7cloud.asia – Perusahaan Listrik Negara atau PLN dalam Accelerated Renewable Energy Development (ARED) yang disosialisasikan baru-baru ini mengungkap rencana penggunaan gas fosil secara masif hingga tahun 2040.
Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Adila Isfandiari dalam keterangan tertulisnya yang dirilis di laman resmi Greenpeace Indonesia mengatakan, PLN menargetkan pembangunan 22 gigawatt (GW) pembangkit listrik gas baru hingga tahun 2040 mendatang.
Dalam kajian yang dilakukan oleh Greenpeace Indonesia dan CELIOS, rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga gas fosil tersebut berpotensi meningkatkan emisi karbon dalam jumlah besar, yaitu 49,02 juta ton per tahun.
Perkiraan emisi karbon ini belum memperhitungkan jumlah kebocoran gas metana yang terjadi di sepanjang rantai pasok dari gas fosil, dimulai dari proses ekstraksi, pengiriman/transportasi, hingga penggunaan.
Adila menjelaskan, gas fosil terdiri dari gas metana sebagai komposisi utama dan gas metana tersebut merupakan salah satu gas rumah kaca yang memiliki kekuatan memerangkap panas matahari di bumi 82.5 kali lebih kuat daripada emisi karbon.
Kondisi ini, ujarnya, akan menyebabkan pemanasan global dan krisis iklim semakin parah.
Baca: RUPTL 2025-2034 masih bergantung pada bahan bakar fosil
Selain itu, penggunaan gas fosil juga menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup besar bagi pemerintah dan masyarakat.
Kerugian ini mencakup beban subsidi energi yang membengkak, di mana Indonesia diproyeksikan akan menjadi net importer gas fosil pada tahun 2040. Selain itu dampak kesehatan dan lingkungan yang meningkat di sekitar pembangkit.
Riset Trend Asia juga menunjukkan bahwa pengembangan gas fosil di Indonesia akan semakin menjauhkan Indonesia dari pencapaian target iklim, juga membutuhkan pendanaan besar mencapai 32,42 miliar dolar yang akan menjadi beban keuangan negara di masa depan.
Di sisi lain, sektor kelistrikan Indonesia juga memiliki pekerjaan rumah yang tidak mudah untuk menambah bauran energi terbarukan. Dari kesepakatan Just Energy Transition Partnership (JET-P), Indonesia memiliki target mencapai 44 persen energi terbarukan pada tahun 2030.
Lebih dari itu, Presiden Prabowo pun telah menyampaikan komitmennya pada dunia internasional dalam perhelatan G20 tahun lalu, bahwa Indonesia berkomitmen untuk membangun 75 Gigawatt energi terbarukan dalam 15 tahun ke depan.
Baca: Pembangkit listrik tenaga gas fosil dinilai solusi palsu transisi energi
Indonesia juga berkomitmen untuk mencapai net zero emission atau emisi nol pada tahun 2050, atau 10 tahun lebih cepat daripada komitmen sebelumnya.
Untuk mencapai komitmen tersebut, pemerintah harus berhenti memberi arah kebijakan yang jelas, yaitu harus meninggalkan bahan bakar fosil sepenuhnya serta fokus membangun energi terbarukan.
Prinsip ini harus tercermin dalam kebijakan nasional dan sektoral, termasuk RUPTL baru yang akan menjadi acuan kelistrikan di Indonesia dalam 10 tahun ke depan.
Adila menegaskan, penghentian dan pembatalan pembangunan pembangkit listrik energi fosil, baik batu bara maupun gas fosil, harus dilakukan untuk menghindari kondisi coal lock-in dan fossil gas lock-in akibat sudah terbangunnya infrastruktur pembangkit dan pendukungnya.
”Pemerintah seharusnya memberikan ruang bagi energi terbarukan, seperti surya dan angin, untuk tumbuh dan berkembang di Indonesia, sejalan dengan komitmen yang telah disampaikan oleh Presiden Prabowo,” tutup Adila.
Baca: Target energi bersih Indonesia belum selaras dengan Perjanjian Paris
Leave a Reply