ruangkota

Tag: dki jakarta

  • Simak, Berbagai Program Pemprov DKI Jakarta Atasi Kemacetan

    Simak, Berbagai Program Pemprov DKI Jakarta Atasi Kemacetan

    7cloud.asia – Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, memaparkan sejumlah kebijakan Pemprov DKI dalam upaya mengatasi masalah kemacetan, banjir dan pengangguran.

    Hal ini disampaikan Rano saat menjawab pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD 2025 di Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Senin (21/7/2025).

    Terkait penanganan kemacetan dan pengelolaan transportasi publik, Rano mengungkapkan, Pemprov DKI Jakarta mendorong masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik.

    Selain edukasi melalui berbagai media massa dan media sosial dan sosialisasi langsung ke sekolah-sekolah di Jakarta, serta kerja sama dengan stasiun radio, Pemprov DKI Jakarta juga menerapkan sejumlah kebijakan.

    Salah satunya adalah program Rabu Angkutan Umum bagi seluruh pegawai Pemprov DKI Jakarta.

    Baca: Kota-kota di dunia kehilangan waktu ratusan jam setahun akibat kemacetan

    Selain itu, Rano mengatakan telah dilakukan pengembangan kawasan Transit Oriented Development (TOD), penyediaan sarana transportasi publik massal serta mendorong pemanfaatan park and ride.

    Subsidi Transportasi, menurut Rano, juga dilakukan sebagai upaya penyediaan angkutan umum massal guna mencapai kenaikan jumlah penumpang serta presentase perjalanan menggunakan angkutan umum.

    Sedangkan untuk mengatasi kemacetan, Rano mengaku menerapkan strategi yang komprehensif, yakni dengan push and pull strategy.

    Selanjutnya, strategi disinsentif penggunaan kendaraan pribadi terus dilakukan secara berkelanjutan demi mengurangi arus lalu lintas, melalui penerapan sistem ganjil-genap yang telah berlaku di 25 ruas jalan.

    Sistem ini akan dikaji lebih lanjut terkait manajemen kebutuhan lalu lintas.

    Baca: Kemacetan di Jakarta berkurang karenavmakin banyak warga yang beralih ke transportasi publik

    “Karena itu, diperlukan sinergi lebih mendalam antara Pemprov DKI Jakarta, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di kawasan Jabodetabek, serta peran aktif masyarakat,” tegasnya.

    Selain itu, lanjut Rano, pihaknya juga terus mendorong penguatan layanan transportasi laut antar pulau melalui pengembangan transportasi di wilayah Kepulauan Seribu.

    Beberapa di antaranya adalah pengembangan Lintasan Kapal untuk Angkutan Perairan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan menggunakan trayek Liner – Lintasan Pendukung (Feeder), serta layanan kapal Pariwisata.

    Pemprov juga telah menambah jumlah armada kapal untuk melayani permintaan pergerakan pariwisata ke Kepulauan Seribu, termasuk lintasan kapal sekolah.

    Baca: Transportasi publik di Jakarta makin beragam dan terintegrasi

  • Program Prioritas yang Menjadi Fokus Pemprov DKI Jakarta pada Tahun Anggaran 2026

    Program Prioritas yang Menjadi Fokus Pemprov DKI Jakarta pada Tahun Anggaran 2026

    7cloud.asia – Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano menegaskan Pemprov DKI Jakarta akan fokus pada sejumlah program strategis, antara lain ketahanan pangan, penanganan stunting, peningkatan kualitas pendidikan, pengelolaan transportasi publik dan kemacetan.

    Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan penanggulangan banjir juga akan menjadi perhatian Pemprov DKI Jakarta pada Tahun Anggaran (TA) 2026

    Hal itu diungkapkan Rano Karno saat menyampaikan jawaban atas pandangan umum legislatif mengenai Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta TA 2026.

    Terkait ketahanan pangan, kami telah mengoptimalkan pengembangan urban farming di seluruh wilayah Jakarta melalui pembentukan 100 kampung mandiri pangan berbasis RW. Selain itu, pasar induk dan BUMD pangan juga memanfaatkan platform digital untuk distribusi dan pemasaran produk.

    “Bahkan sejak 2022 kami telah melaksanakan contract farming dengan berbagai daerah untuk menjaga ketersediaan stok pangan,” ujar Rano saat rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, pada Senin (8/9/2025).

    Baca: Jurus Pemprov DKI Jakarta untuk mengatasi kemiskinan

    Untuk penanganan stunting, Pemprov DKI secara konsisten menjalankan program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi balita stunting, anak dengan masalah gizi, serta ibu hamil, terutama yang mengalami Kurang Energi Kronis (KEK). Pendistribusian makanan dilakukan berdasarkan data by name by address (BNBA).

    Selanjutnya, dalam peningkatan kualitas pendidikan, Pemprov DKI Jakarta terus melakukan pembenahan secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak.

    ”Upaya yang kami jalankan mencakup pemanfaatan teknologi pembelajaran, perbaikan sarana-prasarana, peningkatan aksesibilitas, serta penguatan kualitas tenaga pengajar. Kami berkomitmen meningkatkan akses, mutu layanan, dan kualitas pendidikan di Jakarta,” imbuhnya

    Dalam hal pengelolaan transportasi publik dan kemacetan, Rano menyebut Pemprov DKI telah melakukan sejumlah langkah, seperti rekayasa lalu lintas jangka pendek berupa penutupan putar balik (U-Turn).

    Juga penerapan sistem satu arah (SSA), pengaturan fase lalu lintas, perbaikan geometrik ruas jalan dan persimpangan, penertiban parkir liar, hingga kebijakan ganjil-genap.

