Tag: stunting

  • Benarkah Hamil Sebelum Usia 35 Tahun Bisa Mencegah Stunting?

    Benarkah Hamil Sebelum Usia 35 Tahun Bisa Mencegah Stunting?

    7cloud.asia – Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN),Hasto Wardoyo dalam keterangannya kepada Kantor Berita Antara, Rabu (27/3/2024) menyebut usia ideal perempuan untuk hamil adalah 20 hingga 35 tahun.

    “Usia 35 tahun maksimal untuk hamil karena pada dasarnya manusia dari lemah dikuatkan, dari kuat dilemahkan, dan puncaknya ada di umur 32 tahun, itu sudah mulai menua. Sejak usia 32 tahun sudah mulai keropos tulang-tulangnya.” ujarnya.

    Hasto mengingatkan bahwa perempuan sebaiknya hamil paling lambat usia 35 tahun agar bayi yang dilahirkan terhindar dari ancaman stunting.

    The Conversation Indonesia menghubungi Mahmud Aditya Rifqi, Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat dari Universitas Airlangga yang juga sekaligus untuk menganalisis kebenaran pernyataan Hasto tentang kaitan usia saat hamil dengan pencegahan stunting.

    Baca Juga: Empat Provinsi Penyumbang Angka Stunting Terbesar Ada di Jawa

    Mahasiswa PhD di Graduate School of Health Sciences, Hokkaido University, Jepang itu mengatakan, belum ada cukup bukti usia saat hamil berpengaruh signifikan terhadap malnutrisi

    Jadi, bisa disimpulkan pernyataan Hasto tersebut benar, tetapi tidak akurat.

    Hamil di atas usia 35 tahun (Advanced maternal age/older maternal age) memang dapat meningkatkan risiko komplikasi kehamilan seperti diabetes gestational, hipertensi, dan kelahiran prematur.

    Risiko ini cenderung meningkat seiring dengan pertambahan paritas (jumlah anak yang hidup) dan Indeks Massa Tubuh (IMT) yang tinggi (overweight dan obesitas).

    Inilah mengapa kelahiran prematur kerap dikaitkan dengan peningkatan risiko stunting pada bayi.

    Baca Juga: Anak Kondisi Stunting Dapat Diperbaiki dengan Syarat Ini

    Namun, hingga saat ini, belum ada cukup bukti yang menunjukkan bahwa kehamilan pada usia di atas 35 tahun secara signifikan berpengaruh terhadap risiko stunting/malnutrisi pada bayi yang baru lahir atau anak.

    Pada dasarnya, tidak ada batasan absolut untuk usia maksimum hamil yang terkait dengan risiko stunting.

    Sebaliknya, dalam kondisi kesehatan yang baik, pertambahan usia dapat menjadi keuntungan karena ibu jadi memiliki pengetahuan dan pengalaman yang lebih luas.

    Lagi pula, ada berbagai faktor yang bisa memengaruhi status gizi anak, tidak hanya perihal usia kehamilan ibu.

    Faktor lainnya termasuk status gizi ibu, asupan makanan, akses terhadap layanan kesehatan, dan kondisi sanitasi lingkungan.

    Baca Juga: Pengaruh Kualitas Air Minum pada Kesehatan: BIsa Picu Stunting

    Selama ibu dapat mengelola risiko dari faktor-faktor tersebut dengan baik, risiko stunting pada anak dapat diminimalkan.

    Meski demikian, perhatian khusus tetap diperlukan bagi ibu hamil di atas usia 35 tahun untuk menjaga kesehatan, terutama selama masa kehamilan. Studi memang menunjukkan bahwa peningkatan usia berkorelasi dengan pengeroposan tulang.

    Namun, beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa tidak ada korelasi antara komposisi tubuh dan tekanan darah dengan usia ibu.

    Semua ini tergantung pada karakteristik individu masing-masing dan kemampuannya dalam menjaga kesehatan tubuh.

    Artikel ini merupakan hasil kolaborasi program Panel Ahli Cek Fakta The Conversation Indonesia bersama Kompas.com dan Tempo.co, didukung oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI).

  • Kasus Stunting Masih Tinggi, Pemprov DKI Jakarta Juga Diminta Benahi Sanitasi dan Layanan Air Bersih

    Kasus Stunting Masih Tinggi, Pemprov DKI Jakarta Juga Diminta Benahi Sanitasi dan Layanan Air Bersih

    7cloud.asia – Buruknya sanitasi dan kurangnya layanan air nersih yang layak dinilai menjadi salah satu penyebab masih tingginya angka stunting di Jakarta.

    Oleh karena itu DPRD DKI Jakarta mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk menyediakan air bersih dan sanitasi yang layak guna mengentaskan stunting khususnya dan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat umumnya.

    “Bukan hanya melalui perbaikan asupan gizi, melainkan juga melakukan perbaikan lingkungan tempat tinggal seperti penyediaan air bersih dan sanitasi yang baik,” kata anggota DPRD DKI Neneng Hasanah di Jakarta, dikutip Antaranews.com, Jumat (3/5/2024).

    Penanganan stunting ini masuk dalam rekomendasi DPRD yang dibacakan Neneng dalam rapat paripurna.

    Baca:Kualitas-air-minum–bisa-picu-stunting

    Rekomendasi ini diharapkan menjadi masukan dalam pembahasan komisi DPRD Jakarta terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2023.

    Oleh karena itu, katanya, pihak DPRD DKI Jakarta merekomendasikan agar Pemprov DKI Jakarta menerapkan pendekatan yang lebih komprehensif dalam pengentasan stunting.

    Neneng menegaskan stunting bukan hanya masalah kesehatan, tetapi juga menyangkut masalah ekonomi dan lingkungan.

    Baca:Stunting-bukan-hanya-soal-kesehatan-juga-terkait-sosial-ekonomi-dan-lingkungan

    Menurut dia, penanganan harus dilakukan dengan memasukkan antara intervensi spesifik dan intervensi sensitif dengan mengerahkan sumberdaya dan program yang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta.

