ruangkota

Tag: dki jakarta

  • Warga Jakarta yang Punya Masalah Kesehatan Mental Bisa Akses JakCare

    Warga Jakarta yang Punya Masalah Kesehatan Mental Bisa Akses JakCare

    7cloud.asia – Dinas Kesehatan DKI Jakarta resmi meluncurkan JakCare, inovasi layanan kesehatan mental berbasis digital yang memberikan akses konsultasi psikologis melalui saluran telepon kepada masyarakat secara gratis, aman, dan 24 jam.

    Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati mengatakan, program JakCare ini merupakan upaya untuk memperluas layanan kesehatan mental yang mudah dijangkau.

    Ia menyampaikan, peluncuran JakCare ini juga merupakan bagian dari respons jangka panjang terhadap kesehatan mental warga Jakarta sebagai kota global, seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pendampingan psikologis.

    “JakCare hadir sebagai teman bicara yang dapat diakses kapan dan di mana saja. Masyarakat bisa langsung berkonsultasi dengan psikolog klinis dari perangkat digital mereka, tanpa perlu datang ke fasilitas kesehatan dan tanpa biaya,” ujar Ani, Kamis (22/5/2025).

    Baca: Memilih buku Self Help yang bagus untuk kesehatan mental

    Dinas Kesehatan DKI Jakarta mencatat, hingga saat ini sudah 32 dari 44 puskesmas di Jakarta memiliki tenaga psikolog dan tersedia layanan kesehatan jiwa di 31 rumah sakit umum daerah (RSUD).

    “Dalam pelaksanaannya, JakCare menggandeng berbagai pihak, termasuk organisasi profesi dan fasilitas pelayanan kesehatan, untuk memastikan pelayanan yang diberikan berkualitas dan sesuai standar etik profesi psikologi,” katanya.

    Ia menjelaskan, JakCare memberikan telekonsultasi kesehatan mental gratis yang terhubung langsung dengan psikolog klinis. Pengguna bisa mengakses layanan ini melalui hotline 0-800-1500-119 atau melalui aplikasi JAKI.

    Penelitian terbaru yang dilakukan oleh Health Collaborative Center (HCC) dan Fokus Kesehatan Indonesia (FKI) bersama Yayasan BUMN mengungkapkan bahwa 34 persen pelajar SMA di Jakarta bermasalah dengan kesehatan mental.

    Baca: Bantu atasi masalah kesehatan mental, Ganjar Pranowo luncurkan “Teman Cerita”

    Penelitian ini melibatkan 741 pelajar dan 97 guru, menemukan bahwa 3 dari 10 pelajar menunjukkan perilaku marah yang cenderung membuat mereka berkelahi karena gangguan kesehatan mental dan emosional.

    Ani menambahkan, selain telekonsultasi, masyarakat yang membutuhkan perawatan lanjutan akan diarahkan ke fasilitas layanan kesehatan jiwa yang telah tersedia di puskesmas ataupun RSUD Jakarta.

    “Kami ingin masyarakat tahu bahwa mereka tidak sendiri. Ada ruang aman dan profesional yang siap membantu lewat JakCare,” tandasnya.

    Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat mengunduh aplikasi JAKI (Jakarta Kini) di ponsel pintar, atau langsung menghubungi layanan hotline JakCare bebas pulsa di 0-800-1500-119.

    Baca: Usia 16-24 tahun menjadi masa kritis untuk kesehatan mental

  • Upaya Jakarta Membangun Ketahanan Iklim: Memperbanyak Ruang Hijau hingga Membenahi Transportasi Publik

    Upaya Jakarta Membangun Ketahanan Iklim: Memperbanyak Ruang Hijau hingga Membenahi Transportasi Publik

    7cloud.asia – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menegaskan komitmen Pemprov DKI dalam membangun kota Jakarta yang berketahanan iklim.

    Hal itu diungkapkan Parmono Anung saat menghadiri Climate Resilience and Innovation Forum (CRIF) atau Forum Ketahanan Iklim dan Inovasi 2025 di sebuah hotel di Jakarta Pusat, pada Rabu (21/5/2025).

    Forum ini mengusung tema “Empowering Cities and Local Governments for a Climate-Resilient Future” atau “Memberdayakan Kota dan Pemerintah Daerah untuk Masa Depan yang Tangguh terhadap Iklim.”

    Pramono mengatakan, sejak 2012 Pemprov DKI Jakarta telah berkomitmen mengurangi emisi karbon sebesar 30 persen.

    Diakuinya, hal ini bukan perkara mudah, tetapi sebagai gubernur, Pramono Anung berjanji akan serius menjalankan upaya tersebut.

    ”Karena itu, semangat menggunakan transportasi umum sedang kami benahi secara serius,” ujarnya.

    Baca: Metamorfosa Jakarta lewat penataan transportasi publik

    Ia menyebut, kebijakan wajib menggunakan transportasi umum setiap Rabu bagi seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI merupakan langkah konkret untuk menekan emisi sekaligus mendorong pemanfaatan angkutan publik secara optimal.

