ruangkota

Tag: emisi karbon

  • DPR Sayangkan PLTS di Kawasan Industri Kota Bukit Indah 100 Persen Materialnya Diimpor dari China

    7cloud.asia – Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan sistem Ground-Mounted di Kawasan Industri Kota Bukit Indah di Purwakarta, Jawa Barat mampu mengurangi pemakaian listrik 90 persen.

    Bahkan PLTS yang dibangun oleh PT Aruna Hijau Power dalam waktu 7 bulan itu dapat menyumbang pengurangan emisi karbon hingga 118.725 ton.

    Namun, Anggota Komisi VII DPR Andi Yuliani Paris menyayangkan semua bahan material yang digunakan PLTS Kota Bukit Indah 100 persen produk impor dari China.

    “Saya sampaikan kepada Kementerian ESDM dan Kemenperin seharusnya regulasi investasi dan manufaktur mengatur investor Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) harus menggunakan komponen dalam negeri semaksimal mungkin,“ ujarnya usai kunjungan kerja spesifik Komisi VII ke Purwakarta, Jumat (27/9/2024).

    Dia melanjutkan, menjadi roadmap bagi Indonesia ke depannya. Indonesia bisa mereplikasi dari rekayasa engineering yang ada.

    Baca: Mengenal sistem Hybrid PLTS Nusa Penida

    Ia melanjutkan, sesuai dengan kesepakatan Paris Agreement dan The Nationally Determined Contributions (NDCs) pada tahun 2030-2060 Indonesia harus mengurangi 912 juta ton karbon dioksida sebagai bagian dari mitigasi perubahan iklim.

    Untuk itu, Tim Kunker Spesifik Komisi VII ini meninjau PLTS penyuplai listrik terbesar di Indonesia yang memiliki 100 MWp itu.

    “Saya minta kedepannya tentu ada regulasi yang memisahkan antara TKDN Jasa dan TKDN Sistem yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Indonesia agar tidak lagi bergantung pada negara lain,” jelasnya.

    Politisi PAN itu berharap agar ke depannya pemerintah segera memikirkan regulasi tersebut dan Indonesia bisa mereplikasi rekayasa engineering yang ada.

    “Kita punya lulusan yang hebat, ini semua bisa dipelajari karena investasi bukan hanya PLTS ini saja tetapi juga investasi itu harus meningkatkan industri-industri dalam negeri,” pungkasnya.

    Baca: Masyarakat mendesak pembangunan PLTU Cirebon 2 ditinjau ulang

    PLTS groundmounted terbesar di Indonesia di Kawasan Industri Kota Bukit Indah di Kabupaten Purwakarta, mulai dibangun pada Oktober tahun lalu.

    Dlansir di laman resmi PLN, Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jisman P. Hutajulu mengatakan bahwa proyek ini merupakan wujud konkret sinergi antara pemerintah, BUMN dan swasta dalam menyediakan energi bersih dan mengurangi emisi karbon.

    Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan, proyek pengembangan PLTS ini merupakan dukungan PLN dalam mendorong daya saing industri.

    Di tengah tuntutan global saat ini yang beralih ke energi bersih, industri dalam negeri juga membutuhkan pasokan listrik hijau sehingga produk yang dihasilkan memiliki nilai tambah.

    Kerja sama pembangunan PLTS berkapasitas 100 MWp ini menggunakan sekitar 170 ribu modul panel surya dengan sistem groundmounted atau terpasang di tanah.

    Baca: Sejumlah investor batal masuk karena pembangkit listrk di Indonesia masih gunakan batubara

    Adapun panel suryanya tersebar di lima lokasi di area seluas lebih dari 85 hektare di Kawasan Kota Bukit Indah Industrial City.

    Direktur Utama Aruna PV, Audwin Purwadi mengatakan kawasan industri Kota Bukit Indah merupakan kawasan industri yang bertumbuh.

    Proyek pembangunan PLTS ini dapat terlaksana karena PLN memberi kesempatan untuk menjalin kerja sama dalam pemanfaatan energi baru terbarukan.

    Kerja sama PLN dengan Aruna dalam proyek ini juga didukung oleh PT Tatajabar Sejahtera (TJS) sebagai offtaker, serta PT Besland Pertiwi sebagai pemilik lahan proyek.

  • Indonesia Dukung Penurunan Emisi Sektor Penerbangan di Ajang ICAO LTAG

    Indonesia Dukung Penurunan Emisi Sektor Penerbangan di Ajang ICAO LTAG

    7cloud.asia – Indonesia mendukung program penurunan emisi CO2 di sektor penerbangan dalam ajang Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (International Civil Aviation Organization/ICAO) Long-Term Global Aspirational Goal (LTAG) Stocktaking.

    ICAO LTAG mendiskusikan seluruh upaya sektor penerbangan dalam hal menurunkan emisi karbon serta inovasi termasuk teknologi, operasional, bahan bakar terbarukan, dan juga skema pembiayaan upaya-upaya tersebut.

    Dilansir biologicaldiversity.org, emisi karbon dari sektor penerbangan menyumbang substansial terhadap pemanasan global. Jika industri penerbangan adalah sebuah negara, ia akan menempati urutan keenam dalam emisi, antara Jepang dan Jerman.

    Jika tidak terkendali, penerbangan global akan menghasilkan sekitar 43 metrik gigaton emisi karbon hingga tahun 2050, yang merupakan hampir 5 persen dari emisi global yang dibolehkan untuk menjaga pemanasan global di bawah 1,5 derajat Celsius.