    Baca: Jakarta harus bekerja keras untuk turunkan angka kemiskinan dan kesenjangan sosial

    Selain itu, Pemprov juga mulai memanfaatkan teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI) dalam manajemen lalu lintas.

    “Transportasi publik juga telah kami integrasikan dengan sistem park and ride di beberapa titik pada perimeter Jakarta. Kami ingin memastikan layanan transportasi yang nyaman, aman, terjangkau, dan merata dapat dinikmati seluruh warga, termasuk di kawasan padat penduduk,” tambah Rano.

    Terkait program PTSL, Pemprov DKI Jakarta sejak 2018 hingga 2023 telah bekerja sama dengan instansi vertikal untuk menyelesaikan sertifikasi tanah.Upaya koordinasi ini terus dilakukan guna mempercepat penyelesaian bidang tanah yang belum tersertifikasi.

    Untuk mitigasi banjir, Pemprov menyiagakan seluruh infrastruktur pompa agar selalu dalam kondisi baik dan siap pakai. Pemenuhan infrastruktur pendukung juga dilakukan secara berkesinambungan guna menghadapi potensi hujan ekstrem.

    ”Selain itu, pembangunan tanggul mitigasi telah dijalankan sebagai penanganan jangka pendek banjir rob di Muara Angke dan Pluit, serta percepatan normalisasi Kali Ciliwung,” paparnya.

    Baca: DKI Jakarta targetkan turunkan angka kemiskinan di bawah 3 persen pada 2029

    Sementara itu, terkait Raperda perubahan bentuk badan hukum PAM Jaya menjadi Perseroda, Wagub Rano menegaskan, transformasi tersebut bertujuan memperkuat tata kelola.

    Langkah ini juga untuk meningkatkan efisiensi, serta memperluas cakupan layanan air bersih secara adil dan berkelanjutan.

    Dalam pelaksanaannya, prinsip pelayanan publik tetap menjadi prioritas. Pemprov DKI Jakarta memastikan tarif air yang adil dan terjangkau, memperkuat respons pelanggan melalui call center dan aplikasi digital, serta menjaga mutu air sesuai standar kesehatan.

    “Semua langkah dilakukan secara transparan, akuntabel, dan memperhatikan keberlanjutan lingkungan,” tutup Rano.

  • Pemutihan Ijazah oleh Pemprov DKi Jakarta dan Kisah Warga yang Merasakan Manfaatnya

    Pemutihan Ijazah oleh Pemprov DKi Jakarta dan Kisah Warga yang Merasakan Manfaatnya

    7cloud.asia – Pemprov DKI Jakarta, kembali menyerahkan bantuan pemutihan ijazah tahap IV gelombang kedua tahun 2025. Kali ini bantuan disalurkan kepada 1.238 peserta didik dengan total nilai bantuan mencapai Rp4,13 miliar.

    Penyerahan ijazah dilakukan Gubernur Pramono Anung bertempat di SMP Strada Santo Fransiskus Xaverius 1, Koja, Jakarta Utara, Jumat (3/10/2025).

    Program pemutihan menjadi salah satu prioritas utama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memastikan tidak ada lagi anak yang kehilangan hak pendidikannya karena permasalahan biaya.

    “Hari ini saya bersyukur, bahagia sekali bisa menyerahkan pemutihan ijazah sejumlah 1.238 yang kurang lebih kalau diuangkan Rp4,1 miliar lebih,” ujar Pramono.

    Hingga saat ini, total bantuan pemutihan ijazah yang telah diserahkan Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan Baznas Bazis DKI Jakarta sebanyak 3.297 atau sekitar Rp12 miliar.

    Baca: Dinas Pendidikan DKI Jakarta tiadakan kebijakan tahan ijazah mulai akhir 2025

    Pramono Anung berharap para penerima manfaat dapat menggunakan ijazah tersebut untuk mencari pekerjaan tetap atau melanjutkan pendidikan.

    “Mudah-mudahan bantuan pemutihan ijazah ini akan bermanfaat bagi saudara dan keluarga di masa depan, bukan hanya di hari ini, tetapi di masa depan,” katanya.

    Untuk memastikan pendidikan anak-anak Jakarta, Pemprov DKI juga telah menyalurkan Kartu Jakarta Pintar (KJP) kepada 707.513 siswa dan KJMU kepada 16.979 mahasiswa.

    Pramono bahkan telah menginstruksikan untuk memperluas kesempatan pendidikan bagi penerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) hingga jenjang S2 atau S3.

    “Untuk memotong garis ketidakberuntungan dalam keluarga pasti harus ada anak yang kemudian bisa mendapatkan, memperoleh, pendidikan setinggi mungkin,” lanjut Pramono.

    Baca: Program pemutihan ijazah di DKI Jakarta

    Dalam kesempatan ini, Pramono Anung menyampaikan apresiasinya kepada Baznas Bazis DKI Jakarta dan jajarannya dalam mewujudkan program bantuan pemutihan ijazah ini. Ia menargetkan 6.652 siswa menerima bantuan pemutihan ijazah pada tahun ini.

    Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nahdiana menambahkan, bantuan pemutihan ijazah tahap keempat gelombang kedua 2025 diserahkan kepada 1.238 peserta didik dengan nilai bantuan sebesar Rp4.1 miliar.

    Ia merinci penerima bantuan terdiri dari 45 siswa SD, 266 siswa SMP, 147 siswa SMA, 759 siswa SMK, dan 21 peserta didik PKBM.

    Dengan penyerahan tahap ini, total bantuan pemutihan ijazah yang telah diserahkan Pemprov DKI bekerja sama dengan Baznas Bazis DKI Jakarta sejak tahap 1 hingga tahap 4 telah menjangkau 3.297 peserta didik dengan total nilai sekitar Rp12,08 miliar.

