7cloud.asia – Orang-orang terkaya di dunia berkontribusi besar terhadap emisi karbon global yang menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim.
Selanjutnya, perubahan iklim memicu cuaca ekstrem dan mengakibatkan berbagai bencana terkait cuaca dan air (hidrometeorologi), seperti banjir, tanah longsor dan kekeringan.
Riset terbaru dari Schöngart dan tim di Nature Climate Change pada 7 Mei 2025 memaparkan dua pertiga dari emisi yang menyebabkan pemanasan global disebabkan oleh aktivitas 10 persen orang terkaya di dunia.
Emisi karbon dari orang-orang kaya ini terutama disumbangkan oleh dua hal, yakni gaya hidup dan investasi di sektor yang kurang ramah lingkungan.
Perubahan gaya hidup mewah para elite sebenarnya jadi kunci pengurangan emisi global. Sayangnya, kebanyakan enggan mengubah gaya hidup nyaman mereka menjadi lebih ramah lingkungan, meski krisis iklim semakin nyata.
Baca: Negara miskin paling merasakan dampak perubahan iklim
Riset Duncan, Hjelmskog, dan Papies di Inggris Raya (UK) dengan judul “I can’t compromise the quality of my life I’m sorry” telah membuktikan hal ini.
Hasilnya, 69 persen responden orang kaya di Inggris enggan membatasi perjalanan udara mereka secara sukarela menjadi satu kali dalam tiga tahun. Ketika wacana ini dijadikan kebijakan pemerintah, angka penolakan melonjak menjadi 78 persen.
Sikap serupa juga muncul saat wacana pembatasan mobil pribadi. Sebanyak 65 persen menolak melepas kepemilikan mobil mereka. Jika jadi aturan resmi, 73 persen menyatakan tetap tidak setuju.
Di Indonesia, situasi dan dinamikanya serupa. Di Jakarta, meski transportasi publik terus diperluas, kendaraan pribadi tetap menjadi primadona dengan laju pertumbuhan penjualan kendaraan pribadi yang selalu positif.
Tidak sedikit di antara warga Jabodetabek bahkan memiliki dua hingga tiga mobil hanya untuk menghindari aturan ganjil-genap.
Baca: Isu perubahan iklim sudah muncul sejak 70 tahun silam
Sementara itu, dampak perubahan iklim—seperti, gagal panen, banjir, kekeringan, dan bencana alam lainnya—akan semakin parah dan meluas di berbagai daerah.
Akibatnya, banyak orang, terutama yang sudah rentan secara ekonomi, akan kehilangan sumber penghasilan, tempat tinggal, dan akses terhadap kebutuhan dasar.
Riset dari Bank Dunia menunjukkan bahwa, tanpa perubahan iklim, penduduk dunia yang mengalami kemiskinan ekstrem akan menyentuh angka 313,5 juta jiwa.
Sebagian besar di antara mereka berada di kawasan sub-Sahara Afrika, Asia Selatan, Asia Timur dan Pasifik, dan Amerika Latin dan Karibia.
Dengan adanya perubahan iklim, penduduk yang masuk kategori kemiskinan ekstrem diprediksi akan bertambah menjadi 100,7 juta jiwa.
Baca: Pulau Jawa jadi sumber emisi karbon terbesar di Indonesia
Kebijakan iklim harus lebih berkeadilan
Dari berbagai riset yang ada, masyarakat dunia jelas tidak bisa mengharapkan kesadaran pribadi kelompok orang kaya untuk mengubah gaya hidup boros energi mereka. Pemerintah perlu hadir lewat kebijakan iklim yang tegas dan berkeadilan.
Langkah pertama bisa dimulai dari pejabat publik. Harus ada imbauan, bahkan sanksi atau teguran keras, bagi pejabat yang masih memamerkan gaya hidup tinggi emisi.
Pejabat pemerintah semestinya jadi teladan dalam upaya pengurangan emisi dan menunjukkan empati terhadap masyarakat yang terdampak krisis iklim.
Alih-alih memperkuat transportasi publik ramah lingkungan, pemerintah justru jor-joran memberikan insentif untuk mendorong industri mobil listrik yang hanya bisa dinikmati kelas menengah ke atas.
Kepemilikan mobil pribadi harus dibatasi. Bahkan seharusnya pemerintah meningkatkan pajak progresif untuk mobil kedua dan ketiga.
Selain itu, pemerintah harus mendorong orang-orang terkaya di Indonesia untuk mengalihkan investasinya ke sektor energi terbarukan dan meninggalkan batu bara. Tanpa langkah tegas, mimpi keadilan iklim hanya akan jadi angan-angan.
Artikel ini pertama kali terbit di The Conversation, Penulis: Stanislaus Risadi Apresian (Assistant Professor of International Relations, Universitas Katolik Parahyangan). Kezia Regina Setyono, Mahasiswa Magister Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Leave a Reply