ruangkota

Tag: kebakaran hutan

  • Kualitas Udara di Sejumlah Kota di Kanada Memburuk Imbas Asap Kebakaran Hutan di Manitoba

    Kualitas Udara di Sejumlah Kota di Kanada Memburuk Imbas Asap Kebakaran Hutan di Manitoba

    7cloud.asia – Asap yang dipicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda wilayah utara Ontario dan Prairies di Kanada pada Jumat (6/6/2025) menyebabkan memburuknya kualitas udara di sejumlah kota besar seperti Toronto, Ottawa, dan Montreal.

    Menurut data dari pemantau kualitas udara Swiss, IQAir, kualitas udara di Toronto menempati peringkat kedua terburuk di dunia pada Jumat (6/6/2025)sore waktu setempat.

    Asap yang dipicu kebakaran hutan selama beberapa hari ini juga mengakibatkan jarak pandang di beberapa kota di Kanada berkurang signifikan.

    Environment Canada pada hari yang sama mengeluarkan pernyataan khusus mengenai kualitas udara untuk wilayah-wilayah tersebut.

    Baca: Kebakaran hutan makin sering terjadi akibat perubahan iklim

    Masyarakat yang paling berisiko mengalami dampak kesehatan akibat polusi udara diminta menghindari aktivitas fisik yang berat di luar ruangan dan segera mencari pertolongan medis jika mengalami gejala-gejala kesehatan.

    David Phillips dari Environment Canada menyampaikan dalam saluran televisi CTV News bahwa kualitas udara terus memburuk seiring meluasnya karhutla di seluruh negeri

    “Apa yang kita saksikan pekan ini, tentu saja, di Ontario adalah banyak sekali asap dari kebakaran tersebut yang bergerak ke arah selatan,” kata Phillips.

    Ia menambahkan “Hanya sedikit yang melihat kobaran api, tetapi jutaan orang mencium asapnya.”

    Baca: Teknologi komputasi dinamika fluida untuk mencegah dan mengatasi kebakaran hutan

    Kebakaran di Kanada ini telah memaksa sekitar belasan ribu warga Provinsi Manitoba mengungsi, termasuk lebih dari 5.000 warga Flin Flon.

    Kota yang berjarak sekitar 645 kilometer dari Winnipeg itu menghadapi kondisi kritis karena tidak ada hujan dalam prakiraan cuaca terdekat.

    Pemerintah Manitoba menyatakan keadaan darurat sejak Rabu (28/5/2025), menyusul hampir dua puluh kebakaran aktif yang meluas dari barat laut hingga tenggara provinsi.

    Asap pekat telah melintasi perbatasan selatan dan memperburuk kualitas udara di beberapa wilayah Amerika Serikat dan bahkan Eropa.

    Sumber: Antaranews.com/Xinhua

  • Komisi IV DPR Nilai Pemerintah Lamban dalam Mengantisipasi Kebakaran Hutan

    Komisi IV DPR Nilai Pemerintah Lamban dalam Mengantisipasi Kebakaran Hutan

    7cloud.asia – Wakil Ketua Komisi IV DPR, Alex Indra Lukman, mengkritik lambatnya respons pemerintah dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kembali melanda sejumlah wilayah di Sumatera.

    Menurutnya, langkah antisipatif belum tampak jelas, meskipun teknologi pemantauan seperti Kebakaran hutan dan lahan Monitoring System (KMS) telah tersedia.

    Pernyataan ini disampaikan Alex setelah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Pekanbaru melaporkan adanya 694 titik panas (hotspot) di seluruh provinsi di Pulau Sumatera, per Sabtu, 19 Juli 2025.

    Dari jumlah tersebut, Provinsi Riau menjadi penyumbang terbesar, yakni 259 titik panas atau sekitar 40 persen.

    Berdasarkan data BMKG, titik panas di Provinsi Riau tersebar di beberapa daerah, dengan konsentrasi tertinggi di Kabupaten Rokan Hulu (107 titik) dan Rokan Hilir (95 titik).

    Baca: BMKG pantau ratusan titik panas di Riau

    Titik panas lainnya ditemukan di Kota Dumai (17), Kabupaten Siak (15), Kampar (10), Pelalawan (7), Bengkalis (5), Kuantan Singingi (2), dan Indragiri Hulu (1).

    “Akibat titik panas ini, kabut asap juga mulai terbentuk dan telah terpantau menyebar hingga ke wilayah Malaysia berdasarkan citra satelit pada Minggu (20/7/2025),” kata Alex dalam rilis yang dikutip Parlementaria, di Jakarta, Senin (21/7/2025).

    Alex mendoakan semua petugas di lapangan, termasuk Manggala Agni, TNI, Polri, BPBD, dan relawan lainnya agar selalu diberi kekuatan dalam menjalankan tugas.