    Di Amerika Serikat, pesawat terbang merupakan salah satu sumber emisi yang tumbuh paling cepat: Emisi dari penerbangan domestik saja telah meningkat 17 persen sejak 1990, hingga mencapai 9 persen dari emisi karbon dari sektor transportasi AS.

    Baca: Riset mengungkap emisi gas ternyata cukup tinggi

    Kasubdit Sertifikasi Pesawat Udara Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara Kemenhub Teguh Jalu Waskito dalam keterangan di Jakarta, Kamis (10/10/202) mengatakan, pertemuan ICAO sebagai sharing informasi dari negara anggota, industri dan pemangku kepentingan lainnya dalam memonitor progres implementasi upaya penurunan emisi CO2.

    “Dalam rangka mencapai tujuan kolektif jangka panjang atau kita kenal sebagai LTAG, sesuai dengan Assembly Resolusi A41-21,” ujarnya dikutip Antaranews.com.

    Teguh Jalu Waskito memaparkan State Action Plan (SAP) and the New SAF Roadmap yang berisi upaya Indonesia dalam mendukung program ICAO untuk menurunkan emisi CO2 di sektor penerbangan melalui implementasi ICAO Basket of Measures.

    “Upaya sektor penerbangan meliputi peningkatan teknologi dan operasional pesawat udara, pemanfaatan bahan bakar terbarukan untuk pesawat udara, dan implementasi skema pasar karbon melalui Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA),” jelasnya.

    Ia menyebutkan, upaya dalam mencapai penurunan emisi CO2 sektor penerbangan, pertama target implementasi SAF menyesuaikan dengan target SAF secara global dan kondisi nasional Indonesia.

    Baca: KLHK targetkan emisi nol tercapai pada 2057

    Kedua, penyusunan peta jalan terbaru SAF ini dikoordinir oleh Kementerian Koordinasi Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Merves) dengan melibatkan banyak Kementerian dan pemangku kepentingan terkait.

    Ketiga, peta jalan itu juga dibuat untuk memastikan kemandirian dan kedaulatan energi nasional dengan tetap berkomitmen terhadap kelestarian lingkungan, serta memposisikan Indonesia sebagai pemain kunci dalam upaya penurunan emisi penerbangan, dan menggerakkan kegiatan ekonomi nasional.

    Keempat, implementasi SAF secara nasional akan dimulai dengan target campuran SAF sebanyak 1 persen mulai tahun 2027 dan akan ditingkatkan secara gradual dan proporsional hingga mencapai target jangka panjang sebesar 50 persen campuran SAF pada tahun 2060.

    Kelima, pada fase awal (2027 – 2029), implementasi SAF di Indonesia akan difokuskan pada bandara internasional terbesar yaitu Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara I Gusti Ngurah Rai.

    “Selanjutnya peta jalan implementasi SAF terbaru ini akan satukan ke dalam dokumen Indonesia’s Action Plan to Reduce Greenhouse Gas Emissions for Aviation Sector yang diperbaharui pada akhir tahun 2024,” ucapnya.

    Pada pertemuan tersebut, Indonesia menyampaikan bahwa telah berkontribusi dalam pemberian asistensi teknis kepada Timor Leste untuk menyusun SAP dalam kerangka kerja sama “ICAO State Action Plan Buddy Programme” sebagai pelaksanaan “No Country Left Behind”.

     

  • COP 29: Emisi Karbon Global Cetak Rekor Tertinggi

    COP 29: Emisi Karbon Global Cetak Rekor Tertinggi

    7cloud.asia – Global Carbon Budget melaporkan emisi karbon dari bahan bakar fosil diperkirakan mencapai rekor tertinggi pada 2024, dengan kondisi Indonesia sendiri memperlihatkan penurunan emisi secara umum.

    Dalam keterangan diterima di Jakarta, Rabu (13/11/2024) Pierre Friedlingstein dari Universitas Exeter sekaligus pemimpin studi Laporan Global Carbon Budget menyatakan emisi karbon global dari bahan bakar fosil diperkirakan mencapai rekor tertinggi 37,4 miliar ton pada 2024

    Jumlah emisi karbon global ini naik 0,8 persen jika dibandingkan dengan emisi karbon pada tahun 2023 lalu.

    Laporan itu juga menemukan emisi karbon dari sektor alih fungsi lahan cenderung turun dalam sepuluh tahun terakhir dengan perkiraan emisi tahun ini sebesar 4,2 miliar ton.

    Namun, baik emisi karbon dari bahan bakar fosil maupun perubahan penggunaan lahan diperkirakan akan meningkat menyusul terjadinya kekeringan yang memperburuk emisi akibat deforestasi dan kebakaran hutan selama fenomena El Nino 2023-2024.

    Baca: Menakar komitmen iklim pemerintahan Prabowo Subianto

    Piere mengingatkan, waktu semakin terbatas untuk mencapai tujuan Perjanjian Paris, dan para pemimpin dunia yang berkumpul di COP 29 harus segera mengambil langkah tegas dan cepat untuk mengurangi emisi bahan bakar fosil.

    Ini, ujarnya, agar masyarakat dunia memiliki kesempatan untuk menjaga pemanasan global tetap di bawah 2 derajat Celcius dari tingkat pra-industri.

    “Hingga kita mencapai net zero untuk emisi karbon atau CO2, suhu dunia akan tetap meningkat dan menyebabkan dampak yang semakin parah,” kata Pierre.

    Di Indonesia sendiri emisi karbon memperlihatkan penurunan, dengan emisi karbon Indonesia dari bahan bakar fosil tercatat sebesar 733,2 juta ton pada 2023 dan turun dibandingkan dengan level emisi pada 2022 yang tercatat 737 juta ton.

