negara untuk memenangkan pasangan calon tertentu.

    Menurut Danang, salah satu yang sangat nyata adalah penyaluran bansos menjelang pemilu yang merugikan jutaan masyarakat Jabodetabek senilai Rp 1,4jTriliun.

    “Ini disebabkan dari bansos yang didistribusikan dengan waktu dan tempat yang tidak tepat, sehingga terjadi kelangkaan bahan pangan khususnya beras yang menyebabkan harga beras ditingkat pedagang grosir meningkat dari Oktober 2023 hingga Februari 2024,” terangnya.

    Lebih lanjut Danang menerangkan, bansos yang didistribusikan saat masa pemilu disalurkan pada daerah-daerah yang diduga hanya berkenaan dengan efek elektoral. Tidak berdasarkan kebutuhan dampak badai elnino sebagaimana yang pemerintah jelaskan.

    “Jika alasannya karena badai el Nino, seharusnya pendistribusian bansos menyebar ke daerah-daerah rawan pangan di seluruh Indonesia. Bukan hanya daerah yang jumlah pemilihnya besar. Ini menguatkan dugaan, bahwa bansos karena badai elnino hanya alasan yang dibuat-buat”, jelas Danang.

    Baca Juga: Sidang Sengketa Hasil Pilpres 2024: Saksi Ahli dari THN AMIN Sebut Jor-joran Bansos Jelang Pemilu Bertentangan dengan Konstitusi

    Lebih jauh, Jimmy Stevanius Mboe, kuasa hukum Masyarakat Penegak Konstitusi menyampaikan, gugatan class action ini ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum.

    Presiden juga dinilai telah menyalahgunakan wewenang dalam kaitannya kebijakan penyalutan bantuan sosial yang salah tempat dan salah waktu.

    “Dari dugaan ini, menurut perhitungan kami, masyarakat Jabodetabek mengalami kerugian sebesar Rp1,4Triliun,” ujar Jimmy.

    Jimmy menambahkan bahwa perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kekuasaan inilah yang kami gugat melalui class action, khususnya dalam hal penyaluran bansos yang tidak tetap sasaran. Baik dari segi penerima maupun dari sisi waktu pendistribusiannya.

    Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, ujar Jimmy, seharusnya peka untuk tidak menggunakan kekuasaannya dalam penyaluran bansos dalam masa pemilu.

    Baca Juga: Naskah Akademik Hak Angket Soal Kecurangan Pemilu 2024 Versi PKB Menyoal Politisasi Bansos dan Pengerahan Aparat

    “Bansos yang dipaksakan penyalurannya, menyebabkan kelangkaan beras pada medio Oktober 2023 hingga Februari 2024. Kelangkaan ini menyebabkan harga beras di tingkat konsumen mengalami kenaikan sebesar Rp2.500an, tandasnya.

    Adapun kerugian materiil dari para penggugat adalah sebesar: Jumlah penduduk Jabodetabek pada bulan Desember 2023 dikali jumlah Konsumsi beras per orang per hari dikali rentang waktu terjadi distribusi (Desember 2023 – Februari 2024) dikali kenaikan harga beras pada periode tersebut.

    Jimmy memeparkan, kerugian itu sebesar (28.000.000,- jiwa x 0,22 Kg x 91 hari x Rp. 2.505,- = Rp.1.404.202.800.000,- (satu trilyun empat ratus empat milyar dua darur dua juta delapan ratus ribu rupiah))

    Dari kerugian itu, Masyarakat Penegak Konstitusi menuntut Presiden Republik Indonesia untuk mengganti rugi immaterial sebesar Rp10.000, – (sepuluh ribu rupiah) dan meminta maaf secara terbuka kepada seluruh rakyat Indonesia”.

    “Kami juga menuntut agar pengadilan Jakarta Pusat melakukan sita jaminan atas Istana Negara”, tutup Jimmy.

    Baca Juga: DPR Sebut Kelangkaan dan Melonjaknya Harga Beras Akibat Jor-joran Bansos untuk Pemenangan Paslon Tertentu

     

  • Inkonsistensi Sikap MK Soal Pembagian Bansos Jelang Pilpres 2024

    Inkonsistensi Sikap MK Soal Pembagian Bansos Jelang Pilpres 2024

    7cloud.asia – Calon presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo, mengatakan, hakim Mahkamah Konstitusi (MK) tidak konsisten dalam mempertimbangkan putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024 atau sengketa hasil Pilpres 2024.

