7cloud.asia – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan penurunan angka kemiskinan ke angka 1,82-2,91 persen sesuai dengan dokumen akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.
Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, pada September 2024, jumlah penduduk miskin di Jakarta 449.070 orang atau sekitar 4,14 persen dari total jumlah penduduk Jakarta.
Jumlah ini menurun 0,16 persen dibandingkan bulan Maret 2024, yang tercatat sebesar 4,30 persen atau 464.930 orang.
Kepala Dinas Sosial sekaligus Wakil Sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi DKI Jakarta, Iqbal Akbarudin di Jakarta, Rabu (16/7/2025) mengatakan, tahun 2025-2029 menjadi tahap awal transformasi DKI Jakarta dalam mewujudkan visi 2045.
Baca: Indonesia masuk negara menangah, standar miskin BPS perlu diubah
Dilansir Antaranews.com, salah satu sasaran visi 2045 adalah menurunkan angka kemiskinan hingga di bawah 1 persen yakni di kisaran 0 hingga 0,5 persen.
“Tahun 2025-2029 menjadi tahap awal transformasi DKI Jakarta dalam mewujudkan visi 2045,” katanya.
Berdasarkan Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2025-2045, Jakarta memiliki visi untuk menjadi kota global yang maju, berkeadilan, berdaya saing dan berkelanjutan.
Salah satu sasaran utama mewujudkan visi tersebut adalah mencapai tingkat kemiskinan di angka 0-0,5 persen. “Tingkat kemiskinan ditargetkan membaik hingga di angka 1,82-2,91 persen,” katanya.
Baca: Standar miskin BPS berbeda dengan versi Bank Dunia
Untuk mewujudkan visi Jakarta 2045, kata Iqbal, dibutuhkan dukungan kebijakan, program kegiatan, serta data yang tepat agar target tersebut dapat bersama-sama direalisasikan.
Selaras dengan kebijakan di tingkat nasional, upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di DKI Jakarta, disusun dengan prinsip konvergensi dan komplementaritas program.
Ini, kata Iqbal, agar setiap penduduk miskin dapat menjadi lebih sejahtera, sementara mereka yang sudah ada di atas garis kemiskinan dijaga agar tidak turun kelas kesejahteraannya.
“Karena itu, peran kementerian/lembaga serta mitra pembangunan yang ada di luar pemerintah sangat penting,” kata dia.
Leave a Reply