    Pengampanye Energi Fosil Trend Asia Novita Indri dalam keterangan yang sama menyebut emisi Indonesia masih cenderung tinggi dikarenakan sektor energi, meski terdapat potensi energi terbarukan.

    Baca: COP 28 tanpa mandat tegas akhiri bahan bakar fosil

    Di sisi lain terdapat sektor lahan Indonesia yang bersama Brasil dan Republik Demokratik Kongo menyumbang sekitar 60 persen total emisi gas rumah kaca (GRK) akibat penggunaan lahan global.

    “Masih dibangunnya PLTU batu bara baru hingga penggunaan turunannya seperti gasifikasi dan batu bara tercairkan sebagai bagian dari energi baru akan membayangi upaya keberhasilan kita untuk menekan laju emisi,” kata Novita.

    Sementara itu, Nadia Hadad selaku Direktur Eksekutif MADANI Berkelanjutan menyebut Indonesia telah memiliki komitmen untuk penurunan emisi sektor kehutanan dan penggunaan lahan lewat FOLU Net Sink 2030.

    Untuk itu, katanya, Indonesia perlu tegas menempatkan posisinya dalam pencegahan deforestasi, salah satunya untuk bergabung dalam Forest and Climate Leaders’ Partnership (FCLP)

    Untuk memastikan inisiatif ini berjalan dan diimplementasikan dengan nyata, pemerintah Indonesia harus memiliki komitmen yang kuat.

    “Pemerintah juga harus menyelaraskan antara kebijakan penurunan emisi sektor hutan dan lahan dengan kebijakan energi agar tidak kontraproduktif,” demikian Nadia Hadad.

  • Hari Bumi 2025: Pemadaman Lampu di Jakarta Pangkas Emisi Karbon Hingga 297 Ton

    Hari Bumi 2025: Pemadaman Lampu di Jakarta Pangkas Emisi Karbon Hingga 297 Ton

    7cloud.asia – Peringatan Hari Bumi 2025 oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dengan aksi memadamkan lampu di sejumlah lokasi dan gedung selama 60 menit, Sabtu (26/4/2025).

    Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta, Asep Kuswanto menjelaskan, aksi memadamkan lampu dilakukan selama 60 menit, sejak pukul 20.30 sampai 21.30.

    Pemadaman dilakukan terhadap lampu penerangan di jalan protokol, jalan arteri lima wilayah kota dan ikon Kota Jakarta seperti Monumen Nasional (Monas), Patung Arjuna Wiwaha, Patung Selamat Datang Bundaran Hotel Indonesia (HI),

    Pemadaman lampu juga dilakukan di Patung Pemuda, Patung Jenderal Sudirman serta sejumlah gedung pemerintahan hingga Balai Kota DKI.

    “Selain peringatan Hari Bumi, aksi pemadaman lampu ini merupakan bagian dari upaya Pemprov DKI mensosialisasikan target pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 30 persen pada 2030 mendatang,” terang Asep seperti dilansir Jakarta.go.id.

    Baca: Jadikan momen Hari Bumi untuk aksi lingkungan

    Ia menjelaskan, data dari PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya (PLN Disjaya) menyebutkan, aksi pemadaman lampu ini berhasil menghemat konsumsi listrik sebesar 372 megawatt hour (MWh).

    Selain berdampak terhadap penghematan secara ekonomis, lanjut Asep, aksi tersebut juga mampu menekan emisi karbon dioksida (CO2e) yang dihasilkan.

    “Dari pemadaman ini, diperoleh penghematan Rp538,599 juta dihitung berdasarkan penghematan listrik sebesar 372 MWh. Selain itu, tercatat penurunan emisi karbon sebesar 297,77 ton CO2e,” ungkapnya.

    Asep mengapresiasi seluruh pihak yang telah berpartisipasi aktif dan turut serta melakukan pemadaman lampu.

    ”Aksi pemadaman tadi malam menghasilkan penghematan yang signifikan dibandingkan aksi yang sebelumnya pernah digelar,” cetusnya.

    Baca: Bagaimana Hari Bumi akhirnya mendunia

    Karena memiliki dampak yang signifikan, Asep berharap program ini tidak hanya dilaksanakan saat memperingati Hari Bumi, tapi bisa beberapa kali dalam satu tahun agar membiasakan warga hemat energi dalam kehidupan sehari-hari.

    Ia mencontohkan, aksi hemat energi dan pengurangan emisi karbon yang bisa dilakukan oleh warga seperti menggunakan alat eletronik hemat energi dan mematikan alat elektronik hingga lampu saat tidak digunakan.

    Meski terlihat kecil, kata Asep, perilaku ini diyakininya bila dilakukan secara massif akan berdampak besar terhadap keberlanjutan planet Bumi.

    “Jika dilakukan secara konsisten, kita bisa menciptakan Kota Jakarta yang lebih bersih dan berkelanjutan,” tandasnya.

  • Ekonomi Sirkular Punya Peran Penting dalam Menurunkan Emisi Karbon Dunia

    Ekonomi Sirkular Punya Peran Penting dalam Menurunkan Emisi Karbon Dunia

    7cloud.asia – Dalam upaya menekan emisi karbon atau dekarbonisasi ekonomi global dan mengantisipasi krisis iklim, mata dunia lebih banyak menyorot energi terbarukan, kendaraan listrik, dan penangkapan karbon.

    Padahal, ada pengungkit lain yang sama kuatnya dalam menekan emisi karbon hingga mendekati nol persen yang sering kali beroperasi di balik layar yaitu ekonomi sirkular yang juga disebut sebagai sirkularitas.

    Ekonomi sirkular atau sirkularitas bukan sekadar strategi pengelolaan limbah, tetapi juga pemikiran ulang sistemik tentang cara mendesain, memproduksi, sekaligus dalam mengonsumsi.

