7cloud.asia – Kunjungan Spesifik (Kunspek) Komisi VIII DPR   menemukan ada lebih dari 4.000 Kepala Keluarga (KK) di Kecamatan Bayang Utara, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat masih terisolasi akibat banjir bandang beberapa waktu lalu

Lisda Hendrajoni yang memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR meminta percepatan penanganan bencana di wilayah tersebut

Pesisir Selatan merupakan salah satu titik terdampak paling berat sejak banjir dan longsor besar melanda pada 2 Desember lalu.

Lisda menegaskan, kondisi kritis ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut mengingat akses jalan utama putus total dan jembatan ambruk. Akibatnya, bantuan logistik tidak dapat menjangkau warga tanpa dukungan udara. 

“Kalau tidak dengan helikopter, sangat sulit masuk. Bantuan banyak, tapi nge-drop-nya yang sulit,” ujarnya saat meninjau lokasi bencana, Sabtu (6/12/2025).

Baca Juga: Banjir Sumatera: Kekerasan Tersembunyi yang Mematikan

Karena itu, Komisi VIII mendorong agar pemerintah pusat segera mempertimbangkan penetapan status bencana nasional.

Hal ini yang dinilai sangat penting untuk mempercepat mobilisasi personel, logistik, dan peralatan berat ke titik isolasi. 

“Sudah 13 hari warga terjebak dan tidak semua bisa mendapatkan makanan cukup. Dua hari mungkin aman, tapi dua minggu sangat berbahaya,” tegasnya. 

Di sisi lain, Bupati Pesisir Selatan, AKBP (Purn) Hendrajoni, membenarkan bahwa akses menuju Bayang Utara hampir tidak dapat ditembus melalui jalur darat.

Relawan bahkan harus berjalan kaki hingga 32 kilometer untuk membawa sembako ke permukiman terdalam. 

Baca Juga: Korban Jiwa Akibat Banjir dan Longsor di Sumatera Nyaris 1000, Terbanyak di Aceh

Ia juga menyebut adanya titik kritis yang mengancam 23 rumah dengan total 1.336 jiwa akibat retakan besar yang semakin melebar.

Lisda menegaskan bahwa Komisi VIII, bersama BNPB, Kemensos, dan mitra kerja lainnya, akan menyalurkan bantuan tambahan untuk mendukung Pemda dan relawan. 

Ia memuji seluruh jajaran daerah yang telah bergerak cepat, namun menekankan perlunya intervensi lebih besar dari pemerintah pusat.

“Koordinasi pusat dan daerah tidak boleh kalah cepat dari bencananya,” tegasnya. 

 

7cloud.asia – Civitas Academica Universitas Paramadina mendesak Presiden Prabowo Subianto menetapkan banjir Sumatera menjadi bencana nasional.

Desakan itu disampaikan mengingat kerusakan luas yang diakibatkan banjir Sumatera sebagaimana disebutkan  dalam surat terbuka, yang diterima 7cloud.asia Senin (8/12/2025).

Dalam surat itu juga disampaikan sejumlah rekomendasi langkah yang perlu dilakukan pemerintah agar bencana banjir Sumatera ini tidak kembali terulang.

Berikut selengkapnya surat terbuka dari Civitas Academica Universitas Paramadina, Jakarta  

Salam Sejahtera buat Kita Semua

Kami segenap Sivitas Akademika Universitas Paramadina mendoakan Bapak Presiden Prabowo Subianto selalu diberikan keberkahan, kesehatan dan kebaikan oleh Allah SWT dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan, memimpin Pemerintahan untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia.

Bapak Presiden yang Baik

Bencana alam banjir bandang dan tanah longsor yang melanda tiga provinsi di Wilayah Sumatera; Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah berlangsung selama sekitar dua pekan. Bencana ini dimulai pada akhir November 2025, dipicu oleh hujan lebat yang tak henti-hentinya semenjak tanggal 22 hingga 25 November 2025.

