ruangkota

Tag: kemiskinan

  • Pemerintah Akan Merevisi Garis Kemiskinan Nasional

    Pemerintah Akan Merevisi Garis Kemiskinan Nasional

    7cloud.asia – Anggota Dewan Ekonomi Nasional Arief Anshory Yusuf mengatakan Badan Pusat Statistik (BPS) dan kementerian terkait sedang membahas revisi garis kemiskinan nasional.

    Selama ini, BPS masih menggunakan metode penghitungan kemiskinan yang sama sejak 1998. Arief menyebut proses kajian untuk menyusun metodologi yang baru sudah berlangsung selama berbulan-bulan.

    “Enam bulan terakhir saya kerja sama dengan teman-teman di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), juga dengan Bank Dunia, lalu komunikasi juga dengan BPS untuk segera merevisi, jadi sudah mulai ada proses,” kata Arief dilansir Tempo Minggu (8/6/2025).

    Menurut dia, proses revisi harus segera diselesaikan tahun ini. Sebab, garis kemiskinan Indonesia sudah semakin mendekati batas kemiskinan ekstrem yang ditetapkan Bank Dunia.

    Padahal, Indonesia sudah masuk dalam kategori negara berpendapatan menengah ke atas (upper-middle income).

    Baca: Mengapa angka kemiskinan versi BPS dan Bank Dunia berbeda

    Bank Dunia telah menaikkan garis kemiskinan internasional dari yang semula 2,15 dolar per kapita per hari menjadi 3,00 dolar per kapita per hari.

    Garis kemiskinan untuk negara berpendapatan menengah ke bawah (lower-middle income) juga direvisi dari yang sebelumnya 3,65 dolar menjadi 4,20 dolar.

    Begitu juga dengan garis kemiskinan negara berpendapatan menengah ke atas (upper-middle income). Batasnya berubah dari 6,85 dolar menjadi 8,30 dolar. Salah satu pemicu perubahan ini adalah naiknya garis kemiskinan nasional di 16 negara berpendapatan rendah.

    Berbeda dengan BPS, Bank Dunia menggunakan pendekatan paritas daya beli atau purchasing power parity (PPP), yaitu metode konversi yang menyesuaikan daya beli antarnegara.

    Dalam garis kemiskinan yang baru ini, Bank Dunia mengadopsi PPP 2021. Sebelumnya, Bank Dunia menggunakan PPP 2017.

    Baca: Bank Dunia sebut lebih dari 60 persen penduduk Indonesia miskin

    Menurut Arief, jika dihitung menggunakan PPP terbaru, batas kemiskinan internasional adalah sekitar Rp 545 ribu per orang per bulan. Sedangkan, garis kemiskinan Indonesia saat ini adalah sekitar Rp 595 ribu per orang per bulan.

    Idealnya, kata Arief, garis kemiskinan nasional berada di rentang Rp 750 ribu hingga Rp 1,5 juta, jika mengacu pada garis kemiskinan lower-middle income dan upper-middle income.

    Bila diukur menggunakan garis kemiskinan upper-middle income terbaru, angka kemiskinan di Indonesia pada 2024 mencapai 68,25 persen atau sekitar 193,49 juta jiwa.

    Sedangkan, bila menggunakan garis kemiskinan internasional, ada sebanyak 15,42 juta penduduk atau 5,5 persen yang di hidup di bawah garis kemiskinan.

    Sementara itu, berdasarkan garis kemiskinan nasional yang berlaku saat ini, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat kemiskinan Indonesia per September 2024 adalah sebesar 8,57 persen atau sekitar 24,06 juta jiwa.

    BPS sendiri menggunakan pendekatan cost of basic needs atau atau jumlah rupiah minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar.

    Baca: Vietnam dan Malaysia ubah garis kemiskinan dan berhasil entaskan kemiskinan

  • DKI Jakarta Targetkan Turunkan Angka Kemiskinan di Bawah 3 Persen pada 2029

    DKI Jakarta Targetkan Turunkan Angka Kemiskinan di Bawah 3 Persen pada 2029

    7cloud.asia – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan penurunan angka kemiskinan ke angka 1,82-2,91 persen sesuai dengan dokumen akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.

    Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, pada September 2024, jumlah penduduk miskin di Jakarta 449.070 orang atau sekitar 4,14 persen dari total jumlah penduduk Jakarta.

    Jumlah ini menurun 0,16 persen dibandingkan bulan Maret 2024, yang tercatat sebesar 4,30 persen atau 464.930 orang.

    Kepala Dinas Sosial sekaligus Wakil Sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi DKI Jakarta, Iqbal Akbarudin di Jakarta, Rabu (16/7/2025) mengatakan, tahun 2025-2029 menjadi tahap awal transformasi DKI Jakarta dalam mewujudkan visi 2045.

    Baca: Indonesia masuk negara menangah, standar miskin BPS perlu diubah

    Dilansir Antaranews.com, salah satu sasaran visi 2045 adalah menurunkan angka kemiskinan hingga di bawah 1 persen yakni di kisaran 0 hingga 0,5 persen.

    “Tahun 2025-2029 menjadi tahap awal transformasi DKI Jakarta dalam mewujudkan visi 2045,” katanya.

    Berdasarkan Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2025-2045, Jakarta memiliki visi untuk menjadi kota global yang maju, berkeadilan, berdaya saing dan berkelanjutan.

    Salah satu sasaran utama mewujudkan visi tersebut adalah mencapai tingkat kemiskinan di angka 0-0,5 persen. “Tingkat kemiskinan ditargetkan membaik hingga di angka 1,82-2,91 persen,” katanya.

    Baca: Standar miskin BPS berbeda dengan versi Bank Dunia

    Untuk mewujudkan visi Jakarta 2045, kata Iqbal, dibutuhkan dukungan kebijakan, program kegiatan, serta data yang tepat agar target tersebut dapat bersama-sama direalisasikan.

    Selaras dengan kebijakan di tingkat nasional, upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di DKI Jakarta, disusun dengan prinsip konvergensi dan komplementaritas program.

    Ini, kata Iqbal, agar setiap penduduk miskin dapat menjadi lebih sejahtera, sementara mereka yang sudah ada di atas garis kemiskinan dijaga agar tidak turun kelas kesejahteraannya.

    “Karena itu, peran kementerian/lembaga serta mitra pembangunan yang ada di luar pemerintah sangat penting,” kata dia.

  • Upaya Mengentaskan Warisan Kemiskinan ke Anak

    Upaya Mengentaskan Warisan Kemiskinan ke Anak

    7cloud.asia – Kemiskinan penduduk berisiko menciptakan kemiskinan anak. Sebab, kondisi miskin membatasi akses anak untuk kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan demi memperbaiki nasib mereka.

