7cloud.asia – Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI), Lili Romli, berpendapat, menjadi sebuah ironi jika ke depan PDI Perjuangan bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Langkah itu, menurutnya, bertentangan dengan sikap PDI Perjuangan yang selama ini keras mengkritisi penyelenggaraan Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.
“PDI Perjuangan menunjukkan mereka menolak terhadap proses penyelenggaraan pemilu ini, sampai kemudian Ketua Umumnya Megawati Soekarnoputri menjadi amicus curiae (dalam sengketa pilpres di MK),” kata Lili dalam program Obrolan Newsroom Kompas.com, Senin (22/4/2024).
Namun demikian, Lili memprediksi PDI Perjuangan akan tetap berada di luar pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia meyakini Megawati teguh dalam berpolitik.
Diakuinya, beberapa waktu lalu memang muncul kabar rencana pertemuan Megawati dengan Prabowo. Namun, hal itu baru sebatas rencana.
Baca Juga: PDI Perjuangan Tegaskan Jokowi dan Gibran Bukan Lagi Kader Partai
Lebih dari itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto berulang kali melempar sinyal partainya tak akan bergabung ke pemerintahan.
Lili mengatakan, sebagai sekjen, Hasto merupakan perpanjangan tangan Megawati.
“Saya percaya dengan sikap politik Megawati yang hitam putih, enggak pernah abu-abu, iya-iya, tidak-tidak. Jadi selama Ibu Megawati sebagai ketua umum, saya kira akan mengambil jalan politik yang tegak,” katanya.
“Menjadi ironis ketika kemudian pasca Putusan Mahkamah Konstitusi ini PDI Perjuangan bergabung dengan koalisi pemerintahan, ini akan menjadi kontraproduktif,” lanjutnya.
Menurut Lili, PDI Perjuangan justru bakal diuntungkan jika tetap berada di luar pemerintahan dan mengambil peran sebagai oposisi. Karena dengan demikian, partai banteng akan dianggap konsisten dan mendapat kepercayaan publik.
Sebaliknya, jika memutuskan berganti haluan ke kubu Prabowo, PDI Perjuangan berpotensi kehilangan nilai jual.
Lebih jauh, hal itu memunculkan kekecewaan publik dan melahirkan sikap antipartai.
“Jika PDI Perjuangan bergabung (ke koalisi Prabowo-Gibran) engak ada lagi nilai jualnya. Publik akan mengatakan ‘Semua partai sama saja, kita ini cuma dipermainkan elite’,” ucap Lili.
Sebagaimana diketahui, Pilpres 2024 dimenangkan oleh pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dengan perolehan 96.214.691 suara atau sekitar 58,58 persen dari seluruh suara sah nasional.
Pasangan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud kompak mengajukan gugatan hasil Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Mereka memohon dilakukan pemungutan suara ulang dengan terlebih dahulu mendiskualifikasi Prabowo-Gibran karena dinilai memenangkan Pilpres 2024 penuh dengan kecurangan.
Namun, dalam sidang putusan yang digelar pada Senin (22/4/2024), MK menolak gugatan keduanya. Pada pokoknya, gugatan kedua pasangan calon dianggap tidak beralasan menurut hukum.
“Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua Majelis Hakim MK Suhartoyo di Gedung MK, Jakarta Pusat.
Sumber: Kompas.com
Leave a Reply