ruangkota

Tag: pdi perjuangan

  • PDI Perjuangan Tegaskan Jokowi dan Gibran Bukan Lagi Kader Partai

    PDI Perjuangan Tegaskan Jokowi dan Gibran Bukan Lagi Kader Partai

    7cloud.asia – Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan Partai, Komaruddin Watubun menegaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan anak sulungnya Gibran Rakabuming Raka bukan lagi bagian dari partai.

    Menurutnya, Jokowi sudah berseberangan dengan partainya di Pilpres 2024. Dia menilai mustahil Jokowi masih menjadi bagian dari PDI Perjuangan.

    “Ah orang sudah di sebelah sana bagaimana mau dibilang bagian masih dari PDI Perjuangan, yang benar saja!” Ucap Komaruddin di kantor DPP PDI Perjuangan, Senin (22/4/2024) seperti dikutip CNN Indonesia.

     

    Pada kesempatan itu, dia juga turut berbicara soal status Gibran di PDI Perjuangan yang hingga kini belum diumumkan secara tegas usai menjadi cawapres Prabowo.

    Baca Juga: MK Sebut Perilaku Presiden Jokowi di Pemilu 2024 Bermasalah Secara Etika, Akademisi: Perlu Ada Aturan Perilaku Petahana

    Komaruddin secara tegas menyebut Gibran bukan lagi sebagai kader PDI Perjuangan.

    “Gibran itu sudah bukan kader partai lagi, saya sudah bilang sejak dia ambil putusan itu [maju cawapres],” ucap Komar.

     

    Komaruddin menyebut Gibran dua kali berbohong soal sikapnya untuk tetap bertahan di PDI Perjuangan.

    Pertama, Gibran berbohong kepada dirinya dan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto karena sempat berjanji bertahan di partai.

    Kedua, Gibran berbohong kepada Megawati usai sempat ditanya apakah akan keluar atau tetap bertahan. 

    Baca Juga: Lewat Pidato Suara Hati, Megawati Tegaskan PDIP Tidak di Belakang Langkah Jokowi yang Melanggar Konstitusi

    Kepada Mega, ungkap Komar, Gibran mengaku akan tetap berada di PDI Perjuangan setlah ayahnya tak lagi menjadi presiden.

    “Kemudian yang di sekolah partai, itu juga ada kan rekaman. Itu kan Ibu tanya Mas Gibran sama Bobby [Nasution], mau tetap di sini apa berpindah partai. Mas Gibran sendiri maju ke mimbar lalu disampaikan waktu itu tetap bersama PDI Perjuangan,” ucap Komaruddin.

    Jadi, imbuh Komaruddin, kalau kemudian sampai beberapa waktu kemudian dia maju menjadi cawapres lalu sekarang Pak Sekjen meluruskan pembicaraan itu,

    “Lalu dianggap Pak Sekjen berbahaya, justru yang berbahaya itu Mas Gibran,” tandasnya.

    Seperti diketahui, Gibran maju menjadi cawapres berpasangan dengan Prabowo Subianto karena diusung Partai Golkar. Sementara PDI Perjuangan mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD

    Sumber: CNNIndonesia

     

  • Pengamat: Jika PDI Perjuangan Bergabung dengan Prabowo-Gibran Akan Memicu Sikap AntiPartai

    Pengamat: Jika PDI Perjuangan Bergabung dengan Prabowo-Gibran Akan Memicu Sikap AntiPartai

    7cloud.asia – Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI), Lili Romli, berpendapat, menjadi sebuah ironi jika ke depan PDI Perjuangan bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

    Langkah itu, menurutnya, bertentangan dengan sikap PDI Perjuangan yang selama ini keras mengkritisi penyelenggaraan Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

    “PDI Perjuangan menunjukkan mereka menolak terhadap proses penyelenggaraan pemilu ini, sampai kemudian Ketua Umumnya Megawati Soekarnoputri menjadi amicus curiae (dalam sengketa pilpres di MK),” kata Lili dalam program Obrolan Newsroom Kompas.com, Senin (22/4/2024).

    Namun demikian, Lili memprediksi PDI Perjuangan akan tetap berada di luar pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia meyakini Megawati teguh dalam berpolitik.

    Diakuinya, beberapa waktu lalu memang muncul kabar rencana pertemuan Megawati dengan Prabowo. Namun, hal itu baru sebatas rencana.

    Baca Juga: PDI Perjuangan Tegaskan Jokowi dan Gibran Bukan Lagi Kader Partai

    Lebih dari itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto berulang kali melempar sinyal partainya tak akan bergabung ke pemerintahan.

    Lili mengatakan, sebagai sekjen, Hasto merupakan perpanjangan tangan Megawati.

    “Saya percaya dengan sikap politik Megawati yang hitam putih, enggak pernah abu-abu, iya-iya, tidak-tidak. Jadi selama Ibu Megawati sebagai ketua umum, saya kira akan mengambil jalan politik yang tegak,” katanya.