    Menurut publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 tentang Kesejahteraan Anak Indonesia, sekitar 12 dari 100 anak Indonesia berusia 0 – 17 tahun pada tahun 2022 berada dalam kondisi miskin.

    Definisi kemiskinan anak sendiri menurut Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah mereka yang mengalami deprivasi pada material, spritual, dan emosional yang dibutuhkan untuk bertahan hidup dan berkembang.

    Definisi kemiskinan anak juga mengacu pada kondisi di mana anak tidak dapat menikmati hak-haknya, tidak dapat mencapai potensi diri atau berpartisipasi secara penuh dan setara dalam lingkup sosial.

    Demografi ini menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan anak ternyata jauh lebih tinggi dari tingkat kemiskinan penduduk yang secara keseluruhan yang telah berada pada angka satu digit pada tahun tersebut.

    Anak-anak yang tinggal bersama orang tua tunggal, berada satu atap bersama-sama dengan kakek/nenek, ditambah dengan jumlah anggota rumah tangga yang lebih banyak berisiko lebih tinggi untuk menjadi miskin.

    Kemiskinan yang diwariskan ke anak merupakan pusaran kesialan yang perlu kita akhiri. Pertanyaannya: Dari mana kita langkah ini bisa kita mulai?

    Baca: Perubahan iklim bisa akibatkan ratusan juta orang jatuh ke jurang kemiskinan

    Faktor kesehatan dan gizi anak
    Agar seorang anak tidak jatuh miskin, jaminan pertama yang perlu kita penuhi adalah sanitasi yang layak. Pola hidup bersih dengan ketersediaan fasilitas sanitasi memadai bisa mencegah stunting.

    Ada tiga poin penting mendasar yang perlu diperhatikan yakni pola asuh yang baik, perbaikan pola makan serta perbaikan sanitasi lingkungan. Karena itulah, mengentaskan kemiskinan anak juga harus memperhatikan berbagai aspek.

    Itu sebabnya di Indonesia 2 dari 5 anak mengalami multiple deprivation atau belum terpenuhi haknya setidaknya pada dua dimensi kesejahteraan anak. Deprivasi atau kekurangan terbanyak berasal dari dimensi kesehatan juga terkait sanitasi.

    Sekitar 31,27 persen anak-anak kekurangan akses fasilitas air minum. Di perdesaan yang seharusnya memiliki cadangan air yang lebih besar, sekitar 15,56 persen anak-anak justru tidak mendapatkan air minum yang layak.

    Bandingkan dengan di perkotaan, hanya ada 4,67 persen anak-anak yang kekurangan akses air minum.

    Begitupun dengan soal sanitasi yang layak, 23,05 persen anak-anak di perdesaan yang haknya belum terpenuhi. Sementara di perkotaan terdapat 16.06% anak yang tidak mendapatkan sanitasi yang layak.

    Dalam dimensi Kesehatan, hampir separuh anak-anak (42,17 persen) mengalami deprivasi. Deprivasi pada dimensi ini dipengaruhi oleh masih rendahnya kepemilikan jaminan kesehatan pada anak usia 0-4 tahun dan rendahnya capaian Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) pada kelompok umur yang sama.

    Padahal, UU Perlindungan Anak mengatur hak anak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. Hingga akhirnya kemudian direvisi dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016

    Sementara dalam dimensi makanan dan nutrisi, terdapat 16,20 persen anak-anak yang kekurangan. Hampir setengah dari anak-anak usia 6-23 bulan (41,96 persen) belum mengonsumsi makanan secara beragam.

    Baca: Perbedaan angka statistik dengan realita kemiskinan di Indonesia

    Keragaman pangan minimum atau minimum dietary diversity (MDD) berhubungan erat dengan status gizi dan nutrisi pada anak.

    Berbeda pola dari angka rawan pangan dan ASI eksklusif, anak yang kekurangan dalam indikator ini lebih banyak ditemukan di perdesaan (48,91 persen) dibandingkan di perkotaan (36,66 persen).

    Stunting memastikan seorang anak akan jatuh miskin
    Balita yang mengkonsumsi pangan kurang seragam berisiko mengalami berat badan rendah. Dampak tersebut dalam jangka panjang akan mengakibatkan stunting pada anak, dan permasalahan status gizi anak.

    Pendidikan tidak kalah penting. Agar naik ke kelas sosial yang lebih tinggi, maka anak-anak dari rumah tangga di bawah garis kemiskinan harus bersekolah lebih tinggi.

    Namun sayangnya, banyak keluarga yang tak sanggup dengan pilihan yang berat ini. Lagi-lagi anak-anaklah yang menjadi korban. Mimpi bisa bersekolah tinggi dengan seluruh hak-haknya tercukupi tak pernah terealisasi.

    Sebanyak 26,04 persen anak yang tinggal bersama kepala rumah tangga (KRT) yang tidak bisa membaca dan menulis adalah anak-anak miskin.

    Angka ini lebih dari dua kali lipat jika dibanding 11,47 persen anak yang kepala rumah tangganya yang melek aksara namun miskin.

    Jika kita menelisik dimensi pendidikan, masih ada 18,10 persen anak-anak yang belum terpenuhi haknya. Sekitar 65,18 persen anak umur 3-6 tahun belum mengakses pendidikan anak usia dini.

    Baca: Mengapa angka kemiskinan BPS berbeda dengan versi Bank Dunia

    Sementara bagi anak kelompok umur 13-15 tahun maupun 16-17 tahun di perdesaan, angka putus sekolah cenderung lebih tinggi dibandingkan di perkotaan. Sekitar 13 dari 100 anak usia 16-17 tahun di perdesaan tidak bisa menyelesaikan pendidikan menengah pertamanya.

    Selain akses pendidikan, rendahnya kualitas pendidikan erat kaitannya dengan kedalaman kemiskinan.

    Upaya pengentasan kemiskinan anak haruslah beriringan dengan ikhtiar memerangi kemiskinan pembelajaran.

    Bank Dunia bersama Institut Statistik UNESCO menyatakan bahwa 53 persen anak-anak usia 10 tahun di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah tidak dapat membaca. Mereka juga tak bisa memahami cerita sederhana meski sudah duduk di akhir sekolah dasar.

    Sementara di negara-negara miskin, tingkatnya mencapai 80 persen. Inilah yang disebut dengan kemiskinan pembelajaran.

    Mengurai benang kusut kemiskinan struktural
    Kemiskinan anak pada akhirnya tidak mungkin dientaskan hanya menggunakan pendekatan moneter atau ekonomi semata. Tidak cukup pula hanya dengan uluran tangan berbentuk skema santunan atau sekedar bantuan sosial.

