7cloud.asia – Mahkamah Konstitusi, Senin (1/4/2024). kembali melanjutkan pelaksanaan sidang sengketa hasil Pilpres 2024 dengan agenda pemeriksaan keterangan saksi dan ahli dari Tim AMIN.
Dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 yang berlangsung di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta ini, THN AMIN menghadirkan 7 orang ahli untuk memberikan keterangannya.
Dari tujuh saksi yang hadir di Sidang sengketa hasil Pilpres 2024 hari ini terdapat tiga ekonom, yaitu Ekonom senior dari Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri. Vid Adrison, dan Anthony Budiawan.
Dipantau dari YouTube KompasTV, Ketiga ekonom ini mengkriisi kebijakan pembagian Bansos jelang Pilpres 2024 dari berbagai sudut pandang.
Dalam paparannya Bansos Menjelang Pemilu 2024 Sangat Ugal-Ugalan untuk Memenangkan Prabowo-Gibran, Faisal menjelaskan bahwa dana publik yang berasal dari APBN digelontorkan terus ditambah hingga menjelang hari pemungutan suara.
Dia juga mengkritik perbedaan perilaku bansos menjelang pemilu dan pemilihan umum daerah (Pilakda). Dalam Pilkada, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong pelarangan penyaluran Bansos 3 bulan sebelum pilkada.
Baca: Saksi Ahli THN AMIN sebut KPU langgar azas Pemilu yang diatur di konstitusi
Menurut Faisal, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan paling vulgar dalam mempolitisasi bantuan sosial atau Bansos pada Pilpres 2024.
Tiga menteri itu aktif mendemonstrasikan bahwa bansos berasal dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan bukan dari uang Negara yang dibayar dari pajak rakyat.
Dalam pandangan Faisal, pembagian bansos ad hoc bisa diibaratkan memberi makan bebek secara demonstrative dan manipulative serta tidak beradab.
“Efektivitas bantuan sosial sesuai dengan tujuan hakikinya irisan belakangan yang terpenting adalah meraup suara terbanyak. Bansos seolah-olah kemurahatian. (Padahal, red) Bansos adalah kewajiban negara,” ujar Faisal.
Menurut Faisal intensitas dampak El Nino sebenarnya bukan di 2024. Namun, bansos justru diberikan pada 2024 saat dampak El Nino mereda.
“Pada 2023 tatkala intensitas El Nino lebih tinggi dibandingkan 2024. (Bansos) 2024 diperpanjang lagi. El Nino hampir selesai malah ada bansos EL Nino. Pada 2021 gak ada bansos. Ya lagi-lagi karena tahun ini ada pemilu,” jelas Faisal.
Baca: Dua saksi ahli Timnas AMIN batal berikan kesaksian
Sedangkan Adrison yang saat ini tercatat sebagai dosen dan dan seorang peneliti senior di LPEM FEUI memaparkan dampak Bansos terhadap Perolehan Suara pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Presiden Indonesia,
Adrison mengkritik mengenai besarnya bansos menjelang pemilu serta peran besar Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kebijakan bansos.
Dalam hitungan Adrison dari dukungan presiden dan pembagian bansos ini, terjadi penambahan suara untuk paslon 02 hingga 26,615 juta suara.
Dia memperkirakan estimasi perolehan suara pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tanpa adanya dukungan presiden dan bansos hanya mencapai 42,38%. Suara itu jauh dari perolehan suara sesuai hitungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yakni 58%.
Sementara itu, Anthony Budiawan yang tercatat sebagai Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) memaparkan Perpanjangan Pemberian Bantuan Sosial Sampai Juni 2024, Diputus Secara Sepihak oleh Presiden Joko Widodo Tanpa Persetujuan DPR, Melanggar Konstitusi dan Sejumlah Undang-Undang.
Baca: Perludem melihat gugatan sengketa Pilpres 2024 berpeluang dikabulkan MK
Menurut Anthony, pemberian bansos secara sepihak oleh Presiden Jokowi tanpa persetujuan DPR dan tidak ditetapkan dengan UU, melanggar pasal 23 UUD dan pasal 1 Undang-Undang No 17 Tahun 2003 Keuangan Negara.
Adanya penyimpangan kebijakan APBN 2024 dan pelaksanaan pemberian bansos pada Desember 2023- Februari 2024 melanggar tugas dan fungsi Kementerian Sosial untuk menguntungkan anak presiden.
Dia juga menggarisbawahi peran besar menteri-menteri Jokowi seperti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengkaitkan bansos dengan Jokowi.
“Airlangga meminta warga mengucapkan terima kasih ke Jokowi, Airlangga juga menyebut bansos berkat Jokowi dan meminta warga ingat symbol angka 2,” ujar Anthony.
Dia memperkirakan kerugian negara akibat pelanggaran penyaluran bansos menjelang pemilu mencapai Rp 50,15 triliun.
Esti Utami, dari berbagai sumber
Leave a Reply