7cloud.asia – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyatakan kesiapannya membangun empat hingga lima Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) guna mengatasi persoalan sampah di ibu kota.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengungkapkan, rencana pembangunan PLTSa ini masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres).
“Kami menunggu perpres dari pemerintah pusat. Tetapi prinsipnya seperti juga dengan arahan Bapak Presiden apakah nanti PLTS-nya lima atau empat, Jakarta siap untuk itu,” ujar Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (16/6/2025).
Pramono Anung menambahkan, teknologi PLTSa saat ini sudah menjadi teknologi yang lebih mudah diakses. Karena itu, ia optimistis pembangunan PLTSa bisa berjalan baik di Jakarta.
Dengan volume sampah harian mencapai 7.700 ton dan stok sampah di Bantargebang yang diperkirakan mencapai 55 juta ton, Jakarta siap untuk merealisasikan pembangunan PLTSa ini.
Baca: Pembangunan insinerator untuk atasi masalah sampah di Jakarta
“Yang menguntungkan bagi Jakarta sampahnya setiap hari ada 7.700, stoknya kurang lebih ada 55 juta. Sehingga kami sangat siap untuk menindaklanjuti apa yang menjadi arahan Bapak Presiden,” lanjut Pram.
Mengenai mekanisme penjualan listrik yang dihasilkan dari PLTSa, Pramono menjelaskan bahwa listrik tersebut nantinya akan disalurkan melalui PT PLN (Persero).
“Listriknya nanti siapa yang akan membeli? Tentunya listriknya akan disalurkan melalui PLN,” kata Pramono.
Sedangkan terkait masalah biaya pengolahan sampah atau tipping fee, Pramono menegaskan bahwa hal itu kini tidak lagi menjadi kendala.
Sebelumnya, Pramono menyampaikan, sebagian pendapatan dari penjualan listrik PLTSa akan dialokasikan untuk pembangunan Giant Sea Wall.
Baca: KLH pidanakan pengelola TPST Bantargebang
Pemprov DKI Jakarta, saat ini mendapatkan tanggung jawab untuk membangun Giant Sea Wall atau tanggul raksasa di pesisir utara sepanjang 19 kilometer (km). Angka ini meningkat dari semula yang hanya 12 kilometer.
Meskipun begitu, Pramono memastikan komitmen Pemprov DKI untuk menyiapkan pembangunannya.
Dengan APBD Jakarta yang saat ini sebesarRp 91 triliun, Pemprov DKI menargetkan untuk mengalokasikan minimal Rp 5 triliun setiap tahunnya untuk proyek mitigasi rob ini.
“Ini menjadi tantangan bagi kami dan kami akan bekerja keras untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi penugasan dari bapak Presiden,” tandasnya.
Pembangunan PLTSa digadang-gadang sebagai solusi utama dalam menggantikan pengelolaan sampah secara open dumping di sejumlah kota di Indonesia.
Baca: Pengelolaan sampah secara open dumping harus segera diakhiri
Pembangunan PLTSa diharapkan dapat mengolah sampah secara efisien sekaligus menghasilkan listrik untuk meringankan beban anggaran Pemprov DKI Jakarta.
Namun demikian, pembangunan PLTSa bukan tanpa kritik. Dalam kajian yang dirilis pada Januari 2025 lalu, Wahana Lingkungan Indonesia (Walhi) menyebut emisi gas rumah kaca yang dihasilkan PLTSa lebih besar dibanding metode landfill.
Perhitungan ini didasarkan pada life cycle analysis yang mempertimbangkan jarak pengangkutan ke masing-masing fasilitas dan faktor emisi metan yang 80 kali lebih kuat dibanding karbondioksida (CO2).
Ini berarti dengan melakukan peningkatan anggaran pengelolaan sampah sampai dengan tiga lipat lipat selama 30 tahun, pemerintah justru akan meningkatkan jejak karbon hingga 70 persen melalui proses pengolahan di PLTSa apabila dibandingkan dengan landfill.
Leave a Reply