7cloud.asia – Empat Menteri anggota Kabinet Indonesia Maju memenuhi janji mereka untuk hadir memberikan keterangan di sidang sengketa hasil Pilpres 2024, Jumat (5/1/2024)
Keempatnya kompak mengenakan pakaian warna gelap. Meski sebelumnya sejumlah pakar berharap para menteri tidak memberikan keterangan normatif dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024, tapi harapan itu tak terwujud.
Dalam pemaparan para menteri terkesan normatif. Namun demikian hakim konstitusi berkesempatan untuk mendalami penjelasan para menteri.
Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy yang mendapat giliran pertama menegaskan bahwa tugas dan fungsi yang dilakukan oleh kementerian yang ia pimpin tidak terkait dengan Pemilu 2024.
Muhadjir mengatakan pelaksanaan program telah direncanakan sejak awal. Ia menekankan bahwa program bansos dan perlindungan sosial adalah program pemerintah yang tidak dikhususkan di satu kementerian tertentu, melainkan membutuhkan koordinasi lintas sektoral.
“Mengenai keterlibatan kami dalam penyaluran bansos maupun bantuan pangan beras adalah sesuai dengan tugas Kemenko PMK yang diatur dalam Perpres Nomor 35 Tahun 2020 yaitu melakukan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan,” ujar Muhadjir.
Baca: Pemohon tak diberi kesempatan bertanya ke para menteri
Ia mengatakan hal ini kemudian dikait-kaitkan dengan pesta demokrasi beberapa waktu yang lalu.
”Namun, perlu kami tegaskan bahwa pelaksanaan program-program tersebut di atas sudah direncanakan sejak awal,” ucap Muhadjir di atas mimbar.
Di hadapan delapan hakim konstitusi, Muhadjir mengatakan program kunjungan kerja yang dilakukan Kemenko PMK adalah untuk mencegah terjadinya kenaikan angka kemiskinan, sekaligus untuk menurunkan dan menghapus kemiskinan ekstrem di Indonesia.
Ia kemudian menjelaskan kunjungan kerja di Kabupaten Lamongan yang dirangkaikan dengan kunjungan ke wilayah perkampungan nelayan di Kecamatan Brondong, Jawa Timur.
Kunjungan kerja tersebut, kata dia, bertujuan untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dalam penanganan kantong kemiskinan nelayan.
Kemenko PMK ketika itu menangani masalah sanitasi dan pengerukan sungai, memastikan ketersediaan bahan bakar untuk nelayan, pengerukan dermaga, dan pembangunan mercusuar yang berkoordinasi dengan kementerian serta pihak yang terkait.
Selain itu, dia juga menjabarkan terkait kunjungan kerja ke Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.
Baca: Jor-joran bansos jelang pemilu tanpa konsultasi ke DPR dinilai melanggar konstitusi
Dia mengatakan Kabupaten Berau merupakan salah satu kabupaten yang dilatih baik dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem.
Karena itu perlu dilakukan kunjungan kerja untuk memastikan program pemerintah pusat dan daerah saling bersinergi agar dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya.
“Dalam kunjungan tersebut di atas, kami memanfaatkan sekaligus untuk menyerahkan bantuan pangan beras secara simbolik setelah berdialog dengan pemerintah daerah, stakeholder, keluarga stunting, serta keluarga miskin ekstrem untuk mendapatkan umpan balik,” tutur Muhadjir.
Muhadjir mengatakan kunjungan kerja tersebut merupakan bagian dari tugas dan fungsi Kemenko PMK yang telah direncanakan sebelumnya.
“Semua yang kami lakukan adalah dalam rangka koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian atau KSP terhadap apa yang telah diputuskan dalam rapat-rapat yang kami selenggarakan yang perlu kami koordinasi, sinkronisasi, dan kendalikan lebih lanjut di lapangan,” ucap dia.
Baca: KPU dinilai langgar azas dan prinsip pemilu yang diatur konstitusi
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan penyebab kenaikan anggaran perlindungan sosial atau Perlinsos di sidang sengketa hasil Pilpres Mahkamah Konstitusi atau MK.
“Kenaikan anggaran Perlinsos pada tahun 2024 utamanya disumbang oleh kenaikan anggaran subsidi energi dan pergerakan nilai tukar rupiah,” kata Airlangga di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Jumat, 5 April 2024.
Kenaikan harga dan nilai tukar ini, ujar Hartarto berimplikasi pada kenaikan subsidi energi di 2024 bila dibandingkan 2023, juga terjadi kenaikan volume BBM dari 16,5 juta kiloliter menjadi 19,5 juta kiloliter.
Anggaran perlindungan sosial yang terbesar, kata dia, berupa subsidi BBM, listrik, LPG, pupuk, kewajiban pelayanan publik atau PSO, dan kredit program.
“Jadi kenaikan BBM itu salah satu komposisi yang utama, Yang Mulia,” kata Airlangga.
Sementera Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini masih memberkan keterangan.
Keempat menteri ini dihadirkan MK atas permintaan pemohon untuk membuktikan dalil mereka bahwa bansos menjadi instrumen untuk memenangkan Paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Baca; Pelanggaran Jokowi dan KPU diPemilu 2024 dipaparkan di sidang sengketa hasil Pilpres 2024
Leave a Reply