    “Menjadi ironis ketika kemudian pasca Putusan Mahkamah Konstitusi ini PDI Perjuangan bergabung dengan koalisi pemerintahan, ini akan menjadi kontraproduktif,” lanjutnya. 

    Menurut Lili, PDI Perjuangan justru bakal diuntungkan jika tetap berada di luar pemerintahan dan mengambil peran sebagai oposisi. Karena dengan demikian, partai banteng akan dianggap konsisten dan mendapat kepercayaan publik.

    Sebaliknya, jika memutuskan berganti haluan ke kubu Prabowo, PDI Perjuangan berpotensi kehilangan nilai jual.

    Baca Juga: MK Sebut Perilaku Presiden Jokowi di Pemilu 2024 Bermasalah Secara Etika, Akademisi: Perlu Ada Aturan Perilaku Petahana

    Lebih jauh, hal itu memunculkan kekecewaan publik dan melahirkan sikap antipartai.

    “Jika PDI Perjuangan bergabung (ke koalisi Prabowo-Gibran) engak ada lagi nilai jualnya. Publik akan mengatakan ‘Semua partai sama saja, kita ini cuma dipermainkan elite’,” ucap Lili.

     

    Sebagaimana diketahui, Pilpres 2024 dimenangkan oleh pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dengan perolehan 96.214.691 suara atau sekitar 58,58 persen dari seluruh suara sah nasional.

    Pasangan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud kompak mengajukan gugatan hasil Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    Mereka memohon dilakukan pemungutan suara ulang dengan terlebih dahulu mendiskualifikasi Prabowo-Gibran karena dinilai memenangkan Pilpres 2024 penuh dengan kecurangan.

     

    Namun, dalam sidang putusan yang digelar pada Senin (22/4/2024), MK menolak gugatan keduanya. Pada pokoknya, gugatan kedua pasangan calon dianggap tidak beralasan menurut hukum.

    “Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua Majelis Hakim MK Suhartoyo di Gedung MK, Jakarta Pusat.

    Sumber: Kompas.com

     

  • PDI Perjuangan Nilai Putusan Soal Sengketa Hasil Pilpres 2024 Kuatkan Indonesia sebagai Negara Kekuasaan

    PDI Perjuangan Nilai Putusan Soal Sengketa Hasil Pilpres 2024 Kuatkan Indonesia sebagai Negara Kekuasaan

    7cloud.asia – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI Perjuangan menegaskan lima poin sikap atas putusan MK dalam sengketa Pilpres 2024.

    Lima poin sikap PDI Perjuangan ini disampaikan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto saat memimpin Rapat Koordinasi Nasional Persiapan Pilkada di Kantor Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin, 22 April 2024.

    Hasto mengatakan, keputusan MK mestinya berdasar pada hukum yang jernih.

    “Berdasarkan suara hati nurani, keadilan yang hakiki, sikap kenegarawanan, keberpihakan pada kepentingan bangsa dan negara, serta kedisiplinan dalam menjalankan UUD NRI 1945 dengan selurus-lurusnya,” kata Hasto dalam keterangan tertulis Senin 22 April 2024.

    Hasto menyampaikan, poin pertama sikap PDIP adalah bahwa MK tak membuka ruang untuk keadilan yang hakiki. Di samping itu, MK juga dianggap melupakan kaidah etika dan moral.

    Baca Juga: Inkonsistensi Sikap MK Soal Pembagian Bansos Jelang Pilpres 2024

    “MK semakin melegalkan Indonesia sebagai negara kekuasaan. Konsekuensinya, Indonesia masuk dalam kegelapan demokrasi yang semakin melegalkan otoritarian democracy melalui penyalahgunaan kekuasaan.”

     

    Namun, dia juga berterima kasih kepada para hakim MK yang berani menyampaikan kebenaran dalam putusan PHPU.

    “Untuk pertama kalinya, sengketa Pilpres di MK ada tiga hakim MK yang memberikan suatu penilaian kritis, dissenting opinion terhadap pelaksanaan pilpres,” tutur Hasto.

    Kemudian, PDIP juga menilai bahwa demokrasi di Indonesia terbatas pada demokrasi prosedural saja.

    Oleh karena itu, legitimasi kepemimpinan nasional ke depan akan menghadapi persoalan serius. “Terlebih dengan berbagai persoalan perekonomian nasional dan tantangan geopolitik global.”

    Baca Juga: MK Sebut Perilaku Presiden Jokowi di Pemilu 2024 Bermasalah Secara Etika, Akademisi: Perlu Ada Aturan Perilaku Petahana

    PDI Perjuangan juga khawatir, berbagai praktik kecurangan Pemilu 2024 ini akan semakin mewarnai pelaksanaan Pemilu ke depan. Termasuk praktik penggunaan sumber daya negara dan instrumen negara.

    “Berbagai kecurangan Pilpres 2024 yang dibiarkan akan cenderung diterapkan kembali dengan tingkat kerusakan nilai-nilai demokrasi yang semakin besar dan mematikan kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpinnya,” kata Hasto.