    Mereka, ujarnya, berjibaku memadamkan api di kondisi serba terbatas, bahkan hanya dengan tongkat karena tidak adanya sumber air di lokasi,” 

    Alex juga menyoroti tidak berfungsinya helikopter water bombing milik BPBD Riau, yang menurutnya sangat menyulitkan proses pemadaman karena semua harus bergantung pada tenaga darat.

    Lebih lanjut, Alex mendorong agar sistem KMS yang digagas pemerintah benar-benar dioptimalkan. Ia menilai sistem tersebut seharusnya dapat memberikan data presisi secara real-time untuk mendeteksi dan mencegah karhutla sejak dini.

    Baca: Perubahan iklim mempengaruhi kebakaran hutan

    Ia menyebut bahwa KMS yang dikembangkan bersama platform Global Forest Watch Fires (GFW-Fires) mampu mengirimkan data visual kejadian kebakaran dengan resolusi hingga 50×50 cm.

    Sistem ini berada di bawah koordinasi Kantor BP REDD+ Jakarta, dengan tiga fokus utama: pencegahan, pengawasan, dan penegakan hukum.

    “Namun sayangnya, dalam karhutla tahun ini, publik belum melihat peran nyata BP REDD+ dalam mengatasi kebakaran yang terus berulang setiap tahun,” ungkapnya.

    Menurut Alex, karhutla tidak hanya menyebabkan kerusakan lingkungan, tetapi juga menimbulkan masalah kesehatan masyarakat, gangguan aktivitas sehari-hari, dan mencoreng hubungan antarnegara akibat asap lintas batas.

    “Ini saatnya BP REDD+ menunjukkan kebermanfaatannya secara konkret, apalagi dalam mendukung Asta Cita Presiden untuk menurunkan kemiskinan, meningkatkan kualitas SDM, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” tambah politisi PDI Perjuangan.

    Alex juga menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran, mengingat kondisi suhu di sejumlah wilayah Sumatera saat ini bahkan tercatat lebih tinggi dibanding rata-rata suhu 10 tahun terakhir.

    Baca: Pengolahan lahan gambut sering memicu kebakaran lahan

  • Titik Panas Terus Bermunculan, Pemprov Riau Tetapkan Status Tanggap Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan

    Titik Panas Terus Bermunculan, Pemprov Riau Tetapkan Status Tanggap Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan

    7cloud.asia – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menetapkan status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayahnya terhitung sejak Selasa (22/7/2025)

    Penetapan status darurat kebakaran hutan ini menyusul meningkatnya jumlah titik panas dan titik api dalam sepekan terakhir yang kian mengkhawatirkan.

    Gubernur Riau Abdul Wahid dalam rapat di Gedung Daerah Balai Serindit Pekanbaru, mengatakan sebelumnya sejak 27 Maret lalu Provinsi Riau telah berada dalam status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan hingga 30 November.

    Namun peningkatan signifikan titik panas dan luasan lahan terbakar membuat Pemprov Riau mengambil langkah tegas.

    Baca: Puluhan titik panas terpantau di Pulau Sumatera

    “Mulai hari ini saya menetapkan status tanggap darurat,” kata Gubernur Abdul Wahid dalam pertemuan bersama Menteri Lingkungan Hidup (LH), Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan jajaran forum komunikasi pimpinan daerah.

    Status ini, lanjutnya, memungkinkan penggunaan sumber daya secara maksimal, termasuk pengerahan bantuan logistik dan teknologi dari pemerintah pusat serta koordinasi lintas sektor.

    Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memaksimalkan penanganan kebakaran hutan dan lahan.

    Lebih lanjut Gubernur Abdul Wahid juga meminta dukungan penuh dari pemerintah kabupaten/kota untuk meningkatkan upaya pengawasan dan pencegahan di daerah masing-masing.

    Baca: Titik panas mulai bermunculan di Riau

    Menurutnya, pembukaan lahan dengan cara membakar masih menjadi penyebab utama terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

    “Oleh karena itu imbauan kami kepada wali kota/bupati terus mengedukasi masyarakat, jangan melakukan buka lahan dengan cara membakar,” ujarnya.

    Saat ini wilayah dengan titik api terbanyak berada di dua kabupaten yakni Rokan Hilir dan Rokan Hulu. Kedua daerah ini menjadi perhatian serius karena kerap mengalami karhutla setiap tahun.

    “Kita lihat dari titik api di Rokan Hilir dan Rokan Hulu yang paling banyak, sehingga kita minta kepada seluruh pihak terkait hari ini harus gerak lebih lagi,” ucap Gubernur Riau Abdul Wahid.

