7cloud.asia – Pernyataan “ganti pemerintah, ganti kurikulum” sudah sering muncul di masyarakat. Perubahan kurikulum seolah-olah menjadi hal yang lumrah setiap kali pemerintahan berganti.
Perubahan kurikulum sendiri adalah siklus normal yang terjadi di banyak negara. Setidaknya itu yang disebutkan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
Data OECD, organisasi internasional dari 38 negara yang berkomitmen pada demokrasi dan ekonomi pasar pada tahun 2020 menyebutkan bahwa negara-negara top performers yang terkenal dengan sistem pendidikannya, juga memiliki siklus rutin kurikulum.
Sebut saja Jepang (siklus 10 tahunan), Singapura (siklus 6 tahunan), Finlandia (Siklus 10 tahunan) dan Ontario, Kanada (Siklus 7 tahunan).
Siklus rutin ini diperlukan untuk mengkaji kembali kurikulum yang digunakan sebagai dasar untuk menilai apakah kurikulum tersebut masih relevan.
Baca: Tenaga terlatih untuk pendidikan penyandang disabilitas tidak memadai
Di Indonesia, sejak pertama diterapkan pada tahun 1947, perubahan kurikulum telah terjadi beberapa kali yaitu, masa kemerdekaan dan orde lama (1952 dan 1964).
Di masa orde baru perubahan kurikulum dilakukan pada 1968, 1975, 1984, dan 1994. Sedangkan di era reformasi dan setelahnya perubahan kurikulum dilakukan pada 2004, 2006, 2013, 2022.
Meskipun pernyataan “ganti pemerintah, ganti kurikulum” tidak sepenuhnya salah, kebijakan pemerintah pada periode tertentu bukanlah satu-satunya faktor yang mempengaruhi perubahan kurikulum.
Apa saja faktor-faktor penyebab dilakukan perubahan kurikulum, termasuk di Indonesia, berikut tulisan Wendi Wijarwadi (Phd Student at School of Education, UNSW Sydney) dan Samsu Alam (Doctoral Student in Curtin University, Perth, Australia., Curtin University) sebagaimana telah tayang di The Conversation
Baca: Memperingati hari guru sedunia
Pendorong perubahan kurikulum antara lain adalah:
1. Pengaruh sosio politik global
Perubahan kurikulum pertama yang terjadi karena faktor sosio politik global terjadi pada tahun 1947 untuk menghapus pengaruh pendidikan Belanda.
Kurikulum baru ketika itu bertujuan mereformasi sistem pendidikan dari pengaruh pendidikan Belanda pascakemerdekaan Indonesia dan menitikberatkan pada pendidikan karakter, kesadaran bernegara, dan sistem kesadaran masyarakat.
Indonesia mengubah kurikulum kedua pada tahun 1968 untuk mengenalkan bahasa Inggris sebagai bahasa asing pertama dalam kurikulum Indonesia.
Menurut penelitian tahun 2014 dan 2019, kurikulum ini bertujuan memperkuat akhlak, mental, dan keimanan pelajar Indonesia, serta meningkatkan kecerdasan, dan keterampilan.
Kurikulum merdeka yang diterapkan pascapandemi COVID-19 pada tahun 2022 juga menjadi contoh dari pengaruh sosio politik global. Kurikulum ini fokus pada literasi, numerasi dan pendidikan karakter.
Hal ini salah satunya didasari oleh rendahnya nilai skor Programme for International Student Assessment (PISA), studi untuk mengevaluasi sistem pendidikan yang diikuti oleh lebih dari 70 negara di seluruh dunia, dari siswa Indonesia menurut data OECD tahun 2018.
Dalam kurikulum ini, Ujian Akhir Nasional (UAN) ditiadakan dan diganti dengan asesmen nasional yang indikatornya dirancang untuk mengikuti standar asesmen PISA dari OECD.
Baca: Penjabat Gubernur NTT cabut aturan masuk sekolah pagi
2. Penguatan ideologi negara
Faktor penguatan ideologi negara dalam perubahan kurikulum, salah satunya terjadi pada penambahan mata pelajaran agama di kurikulum 1952.