    Kendati dinilai gagal menjalankan fungsinya sebagai benteng konstitusi dan demokrasi, namun PDI Perjuangan paham bahwa sifat keputusan MK final dan mengikat.

    PDI Perjuangan menyatakan menghormati keputusan MK dan akan terus berjuang di dalam menjaga konstitusi.

    “Dan memperjuangkan demokrasi melalui pelaksanaan Pemilu yang demokratis, jujur dan adil, serta berjuang untuk menggunakan setiap ruang hukum termasuk melalui PTUN.”

    Baca Juga: Pengamat: Jika PDI Perjuangan Bergabung dengan Prabowo-Gibran Akan Memicu Sikap AntiPartai

    Terakhir, PDI Perjuangan berterima kasih kepada seluruh elemen yang telah berjuang untuk menjaga konstitusi dan demokrasi yang berkedaulatan rakyat.

    Terkhusus pada para guru besar, para cendekiawan, seniman dan budayawan, hingga kelompok masyarakat sipil lainnya yang telah berjuang melawan berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan.

    PDI Perjuangan juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendukung paslon 03 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD baik yang berasal dari partai politik maupun para relawan.

    “Percayalah, keputusan hakim MK yang menolak seluruh dalil gugatan akan dicatat dalam sejarah. Keputusan tersebut harus dipertanggungjawabkan terhadap masa depan, sebab kebenaran dalam politik akan diuji oleh waktu,” ujar Hasto.

     

  • Tak Melulu Mengejar Kekuasaan, PDI Perjuangan Persilahkan Jokowi dan Gibran Pindah ke Golkar

    Tak Melulu Mengejar Kekuasaan, PDI Perjuangan Persilahkan Jokowi dan Gibran Pindah ke Golkar

    7cloud.asia – Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat mempersilakan Partai Golkar untuk menampung Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka.

    Seperti diberitakan sebelumnya DPP PDI Perjuangan telah menyatakan Jokowi dan Gibran tak lagi menjadi kader PDI Perjuangan.

    Djarot menyampaikan hal itu ketika ditanya soal Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyebut Jokowi dan Gibran sudah masuk keluarga besar partai berlambang pohon beringin itu. Status kader kedua tokoh itu tinggal diformalitaskan Golkar.

    “Oh iya, silakan (Golkar terima Jokowi dan Gibran),” kata Djarot ditemui di Sekolah Partai DPP PDI Perjuangan, Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (25/4/2024).

    Baca:PDI-Perjuangan-tegaskan-Jokowi-dan-Gibran-bukan-lagi-kader-partai

    Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi PDI Perjuangan ini lantas menyebutkan partainya memiliki tolok ukur sendiri, yakni ideologi.

    PDI Perjuangan, menurut Djarot, adalah partai yang memiliki ideologi Pancasila dan menjunjung Konstitusi.

    “Kami (PDI Perjuangan) bukan sekadar partai elektoral. Partai kita itu menyatu dengan keinginan rakyat, kehendak rakyat,” ujar dia.

    Ia mengeklaim bahwa PDI Perjuangan bukan lah partai yang mengejar kekuasaan belaka, melainkan memperjuangkan hak rakyat.

    Baca:MK-sebut-perilaku-Jokowi-di-pemilu-2024-bermasalah-secara-etika

    Maka dari itu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga enggan berkomentar lebih jauh terkait dapur partai politik lain, termasuk jika ingin menampung Jokowi dan Gibran pasca tidak lagi menjadi bagian PDI Perjuangan.

    “Kami tidak akan mengomentari partai-partai lain, silakan saja ya,” tegas Djarot.

    Diberitakan sebelumnya, Airlangga Hartarto mengatakan, Presiden Jokowi dan cawapres terpilih, Gibran Rakabuming Raka sudah masuk ke keluarga besar Golkar.

    Sebab, kata dia, Jokowi dekat dengan Golkar, sedangkan Gibran merupakan sosok yang direkomendasikan Golkar melalui Rapimnas resmi.

    Baca:Pelanggaran-etika-Jokowi-dan-KPU-di-Pemilu-2024-dipaparkan-secara-terbuka

    “Bahwa Pak Jokowi itu dekat dengan Partai Golkar. Dan kedua, Pak Gibran itu mendapatkan mandat dari Partai Golkar melalui mekanisme rapimnas resmi,” ujar Airlangga di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Rabu (24/4/2024).

    “Jadi, bagi kami Pak Jokowi dan Mas Gibran itu sudah masuk dalam keluarga besar Golkar. Tinggal tentunya formalitasnya saja,” kata dia.

    Adapun PDI Perjuangan, sebelumnya, sudah menganggap Jokowi dan Gibran bukan sebagai kader partai lagi.

    Mereka berpandangan keduanya tidak perlu mengembalikan Kartu Tanda Anggota (KTA). Hal ini disampaikan Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan Komarudin Watubun.