    “Mudah-mudahan ini menjadi tradisi di hari-hari lainnya. Bahkan, besok saya akan membuka trayek baru dari PIK ke Blok M, sebagai bagian dari upaya mengurangi emisi. Seluruh kebijakan ini kami jalankan secara terencana dan sungguh-sungguh,” tambahnya.

    Upaya Pemprov DKI Jakarta dalam membangun ketahanan iklim antara lain diwujudkan dengan mempromosikan transportasi berkelanjutan melalui perluasan jaringan transportasi publik.

    Pemprov DKI Jakarta juga mendorong penggunaan kendaraan listrik, serta pengembangan area ramah untuk pejalan kaki dan pesepeda.

    Selain itu, lanjutnya, Pemprov DKI Jakarta juga terus mengupayakan berbagai langkah adaptasi terhadap perubahan iklim.

    Langkah itu antara lain investasi dalam sistem pengendalian banjir, peningkatan kapasitas drainase, serta pembangunan tembok laut untuk melindungi kawasan pesisir dari kenaikan permukaan air laut.

    Baca: Pemprov DKI Jakarta akan tambah 800 ruang terbuka hijau

    Pemprov DKI Jakarta juga akan memperbanyak taman dan ruang terbuka hijau untuk menyerap air, mengurangi suhu perkotaan, dan meningkatkan kualitas udara.

    ”Di sisi lain, kami juga terus membangun kesadaran masyarakat mengenai risiko perubahan iklim dan memperkuat kapasitas mereka dalam beradaptasi melalui kerja sama dengan komunitas lokal,” tandasnya.

    Jakarta sebagai kota tuan rumah Sekretariat United Cities and Local Governments Asia-Pacific (UCLG ASPAC), ujar Pramono Anung, merasa terhormat dan mendukung penuh forum ini.

    Menurutnya, forum ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat kapasitas lokal, memberdayakan para pemimpin, dan membangun kemitraan menuju pembangunan kota berkelanjutan.

    Hal ini selaras dengan Perjanjian Paris dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs)

    Baca: Pembatasan kendaraan bermotor mendesak dilakukan di Jakarta

  • Mendapat Sambutan Antusias dari Warga, Layanan Transjabodetabek Akan Diperluas

    Mendapat Sambutan Antusias dari Warga, Layanan Transjabodetabek Akan Diperluas

    7cloud.asia – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengatakan, pembukaan rute-rute Transjabodetabek disambut dengan antusiasme tinggi dari masyarakat.

    Berdasarkan laporan Kepala Dinas Perhubungan dan Dirut Transjakarta, jumlah penumpang yang menggunakan layanan Transjabodetabek melebihi perkiraan. Bahkan untuk rute PIK 2-Blok M bisa mencapai hingga 5.799 penumpang per 29 Mei kemarin.

    “Padahal kita hanya mentargetkan awalnya 2.500,” ujar Pramono Anung saat meresmikan rute baru Transjabodetabek Bogor-Blok M, Kamis (5/6/2025)

    Begitu juga untuk rute Transjabodetabek Alam Sutera-Blok M yang bisa mencapai 4.000 penumpang pada hari libur dan rute Vida Bekasi-Cawang yang mencapai 2.463 penumpang.

    “Artinya, rute yang kami buka Alhamdulillah mendapatkan dukungan, support yang luar biasa dari masyarakat,” ucapnya.

    Karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berkomitmen untuk terus membuka jalur-jalur baru yang menghubungkan daerah di wilayah penyangga ke Jakarta.

    Sehingga jalur-jalur ini dapat terintegrasi dengan sistem transportasi publik yang ada dan memudahkan masyarakat dalam mengakses angkutan umum.

    Pemprov DKI, lanjut Pramono, berkomitmen untuk terus menambah jumlah armada bus untuk melayani dan menyediakan kemudahan transportasi bagi masyarakat.

    Baca: Layanan TransJabodetabek diperluas hingga Depok dan Bogor

    Ia menyebut, hingga 2029 nanti pengadaan bus listrik Transjakarta akan terus dilakukan hingga 2.000 unit.

    “Jadi intinya gini, tahun ini 200, sampai dengan 2029 bus listriknya akan kita tambah sampai dengan 2.000,” ujarnya.

    Rute baru layanan Transjabodetabek Bogor-Blok M (P11) dan perpanjangan Transjakarta Koridor 13, resmi diluncurkan di Terminal Blok M, Jakarta Selatan, Kamis (5/6/2025).

    Transjabodetabek rute P11 ini melayani rute Terminal Baranangsiang (Bogor) menuju Blok M, Jakarta Selatan

    Rute ini memiliki panjang lintasan 113,3 kilometer dengan 20 titik perhentian bus yang terdiri 9 titik di wilayah DKI Jakarta dan 11 titik di luar wilayah Jakarta.