    Hingga 2023, Pemprov DKI berhasil menurunkan jumlah kasus stunting sebanyak 9.000 kasus dari total kasus stunting di seluruh Jakarta yang berjumlah 22.000 kasus.

    Sementara, untuk angka rawan gizi, Pemprov DKI sudah menurunkan dari 23.000 kasus menjadi 10.000 kasus.

    Baca:Empat-provinsi-penyumbang-angka-stunting-terbesar-ada-di-jawa

    DPRD DKI Jakarta juga merekomendasikan agar Pemprov DKI Jakarta lebih fokus pada upaya pengentasan kemiskinan ekstrem dengan sasaran sesuai Kepgub Nomor 665 Tahun 2023 yakni sebanyak 49.667 keluarga dan 228.667 individu.

    Pemprov) DKI Jakarta menyatakan komitmennya untuk menghapus kemiskinan ekstrem itu sebagai tindak lanjut Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

    Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta, angka kemiskinan pada Maret 2023 berada di angka 4,44 persen.

    Angka ini berarti turun 0,09 persen dibandingkan Maret 2020 yang sebesar 4,53 persen.

    Sumber:Antaranews

  • Angka Stunting di Indonesia Masih Tinggi: Infrastruktur, Layanan Air dan Sanitasi Turut Berpengaruh

    Angka Stunting di Indonesia Masih Tinggi: Infrastruktur, Layanan Air dan Sanitasi Turut Berpengaruh

    7cloud.asia – Stunting hingga kini masih menjadi masalah serius yang dihadapi Indonesia. Pemerintah menargetkan angka prevalensi stunting pada tahun 2024 berada di bawah 14 persen.

    Faktanya angka stunting di Indonesia masih cukup tinggi yaitu ada di angka 21,6 persen berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022.

    Walaupun terjadi penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 24,4% tahun 2021, namun masih perlu upaya serius dan konsisten untuk mencapai target penurunan stunting pada tahun 2024 sebesar 14 persen.

    Stunting umumnya disebabkan oleh penyebab langsung dan tidak langsung yang terjadi dalam jangka waktu lama.

    Penyebab langsung stunting, antara lain adalah asupan makanan yang tidak memadai (energi, makronutrien, dan mikronutrien) dalam jangka waktu lama, kelahiran prematur, dan infeksi.

    Penyebab tidak langsung stunting meliputi usia ibu saat hamil, ibu kurang gizi, kondisi sosial ekonomi budaya, pendidikan, sistem pangan, perawatan kesehatan, infrastruktur dan layanan air dan sanitasi.

    Baca: Stunting bukan hanya masalah kesehatan tapi juga ekonomi dan lingkungan

    Berat badan dan khususnya panjang saat lahir adalah indikator yang baik dari status gizi anak pada masa depan.

    Bayi yang terlahir dengan berat rendah (kurang dari 2,5 kg) berisiko terkena stunting 2-3 kali lebih tinggi dibandingkan bayi dengan berat lahir normal.

    Berat saat lahir yang rendah mengindikasikan bayi tidak tumbuh dengan kecepatan normal di dalam rahim selama kehamilan.

    Tinggi dan berat badan ibu juga berkorelasi kuat pada kasus stunting. Hal ini berkaitan dengan malnutrisi ibu yang pada akhirnya memengaruhi perkembangan bayi.

    Walaupun demikian, hal ini tentunya dapat dicegah dengan pemberian asupan nutrisi yang baik pada ibu dan anak.

    Menurut WHO, praktik menyusui yang tidak optimal, termasuk menyusui yang tertunda, pemberian ASI yang tidak eksklusif, dan penghentian menyusui dini berperan signifikan terhadap terjadinya kasus stunting.

    Baca: Empat provinsi di Jawa sumbang jumlah stunting terbesar

    Pemberian makanan pendamping ASI yang prematur atau sebelumna waktunya juga memiliki efek merugikan pada bayi karena lebih berisiko terjangkit penyakit menular (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11053507/)

    Selain itu, pemberian makanan pada bayi sebelum 6 bulan ternyata tidak berpengaruh signifikan terhadap perkembangan panjang atau berat badan anak.

    Faktor lainnya yang mempengaruhi stunting pada anak adalah infeksi diare berulang .

    Diare akut (lebih dari tiga kali sehari) dalam empat minggu dikaitkan dengan risiko mengalami stunting yang lebih tinggi.

    Anak kecil lebih rentan terhadap diare dan infeksi cacing ketika rumah memiliki fasilitas kebersihan yang buruk atau minum dari air yang tidak layak konsumsi.

    Infeksi ini menyebabkan anak kehilangan nafsu makan, sehingga mengkonsumsi makanan lebih sedikit dari yang dibutuhkan.

    Baca: Dana pengentasan stunting dihabiskan untuk rapat

    Selain itu, diare dapat mengurangi penyerapan nutrisi di usus karena makanan tidak sempat diserap tapi segera keluar dari tubuh.

    Infeksi juga dapat menyebabkan demam sehingga tubuh membakar lebih banyak makanan dan mengerahkan energi untuk melawan infeksi, alih-alih menggunakannya untuk perkembangan fisik.

    Oleh karena itu, diare dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan bila tidak diimbangi dengan makanan berkualitas dan tidak segera diobati.

    Faktor tidak langsung
    Keluarga yang tinggal di daerah pedesaan lebih berisiko mengalami stunting. Penyebabnya, mereka kekurangan akses layanan kesehatan dan infrastruktur terkait, seperti jalan raya, yang mempermudah akses ke dokter, klinik, dan sumber pangan bergizi tinggi.

    Sarana prasarana kesehatan fisik seperti dokter, inkubator yang berfungsi, fasilitas laboratorium, dan poliklinik rawat jalan, juga lebih terbatas di daerah pedesaan.

    Padahal, fasilitas ini mendukung diagnosis, penyembuhan, dan monitoring perkembangan kesehatan ibu dan anak.

    Baca: Atasi stunting Pemprov Jakarta benahi sanitasi dan layanan air bersih

    Hubungan antara lama pendidikan ibu dan risiko stunting juga didukung oleh berbagai penelitian.