    Sumber:Kompas.com

  • Pengamat: Sebagai Oposisi PDI Perjuangan Jaga Iklim Demokrasi Indonesia

    Pengamat: Sebagai Oposisi PDI Perjuangan Jaga Iklim Demokrasi Indonesia

    7cloud.asia – Pengamat politik dari Universitas Trunojoyo Madura Surokim Abdussalam menyatakan keberadaan PDI Perjuangan sebagai oposisi pemerintahan era Prabowo-Gibran dibutuhkan untuk menjaga iklim demokrasi di Tanah Air.

    “Partai penguasa itu bisa berganti-ganti, oposisinya PDI Perjuangan bermanfaat sebagai penyeimbang,” kata Surokim kepada ANTARA di Surabaya, Jumat (26/4/2024).

    Ia mengatakan, jika PDI Perjuangan nantinya malah bergabung dengan penguasa, maka akan terbentuk koalisi besar.

    Baca Juga: Tak Melulu Mengejar Kekuasaan, PDI Perjuangan Persilahkan Jokowi dan Gibran Pindah ke Golkar

    Dikhawatirkan, kata dia, kondisi tersebut bisa mengurangi pengawasan terhadap pengambilan kebijakan dan pelaksanaan sistem kepemerintahan Prabowo-Gibran.

    “Itu tidak sehat untuk iklim demokrasi kita. PDI Perjuangan punya pengalaman sebagai oposisi, menurut saya itu tidak masalah kembali diambil,” ucapnya.

    Selain itu, Surokim menyatakan bahwa jalur oposisi yang diambil oleh PDI Perjuangan juga untuk menjaga pandangan publik soal konsistensi partai pimpinan Megawati Soekarnoputri.

    “Kecuali ada force major, itu tidak bisa didefinisikan lagi karena kebutuhannya sudah berbeda, tetapi kalau situasinya seperti ini, fungsi kontrol lebih baik,” kata dia.

    Baca Juga: PDI Perjuangan Nilai Putusan Soal Sengketa Hasil Pilpres 2024 Kuatkan Indonesia sebagai Negara Kekuasaan

    Masalahnya, saat kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, PDI Perjuangan memilih jalan sebagai pesaing pasangan Prabowo-Gibran yang diusung sembilan partai politik di dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM), dengan mencalonkan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

    “Kalau tidak ingin dinilai oportunis oleh publik, saya kira yang kemarin di luar KIM sebaiknya lebih bermanfaat berada di jalur oposisi,” ujarnya.

    Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan Prabowo-Gibran sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 504 Tahun 2024.

    Baca Juga: Pengamat: Jika PDI Perjuangan Bergabung dengan Prabowo-Gibran Akan Memicu Sikap AntiPartai

    Penetapan ini dilakukan, setelah MK memutuskan menolak seluruh gugatan yang diajukan pasangan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud.

    Meski menilai cara Presiden Jokowi dalam memenangkan Prabowo-Gibran bermasalah secara etika, MK memutus kecurangan yang didalilkan oleh para penggugat tidak terbukti

     

  • Gugatan Pemilu PDI Perjuangan di PTUN Disidangkan Pekan Ini, Begini Respon Mahfud

    Gugatan Pemilu PDI Perjuangan di PTUN Disidangkan Pekan Ini, Begini Respon Mahfud

    7cloud.asia – Tim Hukum PDI Perjuangan, Gayus Lumbuun membantah anggapan bahwa tidak ada lagi mekanisme hukum untuk mengubah hasil pemilu seperti disampaikan pihak PTUN.

    “Undang-undang memberi kesempatan mengadili tentang Pemilu apabila dalam proses Pemilu terjadi adanya kesalahan prosedur dengan didahului proses di Bawaslu dan dilanjutkan PTUN,” kata Gayus dikutip Kompas.com, Jumat (26/4/2024).

    Gayus menjelaskan, Mahkamah Konstitusi (MK) bukan satu-satunya lembaga peradilan yang memeriksa dan memutuskan perselisihan Pemilu. Menurutnya, masih ada jalur-jalur peradilan lain untuk menyelesaikan perselisihan mengenai Pemilu.

    “Jadi ada 3 jalur untuk memperkarakan Pemilu. Pertama, MK untuk perkara-perkara Hasil Pemilu. Kedua, PTUN untuk proses Pemilu. Tiga, perbuatan pelanggaran hukum oleh penyelenggaranya yaitu KPU yang pemeriksaan hukumnya juga di PTUN,” ungkapnya.

    Ia menegaskan, apa yang diupayakan partainya sudah sesuai prosedur hukum yang ada. Sebagai contoh, melalui PTUN, PDI Perjuangan berpendapat lembaga peradilan ini kompeten untuk menguji adanya kesalahan prosedur pada Pemilu 2024.