    Adapun perkiraan waktu tempuh rute ini sekitar 90 menit dalam kondisi lancar dan 110 menit saat padat lalu lintas.

    Pramono pun menyampaikan rasa syukurnya atas peluncuran rute baru ini yang menjadi koridor ke-14 bagi Transjabodetabek.

    “Kita sudah menambah dalam waktu satu bulan ini ada lima Transjabodetabek baru, dan mudah-mudahan akan ada dua atau tiga lagi yang akan kita buka,” ujar Pram.

    Baca: Layanan TransJakarta diperluas hingga Bodetabek

    Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim menyambut baik pembukaan rute baru Transjabodetabek yang sangat ditunggu masyarakat. Ia menyampaikan, kehadiran trayek baru ini akan mengurangi kepadatan lalu lintas di jalan tol Jagorawi dan meningkatkan penggunaan transportasi umum.

    “Ini menjadi jawaban setelah cukup lama, hampir 10 tahun. Karena jalur Jagorawi ini sudah terlalu padat, sehingga Transjabodetabek ini insyaAllah akan menggantikan mereka yang menggunakan kendaraan pribadi dari Jakarta ke Bogor,” ujarnya.

    Pada kesempatan ini, ia juga meminta adanya bantuan dari Pemprov DKI untuk memperbaiki fasilitas dan sarana prasarana transportasi di wilayah kota dan kabupaten Bogor.

    “Insya Allah menjadi jawaban dan mendapatkan animo yang besar dari masyarakat, baik Kota Bogor maupun Kabupaten Bogor,” ucapnya.

    Senada, Wakil Bupati Bogor, Ade Ruhandi juga menyampaikan apresiasinya kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono yang telah menghubungkan jalur transportasi dari Bogor ke Jakarta.

    “Atas nama masyarakat Kabupaten Bogor mengucapkan terima kasih, Pak Gubernur. Kami menyampaikan apresiasi dan penuh kehormatan setinggi-tingginya,” kata dia.

    Transjabodetabek rute P11 memiliki 16 unit bus dengan headway atau jarak tunggu antar bus selama 15 menit. Pram menyampaikan, pembukaan jalur ini sangat ditunggu masyarakat Bogor dan Jakarta karena menjadi salah satu rute padat yang dilintasi masyarakat.

    Sementara dengan beroperasinya Halte CBD Ciledug, maka lintasan rute Transjakarta di Koridor 13 yang semula dari Puri Beta-Tegal Mampang, diperpanjang menjadi dari Ciledug hingga Tegal Mampang. Lintasan ini memiliki 14 titik pemberhentian dan 22 unit armada bus.

    Baca: Rute Transjakarta yang bersinggungan dengan jalur MRT akan dihapus

    “Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim pada hari ini tanggal 5 Juni 2025 layanan Transjabodetabek rute blok M-Bogor dan perpanjangan koridor 13 saya nyatakan diluncurkan,” kata Pram.

    Wakil Wali Kota Tangerang, Maryono Hasan juga menyambut baik perpanjangan konektivitas jalur transportasi dari CBD Ciledug hingga Tegal Mampang.

    Menurutnya, perpanjangan jalur di koridor 13 ini sangat membantu mobilitas dan aktivitas masyarakat serta mengurangi kemacetan.

    “Sudah sangat pasti dibutuhkan oleh masyarakat di wilayah kami di Kota Tangerang yang jumlah penduduknya sangat tinggi,” tandasanya.

    Sekadar diketahui, Transjakarta telah mengoperasikan 14 rute Transjabodetabek yang melayani wilayah Bekasi, Depok, Tangerang dan Tangerang Selatan.

    Ke-14 rute tersebut yakni B11 Cawang-Summarecon Bekasi; B21 Cawang-Bekasi Timur; D11 Cawang Sentral via Cibubur-Terminal Depok; D21 Lebak Bulus-Universitas UI; S11 Jelambar-BSD; dan S21 CSW-Ciputat.

    Selain itu, S22 Kampung Rambutan-Ciputat; T11 Petamburan-Poris Plawad; T12 Juanda-Poris Plawad; SH1 Kalideres-Perkantoran Soekarno Hatta; S61 Blok M-Alam Sutera; B41 Cawang-Vida Bekasi; T31 Blok M-PIK 2; dan D41 Lebak Bulus-Sawangan.

  • Kebijakan Jalan Berbayar atau ERP Masih Dikaji, Pendapatannya Akan Digunakan untuk Subsidi Transportasi Publik

    Kebijakan Jalan Berbayar atau ERP Masih Dikaji, Pendapatannya Akan Digunakan untuk Subsidi Transportasi Publik

    7cloud.asia – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyampaikan rencananya untuk menerapkan Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar elektronik di Jakarta.

    Penerapan kebijakan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) menjadi salah satu alternatif pilihan untuk membatasi penggunaan kendaraan bermotor di Jakarta yang hingga kini masih dalam tahap kajian.