    Pengasuh yang berpendidikan lebih tinggi biasanya memiliki pengetahuan gizi dan cenderung lebih memberikan vitamin A, garam beryodium, imunisasi lengkap, akses sanitasi yang lebih baik untuk anak.

    Kesehatan mental pada ibu juga dapat menjadikan anak terabaikan gizinya, sehingga berkontribusi pada munculnya kasus stunting.

    Selain itu, pendidikan juga berkontribusi pada ekonomi, yang juga berkaitan dengan stunting.

    Anak-anak dari rumah tangga miskin juga lebih berisiko mengalami stunting karena keterbatasan konsumsi makanan bergizi berkualitas tinggi dan akses layanan kesehatan.

    Program dan pengamatan gizi di desa pada 1980-an juga diakui Bank Dunia berperan penting dalam menurunkan prevalensi stunting di Indonesia.

    Namun, program ini mengalami kemunduran dan kehilangan perhatian dari pemerintah sejak 2014.

    Kemunduran ini terkait dengan desentralisasi kekuasaan yang juga mengurangi efektivitas program peningkatan status gizi anak. Karena manajemen yang lemah dan tata kelola yang buruk dan tidak merata di setiap daerah.

    Kemampuan mengatasi beragam penyebab di atas, yang begitu banyak, baik melalui kebijakan, anggaran, sumber daya maupun implementasi akan menentukan seberapa cepat Indonesia mampu keluar dari masalah rumit stunting.

    Penulis: Tantri Liris Nareswari, Dosen Institut Teknologi Sumatera

  • Kaya Nutrisi, BKKBN Kampanyekan Ikan Lele untuk Atasi Stunting

    Kaya Nutrisi, BKKBN Kampanyekan Ikan Lele untuk Atasi Stunting

    7cloud.asia – Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo menyebut bahwa ikan lele memiliki nutrisi yang baik untuk mencegah stunting.

    Karena itu ia mengajak masyarakat untuk tidak malu makan ikan lele, karena kandungan nutrisi pada ikan lele lebih baik, bahkan jika dibandingkan dengan daging sapi.

    “Lele ada DHA, omega 3, EPA (asam lemak untuk mengurangi kadar kolesterol dalam darah). Itu tidak ada di daging sapi,” kata Hasto pada acara Sinergi dan Kolaborasi Tenaga Lini Lapangan untuk Menyukseskan Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, pada Minggu (7/7/2024).

    Dalam kesempatan itu, Hasto menyoroti data tingkat kecerdasan negara-negara di dunia dari World Population Review tahun 2022, yang menyatakan bahwa rata-rata IQ orang Indonesia masih rendah.

    Baca Juga: Potensi Ikan Produk Lokal Indonesia Belum Dimanfaatkan Secara Maksimal

    Karena itu asupan protein hewani sangat dibutuhkan untuk mengatasinya. Dan, ikan lele yang kaya nutrisi tapi relatif terjangkau harganya bisa jadi solusi.

    “IQ Indonesia urutan ke-130 di dunia. Protein hewaninya kurang, yang membuat cerdas otak kita supaya tidak stunting itu protein hewani,” ucapnya.

    Hasto juga mengingatkan bahwa stunting pasti pendek, tetapi pendek belum tentu stunting. “Stunting itu pendek plus otaknya tidak cerdas,” ujar dia.

    Sementara itu, Wakil Wali Kota Magelang M Mansyur mengemukakan prevalensi stunting di Kota Magelang tahun 2023 mengalami peningkatan 1,5 persen berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI).

    Baca Juga: Angka Stunting di Indonesia Masih Tinggi: Infrastruktur, Layanan Air dan Sanitasi Turut Berpengaruh

    “Prevalensi stunting Kota Magelang 15,4 persen, dan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 sebesar 13,9 persen. Jika dilihat dari hasil penimbangan serentak di Kota Magelang tahun 2023, stunting di angka 10,4 persen,” katanya.

    Ia menyampaikan berdasarkan hasil penimbangan dan pengukuran tinggi badan bayi yang dilakukan serentak di seluruh posyandu Kota Magelang, cenderung turun dibandingkan SSGI 2022 maupun SKI 2023.

    Hasil capaian tersebut akan dimasukkan ke Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM).

    Menurutnya, permasalahan stunting yang kompleks perlu ditangani secara konvergen di semua tingkatan atau lini.

    Baca Juga: Benarkah Hamil Sebeum Usia 35 Tahun Bisa Mencegah Stunting?

    Masyur mengatakan, stunting terus menjadi fokus bagi jajarannya untuk mengatasi permasalahan yang menyertainya.

    “Dari permasalahan tersebut muncul inovasi yang digagas para emak-emak Magelang untuk mencegah stunting,” paparnya.

    Inovasi tersebut, lanjut Mansyur, datang dari Ketua TP PKK Kota Magelang yang memiliki inovasi dengan sebutan Ceting Emas (Cegah stunting emak-emak Magelang Sehat).

    Dilansir Antaranews.com, inovasi tersebut dikembangkan dengan kolaborasi lintas sektor antarpemangku kepentingan.

     

  • Mampukah Program Makan Bergizi Gratis Atasi Tingginya Kasus Stunting di Indonesia

    7cloud.asia – Stunting atau tengkes, kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi terus-menerus (kronis), masih menjadi masalah serius di Indonesia.

    Status Gizi Indonesia 2023 menunjukkan bahwa 21,6 persen anak Indonesia mengalami stunting pada 2022.

    Meskipun ada penurunan angka dari tahun-tahun sebelumnya, Indonesia masih jauh dari target penurunan stunting yang dicanangkan pemerintah, yaitu sebesar 14persen pada 2024.

    Di tengah upaya ini, presiden terpilih, Prabowo Subianto menjadikan penanggulangan stunting sebagai salah satu prioritas dalam bidang kesehatan.

    Salah satu program kesehatan yang digadang-gadang Prabowo sebagai solusi masalah stunting adalah makan bergizi gratis.

    Program makan bergizi gratis mulanya ditujukan hanya untuk anak sekolah. Pemerintah belum lama ini menambahkan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita sebagai kelompok yang akan menerima makanan bergizi gratis.

