7cloud.asia – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan komitmennya untuk menurunkan angka kemiskinan di Jakarta.
Dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) DKI Jakarta pada Jumat (19/12/2025), Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno mengatakan tekad untuk menggraduasi 69,51 ribu hingga 167,27 ribu warga keluar dari garis kemiskinan dalam lima tahun ke depan.
Rano mengatakan, target tersebut disusun secara terukur dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah serta dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dinilai memadai.
Ia menekankan, penanggulangan kemiskinan tidak dapat dipandang sebagai proyek semata tetapi sebuah upaya jangka panjang pemberdayaan manusia.
“Kemiskinan bukan proyek fisik, melainkan menyangkut manusia. Tidak ada artinya membangun infrastruktur jika manusianya tidak kita gerakkan dan berdayakan,” ujar Wagub Rano.
Baca: Jakarta harus bekerja keras untuk turunkan angka kemiskinan dan kesenjangan sosial
Ia menjelaskan, meskipun Jakarta memiliki kapasitas fiskal yang kuat, keberhasilan penurunan kemiskinan sangat ditentukan oleh ketepatan sasaran, konsistensi pelaksanaan program, serta koordinasi lintas sektor.
Pemprov DKI menargetkan penurunan tingkat kemiskinan hingga berada pada kisaran 1,82 persen sampai dengan 2,91 persen pada 2030, sejalan dengan visi RPJMD DKI Jakarta 2025–2029.
Langkah ini untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang berdaya saing, berkelanjutan, dan menyejahterakan seluruh warganya.
Pemprov DKI Jakarta terus memperkuat peran TKPK sebagai simpul koordinasi lintas sektor yang menghubungkan pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan mitra pembangunan.
“Penanggulangan kemiskinan tidak bisa dilakukan sendiri. Harus dikerjakan bersama, lintas sektor, dan saling melengkapi. Dengan koordinasi yang kuat, target graduasi kemiskinan dapat dicapai secara berkelanjutan,” tegasnya.
Untuk mendukung pencapaian target tersebut, Wagub Rano menekankan tiga prinsip utama dalam penanggulangan kemiskinan, yakni akurasi data, ketepatan intervensi sesuai akar permasalahan, serta ketepatan waktu penyaluran manfaat.
Baca: Ketimpangan dan angka kemiskinan di Jakarta meningkat
Menurutnya, kelemahan pada salah satu aspek tersebut dapat mengurangi efektivitas program pengentasan kemiskinan di Jakarta.
Dalam Rakorda tersebut, TKPK DKI Jakarta juga menetapkan dua fokus utama, yakni optimalisasi pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk desil 1 hingga 5, serta penguatan konvergensi program lintas sektor.
Untuk mendukung hal tersebut, Dinas Sosial bersama Diskominfotik dan Bappeda menyiapkan platform digital perencanaan, pemantauan, dan evaluasi berbasis DTSEN yang ditargetkan mulai digunakan pada awal Januari 2026.
Rano optimistis, penerapan platform digital berbasis DTSEN ini akan meningkatkan efektivitas kebijakan perlindungan sosial serta memperkuat upaya penurunan kemiskinan secara berkelanjutan menuju target 2030.
“Data harus kuat. Kalau datanya tidak akurat, intervensinya pasti salah. Karena itu, seluruh perangkat daerah harus menggunakan satu data yang sama. Dengan data yang terintegrasi, kita bisa memastikan bantuan dan program benar-benar sampai kepada keluarga yang membutuhkan, tepat waktu, dan sesuai kebutuhannya,” pungkasnya.
Data BPS menunjukkan angka kemiskinan di Jakarta per Maret 2025 mencapai 4,28 persen, naik dari 4,14 persen pada September 2024. Ini kali pertama angka kemiskinan di Jakarta naik sejak pandemi Covid-19.
Baca: Indonesia bisa jadi negara predatoris: kemiskinan dan ketimpangan dilanggengkan
Leave a Reply