    Pramono Anung mengatakan, seluruh pendapatan dari penerapan ERP ini akan dialokasikan untuk subsidi transportasi bagi 15 golongan masyarakat yang telah ditetapkan sebelumnya.

    Hal ini disampaikan Pramono dalam acara Leaders Forum: Unlocking Investments For Jakarta’s Transformation to Top #50 Global City by 2030 di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, pekan lalu

    Ia menekankan, kebijakan ini bertujuan memastikan manfaat ERP dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama mereka yang kesulitan mengakses transportasi publik yang terjangkau.

    “Tapi suatu hari, bukan sekarang ya, ERP-nya saya mau pasang. Gak apa-apa, bayar semua ERP. Parkir, bayar semua,” imbuhnya.

    Baca: Transisi ke transportasi publik akan kurangi kemacetan di Jakarta

    Bagi warga yang tidak mampu sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara, dan hasil dari ERP sepenuhnya akan saya gunakan untuk memberikan subsidi kepada 15 golongan,” kata Pramono.

    Penerapan ERP juga merupakan upaya untuk mengatasi masalah kemacetan di Jakarta. Pramono menilai, masalah kemacetan sebagian besar disebabkan oleh keengganan masyarakat untuk beralih ke transportasi publik.

    Karena itu, ia menilai perlunya membenahi transportasi umum dan adanya kebijakan yang mewajibkan masyarakatnya untuk menggunakan transportasi publik.

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sendiri telah menerapkan kebijakan wajib bagi ASN untuk menggunakan transportasi publik setiap Rabu.

    “Setiap hari Rabu saya wajibkan seluruh ASN di Jakarta untuk naik transportasi umum. Apa hasilnya? Dulu ketika awal-awal saya tahu pasti saya diprotes. Tapi kepada 15 golongan kan saya gratis kan. Termasuk ASN dari mana aja, mau ke sini gratis,” ucap Pramono.

    Meski sempat menuai protes di awal, kebijakan ini menunjukkan hasil positif dengan adanya peningkatan signifikan penggunaan transportasi umum oleh ASN yang mencapai 98 persen.

    Baca: Transportasi publik di Jakarta makin lengkap dan terintegrasi

    Pramono menambahkan, layanan gratis Transjabodetabek juga diberlakukan terhadap 15 golongan masyarakat baik Jakarta maupun luar Jakarta.

    Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga akan memperluas jangkauan transportasi publik dengan membuka tujuh rute baru Transjabodetabek. Sehingga warga dari daerah penyangga bisa memiliki pilihan transportasi yang nyaman dan terjangkau.

    Sebelumnya Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo menambahkan, pihaknya masih mengkaji penerapan ERP, khususnya untuk melihat kesiapan fasilitas transportasi publik di Jakarta.

    Dalam menerapkan ERP, Pemprov DKI Jakarta akan mempertimbangkan masukan dan aspirasi dari komunitas transportasi dan masyarakat.

    Kajian penerapan ERP yang sedang dilakukan bertujuan untuk mengurai titik-titik kemacetan di Jakarta dengan cara memindahkan pengguna kendaraan pribadi untuk beralih ke transportasi publik.

    Baca: DKI Jakarta targetkan 55 persen warga gunakan transportasi publik

    “Oleh karena itu, kami memastikan kesiapan layanan dan infrastruktur transportasi publik di Jakarta,” terang Syafrin beberapa waktu lalu

    “Kami juga secara rutin menyosialisasikan kajian penerapan ERP ini kepada seluruh stakeholder dan elemen masyarakat termasuk komunitas transportasi, seperti asosiasi angkutan online untuk memastikan tidak ada pihak yang dirugikan jika kebijakan ERP ini diterapkan,” tambah Syafrin.

    Dalam satu tahun (2018-2019), BPS DKI Jakarta mencatat, jumlah kendaraan bermotor, seperti sepeda motor di Jakarta bertambah sekitar 5,3 persen.

    Jika tidak dilakukan pengendalian penggunaan kendaraan bermotor, tidak menutup kemungkinan semakin tinggi tingkat kemacetan yang mengakibatkan semakin meningkatnya polusi udara di Jakarta.

    Penerapan ERP merupakan salah satu cara untuk mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik. Upaya ini diharapkan dapat mengurangi polusi udara, meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat di Jakarta.

    Baca: Tarif parkir di kawasan ini mencapai Rp 60.000 per jam

  • Jakarta Gelap Selama Satu Jam, Emisi Karbon Turun 54,21 Ton

    Jakarta Gelap Selama Satu Jam, Emisi Karbon Turun 54,21 Ton

    7cloud.asia – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali menggelar Aksi Hemat Energi dan Pengurangan Emisi Karbon pada 14 Juni 2025 dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup (HLH) 2025.

    Lampu-lampu penerangan di sejumlah ruas jalan, gedung, titik lokasi tertentu lainnya di wilayah Jakarta dipadamkan selama satu jam mulai pukul 20.30 sampai 21.30 WIB.