    Nahdiana menyampaikan, program ini telah memberikan manfaat kepada para siswa, salah satunya yakni Sony Pery Sahat Silitonga dan Nadia Syah yang ijazahnya tertahan karena kendala biaya.

    Sony merupakan lulusan SMK Walang Jaya tahun 2019, yang sebelumnya bekerja sebagai tenaga lepas harian dan kini telah diterima bekerja di PT Gemilang Nusantara.

    Baca: Belasan ribu ijazah ditahan sekolah di DKI Jakarta

    Sementara Nadia Syah, lulusan SMK PGRI 3 Jakarta, yang juga merupakan pekerja harian lepas dan kini bekerja sebagai karyawan tata usaha di PT My Republic.

    “Keberhasilan ini menjadi indikator kuat bahwa program ini membuka kesempatan kerja yang lebih luas dan memberikan ruang kepastian masa depan yang lebih cerah kepada peserta didik,” kata Nahdiana.

    Salah satu penerima bantuan pemutihan ijazah, Nasa Nur Rapida (22) lulusan SMK Kencana Jakarta Utara tahun 2021, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Pemprov DKI yang telah membantu menebus ijazahnya.

    “Terima kasih banyak kepada Pemprov DKI Jakarta ataupun Sudin Pendidikan yang sudah memberikan atau menebuskan ijazah saya di SMK Kencana,” katanya.

    Dengan ijazahnya ini, Nasa berharap dapat melamar pekerjaan di perusahaan yang lebih besar, bahkan di BUMN. Ia menceritakan, selama ini mengalami kesulitan untuk mengambil ijazahnya karena terkendala biaya.

    “Kendala aku di pengambilan ijazah, karena aku anak pertama juga, aku punya adik ada empat, masih kecil-kecil, jadi aku di sini tulang punggung keluarga,” tandas Nasa.

     

  • Pemprov DKI: Program Pangan Bersubsidi Tak Akan Terpengaruh Meski APBD Turun

    Pemprov DKI: Program Pangan Bersubsidi Tak Akan Terpengaruh Meski APBD Turun

    7cloud.asia – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan komitmennya dalam menjaga keberlanjutan Program Pangan Bersubsidi yang telah berjalan sejak 2017.

    Program ini menjadi salah satu bentuk nyata kepedulian Pemprov DKI terhadap kesejahteraan masyarakat, dengan penerima manfaat mencapai sekitar satu juta warga Jakarta setiap tahunnya.

    Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta, Hasudungan Sidabalok, mengungkapkan Pemprov DKI Jakarta juga memastikan bahwa tidak ada pemotongan anggaran untuk program pangan bersubsidi pada 2026.

    Anggaran yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) masih dapat ditambah (top up) apabila diperlukan.

    Baca: Dana transfer ke daerah turun signifikan pada 2026

    Penambahan anggaran tersebut dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme, termasuk pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga (BTT) atau melalui Anggaran Perubahan tahun 2026.

    Komitmen ini dilakukan agar masyarakat tetap mendapatkan akses terhadap bahan pangan berkualitas dengan harga yang terjangkau.

    “Kami akan terus memastikan ketersediaan pangan berkualitas dengan harga terjangkau. Program ini akan tetap berlanjut tanpa pengurangan anggaran, sebagai bentuk komitmen kami menjaga ketahanan pangan dan kesejahteraan warga Jakarta,” ujarnya dalam keterangan resmi Pemprov DKI Jakarta.

    Hingga kini lebih dari 16 juta komoditas pangan bersubsidi telah tersalurkan, meliputi beras, telur ayam, daging ayam, daging sapi, ikan kembung, serta susu UHT.

    Baca: Penurunan dana transfer ke daerah bakal berimplikasi pada kondisi sosial politik

    Seluruh komoditas tersebut dapat diakses melalui gerai dan titik penjualan resmi yang disediakan Pemprov DKI Jakarta.

    “Masyarakat tidak perlu khawatir, karena sampai akhir tahun ini, seluruh komoditas pangan bersubsidi tetap tersedia di gerai maupun tempat penjualan lainnya. Distribusi tetap berjalan lancar sesuai jadwal,” ujarnya.

    Hingga Oktober 2025, program pangan bersubsidi telah menjangkau 1.024.189 penerima manfaat dari berbagai kelompok, seperti pemegang Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP+), Kartu Lansia Jakarta (KLJ).

    Juga Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kader PKK, pemegang Kartu Pekerja Jakarta (KPJ), penghuni rumah susun, guru honorer, tenaga kependidikan, serta Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP).

  • Pemprov DKI Jakarta Perbanyak Alat Water Purifier di Tempat Umum

    Pemprov DKI Jakarta Perbanyak Alat Water Purifier di Tempat Umum

    7cloud.asia – Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk meningkatkan fasilitas pendidikan dan kesehatan bagi para siswa, antara lain dengan menyediakan mesin water purifier

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan bahwa keberadaan mesin water purifier menjadi bagian utama dari program Pemprov DKI.

    Hal ini disampaikan Pramono saat meninjau Perpustakaan Lumbung Ilmu 115 dan mesin water purifier di SMPN 115 Jakarta, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (20/11/2025).

    “Water purifier ini salah satu program yang kita adakan, terutama kita bagikan di tempat-tempat yang memang membutuhkan, masyarakat yang tidak mampu, dan juga tentunya di sekolah-sekolah, di (fasilitas) publik, tempat umum,” ujar Pramono.