    Kita memerlukan upaya kolaboratif yang lebih komprehensif agar anak-anak miskin bisa menjadi lebih berdaya di masa depan.

    Baca: Standar miskin BPS sudah perlu diubah

    Keluarga tentu harus dilibatkan sebagai aktor utama dalam upaya memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan semua hak anak. Jangan sampai keterbelakangan ekonomi dan sosial kembali terwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

    Pengentasan kemiskinan anak adalah kerja-kerja panjang yang beriringan lurus dengan upaya peningkatan kualitas manusia, sehingga upaya ini harus senantiasa melekat dengan program-program pembangunan manusianya.

    Para pemangku kebijakan, organisasi kemasyarakatan, serta lembaga-lembaga sosial bisa merancang bersama program-program kolaborasi dalam peningkatan kesejahteraan keluarga dan anak pra-sejahtera.

    Selain melalui pendekatan kebijakan, inisiatif-inisiatif filantropi dapat membantu anak-anak keluar dari pusaran kemiskinan. Apalagi, dengan memanfaatkan etos kedermawanan masyarakat kita yang tinggi.

    Pendekatan ini bisa melalui pemberian akses pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang memadai, serta pengembangan diri yang memberdayakan.

    Kolaborasi adalah kunci dalam mendukung tercapainya harapan anak-anak miskin menuju masa depan yang lebih sejahtera sehingga cita-cita keadilan sosial di indonesia dapat terwujud.

    Artikel ini merupakan hasil kerja sama The Conversation ID bersama para penulis dan IDEAS, lembaga think-tank di bawah naungan Yayasan Dompet Dhuafa. Penulis: Agung Pardini (Senior researcher and advocacy director, Institute for Demographic and Poverty Studies/IDEAS)

     

  • Pakar UGM Soroti Keterlambatan Rilis Data Kemiskinan oleh BPS

    Pakar UGM Soroti Keterlambatan Rilis Data Kemiskinan oleh BPS

    7cloud.asia – Badan Pusat Statistik (BPS) baru-baru ini merilis data kemiskinan untuk Maret 2025, di mana angka kemiskinan disebutkan menurun menjadi 8,47 persen.

    Adapun jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 sebesar 23,85 juta orang, turun sekitar 210.000an orang jika dibanding periode September 2024 dan menurun 1,37 juta orang terhadap Maret 2024.

    Selain angkanya yang disoroti publik, waktu rilisnya yang terlambat juga mendapat atensi. Sejumlah pakar mempertanyakan apakah penundaan ini murni teknis atau ada potensi politisasi mengingat sensitifnya data kemiskinan menjelang momentum politik seperti pilkada.

    Dilansir ugm.ac.id, pakar Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan (PSdK) FISIPOL UGM, Nurhadi, Ph,D. menilai bahwa keterlambatan tersebut bisa dilihat dari dua sisi.

    Di satu sisi, ia mengapresiasi langkah BPS jika mengarah pada komitmen positif terhadap kualitas dan validitas data. Menurutnya, jika alasan penundaan adalah untuk menjamin akurasi dan harmonisasi standar global, maka itu menunjukkan itikad baik.

    Baca: Jumlah penduduk miskin di Indonesia capai 23,85 juta orang

    “Tetapi transparansi terhadap publik harus dijaga. Kalaupun ada penundaan, harus ada komunikasi yang jelas. Metodologi, validitas, dan alasan teknis lain harus terbuka,” ujarnya mengingatkan, Kamis (31/7/2025).

    Nurhadi menyebut keterlambatan ini menyimpan risiko yang tidak kecil. Salah satunya adalah kehampaan data dalam siklus perencanaan kebijakan.

    Pemerintah pusat maupun daerah sangat bergantung pada data kemiskinan untuk menyusun program perlindungan sosial. “Ketika data ditunda, intervensi kebijakan bisa meleset karena mengacu pada data lama,” jelasnya.

    Kritik lain yang lebih serius adalah potensi tergerusnya kepercayaan publik terhadap BPS sebagai institusi statistik nasional. Apalagi jika penundaan terjadi berulang dan dalam konteks politik elektoral.

    “Di era literasi digital saat ini, publik semakin peka. Kalau tidak dijelaskan dengan baik, justru bisa muncul asumsi bahwa data ditahan demi kepentingan tertentu,” tambah Nurhadi.

    Baca: Pemerintah merevisi garis kemiskinan nasional

    Lebih dari itu, Nurhadi juga mengingatkan agar independensi BPS harus dijaga secara ketat dari intervensi politik, terutama menjelang pemilu. Menurutnya, data statistik bukanlah milik pemerintah, tetapi milik publik.

    Pemerintah hanya diberi mandat untuk mengelola dan merilis data menggunakan dana publik. Oleh karena itu, keterbukaan dan keteraturan dalam merilis data menjadi bentuk pertanggungjawaban kepada warga negara.

    Terkait substansi data terbaru, Nurhadi menyoroti bahwa meskipun angka kemiskinan menurun, ukuran resmi garis kemiskinan di Indonesia masih terlalu rendah dan tidak merepresentasikan realitas sosial-ekonomi masyarakat.

    “Dengan standar sekitar Rp609 ribu per bulan per orang, banyak kelompok yang sebenarnya miskin secara riil tapi tidak terdata,” katanya.

    Ia menambahkan, data saat ini belum mengadopsi standar internasional seperti dari Bank Dunia yang jika digunakan bisa melonjakkan angka kemiskinan nasional menjadi dua hingga tiga kali lipat.

    Baca: Angka Kemiskinan BPS berbeda dengan versi Bank Dunia

    Meski demikian, Nurhadi mengakui bahwa adopsi standar global harus dilakukan secara bertahap. “Kalau belum siap secara teknis dan politis, jangan dipaksakan. Tapi harus ada roadmap menuju ke sana,” sarannya.

    Ia juga menekankan pentingnya pemantauan keberlanjutan bagi warga yang baru keluar dari garis kemiskinan agar tidak kembali miskin, serta perlunya pendekatan berbasis pemberdayaan ekonomi, bukan sekadar bantuan.

    “Rilis data bukan semata tugas teknis tahunan, tapi hak publik yang memungkinkan warga menilai kinerja negara,” tegasnya.

    Dalam konteks pembangunan berbasis bukti (evidence-based policy), kualitas dan ketepatan waktu data menjadi elemen vital. Ia mendorong pemerintah, khususnya BPS, untuk menguatkan komunikasi publik dan tata kelola statistik ke depan.