Berdasarkan data dari Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, sampai dengan hari ini, Minggu 07 Desember 2025, terdapat 916 korban meninggal dunia, 389 orang yang hingga kini masih dinyatakan hilang, 4.200 korban luka dan ratusan ribu pengungsi.

Selain itu ratusan ribu rumah, kantor, jalan, jembatan, persawahan, ladang, kebun, hewan ternak yang dinyatakan rusak dan hilang, tersebar di tiga Provinsi terdampak.

Bapak Presiden yang Baik

Dengan melihat korban jiwa, luka-luka, dan kerusakan yang ditimbulkan, sampai saat ini, belum ada tanda-tanda bencana alam di tiga provinsi ujung barat pulau Sumatera tersebut, ditetapkan sebagai bencana nasional. 

Kami tidak tahu apakah Bapak Presiden Prabowo sudah mendapat informasi yang sesungguhnya mengenai kondisi lapangan dari para pembantu dekat Bapak Presiden. Jika memang ada pertimbangan lain, mohon disampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia, agar kami bisa memahami langkah dan kebijakan Bapak Presiden. 

Bersama dengan Surat Terbuka ini, semoga Bapak Presiden membacanya, izinkan kami bermohon sebagai warga negara, sebangsa dan setanah air, agar Bapak segera menetapkan bencana alam yang menimpa saudara-saudara kami di tiga provinsi tersebut sebagai Bencana Nasional, dengan segala konsekuensi dan tindakan yang mengikutinya. Agar seluruh masyarakat di 3 (tiga) provinsi tersebut memiliki kepastian dalam penanggulangan dan pembangunan pasca bencana.

Kami berkeyakinan bahwa keselamatan nyawa adalah hukum tertinggi dalam penanganan bencana (Salus populi suprema lex esto).

Prinsip ini menjadi landasan etis serta operasional, diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang mewajibkan negara hadir melindungi segenap warga negara dari bencana, memastikan respons yang cepat, terkoordinasi, dan mengedepankan perlindungan jiwa di atas segalanya.

Bapak Presiden yang Baik

Tentunya kami berharap kejadian bencana alam, banjir bandang dan tanah longsor, selain karena faktor alam, tetapi karena kelalaian dan kezholiman kita sebagai manusia tidak akan terulang kembali di masa yang akan datang.

Oleh sebab itu, pasca menetapkan sebagai Bencana Nasional, kami bermohon Bapak Presiden segera menetapkan langkah-langkah sebagai berikut.

Pertama, segera hentikan segala bentuk perizinan baru dan mencabut izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang melakukan pelanggaran dan penyalahgunaan izin di seluruh Indonesia.

Kedua, usut tuntas pelanggaran yang dilakukan oleh Perusahaan yang melakukan penebangan pohon yang tidak memiliki izin, melakukan tindakan pembalakan ilegal dan menjual hasil hutan secara ilegal.

Ketiga, memberikan bantuan dan santunan yang layak bagi masyarakat yang kehilangan anggota keluarganya, yang sedang dirawat, kehilangan rumah, sawah, ladang, ternak dan harta benda lainnya. Berupa uang, makanan, obat-obatan, pakaian, terapi dan bantuan kemanusiaan lainnya.

Keempat, memastikan adanya pembangunan pasca bencana untuk membangun kembali perumahan yang layak, perkantoran, jalan, jembatan, irigasi, dan seluruh infrastruktur yang rusak serta memastikan seluruh pelayanan publik kembali berfungsi.

Kelima, memprioritaskan pembangunan fasilitas infrastruktur dasar yang rusak, seperti sekolah, rumah sakit, puskesmas agar pelayanan fungsi pendidikan bisa kembali normal.  

Bapak Presiden yang Baik

Kami yakin Bapak Presiden Prabowo adalah orang yang paling memahami dan mencintai seluruh rakyat Indonesia.

Langkah Bapak untuk membantu anak-anak sekolah melalui Makanan Bergizi Gratis (MBG), membangun sekolah rakyat, pemeriksaan kesehatan gratis serta menaikkan gaji guru adalah bentuk kepedulian dan kecintaan Bapak terhadap rakyat Indonesia.