    Ketidakkonsistenan Hakim MK itu terlihat jelas dalam putusan mereka soal penyaluran Bansos jelang Pilpres 2024.

    Dilansir Tempo.co, Ganjar mengatakan, Hakim MK menilai pembagian bantuan sosial (bansos) tidak berhubungan dengan kemenangan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

    Namun, di sisi lain, Hakim merekomendasikan pembagian bansos tidak boleh dilakukan jelang pemilihan umum (pemilu).

     

    “Saya kira karena sudah diputuskan saya nilai sekarang. Hakimnya engga konsisten. Karena satu sisi dia nilai pembagian bansos ini engga ada masalah. Tapi sisi lain rekomendasikan jangan dibagi menjelang pemilu termasuk persiapan Pilkada. Ini kan. Gimana sih saya bilang gitu,” kata Ganjar di Jakarta, Senin 22 April 2024.

    Baca: Rocky-Gerung-duga-ada-operasi-untuk-mempengaruhi-ketua-MK

    Menurut Ganjar, melihat situasi hari ini, tidak adil membagikan bansos jelang pemilu. Penggunaan dana negara dan kebijakan harusnya dijauhi jelang pemilu.

    “Apapun yang eskalatif terkait dengan kebijakan dan duit negara jelang pemilu harus dijauhi,” kata Ganjar.

     

    Tidak hanya itu, pembagian bansos harus jelas penerima manfaatnya. Pembagian bansos sebelum pemilu lalu, tidak jelas data penerima manfaatnya.

    Menurut Ganjar, bila penasihat hukum Ganjar-Mahfud diberi kuasa untuk bertanya, mereka akan bertanya soal kejelasan data penerimaan manfaat itu kepada menteri.

    “Hakim tidak memberi kesempatan bertanya. Ini yang tidak bagus. Ini mah namanya laporan pada bos,” kata Ganjar.

    Baca: MK nilai perilaku Jokowi di masa kampanye bermasalah secara etika

    Dalam pembacaan pertimbangannya, MK meminta penyaluran bansos di masa mendatang tidak lagi dilakukan menjelang pelaksanaan Pemiu.

    Hal ini bertujuan agar tidak dianggap menguntungkan pihak tertentu.

    Hakim Konstitusi, Ridwan Mansyur, menegaskan, dalam rangka perbaikan tata kelola penyaluran bansos ke depan, khususnya penyaluran bansos yang berdekatan dengan penyelenggaraan Pemilu, perlu diatur secara jelas menyangkut tata cara penyaluran, baik waktu, tempat, maupun pihak-pihak yang dapat menyalurkannya.

    “Sehingga tidak ditengarai sebagai tindakan yang dapat dimaknai sebagai bantuan bagi kepentingan elektoral tertentu,” ucap Ridwan.

    Baca: MK-tolak-permohonan-pasangan Ganjar-Mahfud

    Ridwan juga mengungkap, MK tak menemukan bukti yang dapat mengkonfirmasi bahwa penyaluran bansos yang dilakukan Presiden Jokowi dilakukan untuk menguntungkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2.

    Ridwan menyebut, berdasarkan kesaksian 4 menteri yang dihadirkan dalam persidangan di MK, hakim tidak menemukan bukti penyaluran bansos oleh Jokowi dan sejumlah menteri ditujukan untuk menguntungkan pasangan calon presiden-calon wakil presiden tertentu.

    Seperti diketahui, MK telah mengundang 4 menteri anggota Kabinet Kerja untuk hadir di persidangan MK menjelaskan kebijakan Bansos jelang Pilpres 2024.

    Empat menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

    Baca: MK-tolak-permohonan-pasangan Anies-Muhaimin

    “Setidaknya dari keterangan lisan empat menteri dalam persidangan, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan bukti adanya maksud atau intensi dari Presiden terkait dengan penyaluran bansos untuk menguntungkan paslon nomor urut 2,” ujar Ridwan. 

    MK telah menolak seluruh permohonan sengketa pilpres 2024 dari Kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan kubu Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

    Kendati demikian, delapan hakim MK yang mengadili sengketa Pilpres 2024 ini tidak menghasilkan suara bulat.

    Ada tiga hakim konstitusi yang memiliki pendapat berbeda atau dissenting opinion, yaitu Saldi Isra, Arief Hidayat, dan Enny Nurbaningsih.