  • Kebakaran Hutan Bermunculan, Kesehatan dan Keselamatan Warga Harus Jadi Perhatian

    Kebakaran Hutan Bermunculan, Kesehatan dan Keselamatan Warga Harus Jadi Perhatian

    7cloud.asia – Anggota Komisi IV DPR, Daniel Johan meminta pemerintah khususnya pemerintah daerah, untuk memastikan keselamatan dan kesehatan masyarakat yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

    Hal ini disampaikannya menyusul laporan kebakaran hutan dan lahan yang kembali meluas di berbagai daerah.

    Dilansir dari berbagai sumber, Kalimantan Barat menetapkan status Siaga Darurat menyusul temuan 399 titik panas per 23 Juli 2025, dengan sebaran tertinggi di Sanggau, Sintang, dan Mempawah.

    Di Kabupaten Mempawah, kebakaran meluas hingga 100 hektare, sementara di Desa Rasau Jaya Umum, Kubu Raya, tiga hektare lahan terbakar masih menyisakan asap.

    Tim gabungan di lapangan menghadapi kendala akses, minimnya air, dan terbatasnya peralatan pemadaman.

    Baca: KLH ingatkan potensi kebakaran hutan di awal bulan Agustus

    “Ini masalah klasik, banyak pihak-pihak yang punya kepentingan pribadi atau kelompok lalu melakukan pembakaran untuk membuka lahan gambut. Dampaknya jelas bukan ke mereka, tapi masyarakat yang ada di sekitar lahan,” sebut Daniel dalam keterangan persnya, Selasa (29/7/2025).

    Ia mencontohkan kondisi di Kalimantan Barat, khususnya di Desa Rasau Jaya Umum, Kabupaten Kubu Raya, yang sejak 20 Juli mengalami kebakaran lahan seluas 3 hektare.

    Meski api sudah padam, kabut asap masih menyelimuti wilayah tersebut. Lebih serius lagi, pada 24 Juli, kebakaran di Kabupaten Mempawah mencakup dua desa dan meluas hingga 100 hektare.

    “Maka penting bagi Pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah (Pemda) setempat untuk menjamin keselamatan dan kesehatan masyarakat terdampak karhutla. Apalagi kabut asap masih terus terjadi meski api sudah dipadamkan,” imbuh Daniel.

    Daniel juga mengingatkan dampak regional dari karhutla yang berpotensi menimbulkan protes dari negara tetangga.

    Baca: Pemprov Riau tetapkan status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan

    “Kita juga harus memerhatikan pencegahan kabut asap ke negara tetangga. Jangan sampai Indonesia diprotes lagi karena ‘mengekspor’ kabut asap. Pemerintah harus bisa mencegah,” tegasnya.

    Wilayah seperti Rokan Hilir di Riau, yang berbatasan langsung dengan Malaysia, disebut berpotensi mengirimkan asap ke luar negeri.

    Ia mengapresiasi upaya Kementerian Kehutanan dan Balai Pengendalian Kebakaran Hutan (Dalkarhut) yang melakukan patroli hingga Pos Lintas Batas Negara (PLBN) demi mencegah hal tersebut.

    Terakhir, Daniel menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap para pelaku pembakaran lahan, termasuk perusahaan yang masih menggunakan metode pembukaan lahan dengan membakar.

    “Penegakan hukum penting, tapi jangan sampai ini menjadi langkah kuratif yang belum menyentuh akar permasalahan,” pungkasnya.

    Baca: Puluhan titik panas terpantau di Pulau Sumatera

  • WALHI: Impunitas Membuat Kebakaran Hutan Terus Berulang

    WALHI: Impunitas Membuat Kebakaran Hutan Terus Berulang

    7cloud.asia – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHIl mencatat, sejak 1 hingga 28 Juli 2025 terdapat sebanyak 20.788 titik panas (hotspot) di Indonesia.

    Secara tingkatan titik panas ini terkategorisasi level tinggi dengan jumlah 639 hotspot, level sedang dengan jumlah 19.656 hotspot dan level rendah dengan jumlah 493 hotspot.

    Ketika di-overlay dengan data konsesi HGU sawit dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), Walhi menemukan sebanyak 373 hotspot dengan level tinggi berada di konsesi perkebunan (HGU) atau izin kehutanan (PBPH) milik Korporasi.

    Sebanyak 231 perusahaan yang di dalam konsesi nya terpantau ada hotspot. Bahkan dari beberapa perusahaan yang terdapat hotspot di konsesinya adalah perusahaan yang juga terbakar pada tahun-tahun sebelumnya.

    Manager Kampanye Hutan dan Kebun WALHI Nasional, Uli Arta Siagian mengatakan, keberulangan karhutla ini adalah bukti ketertundukan negara pada perusahaan pembakar hutan dan lahan.