    Baca: Bank Dunia sebut 60 persen penduduk Indonesia miskin

  • Indonesia Terancam Jadi Negara Predatoris: Kemiskinan Dilanggengkan dan Memperlebar Ketimpangan

    Indonesia Terancam Jadi Negara Predatoris: Kemiskinan Dilanggengkan dan Memperlebar Ketimpangan

    7cloud.asia – Memasuki kuartal IV 2025, perkembangan dan dinamika perekonomian nasional amat suram. Melansir Bank Dunia, angka kemiskinan di Indonesia meroket tembus lebih dari 60 persen.

    Tengok saja ragam rangkaian peristiwa seperti daya beli masyarakat yang menurun, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) berskala nasional, fluktuasi nilai tukar rupiah, hingga berujung melebarnya ketimpangan antara si miskin dan si kaya.

    Masalahnya, alih-alih berbenah dan merancang kebijakan yang berpihak pada publik, pemerintah justru lebih sering mempertontonkan sikap antikritik.

    Dalam sejumlah peristiwa, suara masyarakat yang seharusnya menjadi bahan evaluasi malah ditanggapi dengan langkah-langkah represif oleh aparat negara.

    Rangkaian dinamika ini mengindikasikan hal yang tidak sedap didengar dan tidak layak diamini. Jika sikap pemerintah seperti ini berlanjut, Indonesia terancam menjelma menjadi negara predatoris.

    Apa ciri-ciri negara predatoris?
    Dalam sebuah kajian ekonomi politik, indikasi sebuah negara predatoris (predatory state) muncul ketika para elite, baik di bidang ekonomi, politik, maupun militer, memonopoli akses terhadap sumber daya hingga bisa mencapai kadar yang melumpuhkan perekonomian nasional.

    Segelintir kelompok berprivilese ini memangsa hak mayoritas publik luas dengan berbagai manuver dan kebijakan yang memihak kepentingannya, alih-alih kepentingan umum.

    Pertumbuhan ekonomi yang dibangun berlandaskan praktik predatoris pasti berpusat pada sektor ekstraktif yang ujung-ujungnya memperlebar jurang ketimpangan. Contoh sektor ekstraktif adalah perkebunan berskala besar dan pertambangan.

    Rekam jejak sejarah membuktikan bahwa kekuasaan dan kemakmuran yang hanya bertumpu pada segelintir orang tidak pernah melahirkan kesejahteraan yang merata.

    Celakanya, jurang ketimpangan itu justru didukung oleh para pemangku kebijakan dan elite politik. Berbagai instrumen negara juga turut aktif secara sadar melayani kepentingan segelintir pihak.

    Menganak-emaskan sektor ekstraktif
    Penelitian empiris dari The Hague University menunjukkan bagaimana para elite politik dan bisnis di Indonesia bermufakat dalam industri ekstraktif, salah satunya di sektor perkebunan kelapa sawit.

    Mereka melegitimasi perampasan tanah adat serta melindungi kepentingan korporasi lewat aparat keamanan. Masyarakat adat terus disisihkan.

    Revisi Undang-Undang Mineral dan Batubara dalam beleid UU Nomor 2 Tahun 2025 pun hanya menguntungkan politisi dan pebisnis yang saling terafiliasi. Dalam ketentuan baru tersebut, masih tidak ada aturan tegas mengenai tata ruang terhadap risiko rusaknya alam dan masyarakat sekitar.

    Ciri lain negara predatoris adalah kerap melakukan intervensi dan menetapkan kebijakan yang menabrak mekanisme dan kompetisi pasar yang sehat untuk menghasilkan layanan dan produk bagi publik yang terbaik.

    Tunas kecil Indonesia menjadi negara predatoris terlihat dari keengganan pemerintah, melalui PT Pertamina, untuk menambah kuota impor bahan bakar perusahaan minyak swasta seperti Shell dan BP.

    Keputusan pemerintah ini takkan disayangkan masyarakat kalau Pertamina bisa memberikan pelayanan dan kualitas bahan bakar yang baik. Faktanya, Pertamina malah tersandung skandal megakorupsi pengoplosan pertamax dengan pertalite.

    Sejalan dengan temuan Quimpo (2009) bahwa dalam rezim predator, klientelisme (relasi kekuasaan politik melalui jaringan informal hubungan “patron-klien” alias tuan dan hamba) dan patronase (pemberian jabatan atau sumber daya oleh elite untuk mempertahankan dukungan) menjadi gaya berpolitik yang lazim dipraktikkan oleh para elite.

    Patronase terlihat nyata dalam maraknya politik dinasti, yang membuka jalan bagi korupsi sistematis dan mengikis akuntabilitas kebijakan publik. Studi kami menunjukkan bahwa praktik semacam ini tidak lagi sekadar penyimpangan, melainkan telah direkayasa secara kelembagaan untuk menjadi mekanisme kekuasaan itu sendiri.

    Mengakar hingga legislatif dan penegak hukum
    Mahalnya ongkos politik di Indonesia menjadi privilese besar bagi pebisnis untuk jadi pejabat penting negara dari eksekutif, yudikatif, hingga legislatif di Tanah Air.

    Bagi pemerintah dan partai politik pun, merekrut pebisnis merupakan cara paling efisien untuk memenangi perlombaan demokrasi. Tentu sebagai timbal balik, partai politik kerap mengangkat pengusaha berkantung tebal (atau utusannya) ke lingkaran kekuasaan untuk memperkokoh dominasi mereka di eksekutif maupun legislatif.

    Alhasil, lebih dari 60 persen anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan pebisnis. Padahal mereka disumpah menjadi wakil rakyat yang mengawasi kinerja eksekutif atau pemerintah.

    Pun di tingkat eksekutif (pemerintah). Jabatan penting setingkat menteri, wakil menteri, dan kepala badan negara diisi kurang lebih 60 orang dari partai politik.

    Tak heran, berbagai produk kebijakan dan perundang-undangan yang dilahirkan hanya menguntungkan segelintir pihak. Sebab, kondisi untuk bisa mengakomodasi kepentingan mereka telah terpenuhi.

    Karena itu pula, ungkapan hukum “runcing ke bawah tapi tumpul ke atas” benar adanya.

    Kekerabatan politik semacam ini membuat program-program pemerintah yang ideal bagi warga banyak, seperti penanggulangan kemiskinan, kerap tersendat karena justru disalahgunakan untuk kepentingan jejaring dinasti.

    Studi CELIOS menunjukkan bahwa kelompok super kaya justru membayar pajak paling sedikit. Padahal jika pemerintah menerapkan tambahan tarif pajak kekayaan hanya sebesar 2 persen saja dari 50 orang terkaya, Indonesia bisa menambah pundi-pundi negara sebesar Rp81,6 triliun setiap tahun.

    Gambaran ini menegaskan betapa negara predatoris tidak hanya menciptakan ketimpangan ekonomi, tetapi juga merusak konsep hakiki legitimasi politik dan hukum yang mengorbankan kepentingan rakyat banyak.