    Ekonomi sirkular adalah strategi yang menata ulang limbah sebagai sumber daya, merangkul penggunaan ulang daripada penggantian, dan melihat nilai dalam material jauh setelah masa pakai pertamanya.

    Dan, yang terpenting, ekonomi sirkular memiliki potensi yang sangat besar untuk mengurangi emisi gas rumah kaca di setiap sektor industri.

    Dalam ekonomi linier, kita diajarkan untuk memperlakukan produk dengan pola pikir “satu-dan-selesai”; gunakan sekali, buang, dan lanjutkan. Pola ini terbukti hasilkan banyak limbah.

    Baca: Menyelesaikan masalah polusi plastik dengan ekonomi sirkular

    Sebaliknya, ekonomi sirkular mendorong orang untuk mengambil material dan menggunakannya kembali sebagaimana adanya, atau mengubahnya menjadi sesuatu yang lain untuk digunakan.

    Ekonomi sirkular cenderung menyingkirkan model “ambil, buang, buat” dan meminta kita untuk mencoba menggunakan kembali material selama mungkin. Banyak hal yang mendasari ekonomi sirkular bergantung pada material apa yang dimasukkan ke dalam siklus sirkular.

    Namun, masalahnya adalah tidak semua material bisa digunakan berulang kali. Material seperti kaca, aluminium, dan baja, yang dapat dilebur dan dibentuk ulang tanpa kehilangan sifat intinya, memiliki potensi tertinggi untuk sirkularitas sejati.

    Material tersebut dapat didaur ulang berulang kali, dengan kemurnian dan kekuatan material yang tetap terjaga setiap siklusnya. Kaca dapat dilebur dan dibentuk ulang tanpa degradasi, dan logam, seperti aluminium, mempertahankan kualitasnya bahkan setelah digunakan berkali-kali.

    Jenis plastik tertentu, khususnya termoplastik, juga dapat dilebur dan dibentuk ulang, meskipun cenderung mengalami degradasi pada setiap siklus daur ulang.

    Namun, tidak semua material sesuai dengan pola ini. Sebut saja kayu, tekstil, dan komposit tidak dapat dilebur atau dibentuk ulang dengan cara yang sama.

    Baca: Mendulang cuan dari model ekonomi sirkular

    Meskipun kayu dapat digunakan kembali atau didaur ulang (menjadikannya produk bermutu rendah, seperti membuat rak atau palet kayu dari meja yang rusak), setiap penggunaan baru mengurangi kualitasnya.

    Keramik sangat tahan lama tetapi tidak dapat dengan mudah dicairkan atau didaur ulang dengan cara tradisional. Bahan yang kita daur ulang secara teratur seperti kardus juga tidak mengalami siklus tanpa akhir.

    Setelah beberapa siklus, seratnya menjadi lebih pendek dan lebih lemah, dan kardus kehilangan integritas strukturalnya. Inilah sebabnya mengapa bubur kayu baru sering dicampur dengan bahan daur ulang untuk memastikan kekuatannya.

    Tekstil juga menghadapi keterbatasan; mereka dapat digunakan kembali atau dibuat kompos tetapi tidak dapat digunakan kembali tanpa henti dalam bentuk aslinya.

    Bahan-bahan seperti ini masih dapat berkontribusi pada ekonomi sirkular, tetapi tidak dalam siklus daur ulang “tak terbatas” yang sama seperti yang dinikmati logam dan kaca.

    Daur ulangnya sering kali melibatkan daur ulang, atau diproses secara biologis, seperti dengan pengomposan atau penguraian/biodegradasi.

    Apa saja jenis ekonomi sirkular dan bagaimana ekonomi ini dapat diterapkan, akan diulas dalam tulisan selanjutnya. Jangan lewatkan!

    Baca: Sejumlah merek global mulai terapkan ekonomi sirkular

     

  • Greenpeace: Penggunaan Gas untuk Pembangkit Listrik Jauhkan Indonesia dari Target Emisi Nol

    Greenpeace: Penggunaan Gas untuk Pembangkit Listrik Jauhkan Indonesia dari Target Emisi Nol

    7cloud.asia – Perusahaan Listrik Negara atau PLN dalam Accelerated Renewable Energy Development (ARED) yang disosialisasikan baru-baru ini mengungkap rencana penggunaan gas fosil secara masif hingga tahun 2040.

    Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Adila Isfandiari dalam keterangan tertulisnya yang dirilis di laman resmi Greenpeace Indonesia mengatakan, PLN menargetkan pembangunan 22 gigawatt (GW) pembangkit listrik gas baru hingga tahun 2040 mendatang.

    Dalam kajian yang dilakukan oleh Greenpeace Indonesia dan CELIOS, rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga gas fosil tersebut berpotensi meningkatkan emisi karbon dalam jumlah besar, yaitu 49,02 juta ton per tahun.

    Perkiraan emisi karbon ini belum memperhitungkan jumlah kebocoran gas metana yang terjadi di sepanjang rantai pasok dari gas fosil, dimulai dari proses ekstraksi, pengiriman/transportasi, hingga penggunaan.

    Adila menjelaskan, gas fosil terdiri dari gas metana sebagai komposisi utama dan gas metana tersebut merupakan salah satu gas rumah kaca yang memiliki kekuatan memerangkap panas matahari di bumi 82.5 kali lebih kuat daripada emisi karbon.

    Kondisi ini, ujarnya, akan menyebabkan pemanasan global dan krisis iklim semakin parah.