    Dilansir di laman resmi WALHI, Uli mengatakan, hingga saat ini pemerintah tidak berani mengevaluasi 969 perusahaan sawit yang puluhan tahun beroperasi di wilayah gambut dan hutan seluas 5,6 juta hektare.

    Baca: Puluhan Titik Panas Terpantau di Pulau Sumatera

    Bahkan ada cukup banyak perusahaan yang telah diputus bersalah oleh pengadilan, namun tidak ada proses ekskusi putusan yang jelas dan tidak pernah dicabut izinnya, dan alhasil tahun ini kembali terbakar.

    Impunitas dan ketertundukan negara ini lah yang menjadi akar persoalan karhutla, selama pemerintah tidak menjawabnya, selama itu juga karhutla akan terus terjadi,” tandasnya.

    Uli menambahkan bahwa fakta adanya ratusan perusahaan beroperasi di ekosistem gambut dan hutan ini, serta impunitas yang selalu diberikan pemerintah pada korporasi pembakar hutan adalah bentuk kegagalan UU Kehutanan.

    Karena itu, tandasnya, revisi UU Kehutanan saat ini harusnya menjadi momentum untuk mengubah total UU Kehutanan, bukan hanya revisi tambal sulam yang tidak mampu menjangkau persoalan kebakaran hutan dan lahan.

    Hasil Pantuan WALHI Sumatera Selatan, sepanjang Juni 2025 terdapat 85 hotspot berada di konsesi HTI dan HGU milik 16 perusahaan. Bahkan semua perusahaan tersebut selalu terbakar atau terdapat hotspot di dalam konsesinya dalam setiap tahunnya.

    Sebanyak 58 hotspot berada di konsesi HTI milik 11 perusahaan, yaitu PT Esa Dinamika di Kab. Muratara (berulang), PT Paramita Mulia Langgeng di Kab Muratara (berulang), PT Bumi Persada Permai di Kab. Muba (berulang), PT Sentosa Bahagia Bersama di Kab. Muba, PT. Tiesco Cahaya Permai di Kab. Muba (berulang).

    Baca: KLH ingatkan potensi kebakaran hutan dan lahan di awal Agustus 2025

    Juga PT. Tiesco Cahaya Permai di Kab. Muba (berulang), PT Wahana Lestari Makmur Sukses di Kab. Muba (berulang), PT MHP di Kab. Musi Banyuasin (berulang), PT MHP di Kab. Musi Rawas (berulang), PT MHP di Kab. Pali (berulang), PT MHP Kab. Lahat (berulang), dan PT MHP di Kab. Muara Enim (berulang).

    Sedangkan 27 hostpot berada di HGU sawit milik 5 perusahaan, yaitu PT Hasil Musi Lestari di Kab. Musi Rawas, PT London Sumatra di Kab. Muratara (berulang), PT Muara Bibit Lestari di Kab. Musi Rawas (berulang), PT Muara Bibit Lestari di Kab. Musi Rawas (berulang), PT Padang Bolak Jaya di Kab. Lahat (berulang), dan PT Trans Pacific Agro Industri di Kab. Banyu Asin (berulang).

    Direktur Eksekutif WALHI Sumatera Selatan, Yuliusman mengatakan bahwa kebakaran hutan dan lahan adalah kejahatan lingkungan luar biasa (extra ordinari egologycal crime), karena itu dibutuhkan penanganan yang serius dan terukur oleh negara.

    ”Penanganan kebakaran hutan dan lahan tidak cukup hanya dengan tindakan apel siaga, water booming, hujan buatan dan penyegelan semu tanpa ada sanksi yang berarti,” tandasnya.

    Baca: Musim kemarau 2025 diprediksi lebih singkat

  • Komisi IV DPR Soroti Kebakaran Hutan dan Lahan yang Terus Berulang

    Komisi IV DPR Soroti Kebakaran Hutan dan Lahan yang Terus Berulang

    7cloud.asia – Sejumlah anggota Komisi IV DPR, dalam forum Dialektika pada Kamis (31/07/2025) menyoroti penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi setiap kali musim kemarau datang.

    Firman Soebagyo misalnya, mengungkapkan keprihatinannya tentang anggaran yang masih minim dan lemahnya penegakan hukum terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

    “Kita ini punya undang-undang yang melarang pembakaran hutan, seperti UU No. 41 tentang Kehutanan dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tapi kenyataannya penegakan hukumnya masih lemah,” ujar Firman dikutip Parlementaria.

    Meski demikian, ia juga memahami bahwa terdapat regulasi yang mengizinkan masyarakat untuk membuka lahan dengan cara membakar hutan seluas 2 hektare. Regulasi ini merupakan celah yang memiliki potensi untuk disalahgunakan.