    Bisakah kita keluar dari jerat negara predatoris?
    Jangankan untuk menikmati hasil sumber daya alam nasional yang melimpah. Saat ini jutaan orang tidak memiliki tempat tinggal karena tingginya harga tanah.

    Ketimpangan akses terhadap kepemilikan lahan disebabkan absennya kebijakan politik pemerintah dalam distribusi tanah yang berkeadilan.

    Pembiaran atas kepemilikan lahan beserta manfaatnya oleh sekelompok kecil orang yang tanpa batas menunjukkan kesenjangan mendalam akan distribusi sumber daya untuk kesejahteraan masyarakat luas.

    Aksi predatorisme negara yang dibiarkan hanya akan menjerumuskan kita pada krisis ekonomi yang lebih dalam dan sulit dipulihkan. Selain makin miskin, risiko terjadinya konflik bisa dikatakan ibarat bom waktu yang bisa meledak kapan saja.

    Sebagaimana istilah “serakahnomics” yang pernah disinggung Presiden Prabowo Subianto, jalan keluar hanya mungkin ditempuh dengan mengembalikan fungsi negara melalui pembenahan institusi secara menyeluruh: menempatkan ekonomi pada logika kemakmuran bersama dan menata politik dalam kerangka negara hukum yang menjamin keadilan sosial.

    Artikel ini pertama kali terbit di The Conversation, Penulis: Febby R. Widjayanto (Faculty Member and Assistant Professor, Universitas Airlangga) dan Agie Nugroho Soegiono (Lecturer at Public Administration Department and Researcher at Airlangga Institute for Learning and Growth (AILG), Universitas Airlangga)

  • Targetkan Angka Kemiskinan Turun, Pemprov DKI Jakarta Andalkan Platform DTSEN

    Targetkan Angka Kemiskinan Turun, Pemprov DKI Jakarta Andalkan Platform DTSEN

    7cloud.asia – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan komitmennya untuk menurunkan angka kemiskinan di Jakarta.

    Dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) DKI Jakarta pada Jumat (19/12/2025), Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno mengatakan tekad untuk menggraduasi 69,51 ribu hingga 167,27 ribu warga keluar dari garis kemiskinan dalam lima tahun ke depan.

    Rano mengatakan, target tersebut disusun secara terukur dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah serta dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dinilai memadai.

    Ia menekankan, penanggulangan kemiskinan tidak dapat dipandang sebagai proyek semata tetapi sebuah upaya jangka panjang pemberdayaan manusia.

    “Kemiskinan bukan proyek fisik, melainkan menyangkut manusia. Tidak ada artinya membangun infrastruktur jika manusianya tidak kita gerakkan dan berdayakan,” ujar Wagub Rano.

    Baca: Jakarta harus bekerja keras untuk turunkan angka kemiskinan dan kesenjangan sosial

    Ia menjelaskan, meskipun Jakarta memiliki kapasitas fiskal yang kuat, keberhasilan penurunan kemiskinan sangat ditentukan oleh ketepatan sasaran, konsistensi pelaksanaan program, serta koordinasi lintas sektor.

    Pemprov DKI menargetkan penurunan tingkat kemiskinan hingga berada pada kisaran 1,82 persen sampai dengan 2,91 persen pada 2030, sejalan dengan visi RPJMD DKI Jakarta 2025–2029.

    Langkah ini untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang berdaya saing, berkelanjutan, dan menyejahterakan seluruh warganya.

    Pemprov DKI Jakarta terus memperkuat peran TKPK sebagai simpul koordinasi lintas sektor yang menghubungkan pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan mitra pembangunan.

    “Penanggulangan kemiskinan tidak bisa dilakukan sendiri. Harus dikerjakan bersama, lintas sektor, dan saling melengkapi. Dengan koordinasi yang kuat, target graduasi kemiskinan dapat dicapai secara berkelanjutan,” tegasnya.

    Untuk mendukung pencapaian target tersebut, Wagub Rano menekankan tiga prinsip utama dalam penanggulangan kemiskinan, yakni akurasi data, ketepatan intervensi sesuai akar permasalahan, serta ketepatan waktu penyaluran manfaat.

    Baca: Ketimpangan dan angka kemiskinan di Jakarta meningkat

    Menurutnya, kelemahan pada salah satu aspek tersebut dapat mengurangi efektivitas program pengentasan kemiskinan di Jakarta.

    Dalam Rakorda tersebut, TKPK DKI Jakarta juga menetapkan dua fokus utama, yakni optimalisasi pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk desil 1 hingga 5, serta penguatan konvergensi program lintas sektor.

    Untuk mendukung hal tersebut, Dinas Sosial bersama Diskominfotik dan Bappeda menyiapkan platform digital perencanaan, pemantauan, dan evaluasi berbasis DTSEN yang ditargetkan mulai digunakan pada awal Januari 2026.

    Rano optimistis, penerapan platform digital berbasis DTSEN ini akan meningkatkan efektivitas kebijakan perlindungan sosial serta memperkuat upaya penurunan kemiskinan secara berkelanjutan menuju target 2030.

    “Data harus kuat. Kalau datanya tidak akurat, intervensinya pasti salah. Karena itu, seluruh perangkat daerah harus menggunakan satu data yang sama. Dengan data yang terintegrasi, kita bisa memastikan bantuan dan program benar-benar sampai kepada keluarga yang membutuhkan, tepat waktu, dan sesuai kebutuhannya,” pungkasnya.

    Data BPS menunjukkan angka kemiskinan di Jakarta per Maret 2025 mencapai 4,28 persen, naik dari 4,14 persen pada September 2024. Ini kali pertama angka kemiskinan di Jakarta naik sejak pandemi Covid-19.

    Baca: Indonesia bisa jadi negara predatoris: kemiskinan dan ketimpangan dilanggengkan

  • Belajar Bagaimana China Sukses Mengentaskan 800 Juta Penduduknya dari Kemiskinan

    Belajar Bagaimana China Sukses Mengentaskan 800 Juta Penduduknya dari Kemiskinan

    7cloud.asia – Dalam empat dekade atau 40 tahun terakhir, pemerintah China telah berhasil melepaskan hampir 800 juta penduduknya dari jerat kemiskinan. Ini sebuah prestasi transformasional yang diakui dunia.

    Melalui strategi penanggulangan kemiskinan yang terarah, koordinasi kelembagaan yang kuat, dan komitmen politik jangka panjang, China menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang pesat dapat berjalan seiring dengan pembangunan sosial yang inklusif.

    Pengentasan kemiskinan di China dilakukan dengan sangat terstruktur, dipimpin oleh Xi Jinping dengan program “Pengentasan Kemiskinan Terarah” (TPA).