    Dalam aksi pemadaman ini, lampu-lampu penerangan di beberapa jalan protokol dan jalan arteri di wilayah Jakarta, ikon Kota Jakarta dimatikan

    Lokasi-lokasi seperti Monumen Nasional (Monas), Patung Arjuna Wiwaha, Patung Selamat Datang Bundaran Hotel Indonesia (HI), Patung Pemuda, Patung Jenderal Sudirman, hingga Balai Kota Provinsi DKI Jakarta pun gelap selama 60 menit.

    Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta, Asep Kuswanto mengatakan, berdasarkan data dari PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya (PLN Disjaya) pemadaman lampu selama satu jam tersebut, berhasil menghemat konsumsi listrik sebesar 67,76 megawatt hour.

    Baca: Pemadaman lampu di Jakarta pangkas emisi karbon

    “Dari aksi pemadaman semalam berhasil menghemat biaya listrik sebesar Rp98,055 juta dan tercatat penurunan emisi karbon sebesar 54,21 ton CO2e,” ujarnya, Senin (16/6/2025) seperti dilansir jakarta.go.id

    Asep menyampaikan, angka tersebut menunjukkan bahwa aksi hemat energi ini memberikan dampak nyata dalam menurunkan emisi gas rumah kaca sekaligus menghasilkan manfaat ekonomi.

    Ia mengapresiasi partisipasi masyarakat yang telah mengambil bagian dari Aksi Hemat Energi kali ini.

    “Sehingga kita semua memiliki kesadaran agar terus melaksanakan penghematan energi untuk mengatasi perubahan iklim,” katanya.

    Asep menjelaskan, Aksi Hemat Energi pada 14 Juni 2025 kemarin merupakan kali kedua pada tahun ini, sebelumnya dilakukan pada peringatan Hari Bumi.

    Baca: Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2025

    Menurutnya, aksi ini merupakan bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta untuk mensosialisasikan target pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 30 persen pada tahun 2030.

    “Aksi tersebut dilaksanakan berdasarkan Instruksi Gubernur Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemadaman Lampu dalam rangka Aksi Hemat Energi dan Pengurangan Emisi Karbon,” ungkapnya.

    Program ini akan terus dijalankan beberapa kali dalam setahun dengan harapan dapat mendorong warga Jakarta membiasakan perilaku hemat energi dalam kehidupan sehari-hari.

    Ia menambahkan, Aksi Hemat Energi dan Pengurangan Emisi Karbon dapat dilakukan oleh seluruh warga Jakarta di rumah masing-masing.

    Beberapa langkah sederhana penghematan energi seperti, menggunakan lampu LED, mencabut kabel charger yang tidak digunakan, mengatur suhu AC secara efisien, hingga mematikan peralatan listrik saat tidak dipakai dapat memberikan kontribusi besar.

    “Jika dilakukan secara konsisten, aksi ini akan mendorong terwujudnya Kota Jakarta yang berkelanjutan,” tandas Asep.

    Baca: Pemanasan global akibat emisi karbon dari penggunaan bahan bakar fosil

  • DKI Jakarta Akan Bangun Sejumlah Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa)

    DKI Jakarta Akan Bangun Sejumlah Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa)

    7cloud.asia – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyatakan kesiapannya membangun empat hingga lima Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) guna mengatasi persoalan sampah di ibu kota.

    Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengungkapkan, rencana pembangunan PLTSa ini masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres).

    “Kami menunggu perpres dari pemerintah pusat. Tetapi prinsipnya seperti juga dengan arahan Bapak Presiden apakah nanti PLTS-nya lima atau empat, Jakarta siap untuk itu,” ujar Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (16/6/2025).

    Pramono Anung menambahkan, teknologi PLTSa saat ini sudah menjadi teknologi yang lebih mudah diakses. Karena itu, ia optimistis pembangunan PLTSa bisa berjalan baik di Jakarta.

    Dengan volume sampah harian mencapai 7.700 ton dan stok sampah di Bantargebang yang diperkirakan mencapai 55 juta ton, Jakarta siap untuk merealisasikan pembangunan PLTSa ini.

    Baca: Pembangunan insinerator untuk atasi masalah sampah di Jakarta 

    “Yang menguntungkan bagi Jakarta sampahnya setiap hari ada 7.700, stoknya kurang lebih ada 55 juta. Sehingga kami sangat siap untuk menindaklanjuti apa yang menjadi arahan Bapak Presiden,” lanjut Pram.

    Mengenai mekanisme penjualan listrik yang dihasilkan dari PLTSa, Pramono menjelaskan bahwa listrik tersebut nantinya akan disalurkan melalui PT PLN (Persero).

    “Listriknya nanti siapa yang akan membeli? Tentunya listriknya akan disalurkan melalui PLN,” kata Pramono.

    Sedangkan terkait masalah biaya pengolahan sampah atau tipping fee, Pramono menegaskan bahwa hal itu kini tidak lagi menjadi kendala.

    Sebelumnya, Pramono menyampaikan, sebagian pendapatan dari penjualan listrik PLTSa akan dialokasikan untuk pembangunan Giant Sea Wall.

