7cloud.asia – Para ilmuwan iklim, dan salah satu dari kami, Piers Forster, memimpin tim ilmuwan global yang menerbitkan laporan tahunan Indikator Perubahan Iklim Global. Laporan ini memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi sistem iklim dunia.
Laporan ini dibuat berdasarkan data perhitungan emisi bersih gas rumah kaca global, konsentrasi gas-gas ini di atmosfer, kenaikan suhu di permukaan Bumi, serta seberapa besar pemanasan yang disebabkan oleh manusia.
Selain itu, laporan ini juga melihat bagaimana intensitas suhu ekstrem dan curah hujan semakin meningkat, seberapa besar kenaikan permukaan air laut, serta berapa banyak emisi karbon yang masih bisa diteolerir sebelum suhu planet ini melampaui ambang 1,5°C dibanding masa praindustri.
Hal ini penting karena membatasi pemanasan di bawah 1,5°C sangat krusial untuk menghindari dampak terburuk dari perubahan iklim.
Laporan ini menunjukkan bahwa pemanasan global akibat aktivitas manusia sudah mencapai 1,36°C pada 2024. Hal ini mendorong suhu rata-rata global (hasil kombinasi pemanasan alami dan buatan) menjadi 1,52°C.
Dengan kata lain, dunia telah memasuki fase di mana dampak besar dari perubahan iklim tak lagi bisa dihindari. Kita sudah berada di situasi yang berbahaya.
Planet Bumi semakin panas
Meskipun suhu global tahun lalu sangat tinggi, sayangnya hanya dianggap “normal baru” yang tidak begitu mengkhawatirkan.
Data menunjukkan tingkat emisi gas rumah kaca terus mencatat rekor tertinggi dan menyebabkan peningkatan konsentrasi karbon dioksida, metana dan nitrogen oksida yang mempercepat laju pemanasan.
Akibatnya, suhu Bumi terus naik dan dengan cepat menghabiskan carbon budget atau jumlah emisi karbon yang masih bisa dikeluarkan sebelum melewati ambang batas.
Pada tingkat emisi karbon saat ini, jatah karbon global akan habis dalam waktu kurang dari tiga tahun.
Masyarakat dunia harus menerima kenyataan bahwa kesempatan untuk menjaga suhu tetap di bawah 1,5°C nyaris tertutup. Bahkan jika nantinya suhu bisa diturunkan kembali, prosesnya akan panjang dan sulit.
Pada saat yang sama, cuaca ekstrem terus meningkat, membawa risiko jangka panjang dan beban ekonomi global, serta berdampak pada kehidupan masyarakat. Benua Afrika misalnya, kini menghadapi krisis iklim paling mematikan dalam lebih dari satu dekade terakhir.
Bayangkan jika situasi ini terjadi pada dunia bisnis. Saat harga saham anjlok atau pertumbuhan ekonomi mandek, para pemimpin negara dan pebisnis akan segera bertindak. Mereka bakal selalu update dan enggan memakai data lama untuk mengambil keputusan.
Namun, dalam hal masalah iklim, perubahan yang terjadi sering kali lebih cepat daripada data yang kita punya. Akibatnya, keputusan penting jadi terlambat diambil.
Seandainya data iklim dianggap sepenting laporan keuangan, mungkin setiap laporan baru akan membuat panik. Namun kenyataannya, pemerintah sering kali lamban merespons peringatan dari indikator iklim, tanda-tanda bahaya dari kondisi Bumi.
Apa yang perlu dilakukan selanjutnya?
Seiring dengan semakin banyaknya negara yang mengembangkan rencana iklim mereka, inilah saatnya bagi para pemimpin di seluruh dunia untuk menghadapi kenyataan pahit dari fakta iklim.
Pemerintah harus bisa dengan cepat mengakses data iklim yang terpercaya agar mereka bisa menyusun rencana nasional yang sesuai dengan kondisi terbaru.
Rencana ini juga harus mencerminkan situasi global, bukan hanya fokus pada negara masing-masing.
Hal ini penting demi keadilan. Misalnya, negara-negara maju harus mengakui bahwa merekalah yang paling banyak menyebabkan polusi.
Oleh karenanya, mereka harus menjadi yang terdepan dalam mengurangi emisi dan membantu negara lain dalam hal pendanaan agar mereka bisa beralih ke energi bersih dan menyesuaikan diri dengan perubahan iklim.
Di Afrika, PBB akan menyelenggarakan Pekan iklim UNFCCC di Addis Ababa pada September 2025 ini
Selain mempersiapkan COP30, agenda ini mencakup diskusi soal pembiayaan iklim dan memastikan transisi menuju nol emisi karbon pada 2050 berlangsung adil dan setara.
Konferensi ini juga bertujuan untuk membantu negara-negara yang masih menyusun rencana aksi iklim nasional mereka.
Jika NDC benar-benar diimplementasikan, laju perubahan iklim bisa diperlambat. Ini penting bukan hanya untuk negara-negara yang berada di garis depan yang terdampak perubahan iklim, tetapi juga bagi kelangsungan masyarakat global secara keseluruhan.
Hingga kini, baru lima negara anggota G20 yang menyerahkan rencana iklim mereka untuk 2035, yakni: Kanada, Brasil, Jepang, Amerika Serikat, dan Inggris. Padahal, G20 bertanggung jawab atas sekitar 80 persen dari total emisi karbon secara global.
Artinya, kepemimpinan Afrika Selatan sebagai presiden G20 saat ini berperan penting dalam mendorong dunia untuk memprioritaskan bantuan bagi negara-negara berkembang agar bisa melakukan transisi menuju ekonomi rendah karbon.
Fakta lain yang mengkhawatirkan lainnya adalah, dari seluruh NDC yang telah diperbarui, hanya 10 negara yang secara tegas menegaskan kembali atau memperkuat komitmen untuk meninggalkan bahan bakar fosil.
Hal ini membuat rencana iklim dari Uni Eropa, Cina, dan India menjadi sangat penting sebagai ujian atas kepemimpinan mereka dalam isu iklim, sekaligus menjadi penentu apakah target suhu 1,5°C dalam Perjanjian Paris masih bisa dipertahankan.
Negara-negara lain akan mencermati dengan seksama komitmen mereka sebelum menyerahkan rencana iklim nasional masing-masing.
Data dalam laporan kami membantu dunia memahami bukan hanya apa yang telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir, tetapi juga apa yang mungkin terjadi di masa depan.
Harapan kami, negara-negara ini— dan negara lainnya—bisa menyerahkan rencana iklim yang ambisius dan kredibel jauh sebelum COP30.
Jika itu terjadi, hal ini bisa mengatasi kesenjangan antara kesadaran akan krisis iklim dan aksi nyata untuk menanganinya. Kita harus ingat, bahwa setiap ton emisi gas rumah kaca saat ini amat berarti.
Artikel ini pertama kali terbit di The Conversation dalam bahasa Inggris, Penulis: Piers Forster (Professor of Physical Climate Change; Director of the Priestley International Centre for Climate, University of Leeds) dan Debbie Rosen (Research and Innovation Development Manager for the Priestley Centre for Climate Futures, University of Leeds)