    Baca Juga: KPU Tetapkan Pemenang Pilpres 2024 Saat Digugat di PTUN

    Dia menambahkan, pihak KPU pun juga tidak mempersoalkan agar persidangan di PTUN terus berlanjut.

    “Kami membawa ini ke Pengadilan yang berkompeten mengadili perkara ini ke PTUN dan pada Sidang Dismissal di PTUN beberapa hari yang lalu yang dihadiri juga pihak KPU, diputuskan bahwa perkara ini layak dilanjutkan pada persidangan pokok perkaranya yang terjadwal pada tanggal 2 Mei 2024 beberapa hari mendatang,” jelas Gayus.

    Adapun PTUN mengatakan, gugatan PDI Perjuangan atas KPU ke PTUN, Jakarta, terkait sengketa Pilpres 2024 tidak akan mengubah ketetapan hasil Pemilu 2024.

    Humas PTUN Irvan Mawardi mengatakan, gugatan dari PDI Perjuangan yang nanti akan disidangkan itu tidak berkaitan dengan lembaga peradilan lain, termasuk MK.

    “Secara hukum, tidak ada hubungannya antara proses persidangan di pengadilan tata usaha negara dengan (lembaga peradilan) manapun termasuk dengan MK yang putusan kemarin sudah keluar,” ujar Irvan kepada wartawan, Rabu (24/4/2024).

    Baca Juga: Tak Melulu Mengejar Kekuasaan, PDI Perjuangan Persilahkan Jokowi dan Gibran Pindah ke Golkar

    Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menuturkan, PDI-P masih berjuang untuk menegakkan demokrasi dan konstitusi dengan menempuh upaya hukum di PTUN.

    “PDI Perjuangan berjuang untuk menggunakan setiap ruang hukum termasuk melalui PTUN,” ucap Hasto, Selasa (23/4/2024).

    Terpisah, Mantan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD mengaku hanya menunggu hasil putusan gugatan PDI Perjuangan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

    Menurut Mahfud MD, hal itu lantaran PDI Perjuangan yang lebih berkepentingan dalam gugatannya ke PTUN, bukan dirinya. Maka saat ini Mahfud MD lebih memilih menunggu hasil gugatan di PTUN.

    Baca Juga: PDI Perjuangan Tak Hadir di Penetapan Presiden Terpilih Karena Hormati Proses di PTUN

    Gugatan tersebut dilayangkan PDI Perjuangan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait dugaan perbuatan melawan hukum dalam pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres.

    Dilansir Tribunnews.com, Mahfud MD enggan bicara banyak soal gugatan itu, sebab, kata dia tidak ada keterkaitan dengan pasangan capres-cawapres dan murni atas nama partai politik dalam hal ini PDI Perjuangan.

    “Ya kita tunggu aja saya, engga anu itu yang menggugat itu partai, bukan paslon,” kata Mahfud saat ditemui awak media usai acara Halal Bihalal sekaligus pagelaran seni yang digelar oleh Ikatan Keluarga Alumni Universitas Islam Indonesia (IKA UII), di Ciputra Artpreneur, Jakarta, Minggu (28/4/2024).

    Atas hal itu, mantan Menko Polhukam RI itu menilai dirinya tidak memiliki kapasitas lebih untuk mengomentari gugatan tersebut.

    Baca Juga: Meski Terlambat, Gugatan PDI Perjuangan ke PTUN Berpeluang Membatalkan Kepesertaan Gibran di Pilpres 2024

    Mahfud mengatakan, dirinya mengambil sikap untuk menunggu sekaligus melihat perkembangan persidangan di PTUN.

    “Jadi kalau saya tidak tau ya kita tunggu aja perkembangannya,” tukas dia.

    Untuk diketahui, tim hukum PDI Perjuangan mendaftarkan gugatan terhadap KPU ke PTUN pada Selasa (2/4/2024) dengan nomor perkara 133/G/2024/PTUNJKT.

    Dalam perkara tersebut, PDI Perjuangan menganggap KPU telah melawan hukum karena menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) dan mengesampingkan syarat usia minimum untuk cawapres.

     

    Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran menanggapi manuver PDI Perjuangan (PDIP) yang menggugat dugaan kecurangan dalam Pilpres 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

    Esti Utami, dari berbagai sumber

     

     

  • PDI Perjuangan Anggap Jokowi, Gibran dan Bobby Nasution sebagai Masa Lalu

    PDI Perjuangan Anggap Jokowi, Gibran dan Bobby Nasution sebagai Masa Lalu

    7cloud.asia – PDI Perjuangan menganggap Presiden Joko Widodo dan keluarganya, yakni anaknya Gibran Rakabuming Raka serta menantunya, Bobby Nasution, adalah masa lalu partai.

    Hal itu diungkapkan Ketua DPP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun menyoroti tindakan Jokowi dan keluarga terhadap PDI Perjuangan belakangan ini.

    “Dengan tindakan Pak Jokowi, termasuk anak-anaknya, anak-mantunya, seperti saat ini, ya sudah itu bagian dari masa lalu partai,” kata Komarudin dalam wawancara di CNN Indonesia TV, Sabtu (27/4/2024).