    Sumber: Tempo.co

     

     

  • BPS: Bansos dan Pemilu Dorong Lonjakan Konsumsi Pemerintah

    7cloud.asia – Konsumsi pemerintah tumbuh pesat pada kuartal pertama tahun 2024 ini. Bahkan, laju pertumbuhan konsumsi pemerintah mencapai level tertinggi sejak 2006.

    Melonjaknya konsumsi pemerintah ini tak lepas dari pembagian Bansos secara besar-besaran dan pelaksanaan Pemilu 2024.

    Kabar baiknya, melonjaknya konsumsi pemerintah ini menjadi sumber pertumbuhan ekonomi ekonomi secara nasional

    Plt Kepala Bada Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, konsumsi pemerintah tumbuh 19,9 persen secara tahunan (year on year/yoy) pada periode tiga bulan pertama tahun ini.

    Baca Juga: Inkonsistensi Sikap MK Soal Pembagian Bansos Jelang Pilpres 2024

    Laju pertumbuhan ini jauh lebih pesat dari kuartal IV-2023, yakni 2,81 persen, atau kuartal I-2023, sebesar 3,31 persen.

    Bahkan, laju pertumbuhan konsumsi pemerintah mencapai level tertinggi sejak 2006. Amalia menyebutkan, pada kuartal II-2006, konsumsi pemerintah tumbuh 28,77 persen secara tahunan.

    “Pada kuartal I-2024 konsumsi pemerintah tumbuh 19,9 persen secara tahunan, ini tertinggi sejak 2006, dengan pertumbuhan konsumsi pemerintah tercatat pada kuartal II-2026 sempat 28,77 persen,” tutur dia, dalam konferensi pers, di Jakarta, Senin (6/5/2024) seperti dikutip Kompas.com.

    Pesatnya laju konsumsi pemerintah salah satunya dipicu oleh gelaran pemilihan umum (Pemilu) 2024.

    Baca Juga: Merasa Dirugikan Akibat Bansos Jelang Pilpres, Masyarakat Penegak Konstitusi Layangkan Class Action

    Momen pemilu mendongkrak belanja barang untuk kegiatan pelaksanaan dan pengawasan Pemilu.

    Selain itu, konsumsi pemerintah juga terdongkrak oleh anggaran bantuan sosial (bansos) yang digelontorkan secara besar-besaran pada awal tahun.

    Sentimen terakhir yang mendorong lonjakan konsumsi pemerintah ialah realisasi belanja pegawai yang terdongkrak.

    “Kenaikan realisasi belanja barang terutama pada kegiatan persiapan, pelaksanaan, dan pengawasan Pemilu 2024, serta kenaikan realisasi belanja pegawai dan belanja sosial,” ujar Amalia.

    Baca Juga: Banjir Bansos Beras Jelang Pemilu: Kriteria Penerima Bansos Tidak Jelas

    Tingginya laju pertumbuhan pun mendongkrak kontribusi konsumsi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

    BPS mencatat, konsumsi rumah tangga berkontribusi 1,19 persen terhadap pertumbuhan ekonomi kuartal I tahun ini sebesar 5,11 persen secara tahunan.

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan, kinerja belanja pegawai dalam APBN yang sangat kuat menjadi salah satu faktor yang mendukung kuatnya pertumbuhan konsumsi pemerintah

    Hal ini, terutama melalui kenaikan gaji ASN dan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dengan tunjangan kinerja 100 persen pada triwulan I 2024.

    “Di sisi lain, belanja barang dan belanja sosial yang merupakan bagian dari konsumsi pemerintah juga meningkat cukup signifikan,” tulis Kemenkeu.

    Baca Juga: Tom Lembong Sebut Jor-Joran Bansos Jelang Pemilu Sedot 1,3 Juta Ton Beras, Picu Lonjakan Harga Beras

  • Gugatan Class Action terhadap Jokowi Soal Jor-joran Bansos Mulai Disidangkan, Ini Hasilnya

    Gugatan Class Action terhadap Jokowi Soal Jor-joran Bansos Mulai Disidangkan, Ini Hasilnya

    7cloud.asia – Sidang perdana gugatan class action oleh Masyarakat Penegak Demokrasi (MPK) kepada Presiden Republik Indonesia digelar Rabu, 8 Mei 2024 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

    Gugatan class action dilayangkan oleh Masyarakat Penegak Konstitusi yang mewakili masyarakat Jabodetabek kepada Presiden Republik Indonesia tercantum dalam nomor perkara: 227/Pdt.G/2024/PN. Jkt Pst.