Oleh sebab itu, kami mohon pada kesempatan ini Bapak juga bisa mengambil langkah cepat untuk menyelamatkan saudara-saudara kami di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

Semoga surat terbuka ini menjadi suara dan rintihan hati nurani rakyat yang kami rasakan dalam beberapa hari terakhir.

Kami yakin Bapak Presiden akan mengambil langkah terbaik untuk membuat kebijakan terbaik dalam penanganan bencana dan pasca bencana di tiga provinsi di Pulau Sumatera tersebut.

Terima Kasih Bapak Presiden Prabowo, kami mendoakan Bapak selalu diberikan petunjuk, kesehatan dan keberkahan oleh Allah SWT dalam memimpin seluruh rakyat Indonesia. Amiin.

Jakarta, 7 Desember 2025

Hormat Kami

Civitas Academica Universitas Paramadina

 

7cloud.asia – Anggota Komisi VIII DPR, Matindas J. Rumambi, menegaskan perlunya banjir Sumatera ditetapkan menjadi bencana nasional.

Usulan ini diajukan menyusul kondisi keuangan daerah yang semakin menipis dalam menangani dampak kerusakan. Hal itu ia sampaikan saat meninjau langsung lokasi terdampak bencana di Kabupaten Pesisir Selatan, Sabtu (6/12/2025).

“Kondisi keuangan daerah saat ini agak kesulitan, sehingga penting untuk ditetapkan sebagai bencana nasional,” ujar Matindas usai melihat sejumlah titik kerusakan di Pesisir Selatan.

Dia menilai penanganan bencana banjir Sumatera sudah tidak lagi memadai jika hanya mengandalkan kemampuan fiskal daerah. 

Baca Juga: BNPB Perkirakan Dana yang Dibutuhkan untuk Pemulihan Banjir Sumatera Capai Rp 51,82 Triliun

Dalam kunjungan kerja spesifik tersebut, Matindas memastikan bahwa seluruh mitra kerja Komisi VIII, termasuk BNPB dan Dinas Sosial, telah turun membantu masyarakat. 

Namun, ia menilai skala kerusakan akibat banjir Sumatera membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah pusat. 

“Kami ingin memastikan bahwa mitra kerja kami telah turun langsung ke lapangan. Tapi kebutuhan daerah jauh lebih besar dari kapasitas saat ini,” tegasnya.

Salah satu kebutuhan mendesak yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan adalah pembangunan jembatan sementara untuk menghubungkan wilayah yang terisolasi. 

Baca Juga: Banjir Sumatera: Kekerasan Tersembunyi yang Mematikan

Jalan yang terputus membuat distribusi bantuan tidak dapat sepenuhnya dilakukan melalui jalur darat.

Untuk beberapa wilayah, bantuan makanan dan kebutuhan penting lainnya terpaksa dikirim menggunakan helikopter. 

“Kami sudah lihat bahwa recovery jalan sedang dilakukan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa cepat teratasi,” jelas Matindas. 

 

“Pertemuan ini untuk melihat apa yang bisa kita sinergikan demi mempercepat recovery bencana,” tandasnya.

 

7cloud.asia – Anggota Komisi X DPR Muhamad Nur Purnamasidi dalam Raker Komisi X DPR bersama Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek)  dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), di Gedung Nusantara I, DPR, Senayan, Jakarta, Senin (8/12/2025), menekankan perlunya perencanaan pemulihan yang matang oleh Kemendiktisaintek.

Dia mengingatkan bahwa dampak bencana banjir Sumatera bukan hanya dirasakan oleh institusi pendidikan, tetapi juga oleh orang tua mahasiswa yang kehilangan sumber penghidupan. 

Kerusakan sawah, kebun sawit, pasar, hingga infrastruktur dasar dinilai akan sangat memengaruhi kemampuan keluarga untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka, baik yang kuliah di wilayah terdampak maupun di luar daerah tersebut.