    Baca: Menteri Lingkungan Hidup ajak siswa gunakan tumbler

    Karena itu, Pramono berharap fasilitas air minum bersih dan layak bagi siswa bisa terus diperluas ke sekolah-sekolah dan ruang publik lain di seluruh Jakarta.

    Ketua Ikatan Alumni (IKA) SMPN 115 sekaligus anggota BPK, Bobby Adhityo Rizaldi menyampaikan apresiasinya atas dukungan Gubernur DKI Jakarta terhadap para siswa.

    Selain itu, ia juga mendorong agar mesin water purifier tersebut bisa lebih diperbanyak terutama di sekolah-sekolah.

    “Saya ucapkan terima kasih atas apresiasi kami yang besar kepada Pak Gubernur untuk hadir dan juga memberikan dukungan bagi 115 Smabel ini,” tandasnya.

    Baca: Mayoritas air tanah di Jakarta tercemar berat

    Dari pemantauan 7cloud.asia, selain di sekolah alat water purifier ini juga bisa ditemui di halte TransJakarta maupun stasiun KRL/LRT seperti Stasiun Tanah Abang atau pun Cawang.

    Sejumlah warga yang ditemui mengungkapkan, keberadaan alat water purifier ini sangat membantu mereka mengurangi pengeluaran, karena tidak harus membeli air mineral saat bepergian.

    Keberadaan alat water purifier di tempat-tempat publik, secara tidak langsung juga akan mengurangi sampah plastik.

    Baca: DKI Jakarta terancam krisis air bersih

     

  • Targetkan Angka Kemiskinan Turun, Pemprov DKI Jakarta Andalkan Platform DTSEN

    Targetkan Angka Kemiskinan Turun, Pemprov DKI Jakarta Andalkan Platform DTSEN

    7cloud.asia – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan komitmennya untuk menurunkan angka kemiskinan di Jakarta.

    Dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) DKI Jakarta pada Jumat (19/12/2025), Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno mengatakan tekad untuk menggraduasi 69,51 ribu hingga 167,27 ribu warga keluar dari garis kemiskinan dalam lima tahun ke depan.

    Rano mengatakan, target tersebut disusun secara terukur dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah serta dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dinilai memadai.

    Ia menekankan, penanggulangan kemiskinan tidak dapat dipandang sebagai proyek semata tetapi sebuah upaya jangka panjang pemberdayaan manusia.

    “Kemiskinan bukan proyek fisik, melainkan menyangkut manusia. Tidak ada artinya membangun infrastruktur jika manusianya tidak kita gerakkan dan berdayakan,” ujar Wagub Rano.

    Baca: Jakarta harus bekerja keras untuk turunkan angka kemiskinan dan kesenjangan sosial

    Ia menjelaskan, meskipun Jakarta memiliki kapasitas fiskal yang kuat, keberhasilan penurunan kemiskinan sangat ditentukan oleh ketepatan sasaran, konsistensi pelaksanaan program, serta koordinasi lintas sektor.

    Pemprov DKI menargetkan penurunan tingkat kemiskinan hingga berada pada kisaran 1,82 persen sampai dengan 2,91 persen pada 2030, sejalan dengan visi RPJMD DKI Jakarta 2025–2029.

    Langkah ini untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang berdaya saing, berkelanjutan, dan menyejahterakan seluruh warganya.

    Pemprov DKI Jakarta terus memperkuat peran TKPK sebagai simpul koordinasi lintas sektor yang menghubungkan pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan mitra pembangunan.

    “Penanggulangan kemiskinan tidak bisa dilakukan sendiri. Harus dikerjakan bersama, lintas sektor, dan saling melengkapi. Dengan koordinasi yang kuat, target graduasi kemiskinan dapat dicapai secara berkelanjutan,” tegasnya.

    Untuk mendukung pencapaian target tersebut, Wagub Rano menekankan tiga prinsip utama dalam penanggulangan kemiskinan, yakni akurasi data, ketepatan intervensi sesuai akar permasalahan, serta ketepatan waktu penyaluran manfaat.

    Baca: Ketimpangan dan angka kemiskinan di Jakarta meningkat

    Menurutnya, kelemahan pada salah satu aspek tersebut dapat mengurangi efektivitas program pengentasan kemiskinan di Jakarta.

    Dalam Rakorda tersebut, TKPK DKI Jakarta juga menetapkan dua fokus utama, yakni optimalisasi pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk desil 1 hingga 5, serta penguatan konvergensi program lintas sektor.

    Untuk mendukung hal tersebut, Dinas Sosial bersama Diskominfotik dan Bappeda menyiapkan platform digital perencanaan, pemantauan, dan evaluasi berbasis DTSEN yang ditargetkan mulai digunakan pada awal Januari 2026.

    Rano optimistis, penerapan platform digital berbasis DTSEN ini akan meningkatkan efektivitas kebijakan perlindungan sosial serta memperkuat upaya penurunan kemiskinan secara berkelanjutan menuju target 2030.

    “Data harus kuat. Kalau datanya tidak akurat, intervensinya pasti salah. Karena itu, seluruh perangkat daerah harus menggunakan satu data yang sama. Dengan data yang terintegrasi, kita bisa memastikan bantuan dan program benar-benar sampai kepada keluarga yang membutuhkan, tepat waktu, dan sesuai kebutuhannya,” pungkasnya.

    Data BPS menunjukkan angka kemiskinan di Jakarta per Maret 2025 mencapai 4,28 persen, naik dari 4,14 persen pada September 2024. Ini kali pertama angka kemiskinan di Jakarta naik sejak pandemi Covid-19.

    Baca: Indonesia bisa jadi negara predatoris: kemiskinan dan ketimpangan dilanggengkan

  • Polusi Udara Masuk Salah Satu Terburuk di Dunia, Apa yang Telah Dilakukan Pemprov DKI Jakarta?