    Tujuannya untuk memastikan anak dan ibu mendapatkan asupan nutrisi yang dibutuhkan demi mendukung tumbuh kembang anak yang optimal.

    Program semacam ini sebenarnya bukan hal baru. Di berbagai negara, seperti India dan Brasil, program makan gratis di sekolah sudah lama diterapkan dan terbukti efektif meningkatkan status gizi anak, terutama di kalangan masyarakat miskin.

    Baca: Infrastruktur, Layanan Air dan Sanitasi turut mempengaruhi kasus stunting

    Lantas, seberapa efektif program ini untuk menyelesaikan masalah stunting yang sangat kompleks di Indonesia?

    Bukan cuma soal pemenuhan gizi anak
    Stunting terjadi karena kebutuhan gizi anak tidak terpenuhi, terutama pada 1.000 hari pertama kehidupannya yang dimulai sejak terbentuknya janin hingga usia dua tahun.

    Anak yang mengalami stunting akan mengalami pertumbuhan fisik yang lambat dan berisiko mengalami keterlambatan perkembangan kognitif atau kemampuan berpikir. Kondisi ini bisa memengaruhi kemampuan belajar mereka di kemudian hari.

    Karena itu, jika program makan bergizi gratis hanya berfokus pada anak usia sekolah, dampaknya terhadap penurunan tengkes mungkin tidak nyata (signifikan). Program ini perlu dipadukan dengan tindakan lain yang lebih menyeluruh (komprehensif), termasuk perbaikan gizi ibu hamil dan balita.

    Langkah pemerintah dalam menambahkan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita ke dalam kelompok penerima makanan bergizi gratis patut diapresiasi. Namun, proses pelaksanaannya kelak harus dikawal bersama.

    Sebab, dalam penyelenggaraan program makan bergizi gratis untuk mengatasi stunting, pemerintahan mendatang akan menghadapi sejumlah tantangan berikut:

    1. Faktor penyebab ‘stunting’ lainnya
    Stunting tidak hanya disebabkan oleh kurangnya asupan gizi. Ada beragam faktor lain yang menyebabkan anak mengalami tengkes, seperti pola asuh, kesehatan, sanitasi, dan akses terhadap air bersih.

    Pemerintah sebenarnya sudah menjalankan berbagai program penanggulangan stunting, termasuk edukasi gizi bagi ibu hamil dan bayi, serta peningkatan akses terhadap makanan bergizi.

    Namun, prevalensi tengkes masih tinggi di berbagai daerah, terutama di wilayah timur Indonesia.

    Karena itu, efektivitas program makan gratis diragukan jika tidak dipadukan dengan upaya perbaikan faktor penyebab stunting lainnya.

    Baca: Stunting bukan hanya masalah kesehatan, tetapi juga ekonomi dan lingkungan

    2. Infrastruktur harus memadai
    Distribusi bahan pangan yang berkualitas sering kali terhambat oleh akses jalan yang buruk, minimnya sarana transportasi, serta keterbatasan fasilitas penyimpanan.

    Akibatnya, pelaksanaan program ini berisiko tidak maksimal, terutama di daerah pedalaman yang infrastrukturnya tidak memadai.

    Agar bisa konsisten mendistribusikan makanan bergizi ke seluruh Indonesia, terutama ke daerah-daerah terpencil, pemerintah perlu memastikan pembangunan infrastruktur yang memadai.

    3. Pengawasan kualitas gizi
    Pemerintah perlu memastikan makanan yang disediakan memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak.

    Pada anak, misalnya, kandungan gizi makanan harus sesuai standar kebutuhan pertumbuhan anak yang optimal berdasarkan usianya. Karena setiap anak memiliki kebutuhan gizi yang berbeda.

    Menu makanan yang kurang disesuaikan dengan kebutuhan gizi sesuai usia dan kondisi anak, bisa mengurangi efektivitas program.

    4. Telan biaya besar
    Program makan bergizi gratis memerlukan anggaran yang sangat besar karena mencakup anak, ibu hamil, dan ibu menyusui di seluruh Indonesia.

    Bank Dunia menyoroti potensi masalah anggaran yang mungkin muncul dari penyelenggaraan program ini.

    Tanpa perencanaan anggaran yang matang, program ini bisa sangat membebani keuangan negara dan berisiko menyebabkan pengeluaran lebih banyak daripada pendapatan (defisit anggaran).

    Pemerintah perlu memastikan bahwa pendanaan program makan bergizi gratis cukup dan berkelanjutan, tidak hanya dalam jangka pendek, tetapi juga dalam jangka panjang agar manfaatnya benar-benar bisa dirasakan bersama.

    5. Berisiko timbulkan ketergantungan
    Alih-alih mendorong keluarga untuk mandiri dalam menyediakan makanan bergizi di rumah, program ini dikhawatirkan bisa membuat sebagian orang tua terlalu bergantung pada bantuan pemerintah.

    Dalam jangka panjang, hal ini bisa mengurangi kemandirian masyarakat dalam menangani masalah gizi dan kesehatan anak di rumah tangga.

    Artikel ini masuk dalam edisi khusus #PantauPrabowo The Conversation yang memuat isu-isu penting hasil pemetaan kami bersama TCID Author Network. Edisi ini turut mengevaluasi 10 tahun pemerintahan Joko Widodo, sekaligus menjadi bekal Prabowo-Gibran menjalankan tugasnya.

  • Agar Program Makan Bergizi Gratis Mampu Menjawab Tantangan Kompleksitas Stunting di Indonesia

    Agar Program Makan Bergizi Gratis Mampu Menjawab Tantangan Kompleksitas Stunting di Indonesia

    7cloud.asia – Program makan bergizi gratis digadang-gadang Prabowo dan pendukungnya sebagai solusi masalah stunting di Indonesia

    Program makan bergizi gratis yang awalnya ditujukan hanya untuk anak sekolah. Pemerintah belum lama ini menambahkan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita sebagai kelompok yang akan menerima makan bergizi gratis.

    Tujuannya untuk memastikan anak dan ibu mendapatkan asupan nutrisi yang dibutuhkan demi mendukung tumbuh kembang anak yang optimal.