    Kuasa hukum Masyarakat Penegak Konstitusi, Jimmy Stevanius Mboe, SH, menjelaskan bahwa sidang perdana gugatan class action hari pertama tersebut mengagendakan pemeriksaan berkas dan validasi administrasi berkas.

    Dia berharap, hakim mengabulkan gugatan class action ini dan berharap masyarakat yang diwakilinya mendapat keadilan.

    “Karena, kami menilai, pembagian bansos dilakukan dengan tanpa pertimbangan, tidak tepat sasaran dan didistribusikan dengan waktu dan tempat yang tidak tepat, sehingga terjadi kelangkaan bahan pangan khususnya beras yang menyebabkan harga beras ditingkat pedagang grosir meningkat dari Oktober 2023 hingga Februari 2024,” kata Jimmy.

    Baca Juga: Merasa Dirugikan Akibat Bansos Jelang Pilpres, Masyarakat Penegak Konstitusi Layangkan Class Action

    Dari kerugian itu, Masyarakat Penegak Konstitusi menuntut Presiden Republik Indonesia untuk mengganti rugi immaterial sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan meminta maaf secara terbuka kepada seluruh rakyat Indonesia.

    “Kami juga menuntut agar pengadilan Jakarta Pusat meletakan sita jaminan atas Istana Negara”, papar Jimmy.

    Jimmy menambahkan, akan ada tambahan gugatan atau permohonan gugatan intervensi dari masyarakat yang bernasib sama dengan klien kami.

    “Permohonan gugatan intervensi ini menambah keyakinan kami bahwa pembagian bansos saat pemilu yang salah sasaran, salah tempat dan salah waktu berakibat pada kerugian masyarakat seperti yang kami tuntut ini,” paparnya.

     

    Baca Juga: Nilai Jokowi Membajak Pemilu 2024, Masyarakat Penegak Konstitusi Sampaikan Mosi Tidak Percaya

    Danang Girindrawardana, Koordinator Masyarakat Penegak Konstitusi mengatakan, jauh sebelum keputusan MK tentang sengketa Pilpres 2024, pihaknya telah melayangkan gugatan class action ke PN Jakarta Pusat.

    “Tergugatnya tunggal, yaitu presiden Republik Indonesia”, jelas Danang.

    Lebih jauh Danang menjelaskan bahwa gugatan class action ini tidak terlepas dari kegiatan pembagian bantuan sosial pada masa kampanye pada pemilu tahun 2024.

    Pada medio Oktober 2023 hingga Februari 2024, pemerintah membagikan bansos secara besar-besaran.

    Baca Juga: Inkonsistensi Sikap MK Soal Pembagian Bansos Jelang Pilpres 2024

    Pembagian bansos secara besar-besaran ini menyebabkan terjadinya kelangkaan beras yang kemudian mengakibatkan lonjakan harga beras di tingkat grosir, dengan kenaikan mencapai Rp2.500 per kilogram.

    Kenaikan harga beras inilah menyebabkan terjadinya kerugian masyarakat, khususnya di wilayah Jabodetabek.

    “Kami menghitung, setidaknya masyakarat Jabotabek mengalami kerugian material sebesar Rp1,4 triliun,” ujar Danang.

    Angka Rp1,4 triliun ini, menurut Danang, didapatkan dari jumlah penduduk Jabodetabek pada bulan Desember 2023 dikali jumlah Konsumsi beras per orang per hari dikali rentang waktu terjadi distribusi yakni Desember 2023 – Februari 2024) dikali kenaikan harga beras pada periode tersebut.

  • DPR Tolak Tegas Rencana Pemerintah Masukkan Korban Judi Online Jadi Penerima Bansos

    DPR Tolak Tegas Rencana Pemerintah Masukkan Korban Judi Online Jadi Penerima Bansos

    7cloud.asia – Rencana pemerintah mengikutsertakan korban judi online sebagai penerima manfaat dana bantuan sosial (bansos) yang dikelola oleh Kementerian Sosial menuai reaksi keras dari masyarakat.