    Komarudin juga tak lagi menganggap Jokowi dan keluarga sebagai kader PDI Perjuangan. Menurutnya, Jokowi sudah berseberangan dengan PDI Perjuangan sejak Pilpres 2024.

    Baca Juga: Gugatan Pemilu PDI Perjuangan di PTUN Disidangkan Pekan Ini, Begini Respon Mahfud

    Bahkan, Komarudin menegaskan anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka bukan lagi kader PDI Perjuangan.

    Dia berkata keanggotaan Gibran di PDI Perjuangan gugur setelah mencalonkan diri sebagai wakil presiden dari partai lain.

    “Gibran itu sudah bukan kader partai lagi, saya sudah bilang sejak dia ambil putusan itu [maju cawapres],” ujar Komarudin.

    Sebelumnya, Komarudin juga sempat melontarkan pernyataan Jokowi sudah berseberangan dengan PDI Perjuangan di Pilpres 2024.

    Baca Juga: Pengamat: Sebagai Oposisi PDI Perjuangan Jaga Iklim Demokrasi Indonesia

    “Ah orang sudah di sebelah sana bagaimana mau dibilang bagian masih dari PDI Perjuangan, yang benar saja,” ucap Komarudin.

    Saat itu, dia juga turut berbicara soal status Gibran yang hingga kini belum diumumkan secara tegas usai menjadi cawapres Prabowo.

    Komaruddin menyebut Gibran bukan lagi sebagai kader Banteng.

    “Gibran itu sudah bukan kader partai lagi, saya sudah bilang sejak dia ambil putusan itu [maju cawapres],” ucapnya.

    Baca Juga: Tak Melulu Mengejar Kekuasaan, PDI Perjuangan Persilahkan Jokowi dan Gibran Pindah ke Golkar

  • PDI Perjuangan: Oposisi Dibutuhkan Demi Demokrasi yang Berkualitas

    PDI Perjuangan: Oposisi Dibutuhkan Demi Demokrasi yang Berkualitas

    7cloud.asia – Politisi Partai Demokrasi Indonesia atau PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengatakan oposisi dalam pemerintahan diperlukan untuk mengontrol kekuasaan

    Menurut dia, istilah oposisi merupakan bagian dari demokrasi yang berkualitas. Sejumlah kalangan juga menyarankan PDI Perjuangan jadi oposisi jika memang Prabowo benar-benar dilantik menjadi presiden.

    Di mana harus terdapat sistem kontrol pengawasan melalui sikap kritis agar pemerintahan berjalan efektif dan bermanfaat bagi rakyat.

    “Demokrasi butuh penyeimbang dan kontrol terhadap kekuasaan itu karena kekuasaan kalau tanpa ada kontrol yang terjadi bisa semena-mena,” kata Masinton dalam diskusi daring bertajuk Demokrasi Tanpa Oposisi yang dipantau di Jakarta, Sabtu (4/5/2024).

    Baca: PDI perjuangan anggap Jokowi dan Gibran sebagai-masa-lalu

    Untuk itu apabila nantinya PDI Perjuangan berada di kursi oposisi, Masinton menegaskan pihaknya tidak hanya sekadar berbeda pendapat dengan pemerintah, tetapi memberikan berbagai alternatif kebijakan.

    Langkah tersebut sebelumnya telah dilakukan PDI Perjuangan pada masa pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono selama 10 tahun.

    Kala itu, PDI Perjuangan konsisten berada di luar pemerintahan dan aktif memberikan berbagai alternatif kebijakan yang bisa dinilai oleh rakyat.

    Baca: Sebagai oposisi PDI Perjuangan akan jaga iklim demokrasi Indonesia

    PDI Perjuangan memberi contoh baik bagi sistem pemeriksaan dan penyeimbang (check and balance) dan kontrol dari luar pemerintahan.

    “Ini juga menjadi bagian dari edukasi dan pendidikan politik rakyat sehingga rakyat juga memiliki berbagai alternatif pandangan yang disajikan, baik oleh pemerintah maupun di luar pemerintah,” ucap dia.

    Namun, ia mengingatkan bahwa berada di luar pemerintahan bukan berarti pihak oposisi membenci atau anti terhadap pemerintah.

    Baca: Tak melulu mengejar kekuasaan PDI Perjuangan persilahkan Jokowi dan Gibran pindah ke-Golkar

    “Itu stigma yang selalu salah selama ini karena kita belum mampu membangun kelembagaan demokrasi, termasuk melembagakan partai-partai politik yang ada di luar pemerintahan,” tutur Masinton.

    Kendati demikian, Masinton mengungkapkan PDI Perjuangan sejauh ini belum menentukan sikap politik akan berada di dalam atau di luar pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

    Dia menyebutkan keputusan itu akan diambil saat Rapat Kerja Nasional PDI Perjuangan pada 24-26 Mei 2024.