    Program ini menargetkan setiap keluarga miskin, mengintegrasikan pembangunan ekonomi pedesaan dengan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta mobilisasi sektor publik dan swasta.

    Lewat program ini berhasil mencapai pengurangan kemiskinan ekstrem secara masif sejak 1970-an dan mendeklarasikan penghapusan kemiskinan absolut pada 2020.

    Strateginya meliputi pengembangan industri lokal, pelatihan kerja, relokasi penduduk, dan bantuan keuangan besar-besaran, menciptakan model pembangunan inklusif yang juga dibagikan ke negara lain seperti Indonesia.

    Baca: Indonesia terancam jadi Negara yang langgengkan kemiskinan

    Pembelajaran pengentasan kemiskinan di China relevan bagi Indonesia, terutama ketika pemerintah menargetkan penghapusan kemiskinan pada 2030 sesuai agenda pembangunan nasional dan tujuan pembangunan berkelanjutan.

    Untuk itu Pusat Riset Politik BRIN menyelenggarakan seminar dan peluncuran buku “The End of Poverty and the Taming of Inequality: A Manifesto for Personal and Social Action” pada Senin (15/12/2025), di Auditorium Lantai 1 Gedung Widya Graha, BRIN Jakarta

    Kegiatan ini, menjadi momentum penting untuk menghadirkan dialog kebijakan lintas negara mengenai strategi pengentasan kemiskinan, pemerataan pembangunan, dan penanggulangan ketimpangan sosial.

    Kepala Pusat Riset Politik BRIN, Athiqah Nur Alami menegaskan pentingnya dialog akademik dan kemitraan pengetahuan untuk mendukung agenda nasional tersebut.

    “China menunjukkan bahwa pengentasan kemiskinan dapat dicapai melalui strategi yang terarah, koordinasi kelembagaan, dan komitmen jangka panjang. Melalui seminar ini, BRIN ingin membuka ruang dialog agar pembelajaran tersebut dapat dipahami secara lebih mendalam dan memberi manfaat bagi agenda pembangunan Indonesia,” katanya.

    Lebih jauh, ia juga menyoroti urgensi percepatan pembangunan inklusif di Indonesia. Pemerintah, ujarnya, telah menegaskan target penghapusan kemiskinan pada 2030.

    Baca: Dengan garis kemiskinan Rp609.160/Bulan, jumlah penduduk miskin capai 23,85 Juta orang

    Karena itu, pertukaran pengetahuan seperti ini penting untuk mendukung percepatan pembangunan yang inklusif, terutama melalui penguatan kapasitas desa, perlindungan sosial, dan transformasi ekonomi.

    Peluncuran edisi Indonesia ini memberikan akses lebih luas bagi para pembuat kebijakan, akademisi, dan masyarakat di Indonesia untuk mengakses gagasan global China mengenai penanggulangan kemiskinan.

    Karya ini juga menyatukan dimensi moral, sosial, dan kebijakan, sehingga relevan bagi konteks pengentasan kemiskinan di Indonesia saat ini.

    Selain peluncuran buku, dalam kegiatan ini juga diadakan diskusi dengan tema “Ending Poverty and Reducing Inequality: Learning from China’s Experience and Indonesia’s Path Forward”.

    Diskusi menghadirkan pembicara dari kalangan akademisi Indonesia dan China, yaitu Dr. Xu Jin dari China Agricultural University, Prof. Semiarto Aji Purwanto dari Universitas Indonesia, Christine Susanna Tjhin dari Gentala Institute, dan Wasisto Raharjo Jati dari Pusat Riset Politik BRIN, dan dimoderatori oleh Dr. Paulus Rudolf Yuniarto, peneliti dari Pusat Riset Kewilayahan, BRIN.

    Seminar dan peluncuran buku ini, diharapkan dapat memperkaya diskursus nasional mengenai strategi pengentasan kemiskinan, memperkuat sinergi pengetahuan antara Indonesia dan China, serta mendorong lahirnya inovasi kebijakan sosial yang inklusif, terukur, dan berbasis bukti.

    Baca: Mengapa angka kemiskinan versi BPS dan Bank Dunia berbeda

  • Gagal Entaskan Kemiskinan: Perlu Reformasi Bansos Melalui Metode ‘Affirmative Basic Income’

    Gagal Entaskan Kemiskinan: Perlu Reformasi Bansos Melalui Metode ‘Affirmative Basic Income’

    7cloud.asia – Program bantuan sosial (bansos) di Indonesia selama ini ibarat obat pereda nyeri yang efektif meredam gejala sesaat, tapi gagal mengobati penyakit utamanya.

    Meski begitu, warga penerima bansos tetap antusias dan rela mengantre panjang untuk mendapatkannya.

    Program Bansos juga mencerminkan strategi pengentasan kemiskinan nasional yang tidak berkelanjutan. Pola ini serupa yang diutarakan antropolog James Ferguson, dalam karyanya “Give a Man a Fish: Reflection on the New Politics of Distribution” (2015).

    Ia menyebut bansos sebagai “politik distribusi baru”. Dalam konteks ini, fokus bansos hanya pada distribusi barang/jasa tanpa visi perubahan struktural jangka panjang.

    Sementara rakyat sesungguhnya membutuhkan perubahan radikal terhadap kebijakan sistem jaring pengaman sosial (social safety net) nasional untuk keluar dari rantai kemiskinan.

    Bagi-bagi uang bansos (dikenal sebagai Targeted Basic Income/(TBI) memang membantu rakyat. Namun, untuk mendapatkan nilai tambah lebih yang signifikan, kita sebenarnya bisa menerapkan konsep Affirmative Basic Income (ABI).

    Konsep ini menyoroti kemiskinan bukan sekadar kekurangan uang, melainkan kehilangan kebebasan untuk mencapai kesejahteraan.

    ABI hadir untuk mengembalikan kapabilitas ekonomi dasar yang menjadi tanggung jawab negara kepada rakyatnya.

    Kelebihan bansos ABI
    Penerapan bansos konvensional atau TBI memiliki masalah klasik exclusion error karena orang miskin tidak terdata. Hal ini kerap terjadi di Indonesia.

    Lantaran desainnya buruk, bansos TBI justru menimbulkan dua masalah serius: stigmatisasi dan jebakan kemiskinan jangka panjang.

    Baca: Sebanyak 571.000 penerima Bansos terlibat judi online

    Karena keresahan tersebut, konsep bansos (ABI) kini menjadi solusi primadona. Melalui ABI, negara memberikan sejumlah uang kepada kelompok tertentu, dalam hal ini warga yang dianggap kurang mampu.

    ABI berbeda dengan program jaminan pendapatan semesta (universal basic income/UBI) yang menyasar seluruh kelompok, termasuk golongan kaya.