    Wakil Ketua Komisi VIII DPR Rieke Diah Pitaloka menegaskan, korban judi online tidak bisa serta merta atau begitu saja mendapatkan bansos yang diambil dari APBN yang notabene adalah uang rakyat.

    Diah dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (17/6/2024), mengatakan korban judi online yang berhak menerima bansos adalah mereka yang identitasnya tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

    “Artinya, data DTKS itu ada parameter pengukurnya, parameter kemiskinan. Nah, nanti dimasukkan saja ke sistem DTKS apakah masuk atau tidak,” kata dia.

    Baca: Mengapa masyarakat terjebak judi online

    Dia melanjutkan, “Silakan saja korban (judi online) apakah masuk atau tidak ya silakan masuk ke dalam proses verifikasi DTKS. Misalnya, jatuh miskin butuh bantuan, kemudian masuk kriteria kemiskinan itu lain, tapi bukan variabel kalah judi online menentukan masuk DTKS, tidak bisa,” ujarnya.

    Diah menilai dibandingkan memberi bansos hal yang lebih penting untuk dilakukan terkait judi online adalah bagaimana mengatasi dan menghapusnya.

    “Karena orang ada yang ketipu, ya, banyak kalau bicara kriminal banyak. Jadi yang penting itu, judi online-nya yang diatasi, sumbernya,” kata dia.

    Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (13/6/2024), menegaskan bahwa praktik judi baik secara langsung maupun online, dapat memiskinkan masyarakat.

    Baca: Mengapa polisi kesulitan memberantas judi online

    Akibatnya kalangan tersebut kini berada di bawah tanggung jawab kementerian yang ia pimpin.

    Dilansir Antaranews.com, Muhadjir mengaku telah melakukan banyak advokasi untuk korban judi online, bahkan memasukkan mereka dalam DTKS sebagai penerima bantuan sosial.

    “Kemudian mereka yang mengalami gangguan psikososial, kita minta Kementerian Sosial (Kemensos) untuk turun melakukan pembinaan dan memberi arahan,” kata Muhadjir.

    Pemerintah juga telah membentuk Satgas Pemberantasan Judi Online melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring yang terbit di Jakarta, 14 Juni 2024.

    Baca: Jangan pernah mencoba judi online

    Satgas tersebut dipimpin Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto didampingi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy sebagai Wakil Ketua Satgas.

    Sedangkan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie sebagai Ketua Harian Pencegahan, dan Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Usman Kansong sebagai Wakil Ketua Harian Pencegahan.

     

  • Menkeu: Belanja Bansos 2024 Capai Rp70,5 Triliun

    Menkeu: Belanja Bansos 2024 Capai Rp70,5 Triliun

    7cloud.asia – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan, hingga 31 Mei 2024, belanja bantuan sosial (bansos) telah terealisasi sebesar Rp70,5 triliun

    “Belanja bansos mencapai Rp70,5 triliun, ini artinya terjadi kenaikan 12,7 persen dibandingkan bansos tahun 2023 lalu sebesar Rp62,5 triliun,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis (27/6/2024).

    Dilansir Antaranews.com, peningkatan realisasi bansos didorong oleh penyaluran bansos Kartu Sembako periode Mei dan Juni yang disalurkan sekaligus pada Mei.

    Secara rinci, penyaluran bansos yang dilakukan oleh Kementerian Sosial mencapai Rp37,4 triliun untuk Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan Kartu Sembako bagi 18,7 juta KPM.

    Baca: Inkonsistensi sikap MK soal Bansos jelang pemilu

    Penyaluran melalui Kementerian Kesehatan tercatat sebesar Rp19,3 triliun untuk Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JKN) kepada 96,8 juta peserta.

    Realisasi bansos yang disalurkan melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mencapai Rp11,9 triliun.

    Anggaran itu untuk bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) bagi 8 juta siswa dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah bagi 766,7 ribu mahasiswa.

    Bansos melalui Kementerian Agama tercatat sebesar Rp1,6 triliun untuk PIP bagi 1,5 juta siswa dan KIP Kuliah bagi 47 ribu mahasiswa.

    Baca: Merasa dirugikan Bansos jelang pemilu, masyarakat sipil ajukan class action

    Sementara bansos yang disalurkan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terealisasi sebesar Rp100 miliar.

    Secara keseluruhan, realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) hingga 31 Mei 2024 tercatat sebesar Rp824,3 triliun atau 33,4 persen dari pagu.

    Nilai itu tumbuh 15,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year-on-year/yoy).