    Program semacam ini sebenarnya bukan hal baru. Di berbagai negara, seperti India dan Brasil, program makan gratis di sekolah sudah lama diterapkan dan terbukti efektif meningkatkan status gizi anak, terutama di kalangan masyarakat miskin.

    Namun, muncul pertanyaan seberapa efektif program makan bergizi gratis mengatasi masalah stunting yang sangat kompleks?

    Dalam tulisan sebelumnya, diulas berbagai tantangan untuk mengatasi stunting. Bahwa stunting bukan melulu pemenuhan gizi anak, tetapi juga soal ekonomi dan lingkungan

    Menyiasati sederet tantangan yang dihadapi, pemerintah perlu berpikir secara matang dan menyeluruh dalam merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi program makan bergizi gratis untuk pengentasan masalah stunting.

    Baca: Mampukah program makan bergizi gratis atasi masalah stunting

    Sejumlah langkah strategis berikut bisa dipertimbangkan pemerintahan Prabowo-:

    1. Prioritaskan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita
    Program makan bergizi gratis berpotensi meningkatkan status gizi anak usia sekolah.

    Namun, untuk mengatasi tengkes, pemerintah perlu memprioritaskan penyaluran bantuan untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita berusia 1.000 hari pertama. Ini adalah masa kritis ketika asupan gizi berperan besar dalam pencegahan tengkes.

    Pemerintah harus lebih gencar memberikan suplemen gizi, edukasi gizi bagi ibu hamil, serta pendampingan dalam pemenuhan kebutuhan gizi balita di rumah.

    2. Pembangunan, pengawasan, dan evaluasi ketat
    Pemerintah harus memastikan bahwa makanan yang diberikan sesuai dengan standar gizi yang dibutuhkan ibu hamil, ibu menyusui, dan anak.

    Variasi makanan bagi ibu hamil sangat diperlukan. Pemerintah perlu memastikan ibu hamil menerima makanan bergizi makro, seperti vitamin A dan D, folat, zat besi, zink, kalsium, dan iodium untuk mendukung tumbuh kembang anak dan mencegah tengkes.

    Adapun bagi ibu menyusui, perlu disediakan variasi makanan berupa sayuran hijau, biji-bijian, kacang-kacangan, buah alpukat, dan ikan.

    Untuk anak, menu yang disajikan harus beragam dan memperhitungkan kebutuhan gizi spesifik sesuai usia dan kondisi mereka.

    Menu makanan yang monoton dan kurang bervariasi dapat membuat asupan gizi anak tidak optimal. Contohnya, anak menerima makanan yang cukup kalori, tetapi minim kandungan zat gizi mikro (mikronutrien) penting, seperti zat besi, kalsium, atau vitamin A.

    Baca: Infrastruktur, Layanan Air dan Sanitasi pengaruhi tingginya kasus stunting di Indonesia

    Dalam jangka panjang, hal ini bisa membatasi dampak positif dari program makan bergizi gratis untuk mendukung pertumbuhan anak.

    Agar proses distribusi makanan berjalan baik, pemerintah juga perlu membangun infrastruktur yang memadai hingga daerah terpencil.

    Pemantauan dan evaluasi yang ketat juga harus dilakukan secara berkala untuk menjamin kualitas makanan tetap terjaga dan tepat sasaran. Jika tidak, program ini bisa kehilangan fokus dan gagal memberikan dampak yang nyata terhadap penurunan angka stunting.

    3. Edukasi yang menyeluruh
    Selain memberikan makan bergizi gratis, pemerintah harus gencar mengedukasi masyarakat secara menyeluruh, termasuk mengenai pentingnya pemenuhan gizi seimbang, kebiasaan makan sehat, serta menjaga kebersihan dan sanitasi di lingkungan keluarga.

    Studi di sejumlah negara, termasuk yang diterbitkan pada Maternal and Child Nutrition, menunjukkan bahwa pemberian edukasi kepada orang tua dan komunitas sangat penting dalam mendukung keberhasilan program gizi dan pengentasan masalah stunting di masa depan.

    4. Kerja sama lintas sektor
    Pemerintahan Prabowo-Gibran harus serius dalam mewujudkan janjinya mengenai penanggulangan stunting, termasuk dalam meningkatkan kualitas sanitasi dan akses terhadap air bersih.

    Akses terhadap air bersih dan sanitasi yang buruk bisa memicu penyakit infeksi, seperti diare yang mengganggu tumbuh kembang anak dan berisiko menyebabkan tengkes.

    Karena itu, kerja sama lintas sektor, seperti kesehatan, pendidikan, pertanian, dan sanitasi, sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai faktor masalah stunting.

    Baca: Stunting di Indonesia bukan hanya masalah kesehatan

    5. Penganggaran yang cermat
    Pemerintahan Prabowo harus berhati-hati dalam menyeimbangkan pemenuhan manfaat program ini dengan risiko keuangan yang mungkin terjadi.

    Bank Dunia dan berbagai pihak telah menyoroti potensi masalah anggaran, terutama jika program ini tidak direncanakan secara matang.

    Mencari sumber pendanaan yang berkelanjutan melalui kerja sama internasional atau pengalihan anggaran dari program yang kurang mendesak dapat menjadi solusi agar program makan bergizi gratis dapat berlanjut tanpa membebani keuangan negara.

    Sejumlah langkah strategis di atas bisa dipertimbangkan pemerintah untuk mendukung efektivitas program makan bergizi gratis dalam mengatasi masalah tengkes.

    Selain itu butuh pendekatan yang menyeluruh–mulai dari memprioritaskan penerima manfaat, mendorong keterlibatan keluarga, edukasi menyeluruh, pengawasan gizi, pembangunan infrastruktur, serta pendanaan yang cukup– menyertai program makan bergizi gratis.

    Jika tidak, program makan bergizi gratis mungkin tidak akan memberikan dampak yang nyata terhadap upaya pengentasan stunting di Indonesia.