    Bangladesh, misalnya, melalui program Graduation Approach) sejak 2002 sudah membawa 2,3 juta keluarga ultramiskin naik kelas.

    Yang membuat ABI sukses di Bangladesh adalah karena penerapannya mengadopsi elemen pemberdayaan. Ini senada dengan konsep Cash Plus yang didorong oleh UNICEF.

    Dalam konsep ini, penyaluran uang tunai kepada suatu kelompok turut menyasar layanan pendukung (pelatihan/akses pasar) penerimanya agar lebih efektif.

    ABI merupakan fase awal untuk membangun fundamental ekonomi rakyat. Ketika kelompok penerima ABI lulus dari kemiskinan, basis pajak negara akan melebar. Alhasil, negara berpotensi memperluas cakupan jaminan pendapatannya.

    Karena itu, di Indonesia, bantuan sosial harus bergeser dari paradigma charity (belas kasihan) menuju rights-based approach (pemenuhan hak) yang selaras dengan Undang Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 2 tentang kewajiban negara menjamin “penghidupan yang layak”.

    Bedah anggaran: Dari mana dananya?
    ABI idealnya menyasar kelompok miskin ideal (40 persen masyakarat berpendapatan terbawah). Karena itu dibutuhkan pembenahan basis data yang dinamis.

    Dengan kalkulasi 40 persen kelompok miskin atau 9,54 juta jiwa dari total 23,85 juta warga miskin per Maret 2025, maka estimasi kebutuhan APBN untuk ABI yang menyalurkan bansos Rp75 juta sekitar Rp715,5 triliun per tahun (21 persen APBN).

    Baca: Belanja Bansos 2024 capai Rp70,5 triliun

    Kebutuhan tersebut jauh lebih besar dibandingkan alokasi program bansos 2026 sebesar Rp508 triliun. Besarnya kebutuhan anggaran ini, ditambah kondisi Indonesia sebagai negara berkembang, ABI sering dianggap “bunuh diri fiskal”.

    Apalagi pemerintahan Presiden Prabowo memiliki program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang juga membutuhkan dana besar. Alokasinya tahun ini mencapai Rp335 triliun.

    Namun, jika MBG diumpamakan sebagai investasi fisik, maka ABI seharusnya bisa kita anggap sebagai investasi sosial. Pembiayaannya dapat ditempuh melalui dua jalur utama:

    1. Pundi-pundi dari korupsi sumber daya alam
    Sumber pendanaan terbesar sebenarnya ada di depan mata. Mahfud Md, mantan Menteri Koordinasi Politik, Hukum, dan Keamanan, pernah melontarkan pernyataan yang menggambarkan besarnya potensi pendapatan negara yang hilang.

    Ia menyebutkan bahwa jika korupsi di sektor sumber daya alam (khususnya pertambangan) dapat dihilangkan secara total, maka setiap orang Indonesia berpotensi mendapatkan penghasilan sebesar Rp20 juta per bulan.

    Meskipun angka tersebut adalah ilustrasi potensi maksimal, pesan utamanya sangat relevan dengan ABI: dana untuk mengentaskan kemiskinan sebenarnya tersedia di perut bumi Indonesia.

    Jika pemerintahan Presiden Prabowo Subianto serius menutup celah kebocoran di sektor pertambangan, kehutanan, dan kelautan, dana Rp715,5 triliun untuk ABI bukanlah angka yang mustahil.

    2. Pajak kekayaan dan efek berganda
    Ekonom Thomas Piketty dalam menyarankan pajak progresif atas kekayaan untuk mengurangi ketimpangan.

    Baca: Inkonsistensi sikap MK soal pembagian Bansos jelang Pilpres 2024

    Penerapan pajak ini, ditambah dengan Marginal Propensity to Consume (MPC) atau potensi tambahan belanja konsumsi kelompok bawah yang tinggi, akan membuat dana ABI berputar kembali ke ekonomi riil, menciptakan efek domino yang positif.

    Melalui ABI dari pajak kekayaan, pemerintah berpeluang memperkuat rasio pajak yang rendah sekaligus mengatasi ketimpangan kekayaan yang tinggi.

    Menjawab mitos “malas”
    Kritik paling tajam terhadap bantuan tunai adalah ketakutan akan memicu kemalasan. Namun, literatur empiris membantah ini.

    Sebuah meta-analisis tahun 2010 menunjukkan bahwa di negara-negara berkembang, bantuan tunai justru sering kali meningkatkan partisipasi kerja, bukan menguranginya.

    Orang miskin menggunakan uang tersebut untuk biaya transportasi mencari kerja atau membuka usaha kecil, bukan untuk berleha-leha.

    Untuk memperkuat ini, desain ABI yang “afirmatif” mengunci bantuan dengan kewajiban partisipasi produktif, mematahkan argumen dependency syndrome atau minimnya keinginan pemerintah mengubah kebiasaan lamanya.

    Indonesia membutuhkan kontrak sosial baru. ABI menawarkan sintesis kebijakan yang solid dan bisa dibiayai oleh potensi kekayaan alam kita sendiri.

    Dengan dukungan politik yang kuat, ABI bukan lagi utopia. Ia adalah wujud nyata dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

    Artikel ini pertama kali terbit di The Conversation, Penulis: Barid Hardiyanto (Dosen Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, Universitas Nahdlatul Ulama/UNU Purwokerto)

  • Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Capai 23,36 Juta Orang, Terbanyak Ada di Pulau Jawa

    Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Capai 23,36 Juta Orang, Terbanyak Ada di Pulau Jawa

    7cloud.asia – Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan jumlah penduduk miskin di Indonesia tercatat mencapai 23,36 juta orang pada September 2025. Jumlah penduduk miskin tersebut turun sekitar 490 ribu orang dibandingkan Maret 2025.

    Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan tren penurunan kemiskinan terjadi secara konsisten dalam dua tahun terakhir.

    “Pada September 2025, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 23,36 juta orang atau turun sebesar 490 ribu orang dibandingkan Maret 2025. Secara persentase, tingkat kemiskinan mencapai 8,25 persen,” kata Amalia dalam konferensi persnya di Jakarta, dikutip dari YouTube BPS, Kamis (5/2/2026).

    Amalia menerangkan, penurunan jumlah penduduk miskin terjadi baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan.

    Tingkat kemiskinan di perkotaan turun menjadi 6,60 persen, sedangkan di pedesaan menyusut menjadi 10,72 persen.

    Secara geografis, jumlah penduduk miskin masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sementara jumlah paling sedikit berada di Kalimantan sekitar 880 ribu orang.