    Polusi Udara Masuk Salah Satu Terburuk di Dunia, Apa yang Telah Dilakukan Pemprov DKI Jakarta?

    7cloud.asia – Polusi udara masih menjadi masalah serius yang belum sepenuhnya diatasi oleh pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta.

    Hingga saat ini, Jakarta sering kali menempati peringkat 10 besar kota dengan polusi udara tertinggi di dunia. Pada Februari 2026, AQI Jakarta mencapai kategori tidak sehat (di atas 140) dengan polutan utama PM2.5 yang berbahaya bagi pernapasan.

    Sumber utamanya adalah emisi kendaraan, industri, dan cuaca. Dalam paparannya di Town Hall Meeting Dialog PR Jakarta bertajuk “Dengar Warga, Kerja Nyata untuk Udara Bersih” di M Bloc Space, Jakarta Selatan, Selasa (10/2/2026), Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menegaskan komitmen mewujudkan udara yang lebih bersih dan sehat.

    Dalam paparannya, Pramono menyatakan, kualitas udara merupakan bagian penting dan menjadi dasar bagi kualitas hidup warga Jakarta.

    Menurutnya, kota global tidak hanya diukur dari gedung tinggi atau peringkat internasional, tetapi juga dari sejauh mana pemerintah mampu menjamin kesehatan dan kenyamanan warganya.

    “Bagi kami, kota global bukan semata soal peringkat atau infrastruktur megah, melainkan kualitas hidup warganya. Salah satu aspek paling mendasar dari kualitas hidup itu adalah udara yang bersih dan sehat untuk dihirup setiap hari,” urainya.

    Baca: Dampak polusi udara di Jakarta pada para pekerja

    Gubernur Pramono melanjutkan, posisi strategis Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional membawa konsekuensi serius terhadap tekanan lingkungan, khususnya kualitas udara.

    Aktivitas ekonomi yang masif, urbanisasi tinggi, serta ketergantungan pada kendaraan pribadi menjadi tantangan yang harus dihadapi secara komprehensif.

    Untuk itu, pengendalian pencemaran udara harus dilakukan secara terencana dan menyeluruh. Pemprov DKI Jakarta telah merumuskan eragam kebijakan yang terintegrasi dan berbasis partisipasi publik.

    Pramono menjelaskan, sumber pencemaran udara di Jakarta berasal dari berbagai sektor, dengan emisi kendaraan bermotor sebagai kontributor utama.

    Selain itu, aktivitas industri, pembangkit listrik di kawasan sekitar Jabodetabek, pembakaran terbuka, serta kegiatan konstruksi turut memperburuk kualitas udara.

    “Oleh karena itu, pengendalian pencemaran udara tidak bisa dilakukan secara parsial atau sektoral. Diperlukan pendekatan terintegrasi serta kolaborasi lintas sektor dan lintas wilayah agar upaya yang dilakukan benar-benar efektif,” tegasnya.

    Baca: Pemprov DKI Jakarta dorong masyarakat beralih ke transportasi publik

    Dalam mendukung kebijakan berbasis data, Pemprov DKI terus memperkuat sistem pemantauan kualitas udara melalui lebih dari 120 stasiun pemantau yang tersebar di berbagai titik.

    Data tersebut menjadi dasar penting dalam merumuskan kebijakan yang responsif terhadap kondisi lapangan.

    Menurut Pramono, data kualitas udara merupakan fondasi kebijakan yang akurat dan bertanggung jawab. Dengan pemantauan yang kuat, pemerintah dapat mengambil langkah yang tepat sesuai kondisi riil yang dihadapi masyarakat.

    Ia juga memaparkan, analisis sebaran PM2.5 menunjukkan adanya perubahan pola pencemaran udara akibat faktor cuaca dan arah angin. Peningkatan konsentrasi PM2.5 kini terjadi lebih awal dibandingkan pola historis sebelumnya.

    “Perubahan iklim berdampak langsung pada kualitas udara Jakarta. Peningkatan PM2.5 kini sudah mulai terjadi sejak Februari dan mencapai puncaknya pada Juni, sehingga kebijakan pengendalian harus semakin adaptif,” jelas Pramono.

    Ditambahkan, dalam Strategi Pengendalian Pencemaran Udara (SPPU), Pemprov DKI menetapkan tiga arah utama, yakni penguatan tata kelola, pengurangan emisi dari sumber bergerak terutama transportasi, serta pengendalian emisi dari sumber tidak bergerak seperti industri.

    Baca: Penataan transportasi publik berperan penting atasi polusi udara

    Ketiga arah ini menjadi pegangan bersama seluruh pemangku kepentingan. Dengan arah yang jelas, upaya pengendalian pencemaran udara dapat dilakukan secara konsisten dan terukur.

    Dalam implementasi di lapangan, Pramono menyebut Pemprov DKI terus menjalankan langkah konkret, mulai dari uji emisi kendaraan bermotor hingga penegakan hukum melalui sanksi administratif.

    Selain itu, data uji emisi juga diintegrasikan sebagai dasar penerapan disinsentif parkir dan koefisien lingkungan pada pajak kendaraan.

    “Penegakan aturan menjadi bagian penting dari perubahan perilaku. Kami ingin kebijakan ini tidak hanya bersifat imbauan, tetapi juga memiliki konsekuensi yang jelas,” katanya.

    Pemprov DKI telah membangun kerangka kebijakan pengendalian pencemaran udara secara bertahap dan menyeluruh.