    Baca: KLH pidanakan pengelola TPST Bantargebang

    Pemprov DKI Jakarta, saat ini mendapatkan tanggung jawab untuk membangun Giant Sea Wall atau tanggul raksasa di pesisir utara sepanjang 19 kilometer (km). Angka ini meningkat dari semula yang hanya 12 kilometer.

    Meskipun begitu, Pramono memastikan komitmen Pemprov DKI untuk menyiapkan pembangunannya.

    Dengan APBD Jakarta yang saat ini sebesarRp 91 triliun, Pemprov DKI menargetkan untuk mengalokasikan minimal Rp 5 triliun setiap tahunnya untuk proyek mitigasi rob ini.

    “Ini menjadi tantangan bagi kami dan kami akan bekerja keras untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi penugasan dari bapak Presiden,” tandasnya.

    Pembangunan PLTSa digadang-gadang sebagai solusi utama dalam menggantikan pengelolaan sampah secara open dumping di sejumlah kota di Indonesia.

    Baca: Pengelolaan sampah secara open dumping harus segera diakhiri

    Pembangunan PLTSa diharapkan dapat mengolah sampah secara efisien sekaligus menghasilkan listrik untuk meringankan beban anggaran Pemprov DKI Jakarta.

    Namun demikian, pembangunan PLTSa bukan tanpa kritik. Dalam kajian yang dirilis pada Januari 2025 lalu, Wahana Lingkungan Indonesia (Walhi) menyebut emisi gas rumah kaca yang dihasilkan PLTSa lebih besar dibanding metode landfill.

    Perhitungan ini didasarkan pada life cycle analysis yang mempertimbangkan jarak pengangkutan ke masing-masing fasilitas dan faktor emisi metan yang 80 kali lebih kuat dibanding karbondioksida (CO2).

    Ini berarti dengan melakukan peningkatan anggaran pengelolaan sampah sampai dengan tiga lipat lipat selama 30 tahun, pemerintah justru akan meningkatkan jejak karbon hingga 70 persen melalui proses pengolahan di PLTSa apabila dibandingkan dengan landfill.

  • RPJMD DKI Jakarta 2025-2029 Disahkan, Prioritaskan Tangani Banjir, Macet dan Ketahanan Pangan

    RPJMD DKI Jakarta 2025-2029 Disahkan, Prioritaskan Tangani Banjir, Macet dan Ketahanan Pangan

    7cloud.asia – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029.

    Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (18/6/2025).

    Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengatakan, penetapan peraturan daerah mengenai RPJMD periode 2025-2029 akan menjadi landasan pembangunan Jakarta selama lima tahun ke depan.

    RPJMD ini sebagai pedoman dalam mewujudkan visi Jakarta menuju kota global dan pusat perkembangan yang berdaya saing, berkelanjutan, dan mensejahterakan seluruh warganya.

    Dengan disetujuinya Raperda RPJMD diharapkan dapat menjamin pencapaian misi-misi jangka menengah, penerapan strategi kota global, dan tahapan pembangunan dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah.

    Selain itu juga mendukung pelaksanaan agenda pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional.

    Baca: Pramono Anung targetkan Jakarta menjadi Kota Global Berbudaya

    “Sekaligus memunculkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, guna menghasilkan tata kelola pemerintahan yang baik serta berorientasi pada pelayanan umum,” kata Pramono di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu.

    Pramono menekankan pentingnya kerja sama antara eksekutif dan legislatif untuk mencapai tujuan tersebut.

    “Saya bersama jajaran eksekutif menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi kepada pimpinan dan para anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi DKI Jakarta,” kata Pramono.

    Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin berharap, RPJMD DKI Jakarta Tahun 2025–2029 yang telah disahkan dalam rapat paripurna dapat menghasilkan kebijakan-kebijakan yang melayani kebutuhan warga.

    “Prioritasnya adalah persoalan banjir, kemacetan, dan ketahanan pangan. Itu yang yang menjadi prioritas,” ujar Khoirudin.

    Ia menjelaskan, dengan telah disahkannya RPJMD menjadi Peraturan Daerah (Perda), Pemprov DKI kini memiliki landasan hukum yang kuat untuk menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi masyarakat, termasuk dalam bidang pangan dan kesejahteraan warga.

    Baca: Program “Quick Wins” Pramono Anung dan Rano Karno di Jakarta

    “RPJMN menjadi acuan bagi seluruh gubernur dalam menyusun RPJMD masing-masing. Dan RPJMD ini akan menjadi tolok ukur untuk menilai sejauh mana keberhasilan Gubernur dalam memimpin selama lima tahun ke depan,” tandasnya.

    “Masalah pangan, ekonomi-ekonomi dan tentu janji Pak Gubernur akan dituangkan ke dalam RPJMD, biar ada punya landasan hukum,” kata Khoirudin.