    Sumber:Antaranews.com

  • Rakernas V PDI Perjuangan Resmi Dibuka, Jokowi dan Gibran Tak Diundang karena Dinilai Tak Lagi Sejalan dengan Ideologi Partai

    Rakernas V PDI Perjuangan Resmi Dibuka, Jokowi dan Gibran Tak Diundang karena Dinilai Tak Lagi Sejalan dengan Ideologi Partai

    7cloud.asia – Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDI Perjuangan mulai dibuka pada Jumat (24/5/2024) dan akan berlangsung hingga Minggu (26/5/2024) di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta.

    Rakernas V PDI Perjuangan ini mengangkat tema “Satyam Eva Jayate, Kebenaran Pasti Menang” dengan subtema “Kekuatan Kesatuan Rakyat, Jalan Kebenaran yang Berjaya”.

    Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Terpilih Pilpres 2024 Gibran Rakabuming Raka tidak diundang dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDI Perjuangan kali ini.

    Ketua Steering Committee Rakernas V PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat, saat konferensi pers, mengatakan bahwa PDI Perjuangan merupakan partai yang ideologis untuk menyuarakan kebenaran dan melaksanakan konstitusi.

    Ideologi itu dipegang kokoh oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

    “Ideologi itulah yang digembleng oleh beliau (Megawati) kepada seluruh kader-kadernya,” ucap Djarot.

    Baca Juga: PDI Perjuangan Anggap Jokowi, Gibran dan Bobby Nasution sebagai Masa Lalu

    Djarot melanjutkan, apabila ada di antara anggota partai yang melanggar konstitusi, etika, dan moral, maka yang bersangkutan sudah bukan menjadi bagian dari keluarga besar PDI Perjuangan karena sudah bertentangan dengan AD/ART partai.

    “Oleh sebab itu, yang diundang ini adalah untuk internal partai, yang diundang adalah sahabat-sahabat, para cendekiawan, para akademisi, para civil society, budayawan masyarakat pro demokrasi yang betul-betul berjuang untuk menegakkan demokrasi yang jujur, adil, yang konstitusional, yang bermartabat,” ujar dia.

    Rakernas V PDI Perjuangan ini akan membahas tiga persoalan pokok, yakni sikap politik, perumusan program kerakyatan, hingga pemenangan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

    “Mengenai isi materi dan sebagainya, rakernas ini nanti akan membahas persoalan-persoalan terkait tiga persoalan pokok,” ucap , Jumat (24/5/2024).

    Djarot menjelaskan, sikap politik yang akan dibahas dalam rakernas ini berkaitan dengan sikap secara internal maupun eksternal PDI Perjuangan.

    Baca Juga: Tak Melulu Mengejar Kekuasaan, PDI Perjuangan Persilahkan Jokowi dan Gibran Pindah ke Golkar

    Adapun perihal perumusan program kerakyatan, kata dia, dilakukan karena mengingat sumber dan akar PDIP ialah rakyat.

    “Bagaimana partai bisa merumuskan program-program kerakyatan untuk bisa mengangkat harkat dan derajat pada masyarakat, pada rakyat, utamanya tani, nelayan, buruh pemuda, dan perempuan,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Rakernas V PDI Perjuangan juga menggodok strategi pemenangan Pilkada 2024 yang dibahas melalui tiga sub-kelompok.

    “Sub-kelompok pertama akan diikuti oleh DPC (Dewan Pengurus Cabang), DPD (Dewan Pengurus Daerah) yang perolehan suaranya lebih dari 20 persen,” tuturnya.

    Kemudian sub-kelompok dua diisi DPC dan DPD partai yang memperoleh kursi antara 10 sampai 20 persen. Adapun, bagi DPC dan DPD yang perolehan suaranya di bawah 10 persen akan masuk ke dalam sub-kelompok tiga.

    Baca Juga: PDI Perjuangan Tegaskan Jokowi dan Gibran Bukan Lagi Kader Partai

    “Kemudian, sebelum memasuki sidang-sidang komisi, Rakernas V akan mendengarkan pandangan umum dari semua DPD. Pandangan umum ini terkait situasi kondisi, konsolidasi, dan evaluasi atas pelaksanaan Pemilu 2024 serta arah kebijakan, usulan program-program DPD seluruh Indonesia,” imbuh dia.

    Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah menjelaskan, Rakernas V menjadi forum untuk mengevaluasi kinerja partai sejak pelaksanaan Kongres PDI Perjuangan tahun 2019.

    Di samping itu, juga musyawarah untuk mengembalikan kongres partai ke dalam siklus lima tahunan.

    Basarah menambahkan, rakernas ini turut merumuskan, memutuskan, dan memantapkan sikap politik PDI Perjuangan, baik sikap politik menyangkut kebijakan internal maupun eksternal.

    “Di antaranya kita akan bahas prediksi dan proyeksi pemerintahan nasional, bangsa Indonesia 5 tahun ke depan,” tuturnya.