    Kebijakan tersebut mencakup Peraturan Daerah Pengendalian Pencemaran Udara, uji emisi kendaraan, pembangunan rendah karbon, hingga pengembangan kawasan berbasis Transit Oriented Development (TOD).

    “Kami memastikan kebijakan yang disusun tidak berdiri sendiri, tetapi saling terhubung dan saling menguatkan. Pendekatan ini penting agar pengendalian pencemaran udara berjalan berkelanjutan,” imbuhnya.

  • Tak Hanya di GBK, Berikut Daftar Hutan Kota di Jakarta yang Bisa Dikunjungi

    Tak Hanya di GBK, Berikut Daftar Hutan Kota di Jakarta yang Bisa Dikunjungi

    7cloud.asia – Hutan kota punya peran penting dalam pelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati untuk kota sebesar Jakarta.

    Selain berfungsi sebagai paru-paru kota, keberadaan hutan kota juga menjadi daerah resapan yang menjadi kawasan konservasi air.

    Melansir dari situs resmi Pemprov DKI Jakarta, per 2018 Jakarta memiliki kawasan hutan kota dengan luas total 181,28 hektare yang tersebar di 69 lokasi di lima wilayah di Jakarta.

    Selain itu Jakarta juga memiliki hutan lindung seluas 44,76 hektare yang merupakan hutan payau/bakau, hutan konservasi mencapai 227,34 hektare dan Taman Nasional Kepulauan Seribu seluas 108.039,50 hektare.

    Hutan kota di Jakarta menjadi daya tarik wisatawan, selain karena koleksi tanamannya juga karena menawarkan kesejukan udaranya. Sejumlah hutan kota kini juga dilengkapi fasilitas lengkap sehingga menjadi ruang publik yang menarik.

    Berikut beberapa hutan kota di Jakarta yang bisa dikunjungi:

    Hutan Kota GBK
    Berada di pusat kota, Hutan Kota Gelora Bung Karno (GBK) menjadi salah satu tujuan favorit warga Jakarta. Setelah direvitalisasi, Hutan Kota GBK sangat cantik pemandangannya.

    Hutan Kota GBK berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, dapat diakses dari Pintu tujuh GBK, Jakarta Pusat.

    Berkunjung ke sini, warga bisa duduk-duduk di lahan seluas 4,5 hektare sambil menikmati deretan bangunan bertingkat di Jakarta. Selain taman rerumputan, di tempat ini juga tersedia area kolam trembesi dengan konsep alas kayu di atasnya.

    Pengunjung juga bisa olahraga di sini. Tenang saja, ada jogging track yang memang didesain khusus bagi para pelari. Tak hanya itu saja, di sini juga tersedia pos keamanan, bangku taman, toilet dan ruang ganti yang bisa digunakan oleh pengunjung.

    Di sini juga ada kedai makanan kecil serta restoran tersedia di dalam. Bagi yang ingin piknik juga boleh. Banyak pengunjung yang membawa alas tikar dan makanan sendiri. Namun harus tetap menjaga kebersihan tentunya.

    Tebet Eco Park
    Kawasan Tebet Eco Park juga menjadi kawasan ruang terbuka hijau yang menjadi bagian dari salah satu hutan kota di Jakarta.

    Tebet Eco Park lokasinya di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Taman ini memiliki luas 70.000 meter persegi atau 7 hektare.

    Di taman ini banyak sekali arena bermain anak dan juga fasilitas taman yang bagus seperti jembatan infinity yang estetik, TEP Plaza, Thematic Garden, dan Community Lawn di sisi Utara dan Kebun Bibit Existing di sisi selatan.

    Tak hanya itu saja, banyak spot spot foto yang instagramable di sini sehingga tidak heran bila banyak sekali pengunjung yang ingin datang ke taman ini.

    Untuk masuk ke Tebet Eco Park tidak dikenakan biaya alias gratis. Namun pengunjung harus memesan tiket masuknya melalui online dari hari sebelumnya.

    Hutan Kota Blok P
    Meski tidak sepopuler hutan kota lainnya namun kawasan Hutan Kota Blok P cukup bagus untuk dikunjungi.

    Hutan Kota Blok P lokasinya di Jalan Prapanca, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Luasnya mencapai 1,64 hektare.

    Kawasan ini berfungsi sebagai daerah keseimbangan kelestarian tanah dan air serta pengendali polusi udara.

    Hutan Kota Srengseng
    Hutan Kota Srengseng menjadi kawasan hutan yang banyak dikunjungi orang. Lokasinya ada di Jakarta Barat tepatnya di Jalan H Kelik, Srengseng.

    Kawasan ini cukup luas dan juga terdapat area jogging track. Tahun 2025 lalu Pemprov DKI Jakarta merevitalisasi Hutan Kota Srengseng sehingga menjadi ruang publik yang apik.

    Selain sebagai kawasan rekreasi, Hutan Kota Srengseng juga menjadi kawasan penelitian plasma nutfah dan pelatihan petugas pengelola hutan.

    Untuk masuk ke sini gratis, hanya dikenakan biaya parkir saja.

    Hutan Kota Kemayoran
    Meski tidak begitu populer, kawasan Hutan Kota Kemayoran menjadi salah satu ruang terbuka hijau yang ada di Jakarta Utara.

    Lokasinya ada di Jalan H Benyamin Sueb, Pademangan Timur. Awalnya kawasan ini dibangun untuk tujuan konservasi lingkungan. Namun akhirnya dibuka untuk umum sebagai kawasan wisata.

    Di hutan kota ini terdapat danau seluas 12,8 hektare. Di dalamnya juga terdapat rawa buatan untuk pelindung dari erosi dan abrasi, jembatan penghubung, menara pengamat dan fasilitas lainnya untuk rekreasi.