    Artikel ini masuk dalam edisi khusus #PantauPrabowo The Conversation yang memuat isu-isu penting hasil pemetaan kami bersama TCID Author Network. Edisi ini turut mengevaluasi 10 tahun pemerintahan Joko Widodo, sekaligus menjadi bekal Prabowo-Gibran menjalankan tugasnya.

  • Jaring Aspirasi Masyarakat, Komisi IX DPR Temukan Angka Stunting di NTB Meningkat

    Jaring Aspirasi Masyarakat, Komisi IX DPR Temukan Angka Stunting di NTB Meningkat


    7cloud.asia – Delegasi Komisi IX DPR menyoroti beberapa isu krusial, seperti program prioritas pemerintah yaitu pemeriksaan kesehatan gratis dan naiknya stunting dalam kunjungan kerja ke Nusa Tenggara Barat (NTB).

    Dalam kunjungan ini Komisi IX berdiskusi langsung dengan pemerintah daerah NTB dan jajarannya mengenai pelayanan kesehatan, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial.

    “Kunjungan ini sangat penting untuk melihat langsung implementasi program-program di lapangan,” kata Wakil Ketua Putih Sari usai kunjungan kerja pada Rabu (28/5/2025).

    Meskipun laporan Pemprov NTB menunjukkan capaian yang cukup baik, keterbatasan akses internet di beberapa wilayah menyebabkan masyarakat dan tenaga kesehatan kesulitan dalam menginput data pemeriksaan kesehatan gratis.

    Baca: NTB sukses turunkan angka stunting dengan sanitasi layak

    “Akses internet yang terbatas menjadi penghambat utama, terutama di daerah yang blank spot, Komisi IX DPR akan mendorong Kementerian Kesehatan untuk berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika agar infrastruktur jaringan internet dapat dipenuhi di wilayah-wilayah yang belum terjangkau,” tegasnya.

    Isu lain yang menjadi perhatian Komisi IX adalah stunting. Data dari Kementerian Kesehatan menunjukkan adanya meningkatnya angka stunting di NTB, padahal tahun sebelumnya NTB mencatat penurunan signifikan.

    “Peningkatan angka stunting perlu ditelusuri lebih lanjut, apakah ini karena peningkatan kualitas pelaporan atau faktor lain,” ujar Putih Sari.

    Putih menegaskan komitmen Komisi IX DPR untuk mendukung pemerintah daerah dan kementerian terkait dalam upaya intervensi penanggulangan stunting.

    Baca: DPR ingatkan perlindungan untuk pekerja migran Indonesia

    Terakhir, Komisi IX menyoroti masalah ketenagakerjaan. Diketahui, angka pengangguran di NTB masih tinggi, dan ditemukan adanya kesenjangan antara lulusan sekolah kejuruan dengan kebutuhan industri.

    “Kami akan mendorong Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Pendidikan untuk berkoordinasi agar lulusan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri. Ini penting untuk mengurangi angka pengangguran,” jelasnya.

    Hasil dari kunjungan kerja ini, lanjut Putih akan menjadi bahan diskusi penting dalam rapat kerja Komisi IX DPR dengan mitra kerja di Jakarta.

    “Temuan-temuan ini, terutama terkait akses internet, jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja program makan bergizi gratis, dan penyesuaian kurikulum sekolah kejuruan, akan menjadi fokus pembahasan,” pungkas Putih Sari.

  • Cegah Anak Stunting, Pemerintah Kota Yogyakarta Lakukan Intervensi pada Calon Pengantin

    Cegah Anak Stunting, Pemerintah Kota Yogyakarta Lakukan Intervensi pada Calon Pengantin

    7cloud.asia – Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan intervensi kepada calon pengantin, ibu hamil, ibu bersalin dan bayi di bawah dua tahun (baduta) sebagai penguatan upaya pencegahan stunting.

    Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menyatakan, upaya pencegahan dilakukan dengan deteksi dini dan pendampingan bagi kelompok sasaran melalui Tim Pendamping Keluarga di tiap Kelurahan.

    Hasto menegaskan, data itu menjadi sangat penting, apalagi data stunting ini harus diperbarui secara rutin untuk tahu angka real time berapa dan siapa saja yang berisiko stunting.

    “Bukan hanya baduta saja tapi mencegah sejak dari awal ya dari calon pengantin, berapa yang sehat, anemia, kurang energi kronis (KEK) begitu juga dengan ibu hamil,” ujarnya pada Jumat (11/7/2025) dilansir jogjakota.go.id.

    Baca: Faktor sosioekonomi sumbang risiko stunting

    Untuk itu, lanjut Hasto, pihaknya memberdayakan Tim Pendamping Keluarga di tingkat kelurahan termasuk bidan yang dikerahkan dalam program satu kampung satu bidan.

    Para bidan ini wajib secara intens memantau perkembangan kelompok sasaran pencegahan stunting by name by address.

    “Dinas Kesehatan, DP3AP2KB, Puskesmas, Kemantren, Kelurahan, dan perangkat daerah terkait harus diperkuat koordinasinya supaya kelompok sasaran bisa diintervensi I sebelum terjadi stunting. Termasuk kaitannya dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) tepat sasaran,” terangnya.

    Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Emma Rahmi Aryani menjelaskan, per 7 Juli 2025 pihaknya telah mengintervensi 545 calon pengantin (catin) yang berdomisili di Kota Yogyakarta.

    Baca: Infrastruktur, layanan air dan sanitasi lingkungan pengaruhi risiko stunting

    Dari angka tersebut, 518 calon pengantin (catin) terpantau dalam kondisi sehat, 13 catin kurang energi kronis (KEK), 8 catin mengalami anemia, dan 5 catin terpantau KEK plus anemia.

    “Intervensi untuk 26  calon pengantin berisiko dilakukan dengan PMT dan atau tablet tambah darah selama tiga bulan, yang mana setiap bulan akan dipantau perkembangannya,” jelasnya.

    Sementara itu Sekretaris DP3AP2KB Kota Yogyakarta, Sarmin mengatakan per Juli 2025 ada 9 ibu hamil, 443 baduta dan 161 keluarga baru yang masuk dalam kategori Keluarga Berisiko Stunting.