    Baca: RUPTL 2025-2034 masih bergantung pada bahan bakar fosil

    Selain itu, penggunaan gas fosil juga menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup besar bagi pemerintah dan masyarakat.

    Kerugian ini mencakup beban subsidi energi yang membengkak, di mana Indonesia diproyeksikan akan menjadi net importer gas fosil pada tahun 2040. Selain itu dampak kesehatan dan lingkungan yang meningkat di sekitar pembangkit.

    Riset Trend Asia juga menunjukkan bahwa pengembangan gas fosil di Indonesia akan semakin menjauhkan Indonesia dari pencapaian target iklim, juga membutuhkan pendanaan besar mencapai 32,42 miliar dolar yang akan menjadi beban keuangan negara di masa depan.

    Di sisi lain, sektor kelistrikan Indonesia juga memiliki pekerjaan rumah yang tidak mudah untuk menambah bauran energi terbarukan. Dari kesepakatan Just Energy Transition Partnership (JET-P), Indonesia memiliki target mencapai 44 persen energi terbarukan pada tahun 2030.

    Lebih dari itu, Presiden Prabowo pun telah menyampaikan komitmennya pada dunia internasional dalam perhelatan G20 tahun lalu, bahwa Indonesia berkomitmen untuk membangun 75 Gigawatt energi terbarukan dalam 15 tahun ke depan.

    Baca: Pembangkit listrik tenaga gas fosil dinilai solusi palsu transisi energi

    Indonesia juga berkomitmen untuk mencapai net zero emission atau emisi nol pada tahun 2050, atau 10 tahun lebih cepat daripada komitmen sebelumnya.

    Untuk mencapai komitmen tersebut, pemerintah harus berhenti memberi arah kebijakan yang jelas, yaitu harus meninggalkan bahan bakar fosil sepenuhnya serta fokus membangun energi terbarukan.

    Prinsip ini harus tercermin dalam kebijakan nasional dan sektoral, termasuk RUPTL baru yang akan menjadi acuan kelistrikan di Indonesia dalam 10 tahun ke depan.

    Adila menegaskan, penghentian dan pembatalan pembangunan pembangkit listrik energi fosil, baik batu bara maupun gas fosil, harus dilakukan untuk menghindari kondisi coal lock-in dan fossil gas lock-in akibat sudah terbangunnya infrastruktur pembangkit dan pendukungnya.

    ”Pemerintah seharusnya memberikan ruang bagi energi terbarukan, seperti surya dan angin, untuk tumbuh dan berkembang di Indonesia, sejalan dengan komitmen yang telah disampaikan oleh Presiden Prabowo,” tutup Adila.

    Baca: Target energi bersih Indonesia belum selaras dengan Perjanjian Paris

     

  • Jakarta Gelap Selama Satu Jam, Emisi Karbon Turun 54,21 Ton

    Jakarta Gelap Selama Satu Jam, Emisi Karbon Turun 54,21 Ton

    7cloud.asia – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali menggelar Aksi Hemat Energi dan Pengurangan Emisi Karbon pada 14 Juni 2025 dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup (HLH) 2025.

    Lampu-lampu penerangan di sejumlah ruas jalan, gedung, titik lokasi tertentu lainnya di wilayah Jakarta dipadamkan selama satu jam mulai pukul 20.30 sampai 21.30 WIB.

    Dalam aksi pemadaman ini, lampu-lampu penerangan di beberapa jalan protokol dan jalan arteri di wilayah Jakarta, ikon Kota Jakarta dimatikan

    Lokasi-lokasi seperti Monumen Nasional (Monas), Patung Arjuna Wiwaha, Patung Selamat Datang Bundaran Hotel Indonesia (HI), Patung Pemuda, Patung Jenderal Sudirman, hingga Balai Kota Provinsi DKI Jakarta pun gelap selama 60 menit.

    Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta, Asep Kuswanto mengatakan, berdasarkan data dari PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya (PLN Disjaya) pemadaman lampu selama satu jam tersebut, berhasil menghemat konsumsi listrik sebesar 67,76 megawatt hour.

    Baca: Pemadaman lampu di Jakarta pangkas emisi karbon

    “Dari aksi pemadaman semalam berhasil menghemat biaya listrik sebesar Rp98,055 juta dan tercatat penurunan emisi karbon sebesar 54,21 ton CO2e,” ujarnya, Senin (16/6/2025) seperti dilansir jakarta.go.id

    Asep menyampaikan, angka tersebut menunjukkan bahwa aksi hemat energi ini memberikan dampak nyata dalam menurunkan emisi gas rumah kaca sekaligus menghasilkan manfaat ekonomi.

    Ia mengapresiasi partisipasi masyarakat yang telah mengambil bagian dari Aksi Hemat Energi kali ini.

    “Sehingga kita semua memiliki kesadaran agar terus melaksanakan penghematan energi untuk mengatasi perubahan iklim,” katanya.

    Asep menjelaskan, Aksi Hemat Energi pada 14 Juni 2025 kemarin merupakan kali kedua pada tahun ini, sebelumnya dilakukan pada peringatan Hari Bumi.

    Baca: Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2025

    Menurutnya, aksi ini merupakan bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta untuk mensosialisasikan target pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 30 persen pada tahun 2030.

    “Aksi tersebut dilaksanakan berdasarkan Instruksi Gubernur Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemadaman Lampu dalam rangka Aksi Hemat Energi dan Pengurangan Emisi Karbon,” ungkapnya.

    Program ini akan terus dijalankan beberapa kali dalam setahun dengan harapan dapat mendorong warga Jakarta membiasakan perilaku hemat energi dalam kehidupan sehari-hari.