    Masuk ke sini juga gratis. Hutan Kota Kemayoran sayangnya tidak cocok untuk pemancing karena dalam kawasan ini dilarang berburu dan memancing demi terjaganya ekosistem setempat.

    Hutan Kota Bumi Perkemahan Cibubur
    Untuk wilayah Jakarta Timur juga memiliki hutan kota yang ada di Bumi Perkemahan Cibubur.

    Kawasan ini juga menjadi tempat wisata yang populer karena bisa berkemah di dalamnya. Hutan Kota ini dikenal dengan Arboretum Cibubur atau Buperta Cibubur.

    Di dalamnya terdapat sekitar 57 jenis vegetasi yang menjadi rumah bagi satwa sekitar.

    Untuk masuk ke area ini hanya dikenakan biaya masuk Rp 5.000 per orang. Namun bila ingin berkemah akan dikenakan tarif tambahan.

    Hutan Kota Mangrove PIK
    Jakarta juga memiliki kawasan hutan mangrove. Cukup datang ke Taman Wisata Alam Mangrove Jakarta. Kawasan konservasi alam mangrove seluas 99,82 hektare ini dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.

    Tempat yang satu ini terletak di kelurahan Kamal Muara yang bersebelahan dengan kawasan elite Pantai Indah Kapuk di Jakarta Utara. Meski lokasinya berada di ujung Jakarta Utara namun akses ke sana terbilang cukup mudah.

    Pengunjung bisa ke sana baik melalui kendaraan pribadi via tol atau kendaraan umum. Di sini pengunjung bisa healing sambil menikmati udara segar khas pesisir pantai.

    Selain itu banyak spot foto yang instagrammable seperti jembatan kayu, penginapan-penginapan yang terbuat dari dinding kayu, atau sekedar berfoto dengan latar belakang hutan mangrove.

    Untuk datang ke kawasan ini, Pengunjung hanya perlu membayar Rp 30.000 per orang untuk weekday dan Rp 35.000 per orang untuk weekend. Sedangkan anak-anak dikenakan biaya Rp 15.000 per orang untuk weekday dan Rp 20.000 untuk weekend.

    Hutan Kota Pesanggrahan Sangga Buana
    Hutan kota yang berada di pinggir Kali Pesanggrahan ini menjadi arena bermain dan rekreasi murah bagi warga sekitarnya.

    Hutan Kota Pesanggrahan Sangga Buana ini masih belum ramai dikunjungi orang. Lokasinya ada di dekat Kali Pesanggrahan, Lebak Bulus, Jakarta Selatan.

    Minimnya fasilitas membuat warga kurang berminat untuk berkunjung ke hutan kota seluas 40 hektare di Jakarta Selatan ini.

    Di dalam hutan ini juga terdapat beberapa bangunan rumah tradisional ala Betawi. Selain itu juga terdapat lapangan untuk berolahraga.

    Hutan Kota Cijantung
    Hutan kota yang berLokasi di Jalan RA Fadillah, Cijantung, Jakarta Timur ini pernah mendapatkan penghargaan Adipura sebagai hutan kota terbaik tahun 2017-2018.

    Hutan kota Cijantung memiliki kebersihan yang terjaga. Selain itu fasilitasnya juga terawat. Oleh karena itu tidak heran pernah mendapatkan penghargaan sebagai hutan kota terbaik.

    Untuk masuk ke sini pengunjung juga tidak dikenakan biaya alias gratis.

    Hutan Kota Munjul
    Hutan Kota Munjul masih berada di kawasan Jakarta Timur. Kawasan ini memiliki luas 23.000 meter persegi.

    Tempat ini menjadi tempat wisata favorit warga sekitar karena kesejukan udaranya dan juga fasilitasnya yang bersih.

    Di dalam Hutan Kota Munjul terdapat joging track dan danau yang bisa digunakan untuk pengunjung. Masuk ke sini juga gratis.

  • Dinas Kebudayaan DKI Tetapkan 16 Objek Cagar Budaya Baru di Jakarta

    Dinas Kebudayaan DKI Tetapkan 16 Objek Cagar Budaya Baru di Jakarta

    7cloud.asia – Dinas Kebudayaan DKI Jakarta menetapkan 16 objek cagar budaya pada tahun 2025, terdiri atas 13 bangunan, 2 struktur, dan 1 benda cagar budaya.

    Penetapan dilakukan berdasarkan hasil kajian Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Provinsi DKI Jakarta terhadap objek-objek yang memiliki nilai penting sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan.

    Objek yang ditetapkan terdiri atas bangunan, struktur, dan benda yang merepresentasikan perjalanan sejarah dan perkembangan Kota Jakarta.

    Dengan bertambahnya 16 objek Cagar Budaya pada tahun 2025, maka total keseluruhan cagar budaya yang tersebar di wilayah Provinsi DKI Jakarta berjumlah 322 objek.

    Adaun rincian 322 cagar budaya ini terdiri dari sebanyak 21 Benda, 266 Bangunan, 31 Struktur, 2 Situs, dan 2 Kawasan Cagar Budaya.

    Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, Mochamad Miftahulloh Tamary mengatakan, penetapan ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan pemerintah daerah dalam melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan warisan budaya sebagai identitas serta aset penting daerah.

    Ia menyampaikan, penetapan 16 objek sebagai Cagar Budaya Tahun 2025 merupakan wujud komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menjaga kesinambungan sejarah dan identitas kota.

    “Objek-objek yang ditetapkan memiliki nilai penting bagi perjalanan Jakarta, tidak hanya sebagai peninggalan fisik, tetapi juga sebagai sumber pengetahuan, pendidikan, dan pembentuk karakter budaya masyarakat,” ujarnya, Sabtu (14/3/2026).