    Diketahui, dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010, dijelaskan bahwa masyarakat hukum adat dapat melakukan pembakaran lahan dengan luas maksimum 2 hektare per kepala keluarga untuk ditanami jenis varietas lokal, dan wajib memberitahukan kepada kepala desa.

    Baca: Lemahnya penegakan hukum membuat kebakaran hutan terus berulang

    Firman juga menjelaskan bahwa masih banyak aparat penegak hukum yang melakukan pembiaran, bahkan diduga terlibat dalam praktik pembakaran hutan secara ilegal.

    “Kalau di belakangnya ada baju hijau, baju coklat, dan bahkan oknum legislatif, penegakan hukum bisa melemah,” ujarnya.

    Dari sisi anggaran, Firman menyoroti bahwa alokasi dana untuk sektor kehutanan di APBN sangat tidak memadai. “Anggarannya tidak pernah mencapai 10 triliun, padahal kita punya hutan tropis terbesar keempat di dunia,” ujar Politisi Partai Golkar ini.

    Ia menilai minimnya anggaran berdampak langsung pada kurangnya kesiapan peralatan pemadam kebakaran dan sumber daya manusia di lapangan.

    Di sisi lain, ia juga menyadari kinerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang menurutnya masih sangat terbatas.

    Baca: KLH ingatkan potensi kebakaran hutan pada awal Agustus

    Hal itu karena terbebani banyak tugas lintas bencana, tetapi tidak mendapat dukungan sumber daya dan peralatan yang memadai, termasuk kurangnya helikopter dan pesawat pemantau titik api.

    Sebagai solusi, Firman menyarankan agar dibentuk lembaga baru yang dikhususkan untuk menangani perlindungan lingkungan dan kebakaran hutan. Hal ini mencontoh negara Brasil yang memiliki lembaga IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente).

    “IBAMA itu memiliki kewenangan kuat sebagai regulator sekaligus penegak hukum. Kita perlu lembaga semacam ini di Indonesia,” tegasnya.

    Firman berharap pemerintah dapat segera membenahi struktur kelembagaan, meningkatkan anggaran, dan memperkuat edukasi publik serta koordinasi lintas kementerian untuk mengatasi persoalan ini secara sistemik.

    Anggota Komisi IV DPR lainnya, Riyono meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas kebijakan penanganan bencana, terutama terkait kebakaran hutan dan lahan.

    Baca: Pemprov Riau tetapkan status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan

    Dia menekankan pentingnya deteksi dini, patroli rutin, serta penguatan peran kelompok masyarakat peduli hutan. Selain itu, alokasi anggaran untuk penanggulangan bencana juga dianggap belum proporsional.

    “Jangan-jangan anggaran kita belum sampai satu persen. Kalau 13 persen pun, itu masih harus kita tinjau efektivitasnya. Apalagi dampaknya bukan hanya lingkungan, tapi juga ekonomi dan kesehatan,” tegas Politisi PKS ini.

    Ia mendorong pendekatan yang lebih modern dan kolaboratif, termasuk kerja sama antara DPR, pemerintah, masyarakat lokal, dan organisasi lingkungan.

    Penanganan kebakaran hutan dan lahan juga perlu dilengkapi dengan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran dan edukasi kepada masyarakat.

  • Kejadian Kebakaran Hutan di Aceh Paling Banyak Terjadi di Lahan Milik Negara

    Kejadian Kebakaran Hutan di Aceh Paling Banyak Terjadi di Lahan Milik Negara

    7cloud.asia – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI Aceh menemukan total 235 titik panas atau hotspot di Aceh selama bulan Juli 2025.

    Dari jumlah tersebut 11 persen atau 26 titik terpantau berada dalam konsesi Hak Guna Usaha (HGU) 5 perusahaan yaitu PTPN (18 hotspot), PT Beutami sebanyak (2 hotspot), PT Karya Tanah Subur (1 hotspot), PT Setya Agung (1 hotspot), dan PT Watu Gede Utama (4 hotspot).

    Kadiv Advokasi dan Kampanye WALHI Aceh, Afifuddin Acal mengatakan, temuan ini sangat ironis, karena justru titik panas paling banyak muncul di lahan milik Negara.

    PTPN, ujarnya, sebagai perusahaan plat merah, semestinya jadi teladan pengelolaan lahan, bukan penyumbang risiko kebakaran hutan dan lahan.

    ”Ketika PTPN, perusahaan milik negara, abai menjaga konsesinya dari kebakaran, pesan yang tersisa adalah negara lalai menjaga hutan dan lahan miliknya sendiri,” kata Acal seperti dilansir di laman resmi WALHI.