    Ia menambahkan, Aksi Hemat Energi dan Pengurangan Emisi Karbon dapat dilakukan oleh seluruh warga Jakarta di rumah masing-masing.

    Beberapa langkah sederhana penghematan energi seperti, menggunakan lampu LED, mencabut kabel charger yang tidak digunakan, mengatur suhu AC secara efisien, hingga mematikan peralatan listrik saat tidak dipakai dapat memberikan kontribusi besar.

    “Jika dilakukan secara konsisten, aksi ini akan mendorong terwujudnya Kota Jakarta yang berkelanjutan,” tandas Asep.

    Baca: Pemanasan global akibat emisi karbon dari penggunaan bahan bakar fosil

  • Hasilkan Emisi Terbesar, Orang Kaya Tetap Enggan Tinggalkan Gaya Hidup Tinggi Emisi

    Hasilkan Emisi Terbesar, Orang Kaya Tetap Enggan Tinggalkan Gaya Hidup Tinggi Emisi

    7cloud.asia – Orang-orang terkaya di dunia berkontribusi besar terhadap emisi karbon global yang menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim.

    Selanjutnya, perubahan iklim memicu cuaca ekstrem dan mengakibatkan berbagai bencana terkait cuaca dan air (hidrometeorologi), seperti banjir, tanah longsor dan kekeringan.

    Riset terbaru dari Schöngart dan tim di Nature Climate Change pada 7 Mei 2025 memaparkan dua pertiga dari emisi yang menyebabkan pemanasan global disebabkan oleh aktivitas 10 persen orang terkaya di dunia.

    Emisi karbon dari orang-orang kaya ini terutama disumbangkan oleh dua hal, yakni gaya hidup dan investasi di sektor yang kurang ramah lingkungan.

    Perubahan gaya hidup mewah para elite sebenarnya jadi kunci pengurangan emisi global. Sayangnya, kebanyakan enggan mengubah gaya hidup nyaman mereka menjadi lebih ramah lingkungan, meski krisis iklim semakin nyata.

    Baca: Negara miskin paling merasakan dampak perubahan iklim

    Riset Duncan, Hjelmskog, dan Papies di Inggris Raya (UK) dengan judul “I can’t compromise the quality of my life I’m sorry” telah membuktikan hal ini.

    Hasilnya, 69 persen responden orang kaya di Inggris enggan membatasi perjalanan udara mereka secara sukarela menjadi satu kali dalam tiga tahun. Ketika wacana ini dijadikan kebijakan pemerintah, angka penolakan melonjak menjadi 78 persen.

    Sikap serupa juga muncul saat wacana pembatasan mobil pribadi. Sebanyak 65 persen menolak melepas kepemilikan mobil mereka. Jika jadi aturan resmi, 73 persen menyatakan tetap tidak setuju.

    Di Indonesia, situasi dan dinamikanya serupa. Di Jakarta, meski transportasi publik terus diperluas, kendaraan pribadi tetap menjadi primadona dengan laju pertumbuhan penjualan kendaraan pribadi yang selalu positif.

    Tidak sedikit di antara warga Jabodetabek bahkan memiliki dua hingga tiga mobil hanya untuk menghindari aturan ganjil-genap.

    Baca: Isu perubahan iklim sudah muncul sejak 70 tahun silam

    Sementara itu, dampak perubahan iklim—seperti, gagal panen, banjir, kekeringan, dan bencana alam lainnya—akan semakin parah dan meluas di berbagai daerah.

    Akibatnya, banyak orang, terutama yang sudah rentan secara ekonomi, akan kehilangan sumber penghasilan, tempat tinggal, dan akses terhadap kebutuhan dasar.

    Riset dari Bank Dunia menunjukkan bahwa, tanpa perubahan iklim, penduduk dunia yang mengalami kemiskinan ekstrem akan menyentuh angka 313,5 juta jiwa. 

    Sebagian besar di antara mereka berada di kawasan sub-Sahara Afrika, Asia Selatan, Asia Timur dan Pasifik, dan Amerika Latin dan Karibia.

    Dengan adanya perubahan iklim, penduduk yang masuk kategori kemiskinan ekstrem diprediksi akan bertambah menjadi 100,7 juta jiwa.

    Baca: Pulau Jawa jadi sumber emisi karbon terbesar di Indonesia

    Kebijakan iklim harus lebih berkeadilan
    Dari berbagai riset yang ada, masyarakat dunia jelas tidak bisa mengharapkan kesadaran pribadi kelompok orang kaya untuk mengubah gaya hidup boros energi mereka. Pemerintah perlu hadir lewat kebijakan iklim yang tegas dan berkeadilan.

    Langkah pertama bisa dimulai dari pejabat publik. Harus ada imbauan, bahkan sanksi atau teguran keras, bagi pejabat yang masih memamerkan gaya hidup tinggi emisi.

    Pejabat pemerintah semestinya jadi teladan dalam upaya pengurangan emisi dan menunjukkan empati terhadap masyarakat yang terdampak krisis iklim.

    Alih-alih memperkuat transportasi publik ramah lingkungan, pemerintah justru jor-joran memberikan insentif untuk mendorong industri mobil listrik yang hanya bisa dinikmati kelas menengah ke atas.

    Kepemilikan mobil pribadi harus dibatasi. Bahkan seharusnya pemerintah meningkatkan pajak progresif untuk mobil kedua dan ketiga.

    Selain itu, pemerintah harus mendorong orang-orang terkaya di Indonesia untuk mengalihkan investasinya ke sektor energi terbarukan dan meninggalkan batu bara. Tanpa langkah tegas, mimpi keadilan iklim hanya akan jadi angan-angan.