Politisi Partai Golkar itu juga berpendapat bahwa fokus pada penanganan darurat banjir Sumatera selama satu hingga dua bulan ke depan belumlah cukup.

Pemerintah, menurutnya, perlu mulai memikirkan skenario pemulihan enam bulan hingga satu tahun ke depan agar kebutuhan anggaran dapat diproyeksikan secara realistis dan disepakati bersama antara pemerintah dan DPR.

Dia mengingatkan bahwa fase pemulihan seringkali terabaikan ketika sorotan media mulai menghilang. 

“Pemulihan ini seringkali ketika video (bencana) sudah tidak ada, (pemberitaan) di TV sudah tidak ada, semua tidak ada, menghilang semuanya. Masyarakat (yang terdampak bencana) ditinggalkan,” ujarnya

Purnamasidi menegaskan bahwa tahap pemulihan pascabencana merupakan kunci utama untuk memastikan pelayanan pendidikan dapat berjalan secara berkelanjutan di wilayah terdampak. 

Penanganan darurat, ujarnya, harus segera diikuti dengan perencanaan pemulihan jangka menengah dan panjang yang jelas, terutama terkait kepastian anggaran dan dukungan bagi keluarga mahasiswa.

“Tahap pemulihan adalah kunci dari bagaimana kita memastikan pelayanan pendidikan itu betul-betul bisa kita laksanakan dengan baik. Dan karena itu, terkait dengan anggarannya pun menurut saya harus disampaikan,” ujarnya.  

Dalam rapat tersebut, Purnamasidi mengapresiasi langkah cepat Kemendiktisaintek dan BRIN dalam penanganan darurat bencana di Aceh dan Sumatera. Ia menilai respons awal tersebut sudah sesuai harapan, mengingat dalam fase darurat seluruh pihak sudah bergerak cepat untuk mempercepat bantuan. 

Meski demikian, secara pribadi dia menyampaikan pandangan bahwa bencana banjir Sumatera semestinya ditetapkan sebagai bencana nasional agar seluruh potensi dan sumber daya dapat dimaksimalkan.

Lebih lanjut, Purnamasidi juga menyoroti persoalan anggaran pemulihan. Ia mempertanyakan sumber pendanaan, khususnya alokasi anggaran sekitar Rp75 miliar yang disampaikan pemerintah. Menurutnya, pengalaman menghadapi bencana besar, termasuk pandemi Covid-19, menunjukkan bahwa pemulihan tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat.

“Pemulihan ini tidak bisa kita hitung satu sampai dua bulan, bisa setahun,” katanya, seraya menambahkan bahwa rusaknya infrastruktur seperti jembatan dan akses penghubung turut memperlambat pemulihan ekonomi. 

Dalam konteks riset dan inovasi, Purnamasidi mendorong BRIN untuk mengembangkan teknologi yang lebih tepat guna bagi masyarakat terdampak bencana. Ia menyoroti pola bantuan yang berulang berupa beras dan mie instan yang tidak selalu dapat langsung diolah.

Kondisi tersebut, menurutnya, memicu munculnya fenomena viral warga yang terpaksa mengonsumsi makanan mentah, yang seharusnya dapat diantisipasi melalui riset yang lebih aplikatif.

Ia menilai teknologi air siap minum yang murah, masif, dan dapat diproduksi secara mandiri oleh masyarakat harus menjadi prioritas pengembangan. Selain itu, Purnamasidi mendorong inovasi pangan berbasis potensi lokal di daerah rawan bencana agar ketika bencana terjadi, masyarakat dapat segera memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri.

Menutup pernyataannya, Purnamasidi kembali menegaskan bahwa pemulihan harus menjadi fokus utama dalam kebijakan penanganan bencana di sektor pendidikan.

Dia meminta agar perencanaan dan kebutuhan anggaran pemulihan disampaikan secara terbuka, serta riset dan teknologi pangan siap pakai dikembangkan secara serius untuk daerah-daerah yang setiap tahun berulang kali terdampak bencana.