    “Keluarga Berisiko Stunting tersebut diintervensi dengan PMT yang berasal dari dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Dana Keistimewaan (Danais) dan BKKBN,” katanya.

    Adapun prevalensi stunting di Kota Yogyakarta terus mengalami penurunan, pada tahun 2024 berada di angka 14,8 persen turun 2 persen dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 16,8 persen.

  • Sanitasi Buruk Lebih Memicu ‘Stunting’ Ketimbang Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Gizi

    7cloud.asia – Perbaikan kualitas sanitasi dan akses air bersih merupakan satu dari beberapa program yang dijanjikan oleh pemerintahan Prabowo Subianto untuk mengatasi stunting.

    Kondisi gagal tumbuh pada anak yang ditandai dengan tinggi badan lebih rendah dari standar usianya ini masih menjadi masalah serius yang menghantui 4,48 juta balita di Indonesia pada 2025.

    Sayangnya, selama setahun rezim berjalan, perkembangan program sanitasi dan akses air bersih seakan tak terdengar—tenggelam oleh riuh megaproyek Makan Bergizi Gratis (MBG).

    okus pemerintah justru menunjukkan bagaimana stunting selama ini sering dipahami sebagai persoalan gizi dan ketahanan pangan semata. Padahal, permasalahannya jauh lebih kompleks.

    Gizi memang menjadi faktor penting bagi pertumbuhan anak. Kualitas dan keragaman pangan bisa mengurangi risiko anak stunting.

    Namun, penelitian terbaru kami (belum dipublikasikan) menunjukkan bahwa sanitasi dan kebiasaan cuci tangan juga sangat memengaruhi risiko anak mengalami malnutrisi hingga berujung stunting. Bahkan, pengaruhnya lebih besar ketimbang keragaman pangan.

    Percuma gizi tercukupi jika sanitasi buruk
    Kami menggunakan data 79.653 anak usia di bawah lima tahun (balita) dari Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023.

    Ada lima variabel kesehatan lingkungan yang dianalisis, yaitu sanitasi, kebiasaan cuci tangan, air minum, pengelolaan sampah, dan penggunaan limbah cair.

    Sebagai pembanding, kami turut menganalisis keberagaman makanan balita dan faktor sosial ekonomi lainnya.

    Hasilnya, kesehatan lingkungan (terutama sanitasi dan kebiasaan cuci tangan) merupakan faktor penyebab malnutrisi balita yang paling berpengaruh di Indonesia, dibandingkan keberagaman pangan ataupun kondisi sosial ekonomi.

    Sebab, infeksi berulang akibat lingkungan yang tidak sehat dapat melemahkan manfaat dari pola makan dan sumber daya rumah tangga.

    Semakin baik kondisi kesehatan lingkungan di rumah tangga, semakin rendah kemungkinan terjadinya malnutrisi. Sebaliknya, balita yang tumbuh di lingkungan dengan sanitasi buruk lebih rentan mengalami diare berulang, infeksi kronis, cacingan, dan gangguan penyerapan gizi sehingga memperbesar risiko stunting.

    Contoh nyata kasus ini dialami oleh kakak-adik balita asal Seluma, Bengkulu. Kasus serupa bahkan memicu kematian seorang balita di Sukabumi, Jawa Barat pada Agustus lalu.

    Bagaimana sanitasi buruk picu ‘stunting’?
    Fenomena ini dapat dijelaskan melalui konsep environmental enteropathy (EE) atau environmental enteric dysfunction (EED) yang menjadi biang keladi stunting menurut para ahli global.

    EED adalah kondisi kronis pada usus kecil akibat paparan patogen (kuman) berulang dari lingkungan tercemar. Kondisi ini menyebabkan usus anak meradang dan tidak mampu menyaring makanan.

    Selain itu, vili (jaringan kecil di usus halus penyerap nutrisi) memendek dan rusak. Akibatnya, kemampuan tubuh dalam menyerap gizi berkurang drastis sehingga memicu malnutrisi dan memperbesar risiko stunting.

    Dengan kata lain, meski asupan gizi cukup, kerusakan usus akibat lingkungan tidak sehat membuat nutrisi tidak terserap optimal.

    Anak-anak yang bermain di tanah terkontaminasi tinja, meminum air yang tidak layak, atau hidup di lingkungan dengan sanitasi buruk berisiko tinggi mengalami kerusakan usus sejak dini.

    Sayangnya, kondisi seperti ini masih banyak ditemukan di Indonesia, akibat distribusi air bersih dan sanitasi layak yang belum merata.

    Akses sanitasi dan air bersih belum merata
    Survei Sosial Ekonomi Nasional (2024) mengungkapkan hanya 83,6% masyarakat Indonesia yang memiliki akses sanitasi layak.

    Bahkan di sejumlah daerah terpencil seperti Kalimantan Timur, Maluku Utara, serta enam provinsi di Tanah Papua, tak sampai 50% rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak.

    Selain itu, data terbaru WHO dan UNICEF (2024) menunjukkan masih ada 1,2% penduduk Indonesia yang buang air besar sembarangan. Sebanyak 20% penduduk juga tidak memiliki fasilitas cuci tangan lengkap dengan sabun dan air mengalir.

    Sementara, hanya 12% rumah tangga di Indonesia yang memiliki akses air minum aman. Riset kami menemukan sebagian besar rumah tangga tidak punya pengelolaan limbah cair dan padat yang memadai.

    Secara keseluruhan, kami menemukan bahwa Tanah Papua memiliki kondisi kesehatan lingkungan paling buruk di Indonesia. Provinsi dengan kondisi kesehatan lingkungan terburuk di kawasan ini, yaitu Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Tengah.

    Tantangan besar di daerah terpencil
    Selama beberapa tahun terakhir, program semacam Penyediaan Air Minum & Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) maupun Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) telah membantu memperluas layanan air minum dan sanitasi di desa-desa.

    Namun, tantangan besar tetap ada, terutama di daerah terpencil, area pegunungan, ataupun rawa gambut.