Sebuah artikel jurnal yang terbit tahun 2016 menyebutkan bahwa kurikulum 1952, yang juga dikenal dengan sebutan Rencana Pembelajaran Terurai, adalah revisi dari kurikulum 1947.
Dua penelitian yang dipubiklasikan pada tahun 2017 dan tahun 2020, menyebutkan bahwa penambahan pelajaran agama sebagai mata pelajaran wajib di kurikulum ini mencerminkan pentingnya pendidikan agama dalam membentuk perkembangan moral dan spiritual peserta didik sebagai bagian dari ideologi negara.
Kurikulum ini kembali diubah pada tahun 1964 untuk mengembangkan nilai-nilai patriotisme dan nasionalisme.
Penggunaan Pancasila sebagai landasan kurikulum 1968 juga merupakan bukti dari faktor penguatan ideologi negara.
Selain itu, pengenalan mata pelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) dan penetapan kembali bahasa daerah sebagai mata pelajaran wajib pada kurikulum 1984 juga mempertegas adanya faktor penguatan ideologi negara dalam perubahan kurikulum.
Baca: Kualitas pendidikan di NTT tidak merata
3. Kebijakan dan arah pembangunan pemerintah
Pengaruh faktor ini sudah terlihat sejak kurikulum pertama tahun 1947 dalam upaya pemerintah untuk menghapus pengaruh pendidikan Belanda.
Selain itu, kebijakan desentralisasi atau penyerahan wewenang pemerintahan kepada daerah otonom di era reformasi juga mempengaruhi kurikulum 2004 dan 2006.
Kedua kurikulum ini mulai memberikan otonomi lebih kepada sekolah dan universitas untuk menyusun kurikulum operasional sesuai semangat desentralisasi.
Kurikulum 2004, yang dikenal juga sebagai Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) diterapkan sebagai respons terhadap perubahan struktural sistem pemerintahan Indonesia pasca orde baru, dari pemerintahan terpusat (sentralisasi) menjadi desentralisasi.
Hanya berselang dua tahun kemudian, kurikulum 2006 diterapkan pada tingkat operasional di setiap satuan pendidikan, yang berarti sekolah memiliki otonomi lebih dalam merancang kurikulumnya sendiri.
Baca: Pendidikan vokasi kini bukan lagi pilihan kedua
4. Dinamika di masyarakat
Perubahan kurikulum juga merespons ketidakpuasan masyarakat atas sistem pendidikan dan hasil pendidikan. Kurikulum 2013, misalnya, merupakan reaksi atas kritikan masyarakat karena rendahnya hasil belajar siswa.
Selain kurikulum 2013, kurikulum merdeka juga lahir karena alasan serupa yaitu siswa dianggap terlalu dibebani dengan aspek kognitif dan kemampuan siswa Indonesia yang tidak menggembirakan, terutama kaitannya dengan skor PISA.
Kurikulum merdeka memberikan kebebasan kepada sekolah untuk membuat kurikulum operasional dengan melihat konteks, sumber daya, dan kebutuhan sekolah masing-masing dengan tetap mengikuti capaian pembelajaran yang ditetapkan pemerintah.
Meski telah berulang kali ganti kurikulum, sulit untuk mengatakan bahwa perubahan kurikulum pendidikan di Indonesia didasarkan pada perencanaan jangka panjang atau mengikuti siklus tertentu layaknya negara-negara top performers di atas.
Seringnya, proses reformasi kurikulum dilakukan tanpa perencanaan jangka panjang atau penyusunan strategi (blue print) yang menurut OECD memang membutuhkan waktu untuk merumuskannya.
Tak heran jika masyarakat terlanjur percaya bahwa pergantian pemerintah akan otomatis diikuti dengan pergantian kurikulum.
Kalau sudah begitu, melihat tren dan sejarah perubahan kurikulum di Indonesia, apakah kurikulum akan kembali berganti setelah pemilu 2024 nanti?
Baca: Ratusan ribu anak di Papua tidak sekolah