    Artikel ini pertama kali terbit di The Conversation, Penulis: Stanislaus Risadi Apresian (Assistant Professor of International Relations, Universitas Katolik Parahyangan). Kezia Regina Setyono, Mahasiswa Magister Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

     

  • Politisi Ini Mendorong Industri Semen Berkontribusi dalam Pencapaian Emisi Nol pada 2060

    Politisi Ini Mendorong Industri Semen Berkontribusi dalam Pencapaian Emisi Nol pada 2060

    7cloud.asia – Anggota Komisi VII DPR Novita Hardini menekankan pentingnya mendorong sektor industri, khususnya industri semen, untuk menjadi pelopor dalam gerakan energi hijau.

    Dilansir Parlementaria, industri semen merupakan salah satu sektor yang memiliki tingkat konsumsi energi fosil yang sangat tinggi, serta menghasilkan emisi karbon signifikan.

    Berdasarkan laporan Kementerian ESDM, sektor industri menyumbang sekitar 22 persen emisi gas rumah kaca (GRK) nasional pada 2022, di mana industri semen menjadi salah satu kontributor utama karena ketergantungan terhadap energi fosil, terutama batu bara.

    ”Maka, sektor ini justru memiliki potensi terbesar untuk menjadi motor penggerak transisi energi di Indonesia,” ujar Novita usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi VII DPR ke PT Solusi Bangun Indonesia Tbk (SBI) di Bogor, Jawa Barat, Senin (14/7/2025).

    Sebab itu, dalam hal ini, Novita turut menyoroti pentingnya adopsi teknologi rendah karbon seperti pemanfaatan Refuse Derived Fuel (RDF), biomassa, dan co-processing limbah sebagai sumber energi alternatif.

    Baca: Mengenal semen non OPC yang disebut rendah emisi

    Novita menegaskan bahwa peran aktif industri dalam efisiensi energi dan penggunaan energi terbarukan adalah langkah konkret untuk mewujudkan target Indonesia mencapai Net Zero Emissions atau nol emisi pada tahun 2060.

    Ia menambahkan bahwa transisi energi tidak cukup hanya digerakkan oleh pemerintah pusat, tetapi juga harus diadopsi oleh pelaku usaha di lapangan.

    Namun demikian, Novita mengungkapkan bahwa hingga kini, kolaborasi antara industri dan pemerintah daerah masih belum berjalan secara optimal.

    “Masih banyak MoU antara industri dan pemda yang hanya berhenti di atas kertas, tidak ada tindak lanjut nyata. Padahal, peran daerah sangat vital dalam mempercepat adopsi teknologi energi terbarukan,” tegasnya.

    Baca: Industri semen digandeng untuk penyerapan bahan bakar hasil olahan RDF Plant di Jakarta

    Melihat hal itu, politisi PDI Perjuangan itu mengajak pelaku industri untuk dapat mengambil peran sebagai ‘bapak asuh’ gerakan energi hijau di daerah.

    “Industri bisa berperan sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam membina program energi hijau berbasis masyarakat, seperti pengelolaan sampah menjadi energi atau pembangunan unit RDF lokal. Jangan tunggu diperintah, harus proaktif,” tandasnya.

    Melalui kunjungan ini, Komisi VII DPR berkomitmen untuk terus mengawal regulasi yang mendukung transformasi energi di sektor industri.

    Termasuk di dalamnya adalah insentif fiskal untuk industri yang menerapkan efisiensi energi, kemudahan perizinan untuk teknologi hijau, dan kebijakan transisi energi yang adil bagi semua.

    “Kalau kita ingin masa depan energi Indonesia lebih bersih dan berkelanjutan, industri semen harus jadi pelopornya, bukan pengekor,” tutupnya.

    Baca: Emisi karbon dari sektor konstruksi berhasil ditekan

  • Menguji Skenario Pengurangan Emisi Karbon di Indonesia

    Menguji Skenario Pengurangan Emisi Karbon di Indonesia

    7cloud.asia – Di tengah perubahan iklim yang semakin parah, tidak ada jalan lain selain memangkas emisi karbon secara besar-besaran.

    Indonesia sendiri berkomitmen untuk mencapai target nol emisi (Net Zero Emission) pada 2060 atau lebih cepat sebagai bagian dari upaya global menangani perubahan iklim.

    Dalam usaha mencapai target ini, Indonesia membutuhkan beberapa peralatan untuk membantu menghitung dan merumuskan rencana pengurangan emisi karbon dengan akurat. Kalkulator NZE adalah salah satunya.

    Alat ini memungkinkan siapa saja, tak hanya pemerintah, tapi juga organisasi masyarakat sipil, akademisi, jurnalis, dan warga sipil—untuk bisa turut mengeksplorasi dan mengevaluasi berbagai opsi dan skenario pengurangan emisi karbon yang paling optimal, terutama di sektor energi.

    Kalkulator karbon pertama kali diperkenalkan Departemen Bisnis, Energi, dan Strategi Industri Inggris pada 2020 dengan nama UK Carbon Calculator dan kemudian berkembang menjadi MacKay Carbon Calculator, yang dinamai dari fisikawan energi Sir David MacKay.

    Versi lokal Indonesia dikembangkan pada 2023 dengan nama Kalkulator NZE Indonesia.

    Inisiatif ini dilakukan melalui program kemitraan UK-MENTARI (Menuju Transisi Energi Rendah Karbon Indonesia). Ini adalah program kemitraan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Inggris untuk mempercepat transisi energi.

    Baca: Gaya hidup orang kaya jadi sumber utama emisi karbon

    Fitur Kalkulator NZE Indonesia
    Kalkulator ini terbuka untuk publik dan bisa diakses gratis melalui situs resmi NZE Calculator.