    Parahnya, hotspot level tinggi (High) itu berada di perusahaan plat merah sebanyak 5 kejadian. Seharusnya sebagai pemegang HGU milik pemerintah berkewajiban menjaga lahannya dari kebakaran.

    Baca: Impunitas membuat kebakaran hutan terus berulang

    Jika titik panas terus muncul di sana, maka ini bukan kelalaian biasa, ini potensi kejahatan lingkungan oleh perusahaan milik negara.

    “Harusnya perusahaan plat merah itu menjadi contoh untuk pemegang konsesi HGU lainnya untuk menjaga atau mengendalikan Karhutla, bukan malah mereka yang banyak terjadi Karhutla. Kalau kejadian seperti ini, perusahaan negara ini tidak hanya lalai, tapi patut diperiksa dan diproses hukum,” tegasnya.

    Hotspot paling banyak berada di kawasan Areal Peruntukan Lain (APL) atau non kawasan hutan sebanyak 136 hotspot.

    Hutan dengan fungsi lindung, produksi dan konservasi juga terdapat hotspot di dalamnya, dengan masing-masing sebanyak 37 hotspot, 43 hotspot dan 19 hotspot.

    Data ini mengindikasikan bahwa kebakaran tidak hanya terjadi di area terbuka atau tidak dijaga, tetapi juga telah merambah ke kawasan hutan lindung, konservasi, bahkan taman nasional.

    Baca: KLH ingatkan potensi kebakaran hutan pada awal Agustus

    “Sebaran titik panas di zona-zona yang seharusnya dilindungi ini menjadi alarm keras bagi otoritas kehutanan dan penegak hukum untuk memperkuat pengawasan dan penindakan,” jelasnya.

    Lemahnya kontrol di APL dan HGU mengindikasikan celah besar dalam pengawasan pemanfaatan lahan. Jika dibiarkan, potensi kebakaran hutan dapat meluas, mengancam kehidupan masyarakat, keanekaragaman hayati, serta memperparah krisis iklim.

    Sementara kebakaran hutan dan lahan di Aceh sepanjang 2024 tercatat mencapai 7.257,35 hektare, menjadikannya sebagai kejadian terburuk dalam lima tahun terakhir.

    Angka ini melonjak lebih dari empat kali lipat dibandingkan 2023 yang hanya seluas 1.936,86 hektare.

    Ledakan kebakaran hutan dan lahan tersebut menempatkan Aceh pada peringkat keempat tertinggi di Sumatera pada 2024, dan peringkat ke-12 di Indonesia.

    Baca: Pemerintah dinilai lamban mengantisipasi kebakaran hutan

    Memasuki 2025, hingga akhir Juli, luas karhutla di Aceh memang tercatat menurun menjadi 354 hektare. Namun secara peringkat, Aceh justru naik ke posisi ketiga di Sumatera, dan peringkat ke-8 secara nasional.

    Artinya, meskipun luasan kebakaran menurun, tingkat kerawanan dan penyebaran titik panas atau hotspot tetap tinggi.

    “Penurunan luas bukan berarti persoalan selesai. Jika hotspot masih muncul setiap pekan dan menyasar kawasan lindung hingga konsesi negara, maka itu bukan keberhasilan, melainkan kegagalan yang ditunda,” tegasnya.

    Kondisi ini menunjukkan bahwa Aceh masih berada dalam bayang-bayang krisis ekologi yang serius.

    Tingginya kasus kebakaran hutan dan lahan tahun lalu serta konsistensi munculnya hotspot tahun ini menjadi indikator bahwa sistem pencegahan dan pengawasan kebakaran belum berjalan efektif.

  • WALHI Riau Ungkap Sejumlah Kebakaran Hutan Berulang di Tanah Konsesi

    WALHI Riau Ungkap Sejumlah Kebakaran Hutan Berulang di Tanah Konsesi

    7cloud.asia – Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI Riau mencatat, sejak Januari sampai Juli 2025 kebakaran hutan telah menghanguskan sekitar 1.000 hektare hutan dan lahan di Riau.

    Hal ini yang kemudian menyebabkan status bencana Riau meningkat dari tahun sebelumnya menjadi tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan.

    Berdasarkan hasil analisis spasial WALHI Riau melalui satelit Aqua dan Terra dengan confidence level di atas 70 persen menunjukkan sepanjang periode 1 Mei sampai 24 Juli 2025 terdapat 310 titik panas yang tersebar di 9 kabupaten/kota Provinsi Riau.

    Dilansir di laman resmi WALHI, Kabupaten Rokan Hulu dan Rokan Hilir menempati urutan teratas dalam jumlah kasus kebakaran hutan di Riau.