    Menurut Khoirudin, berbagai program unggulan Gubernur juga akan dituangkan dalam RPJMD, termasuk rencana sekolah gratis yang saat ini belum memiliki payung hukum.

    Untuk itu, DPRD DKI Jakarta sedang menyiapkan peraturan daerah tentang pendidikan sebagai dasar hukum program tersebut.

    “Sekolah gratis kan belum ada payung hukumnya, sedang kita siapkan payung hukumnya. Sekarang sedang ada pansus pendidikan untuk persiapan perda pendidikan,” kata dia.

    Khoirudin menambahkan, RPJMD ini disusun berdasarkan visi dan misi gubernur terpilih dan harus sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) hingga 2045, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

    “RPJMD ini nantinya akan jadi parameter untuk menilai kinerja gubernur selama lima tahun masa jabatan,” ungkap Khoirudin.

    Baca: Pramono Anung serius wujudkan Giant Mangrove Wall 

     

  • HUT ke-498 DKI Jakarta: Harapan Warga dan Janji Pemerintah

    HUT ke-498 DKI Jakarta: Harapan Warga dan Janji Pemerintah

    7cloud.asia – Di sela peringatan HUT ke-498 Kota Jakarta, pada Minggu (22/6/2025) beberapa warga menyuarakan harapan kepada Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Pramono Anung dan Rano Karno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur.

    Aka Martadinata (52), warga Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan berharap, Pramono Anung dan Rano Karno dapat mengayomi warga DKI Jakarta untuk segala hal.

    “Dua hal utama yang sangat dibutuhkan warga Jakarta yakni kesehatan dan pendidikan,” katanya, Minggu (22/6/2025).

    Ia mengaku, beberapa program kerja yang telah dinikmati warga Jakarta selama 100 hari kepemimpinan Pramono-Rano di bidang pendidikan, yakni penambahan penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus.

    “Alhamdulillah, banyak warga tidak mampu yang sempat dihapus sebagai penerima KJP, sudah mendapatkan lagi bantuan pendidikan. Termasuk bantuan penyandang disabilitas,” ujar pria berprofesi guru di salah satu sekolah swasta.

    Baca: Canangkan HUT ke-498, Pramono targetkan Jakarta jadi kota global berbudaya

    Ia berharap, semakin banyak program kerja yang digagas Pemprov DKI Jakarta untuk meningkatkan kesejahteraan warga.

    “Saya yakin ke depan Jakarta semakin maju menuju Kota Global dan melestarikan budaya asli,” paparnya.

    Yogi Permana (17), siswa kelas XI SMAN 2 Jakarta Barat menaruh harapan besar Kota Jakarta terus berkembang dan mampu bersaing dengan kota besar di dunia.

    Ia juga berharap, Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terus memberikan perhatian di sektor pendidikan melalui penambahan penerima KJP Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

    “Program bantuan dana pendidikan ini sangat membantu generasi muda di Jakarta yang tidak mampu untuk menggapai cita-cita. Tentunya, penambahan penerima disertai pengawasan sehingga penyalurannya tepat sasaran,” tambah siswa yang terdaftar sebagai penerima KJP Plus ini.

    Baca: Butuh dana Rp600 triliun untuk antarkan Jakarta menjadi Kota Global

    Sementara Pramono Anung dalam sambutannya di HUT ke-498 Kota Jakarta di Silang Monas, mengatakan peringatan HUT ke-498 Kota Jakarta bukan sekadar perayaan pergantian usia, tapi juga menjadi refleksi perjalanan panjang, tantangan dan arah masa depan Kota Jakarta.

    Pramono mengungkapkan, Jakarta telah menapaki perjalanan panjang dari pelabuhan kecil yang bernama Sunda Kelapa, kemudian tumbuh sebagai pusat pemerintahan dan akan bertransformasi sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global.

    “Kota ini tidak pernah berhenti bebenah, pembangunan hadir di setiap sudut kota, memperkuat infrastruktur, membentuk wajah baru, dan rumah bagi jutaan orang,” ucap Pramono.

    Keragaman budaya yang datang dari berbagai penjuru nusantara dan dunia, menurut Pramono, merupakan kekuatan besar bagi Jakarta sebagai kota dinamis penuh warna, manifestasi dan semangat untuk memajukan bangsa.

    “Di usianya hampir mencapai 500 tahun, Jakarta akan meningkatkan daya saing dan memperkuat posisi di panggung dunia. Upaya besar sedang diarahkan untuk mengantarkan Jakarta masuk top 50 kota besar dunia,” tandasnya.

    Baca: Transportasi publik yang terintegrasi kunci terwujudnya Jakarta sebagai Kota Global

  • Pemprov DKI Jakarta Anggarkan Rp4 Triliun untuk Penanganan Banjir

    Pemprov DKI Jakarta Anggarkan Rp4 Triliun untuk Penanganan Banjir

    7cloud.asia – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengalokasikan anggaran sebesar Rp4 triliun untuk penanganan banjir di ibu kota.