    Belanja yang disalurkan melalui kementerian/lembaga (K/L) tercatat sebesar Rp388,7 triliun atau 35,6 persen dari pagu.

    Baca: Kriteris penerima Bansos jelang Pemilu tidak jelas

    Sementara belanja non-K/L tercatat mencapai Rp435,6 triliun atau 31,6 persen dari pagu, yang dipengaruhi oleh realisasi subsidi energi dan pembayaran manfaat pensiun.

    Sementara APBN pada Mei 2024 mengalami defisit sebesar 0,10 persen dengan nilai Rp21,8 triliun.

    Pendapatan negara tercatat sebesar Rp1.123,5 triliun atau melambat 7,1 persen dan belanja negara Rp1.145,3 triliun atau tumbuh 14 persen.

    Sumber:Antaranews.com

  • Beredar di Medsos Masyarakat Tidak Akan Menerima Bansos Selama Setahun Penuh, Ini Penjelasannya

    Beredar di Medsos Masyarakat Tidak Akan Menerima Bansos Selama Setahun Penuh, Ini Penjelasannya

    7cloud.asia – Beredar di media sosial potongan berita bahwa masyarakat miskin tidak akan lagi menerima bansos selama setahun penuh.

    Warganet kemudian mengaitkan hal ini dengan Adanya efisiensi anggaran yang berlaku berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) pun buka suara terkait program bansos Kementerian Sosial RI (Kemensos) ini.

    Saifullah menjelaskan, pemerintah akan menyalurkan bansos kepada masyarakat kurang mampu yang terdaftar di dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Apabila tidak terdaftar sebagai masyarakat kurang mampu, maka bansos tidak akan cair.

    Baca: Inkonsistensi sikap MK soal pembagian bansos jelang Pilpres 2024

    Mensos menjelaskan apabila bansos akan tetap berjalan disalurkan ke masyarakat yang membutuhkan. Bahkan, Gus Ipul sebut bisa saja bertambah. Presiden Prabowo Subianto memberi arahan untuk perhatikan masyarakat miskin.

    “Bansos terus (berlanjut) tidak ada perubahan bahkan akan ditambah dan ini sudah langsung disampaikan oleh Presiden Prabowo pada saat saya menghadap beberapa waktu yang lalu itu,” ungkapnya sebagaimana dilansir di akun resmi Kemensos.

    Mensos menjelaskan soal skema pemberian bantuan sosial bakal disesuaikan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Jadi, belum tentu masyarakat akan dapat bansos untuk setahun penuh. Namun bansos akan diberikan sesuai dengan pemutakhiran data yang ada di DTSEN.

    “Pola penyaluran bansos ke depan ini tidak lagi satu tahun, tapi mungkin berdasarkan pemutakhiran data yang akan dilakukan setiap 3 bulan sekali,” ungkapnya.

    Baca: Banjir Bansos Beras Jelang Pemilu, Kriteria Penerima Bansos Tidak Jelas

    Skema yang dijalankan yakni bisa saja pada triwulan pertama dapat bantuan, namun apabila triwulan kedua ada koreksi dari DTSEN, bisa jadi tidak lagi mendapatkan bansos. Hal ini agar bansos bisa disalurkan tepat sasaran.

    Tata Cara Mendaftar Bansos Pemerintah Terbaru di DTSEN
    Lalu bagaimana apabila masyarakat kurang mampu tidak mendapatkan bansos namun belum terdaftar? Di bawah ini cara untuk mendaftar agar bisa mendapatkan bantuan sosial. Simak di bawah ini langkah mendaftar bansos:

    1. Datang ke Kelurahan atau Desa
    Masyarakat yang kurang mampu bisa mendaftar lewat kantor kelurahan atau desa masing-masing.
    Ketika datang ke kantor kelurahan atau desa, bisa membawa dokumen yang lengkap dan diperlukan.
    Isi formulir pendaftaran.
    Tunggu verifikasi dan validasi data dari dinas sosial.

    2. Lewat aplikasi Cek Bansos
    Masyarakat yang kurang mampu bisa mengecek dan membuka Aplikasi Cek Bansos.
    Pilih menu daftar usulan.
    Unggah dokumen identitas diri seperti foto KTP, Kartu Keluarga, dan foto rumah.
    Tunggu proses verifikasi dari pihak Kemensos dan pemerintah daerah.