    Contohnya, kondisi geografis dengan ketinggian lebih dari 1.200 meter di Sipahutar, Sumatera Utara, mempersulit distribusi air bersih di kawasan tersebut. Sebab, butuh pompa yang sangat tinggi untuk bisa menyalurkan air ke rumah-rumah warga.

    Di kawasan rawa gambut semacam Muara Sugihan, Sumatra Selatan, warga mengeluhkan tidak dapat langsung menggunakan air tanah yang asin dan berwarna tanpa pengolahan lanjutan.

    Tanpa perbaikan akses air bersih, sanitasi, dan perilaku higienis, potensi keberhasilan intervensi gizi (baik MBG ataupun pendidikan gizi berbasis komunitas seperti PN Prima) akan terus dibatasi oleh EED yang tidak terlihat.

    Data terbaru menunjukkan bahwa prevalensi stunting nasional (2024) sekitar 19,8%. Angka tersebut memang sudah di bawah target global 20%, tetapi masih jauh dari target nasional 14,2 persen di 2029.

    Karena itu, strategi penanggulangan stunting di Indonesia perlu diperluas, tidak hanya mencakup integrasi gizi, tetapi juga kesehatan lingkungan.

    Sayangnya, kami belum menemukan data mengenai perkembangan program sanitasi dan akses air bersih dalam mengatasi stunting sepanjang setahun pemerintahan Prabowo.

    Pentingnya pemerataan sanitasi dan air bersih
    Pemerintah Indonesia perlu serius mengedepankan realisasi program sanitasi dan akses air bersih sebagai program prioritas nasional.

    Penanganan stunting perlu dipahami tidak lagi semata-mata dari “apa yang dimakan” anak, tetapi juga “di mana dan bagaimana mereka tumbuh”.

    Karena itu, fasilitas sanitasi dan akses air bersih perlu dibangun secara merata, dengan fokus utama daerah terpencil.

    Edukasi perilaku higienis—mulai dari cuci tangan pakai sabun hingga pengelolaan sampah rumah tangga—juga perlu menjadi bagian integral dari penerapan program. Kerja sama masyarakat sangat dibutuhkan dalam hal ini, termasuk memastikan lingkungan bermain anak bebas dari kontaminasi tinja.

    Artikel ini pertama kali terbit di The Conversation, Penulis: Daniel (Lecturer of Environmental Health, Universitas Gadjah Mada) Erisca Feroza, mahasiswa program studi Magister Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan, Universitas Gadjah Mada, turut berkontribusi dalam penelitian ini.

  • Hari Kacang-kacangan Sedunia: Mendorong Pemanfaatan Kacang Hijau untuk Mencegah Stunting

    Hari Kacang-kacangan Sedunia: Mendorong Pemanfaatan Kacang Hijau untuk Mencegah Stunting

    7cloud.asia – Peringatan Hari Kacang-kacangan Sedunia (World Pulses Day) yang jatuh pada 10 Februari 2026 menjadi momentum untuk menyoroti potensi kacang hijau sebagai pangan lokal bergizi dalam upaya pencegahan stunting pada anak.

    Pakar Gizi IPB University, Prof Ali Khomsan menilai pemanfaatan kacang hijau relevan karena mudah diperoleh, terjangkau, dan memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi.

    Dia menyebut kacang hijau sebagai salah satu sumber protein nabati penting. Kandungan proteinnya yang relatif tinggi dapat mendukung pemenuhan gizi, khususnya pada anak-anak dan ibu hamil.

    “Kalau kita bicara tentang kacang hijau sebagai leguminosa (kacang-kacangan), itu adalah tanaman yang memang kaya protein. Kandungan proteinnya bisa berkisar 20 sampai 35 persen, sehingga relatif tinggi,” ujar Guru Besar Fakultas Kedokteran dan Gizi IPB University itu seperti dikutip ipb.ac.id

    Selain itu, kata dia, harga kacang hijau juga tergolong murah sehingga terjangkau bagi keluarga-keluarga di Indonesia.

    Baca: BKKBN kampanyekan konsumsi ikan lele untuk atasi stunting

    Menurutnya, pemanfaatan kacang hijau sebagai makanan tambahan di posyandu dapat berkontribusi pada peningkatan asupan protein anak, terutama bagi mereka yang mengalami stunting, gizi kurang, atau gizi buruk.

    Namun, ia menegaskan bahwa pemberian makanan tambahan tidak bisa dilakukan secara sporadis.

    “Kalau di posyandu pemberiannya hanya satu bulan sekali, itu pasti tidak cukup. Anak-anak yang mengalami stunting atau masalah gizi harus diutamakan pendekatan pangan, diberikan makanan setiap hari, ada yang selama tiga bulan, ada yang sampai enam bulan,” jelasnya.

    Prof Ali Khomsan menilai olahan kacang hijau dalam bentuk bubur, camilan, atau produk pangan lainnya relatif mudah diterima oleh anak-anak.

    Hal ini menjadikan kacang hijau berpotensi sebagai pangan lokal yang dapat diandalkan dalam upaya perbaikan gizi anak Indonesia.

    Baca: Sanitasi buruk lebih memicu stunting ketimbang gizi buruk

    Meski demikian, ia mengingatkan bahwa protein nabati memiliki daya cerna dan daya serap yang lebih rendah dibandingkan protein hewani. Oleh karena itu, kacang hijau tidak dapat berdiri sendiri sebagai solusi tunggal penanggulangan stunting.

    “Protein nabati daya cernanya tidak setinggi pangan hewani, sehingga harus dikombinasikan dengan pangan hewani seperti susu, telur, atau sumber hewani lainnya. Tetapi pangan lokal kacang hijau ini tetap perlu dioptimalkan,” katanya.

    Ia merekomendasikan agar pemanfaatan kacang hijau diintegrasikan secara berkelanjutan dalam program pemberian makanan tambahan di posyandu dan edukasi gizi masyarakat.

    Program tersebut, menurutnya, harus dilakukan secara rutin dan dalam jangka waktu yang cukup panjang agar berdampak nyata terhadap perbaikan status gizi dan pencegahan stunting pada anak.

    Baca: Infrastruktur, layanan air bersih dan sanitasi pengaruhi angka stunting