    Anggaran ini akan digunakan untuk program penanggulangan banjir jangka menengah dan panjang. Anggaran yang dialokasikan tersebut digunakan untuk penanganan banjir selama dua tahun hingga 2026.

    Adapun penanganan banjir yang dilakukan termasuk normalisasi Sungai Ciliwung, pembebasan lahan, hingga pengadaan pompa, dan lainnya.

    “Kita sudah memutuskan untuk mengatasi banjir di Jakarta tidak hanya yang bersifat jangka pendek. Dananya cukup besar, hampir 4 triliun rupiah kita sudah alokasikan,” ujar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (11/7/2025).

    Baca: Pengerukan sungai dan danau di Jakarta berlanjut hingga Agustus 2025

    Pramono Anung menambahkan, nantinya Pemprov DKI juga akan merelokasi warga yang tinggal di bantaran sungai.

    “Untuk membenahi pasti akan ada yang mau tidak mau, suka tidak suka, bahwa itu memang bukan tempat untuk ditinggali ya. Kami akan pindahkan, kami akan siapkan untuk tempat tinggal itu,” jelasnya.

    Pramono menambahkan, Pemprov DKI tengah berupaya untuk mengatasi masalah banjir yang kerap terjadi. Upaya penanganan banjir ini pun juga akan dilanjutkan dalam jangka panjang.

    “Kami ingin menyelesaikan banjir tidak secara pendek, tetapi menengah panjang. Dan untuk itu akan segera dimulai,” tandas Pramono.

    Baca: Proyek normalisasi Sungai Ciliwung akan segera dilanjutkan

    Untuk jangka pendek, Pemprov DKI Jakarta telah melakukan pengerukan sungai dan waduk yang ada dan direncanakan berlangsung hingga bulan Agustus 2025 mendatang.

    Pengerukan dilakukan untuk kembali menormalkan sungai dan waduk yang ada di Jakarta, sehingga daya tampung bertambah dan aliran sungai menjadi lancar.

    Selain itu Pemprov DKI Jakarta juga membangun sejumlah embung baru dan merevitalisasi embung yang sudah ada. Contoh embung baru yang dibangun berada di Srengseng Sawah dan embung Pemuda di Jakarta Selatan.

    Sebelumnya, Pramono Anung juga mengatakan akan segera melanjutkan proyek normalisasi Sungai Ciliwung yang sempat terhenti selama era gubernur Anies Baswedan

  • DKI Jakarta Targetkan Turunkan Angka Kemiskinan di Bawah 3 Persen pada 2029

    DKI Jakarta Targetkan Turunkan Angka Kemiskinan di Bawah 3 Persen pada 2029

    7cloud.asia – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan penurunan angka kemiskinan ke angka 1,82-2,91 persen sesuai dengan dokumen akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.

    Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, pada September 2024, jumlah penduduk miskin di Jakarta 449.070 orang atau sekitar 4,14 persen dari total jumlah penduduk Jakarta.

    Jumlah ini menurun 0,16 persen dibandingkan bulan Maret 2024, yang tercatat sebesar 4,30 persen atau 464.930 orang.

    Kepala Dinas Sosial sekaligus Wakil Sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi DKI Jakarta, Iqbal Akbarudin di Jakarta, Rabu (16/7/2025) mengatakan, tahun 2025-2029 menjadi tahap awal transformasi DKI Jakarta dalam mewujudkan visi 2045.

    Baca: Indonesia masuk negara menangah, standar miskin BPS perlu diubah

    Dilansir Antaranews.com, salah satu sasaran visi 2045 adalah menurunkan angka kemiskinan hingga di bawah 1 persen yakni di kisaran 0 hingga 0,5 persen.

    “Tahun 2025-2029 menjadi tahap awal transformasi DKI Jakarta dalam mewujudkan visi 2045,” katanya.

    Berdasarkan Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2025-2045, Jakarta memiliki visi untuk menjadi kota global yang maju, berkeadilan, berdaya saing dan berkelanjutan.

    Salah satu sasaran utama mewujudkan visi tersebut adalah mencapai tingkat kemiskinan di angka 0-0,5 persen. “Tingkat kemiskinan ditargetkan membaik hingga di angka 1,82-2,91 persen,” katanya.

    Baca: Standar miskin BPS berbeda dengan versi Bank Dunia

    Untuk mewujudkan visi Jakarta 2045, kata Iqbal, dibutuhkan dukungan kebijakan, program kegiatan, serta data yang tepat agar target tersebut dapat bersama-sama direalisasikan.

    Selaras dengan kebijakan di tingkat nasional, upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di DKI Jakarta, disusun dengan prinsip konvergensi dan komplementaritas program.

    Ini, kata Iqbal, agar setiap penduduk miskin dapat menjadi lebih sejahtera, sementara mereka yang sudah ada di atas garis kemiskinan dijaga agar tidak turun kelas kesejahteraannya.

    “Karena itu, peran kementerian/lembaga serta mitra pembangunan yang ada di luar pemerintah sangat penting,” kata dia.