    Dengan tampilan yang interaktif, pengguna bisa memodelkan dan menguji berbagai skenario kebijakan serta laju transisi energi menuju pengurangan emisi karbon paling optimal dengan panduan yang telah tersedia.

    Simulasi berbagai skenario transisi energi
    Kalkulator NZE mengandalkan data dari peta jalan NZE oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN).

    Kalkulator ini memiliki empat level skenario dengan tingkat ambisi yang berbeda, mulai dari dari level 1 (rendah), level 2 (cukup), level 3 (baik), hingga level 4 (terbaik atau transformasi total).

    1. Skenario rendah
    Dalam skenario ini, penggunaan teknologi energi masih sangat sedikit. Pembangkit listrik dari batu bara masih bertahan cukup lama.

    Transportasi masih didominasi truk diesel dan kendaraan bensin, dengan adopsi kendaraan listrik yang lambat. Sektor industri dan pertambangan masih boros energi.

    Skenario ini menggambarkan emisi karbon yang masih sangat tinggi: sekitar 813 juta ton CO₂ pada 2060, hanya sedikit turun dari level saat ini.

    Baca: Negara miskin paling merasakan dampak perubahan iklim

    2. Skenario cukup
    Dalam skenario ini, teknologi carbon capture atau penangkapan karbon mulai dipakai di pembangkit batu bara pada 2040. Listrik bertenaga surya makin dominan (150 gigawatt/GW pada 2060).

    Ada dorongan untuk efisiensi energi di sektor industri, dan kendaraan listrik mulai mengambil alih ruang jalan, meski moda transportasi massal seperti kereta masih stagnan.

    Emisi karbon pada skenario ini turun cukup signifikan, yakni menjadi 435 juta ton CO₂ pada 2060. Ini adalah skenario sesuai dengan Peta Jalan NZE 2060 versi pemerintah.

    3. Skenario baik
    Di level ini, pembangkit listrik batu bara dihentikan lebih awal, dan energi terbarukan mendominasi.

    Transportasi dirombak secara masif dengan bus listrik beroperasi di 90 persen provinsi. Selain itu, truk berbasis hidrogen mulai masuk pasar, dan penumpang transportasi umum meningkat pesat. Industri juga beralih ke teknologi efisien, dan penggunaan bioenergi signifikan.

    Dalam skenario ini, emisi karbon turun hingga 129 juta ton CO₂ pada 2060.

    Baca: Prinsip bangunan hijau turut berkontribusi pada penurunan emisi karbon

    4. Skenario terbaik
    Emisi karbon turun drastis menjadi 42 juta ton CO₂ pada 2060. Teknologi canggih seperti pembangkit listrik berbasis hidrogen dan amonia digunakan secara luas. Semua kendaraan baru yang dijual adalah kendaraan listrik sejak 2045.

    Sistem energi Indonesia akan hampir sepenuhnya bersih. Bahkan intensitas energi di sektor industri dan pertambangan ditekan seminimal mungkin. Hutan terjaga, dan lahan dimanfaatkan secara cermat untuk bioenergi.

    Setiap skenario di Kalkulator NZE menunjukkan, semakin tinggi ambisi, semakin besar peluang Indonesia untuk memenuhi target iklim global.

    Sementara itu, jika menggunakan peta jalan pemerintah saat ini, maka kita masih berada di level cukup. Apabila ingin mendekati target nol emisi, maka skenario yang kita gunakan harus lebih ambisius lagi.

    Pengguna kalkulator bisa menguji sendiri berbagai skenario dengan mengubah dan menyesuaikan setiap teknologi, baik di sisi pasokan (seperti pembangkit energi terbarukan) maupun sisi permintaan energi (konsumsi) sesuai yang diinginkan.

    Dengan hanya menyesuaikan level, pengguna bisa langsung melihat dampak setiap kebijakan energi terhadap emisi, biaya, dan proyeksi penggunaan energi.

    Baca: Prinsip ekonomi sirkular berkontribusi pada penurunan emisi karbon

    Keterbukaan ini tidak hanya meningkatkan literasi energi dan iklim bagi publik, tapi juga mendorong diskusi publik berbasis bukti mengenai jalan terbaik menuju nol emisi.

    Meski demikian, kalkulator ini juga punya keterbatasan. Beberapa parameter tidak dapat diubah secara bebas. Skenarionya juga hanya bisa disimpan secara manual. Oleh karena itu, pengguna perlu mencatat/merekam setiap skenario yang dibuat dengan kalkulator ini.

    Menuju nol emisi
    Untuk mencapai target NZE pada 2060, Indonesia memerlukan transformasi sistem energi nasional secara menyeluruh.

    Seluruh sektor memerlukan perencanaan matang berbasis data. Pemerintah semestinya bisa memanfaatkan kalkulator NZE untuk membantu memodelkan skenario terbaik: sektor apa yang butuh pengembangan, teknologi apa yang diperlukan, dan kapan teknologi tersebut diperlukan.

    Dengan begitu, sektor swasta dan lembaga keuangan bisa mengarahkan dana mereka ke proyek-proyek rendah karbon yang paling berdampak.

    Publik juga bisa memantau proses kebijakan, apakah sudah sejalan atau justru bertentangan dengan target pengurangan emisi global.

    Lebih dari sekadar alat teknis, Kalkulator NZE Indonesia adalah alat demokratisasi pengetahuan yang bisa mengajak publik untuk ikut serta dalam merancang masa depan energi Indonesia.

    Artikel ini pertama kali terbit di The Conversation, Penulis: Dwi Novitasari (Doctor candidate, Universitas Gadjah Mada)