    Baca Juga: MK Sebut Perilaku Presiden Jokowi di Pemilu 2024 Bermasalah Secara Etika, Akademisi: Perlu Ada Aturan Perilaku Petahana

    Dikatakan Basarah, peserta Rakernas V PDI Perjuangan berjumlah 2.160 yang terdiri dari kader-kader partai, mulai tingkat pusat hingga pengurus cabang.

    Namun pada agenda pembukaan, PDI Perjuangan juga mengundang pihak eksternal, sehingga totalnya berjumlah 4.859 orang.

    Selain peserta rakernas, juga terdiri dari unsur-unsur undangan partai. Mereka terdiri pimpinan partai politik pendukung Ganjar-Mahfud, kemudian menteri-menteri dari PDI Perjuangan, menteri-menteri sahabat, para senior partai, tokoh-tokoh nasional,

    “Relawan pendukung Ganjar-Mahfud, para aktivis civil society (kelompok masyarakat sipil), kemudian perjuangan demokrasi, dan para cendekiawan,” urai dia.

    Sumber:Antaranews.com

  • Dengarkan Suara Akar Rumput, Megawati Isyaratkan PDI Perjuangan Tidak Akan Ikut dalam Pemerintahan Prabowo

    Dengarkan Suara Akar Rumput, Megawati Isyaratkan PDI Perjuangan Tidak Akan Ikut dalam Pemerintahan Prabowo

    7cloud.asia – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dalam pidato politiknya tak hanya bicara seputar kecurangan dalam pemilihan umum (Pemilu) 2024.

    Saat membuka Rakernas PDI Perjuangan di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta, Jumat (24/5/2024), Megawati juga menyinggung sikap politik PDI Perjuangan terhadap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

    Menurut dia, menentukan sikap politik harus dicermati dengan saksama.

    “Partai harus mendengarkan semua suara akar rumput, dari yang berteriak-teriak sampai sayup-sayup, dan terus berjuang bagi terlembaganya demokrasi yang sehat,” ucap Megawati.

    Mencermati suara akar rumput tersebut, kata Mega, merupakan bagian dari skala prioritas rakernas PDI Perjuangan kali ini.

    Baca: Jokowi dan Gibran Tak diundang di Rakernas PDI Perjuangan

    Selain pemantapan sikap politik, Rakernas V PDI Perjuangan juga membahas pemenangan Pilkada 2024 dan perumusan program kerakyatan.

    Menurut dia, hal itu yang harus menjadi skala prioritas guna dibahas dalam Rakernas V PDI Perjuangan yang dibuka Jumat (24/5/2024) ini sampai Minggu (26/5/2024).

    Dalam kesempatan ini, Megawati juga menyinggung sikap tiga partai politik koalisi PDI Perjuangan di Pemilu 2024, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hanura, dan Partai Perindo.

    Menurutnya, tiga partai tersebut tetap setia dengan PDI Perjuangan.

    “Karena saya juga bertanya bahwa ini pileg, pilpres, sudah dinyatakan selesai, tetapi tentu saya ingin menanyakan, bapak bertiga bagaimana? ‘Saya masih terus mau ikut sama PDI Perjuangan’,” kata Megawati menirukan jawaban ketiga partai tersebut.

    Baca: Jokowi dan Gibran sudah dianggap bukan lagi bagian PDI Perjuangan

    Megawati lantas mengucapkan terima kasih atas kesetiaan PPP, Hanura, dan Perindo tersebut.

    “Saya tentunya sangat berbesar hati dan mengucapkan beribu-ribu terima kasih karena sebetulnya, harusnya, begitulah tata krama yang namanya di negara kita ini,” ujarnya.

    Pada mulanya dia mengatakan bahwa PDI Perjuangan tidak bisa membentuk sistem koalisi karena sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan sistem presidensial.

    Ia menegaskan Indonesia tidak menganut kabinet parlementer, sehingga menurutnya, tidak ada koalisi dan oposisi. Tapi dia menyiratkan, partai-partai yang dulu mengusung Ganjar-Mahfud, tidak akan ikut dalam pemerintahan.

    Jadi, saya bilang kepada mereka bertiga, kerja sama. Karena memang begitulah, tidak bisa koalisi. Karena kita sistemnya nanti parlementer,” ucap Megawati.

    Baca: Tak melulu kejar kekuasaan, PDI Perjuangan persilakan Jokowi dan Gibran pindah partai

    Wakil Ketua Umum DPP PPP Rusli Effendi, Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang, dan Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo tampak hadir dalam pembukaan Rakernas V PDI Perjuangan itu.

    Rakernas V PDI Perjuangan mengangkat tema Satyam Eva Jayate, Kebenaran Pasti Menang dengan subtema Kekuatan Kesatuan Rakyat, Jalan Kebenaran yang Berjaya.

    Rakernas itu digelar di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta, hingga Minggu (26/5/2024).