    Hasil analisis ini juga memperlihatkan titik api berada dalam areal kerja 8 (delapan) perusahaan perkebunan kayu dan kelapa sawit.

    Baca: Riau tetapkan status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan

    Perusahaan itu adalah PT Perawang Sukses Perkasa, PT Citra Buana Inti Fajar, PT Riau Andalan Pulp & Paper, PT Selaras Abadi Utama, PT Diamond Raya Timber, CV Bhakti Praja Mulia.

    Juga PT Ruas Utama Jaya, dan PT Jatim Jaya Perkasa. Lebih parahnya, perusahaan yang telah dijatuhi hukuman pidana, PT Jatim Jaya Perkasa (JJP) kembali terbakar di tahun ini.

    Setidaknya dari titik api yang ditemukan di konsesi perusahaan di atas, PT RAPP (APRIL&Partner), PT SRL (APRIL&Partner), dan PT DRT (Barito Grup) adalah perusahaan yang juga terbakar pada tahun-tahun sebelumnya.

    Bahkan PT Jatim Jaya Perkasa (Wilmar Grup) telah diputus bersalah melakukan perbuatan melawan hukum terkait kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup dan kebakaran hutan dan lahan berdasar putusan Mahkamah Agung kembali ditemukan titik api dalam areal kerjanya.

    Selain itu, hasil analisis media WALHI Riau juga menemukan Perusahaan Milik Asing (PMA) asal Malaysia, PT Adei Plantation Industry (KLK Grup) kembali terbakar.

    Baca: Titik panas mulai bermunculan di Riau

    Perusahaan ini telah dua kali dijatuhi hukuman pidana atas kasus yang sama, yaitu pada tahun 2016 dan 2020.

    Direktur Eksekutif WALHI Riau, Boy Jerry Even Sembering mendesak penegak hukum menetapkan perusahaan yang areal kerjanya terbakar sebagai tersangka karhutla.

    Boy menegaskan, penegakan hukum ini juga harus paralel dengan evaluasi perizinan pembukaan lahan.

    ”Bahkan perusahaan yang berulang kali menjadi pelaku kebakaran hutan dan lahan serta memiliki catatan pelanggaran lingkungan hidup lainnya sudah layak dicabut perizinannya,” ujar Boy.

    Baca: WALHI sebut impunitas membuat kebakaran hutan terus berulang

  • Kebakaran Hutan dan Lahan Jadi Ancaman Serius di Jambi

    Kebakaran Hutan dan Lahan Jadi Ancaman Serius di Jambi

    7cloud.asia – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menjadi ancaman serius di Provinsi Jambi di musim kemarau ini.

    Berdasarkan hasil pemantauan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jambi melalui sistem Fire Information for Resource Management System (FIRMS) milik NASA tercatat sebanyak 578 titik panas (hotspot) selama periode Juli 2025.

    Pemantauan titik panas ini menggunakan sensor VIIRS (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite) pada satelit Suomi NPP (N21)

    Dari jumlah tersebut, 114 titik panas berada dalam kawasan konsesi 33 perusahaan perkebunan kelapa sawit, dan 66 titik lainnya tersebar di konsesi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) 8 perusahaan.

    Fakta ini kembali menegaskan bahwa karhutla bukan semata terjadi karena aktivitas masyarakat, tetapi dominan berlangsung di area yang dikelola oleh korporasi besar pemegang izin konsesi.

    WALHI Jambi menemukan bahwa HGU perusahaan sawit yang memiliki titik panas tertinggi antara lain: Ex. PT Bahari Gembira Ria: 21 titik, PT Ari Kirana Lestari: 11 titik.

    Baca: Kebakaran hutan di Aceh banyak terjadi di lahan milik Negara

    Sedangkan PT Muaro Kahuripan Indonesia: 17 titik dengan Fire Radiative Power (FRP) tertinggi sebesar 40,13 dan tingkat kepercayaan tinggi, yang mengindikasikan kuat adanya kebakaran aktif.

    Hal ini terkonfirmasi oleh masyarakat jaringan WALHI Jambi di lapangan bahwa terjadi kebakaran di wilayah tersebut dengan perkiraan luasan 270 Ha. PT Dharma Tanjung Sawita: 8 titik, PT Tujuh Kaki Dian: 7 titik.

    Selain itu, puluhan perusahaan lainnya tercatat memiliki titik panas meskipun dalam jumlah lebih kecil. Ini mengindikasikan bahwa karhutla terjadi secara sistemik dan berulang di berbagai korporasi.