    Baca: Dengan garis kemiskinan Rp609.160/bulan, jumlah penduduk miskin di Indonesia capai 23,85 juta orang

    Tercatat 12,32 juta orang miskin berada di Jawa, atau sekitar 52,75 persen dari total nasional. 

    Amalia menjelaskan, garis kemiskinan nasional terus menyesuaikan kenaikan harga kebutuhan pokok. Pada September 2025, rata-rata garis kemiskinan rumah tangga mencapai sekitar Rp3,053 juta per bulan untuk satu keluarga miskin dengan 4-5 anggota.

    Menurut BPS, penurunan kemiskinan didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang stabil, peningkatan konsumsi rumah tangga, serta percepatan penyaluran bantuan sosial dan Program Keluarga Harapan (PKH).

    “Sejak Maret 2023 sampai September 2025, jumlah dan tingkat kemiskinan terus mengalami penurunan,” ucap Amalia.

    Selanjutnya, indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2) sama-sama mengalami penurunan, yang menandakan jarak pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin mengecil.

    BPS juga menyebut, pada September 2025, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur menggunakan gini ratio adalah sebesar 0,363.

    Baca: Mengapa angka kemiskinan versi BPS berbeda dengan versi Bank Dunia

    Angka ini menurun 0,012 poin jika dibandingkan dengan gini ratio Maret 2025 yang sebesar 0,375 dan menurun 0,018 poin jika dibandingkan dengan gini ratio September 2024 yang sebesar 0,381.

    Gini ratio di daerah perkotaan pada September 2025 tercatat sebesar 0,383; turun dibanding gini ratio Maret 2025 yang sebesar 0,395 dan gini ratio September 2024 yang sebesar 0,402.

    Gini ratio di daerah perdesaan pada September 2025 tercatat sebesar 0,295; turun dibanding gini ratio Maret 2025 yang sebesar 0,299 dan gini ratio September 2024 yang sebesar 0,308.

    Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, pada September 2025, distribusi pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah adalah sebesar 19,28 persen.

    Jika dirinci berdasarkan daerah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 18,32 persen. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 22,09 persen.

  • Mengurai Jebakan Lingkaran Kemiskinan Struktural

    Mengurai Jebakan Lingkaran Kemiskinan Struktural

    7cloud.asia – Riset Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM, menemukan banyak masyarakat di wilayah pelosok yang terjebak dalam kemiskinan struktural akibat kebijakan top-down pemerintah pusat.

    Kebijakan seperti penetapan kawasan konservasi yang tidak melibatkan masyarakat membuat warga kehilangan akses untuk mengelola lahan maupun membangun infrastruktur, sehingga mereka menjadi terisolasi dan harus menanggung biaya transportasi, pendidikan, serta kebutuhan pokok yang sangat mahal.

    Demikian terungkap dalam Podcast Population Corner (Popcorn) dengan tajuk “Membongkar Akar Kemiskinan Struktural Indonesia” yang diselenggarakan oleh PSKK UGM, Jumat (5/6/2026).

    Peneliti PSKK, Sri Purwatiningsih mengungkapkan bahwa masyarakat di berbagai wilayah pelosok terjebak dalam lingkaran kemiskinan (poverty trap) akibat keterisolasian.

    “Masyarakat juga masih menghadapi kemiskinan natural, kondisi kemiskinan yang terjadi karena ketidakadilan sistem atau tatanan sosial maupun sosial dan ekonomi yang terjadi di masyarakat,” ujar perempuan yang biasa dipanggil Nining tersebut.

    Bagi Nining, persoalan kemiskinan ini bukan perkara angka dan statistik, melainkan memiliki akar masalah yang sangat kompleks dan menyentuh berbagai dimensi, seperti dimensi sosial, budaya, dan juga geografi.

    Baca: Anak Bunuh Diri Karena Tak Mampu Beli Buku adalah Potret Kemiskinan Struktural yang Luput dari Perhatian Negara

    Dia mencontohkan, dari dimensi budaya, kemiskinan ini makin sulit dilepas oleh adanya tekanan budaya lokal, seperti tradisi menyumbang hajat keluarga besar. Tradisi Tombol Romak di Fakfak misalnya yang membebani masyarakat.

    “Jadi misalnya masyarakat itu menjadi miskin karena keterbatasan akses, ketiadaan infrastruktur, atau mungkin juga ketiadaan sumber daya yang ada di sekitar mereka yang menjadikan mereka itu miskin,” jelasnya.

    Selain persoalan infrastruktur, standar penilaian ukuran kemiskinan dari BPS menurut Nining terlalu bersifat “Jawa-sentris” dan kerap tidak relevan jika diterapkan di luar Jawa, seperti di Kalimantan atau Papua.

    Hal ini terbukti ketika Tim peneliti PSKK UGM menyusun indikator kesejahteraan berbasis lokal di Fakfak yang hasilnya justru membuat model penyaluran bantuan pemerintah daerah menjadi jauh lebih tepat sasaran.

    Dia memaparkan PSKK membuat sensus kemiskinan di Kabupaten Fakfak, tapi mereka tidak menyebut sensus kemiskinan melainkan sensus kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat.

    ”Kami membuat indikator sendiri berdasarkan indikator BPS sebagai dasar. Nah, itu banyak yang dirombak. Nah, itu ternyata bisa, terus mereka itu lebih suka dengan cara seperti itu,” ceritanya.

    Baca: Ekonomi Ekstraktif Melanggengkan Kemiskinan dan Memperlebar Ketimpangan

    Untuk mengatasi persoalan kemiskinan ini, Nining menegaskan arah kebijakan pembangunan perlu diperbaiki dengan membuka akses dan mendorong pembangunan infrastruktur.

    Sebab, adanya perluasan akses, berdampak pada peningkatan kemampuan daya beli dan masyarakat mendapatkan pelayanan dasar. Disamping itu, pemerintah pun diminta harus mampu mengatasi mismatch antara kebutuhan dasar dan sumber daya yang tersedia.

    Namun yang tidak kalah penting meningkatkan konektivitas antar wilayah untuk membuka keterisolasian terutama daerah yang berada di luar Jawa.

    “Kalau di Jawa mungkin konektivitas itu sudah bagus ya. Tapi kalau di luar Jawa konektivitas itu masih menjadi masalah utama. Banyak masyarakat jadi miskin karena konektivitas yang belum bagus, mereka pun jadi terisolir,” jelasnya.

    Selain itu, ia mendesak pemerintah pusat maupun daerah harus menunjukkan komitmennya dalam mengatasi persoalan kemiskinan yang masih menjadi masalah bagi masyarakat luas.

    Bahkan partisipasi dari segala pihak pun dibutuhkan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi lapisan masyarakat, terlebih pada mereka yang termarjinalkan dan terpinggirkan.