    Baca: Konservasi pedestal Patung Dirgantara Pancoran

    Ia menegaskan, Dinas Kebudayaan DKI Jakarta akan terus melakukan pendataan, kajian, serta pembinaan terhadap pemilik dan pengelola objek Cagar Budaya agar pelestarian dapat berjalan optimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

    “Pemprov DKI Jakarta mengajak seluruh masyarakat untuk turut berperan aktif dalam menjaga dan melestarikan Cagar Budaya sebagai warisan bersama bagi generasi sekarang dan mendatang,” tandasnya.

    Berikut 16 objek yang ditetapkan sebagai Cagar Budaya pada tahun 2025:

    • Bangunan
    1. Rumah Sakit Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Cikini – Jakarta Pusat (Kep. Gubernur DKI Jakarta No.113 Tahun 2025)

    2. Kapel Rumah Sakit Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Cikini – Jakarta Pusat (Kep. Gubernur DKI Jakarta No.114 Tahun 2025)

    3. Gereja Anglikan Indonesia – Jakarta Pusat (Kep. Gubernur DKI Jakarta No.115 Tahun 2025)

    4. Gereja Katolik Santa Theresia – Jakarta Pusat (Kep. Gubernur DKI Jakarta No.400 Tahun 2025)

    5. Gedung Pusat Konservasi Cagar Budaya – Jakarta Barat (Kep. Gubernur DKI Jakarta No.402 Tahun 2025)

    Baca: Menelusuri Cagar Budaya di kawasan Menteng

    6. Menara Air Balai Yasa Manggarai – Jakarta Selatan (Kep. Gubernur DKI Jakarta No.403 Tahun 2025)

    7. Gedung Nusantara – Jakarta Pusat (Kep. Gubernur DKI Jakarta No.728 Tahun 2025)

    8. Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Jakarta – Jakarta Selatan (Kep. Gubernur DKI Jakarta No.729 Tahun 2025)

    9. Pantjoran Tea House – Jakarta Barat (Kep. Gubernur DKI Jakarta No.730 Tahun 2025)

    10. Sekolah Dasar Negeri Gunung 05 Pagi – Jakarta Selatan (Kep. Gubernur DKI Jakarta No.732 Tahun 2025)

    11. Istana Merdeka – Jakarta Pusat (Kep. Gubernur DKI Jakarta No.909 Tahun 2025)

    12. Istana Negara – Jakarta Pusat (Kep. Gubernur DKI Jakarta No.910 Tahun 2025)

    13. Gedung Sarinah – Jakarta Pusat (Kep. Gubernur DKI Jakarta No.1140 Tahun 2025).

    • Struktur
    1. Reruntuhan Menara Martello Pulau Kelor – Kepulauan Seribu (Kep. Gubernur DKI Jakarta No.116 Tahun 2025)

    2. Makam Mohammad Hoesni Thamrin – Jakarta Pusat (Kep. Gubernur DKI Jakarta No.401 Tahun 2025).

    • Benda
    1. Patung Chairil Anwar Perguruan Taman Siswa Cabang Jakarta – Jakarta Pusat (Kep. Gubernur DKI Jakarta No.731 Tahun 2025).

  • Istilah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tetap Digunakan Sampai Ibukota Dipindahkan

    Istilah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tetap Digunakan Sampai Ibukota Dipindahkan

    7cloud.asia – Istilah Daerah Khusus Jakarta akan tetap digunakan menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan bahwa Jakarta masih berstatus sebagai ibu kota Indonesia.

    Menurut Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung langkah administratif yang selama ini dijalankan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sejalan dengan putusan MK tersebut.

    Maka, kenapa sampai dengan hari ini, ujar Pramono seluruh kegiatan yang ada di DKI Jakarta, penggunaan DKI tetap digunakan sampai dengan kemudian ada Keputusan Presiden untuk pemindahan ibu kota.

    “Sehingga dengan demikian, apa yang menjadi keputusan MK sudah kami jalankan selama ini,” jelas Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (13/5/2026).

    Baca: MK Tegaskan Jakarta Masih Ibu Kota Negara

    Pramono menyampaikan, selama belum ada payung hukum berupa Keputusan Presiden terkait pemindahan ibu kota, maka Jakarta masih akan tetap menjadi ibu kota Indonesia.

    Pramono mengaku memahami terkait aturan ini dan menegaskan, selama belum ada Keputusan Presiden untuk pemindahan, maka tetap ibu kota itu di DKI Jakarta.

    Pramono Anung juga menegaskan tidak akan ada perubahan signifikan dalam birokrasi pemerintahan Pemprov DKI pascaputusan MK tersebut.

    Karena Pemprov DKI Jakarta memang tetap memposisikan diri sebagai pusat pemerintahan nasional.

    Baca: Pembangunan IKN Tak Jadi Prioritas Presiden Prabowo Subianto

    “Karena selama ini DKI Jakarta itu dalam perspektif Pemerintah DKI Jakarta tetap masih sebagai ibu kota negara, jadi kami memperlakukan apa yang terjadi ya seperti itu. Dengan keputusan MK ini sebagai bagian penegasan dari itu,” kata Pramono.

    Hal ini juga selaras dengan pemerintah pusat yang masih menempatkan Jakarta sebagai ibu kota negara hingga adanya Keputusan Presiden terkait pemindahan.

    Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan Nomor 71/PUU-XXIV/2026 yang menolak untuk seluruhnya terhadap uji materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN pada Selasa (12/5/2026).

    Keputusan itu menegaskan Jakarta masih ibu kota Negara sampai dirilis Keputusan Presiden tentang pemindahan ibu kota