    Sementara dalam sektor kehutanan (PBPH), pemantauan WALHI Jambi menemukan: PT Wira Karya Sakti (WKS): 33 titik panas, mayoritas terjadi berulang di lokasi yang sama, dan nilai FRP sebesar 14,29 di Kabupaten Batanghari, PT Limbah Kayu Utama: 12 titik panas, dengan FRP 23,39, juga pada level kepercayaan tinggi,

    Perusahaan lain seperti PT Alam Bukit Tiga Puluh, PT Hijau Artha Nusa, PT Malaka Agro Perkasa, dan lainnya turut teridentifikasi sebagai lokasi hotspot.

    Sebaran titik-titik panas ini menunjukkan kelalaian atau bahkan indikasi kesengajaan dalam pengelolaan lahan yang berujung pada kebakaran.

    Baca: Impunitas membuat kebakaran hutan terus berulang

    Direktur Eksekutif WALHI Jambi, Oscar Anugrah, menyatakan bahwa temuan ini mencerminkan kegagalan struktural negara dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap korporasi yang terus mengulangi pelanggaran lingkungan.

    “Setiap tahun kita mendapati pola yang sama: kebakaran terjadi di wilayah yang itu-itu saja, milik korporasi yang sama, dan hingga kini tidak ada penindakan serius,“ ujarnya.

    Korporasi melanggar, lanjut Oscar, dan rakyat yang harus menanggung sesaknya asap dan rusaknya lingkungan. Karena itu WALHI menegaskan bahwa karhutla adalah kejahatan ekologis yang tidak boleh dimaklumi.

    Temuan ini menunjukkan kegagalan sistematis dalam pengawasan dan penegakan hukum atas aktivitas korporasi di sektor perkebunan dan kehutanan.

    Pemerintah Provinsi Jambi dan aparat penegak hukum tidak bisa terus abai melihat berulangnya karhutla di area konsesi yang sama, apalagi dengan tingkat kepercayaan data yang tinggi dari sistem pemantauan.

    WALHI Jambi mendesak agar korporasi yang wilayah konsesinya terindikasi terbakar segera diperiksa dan ditindak tegas, termasuk pencabutan izin jika terbukti lalai atau sengaja membakar.

    ”Ini bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga soal hak hidup rakyat yang terancam oleh asap dan kehancuran ekologis,” tegas Oscar Anugrah.

    Baca: KLH ingatkan potensi kebakaran hutan di bulan Agustus

  • BMKG: Titik Panas di Kalimantan dan Sumatera Meningkat Signifikan

    BMKG: Titik Panas di Kalimantan dan Sumatera Meningkat Signifikan

    .

    7cloud.asia – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mendeteksi peningkatan signifikan titik panas (hotspot)  di sejumlah wilayah Indonesia, terutama Kalimantan dan Sumatera.

    BMKG mengingatkan, titik panas ini berpeluang menjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla)

    Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani di Jakarta, Jumat, mengatakan bahwa berdasarkan data satelit Himawari-9 per 30 Juli 2025 jumlah titik panas di Kalimantan bertambah menjadi 22

    Sedangkan di Sumatera terdeteksi sembilan titik panas, dan dua titik tambahan muncul di Sulawesi.

    Baca: Titik panas di Aceh banyak ditemukan di lahan Negara

    “Jumlah titik panas tersebut meningkat signifikan dibanding pekan sebelumnya,” kata dia dikutip Antaranews.com.

    BMKG mengkonfirmasi bahwa peningkatan jumlah titik panas ini terjadi bersamaan dengan masa puncak musim kemarau.

    Selain itu menurut Andri, sejumlah dinamika atmosfer, turut memperkuat tren pengeringan lahan di mana aliran massa udara dari Pasifik yang menguat menyebabkan kurangnya pembentukan awan hujan,

    Sedangkan sirkulasi siklonik di Samudra Hindia mempercepat penguapan di wilayah Indonesia bagian barat.

    Baca: Kebakaran hutan dan lahan jadi ancaman serius di Jambi

    Pola meteorologi tersebut dinilai berpeluang memperbesar risiko kebakaran yang sporadis namun cepat meluas, khususnya di wilayah lahan gambut dan hutan produksi yang memiliki cadangan bahan bakar kering.

    Untuk itu, BMKG mengingatkan bahwa kewaspadaan perlu ditingkatkan di daerah-daerah rawan penurunan curah hujan dan kelembapan udara yang rendah memperbesar potensi penyebaran api salah satunya Provinsi Jambi.

    Berdasarkan hasil pemantauan tim BMKG bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), curah hujan di sebagian besar wilayah Provinsi Jambi akan mengalami penurunan drastis pada sepuluh hari pertama Agustus.

    Adapun intensitas hujan diperkirakan hanya berkisar 20 hingga 50 milimeter.

    Berdasarkan peta spasial, pada tanggal 30 Juli hingga 5 Agustus, sejumlah wilayah Jambi menunjukkan kategori kemudahan terbakar tinggi