ruangkota

Tag: pendidikan

  • Sekolah di Riihimaki Filandia Tinggalkan Laptop dan Kembali Gunakan Buku dan Pena

    Sekolah di Riihimaki Filandia Tinggalkan Laptop dan Kembali Gunakan Buku dan Pena

    7cloud.asia – Sistem pendidikan publik Finlandia telah memperoleh pengakuan global atas hasil-hasilnya yang baik dalam beberapa dekade terakhir dan kesiapannya untuk mencoba teknik-teknik pengajaran baru.

    Selama satu dekade terakhir, banyak sekolah di Finlandia memberikan laptop gratis kepada semua murid sejak usia 11 tahun.

    Namun, belakangan orang tua dan guru Finlandia, seperti di tempat lain, semakin khawatir akan dampak layar pada anak-anak.

    Musim gugur ini, murid-murid di kota Riihimaki, Finlandia, kembali ke sekolah dengan ransel penuh buku setelah satu dekade gencar menggunakan laptop dan perangkat digital lainnya di ruang kelas yang didukung negara.

    Riihimaki, sebuah kota berpenduduk sekitar 30.000 jiwa 70 kilometer di utara Helsinki yang sejak 2018 telah berhenti menggunakan sebagian besar buku di sekolah menengah.

    Baca: Fakta di balik turunnya skor PISA Indonesia

    Kini sekolah-sekolah di Riihimaki kembali mencoba sesuatu yang berbeda untuk memulai tahun ajaran ini yakni kembali ke pena dan kertas.

    “Anak muda saat ini begitu banyak menggunakan ponsel dan perangkat digital sehingga kami tidak ingin sekolah menjadi salah satu tempat anak-anak hanya menatap layar,” kata Maija Kaunonen, guru bahasa Inggris di sekolah menengah Pohjolanrinne.

    Gangguan terus-menerus yang menyertai penggunaan perangkat digital membuat banyak anak gelisah dan kurang fokus.

    “Kebanyakan siswa mengerjakan latihan secepat yang mereka bisa sehingga mereka bisa melanjutkan bermain game dan mengobrol di media sosial,” katanya dikutip Reuters.com pada Rabu (11/9/2024).

    “Dan mereka tidak butuh waktu lama untuk mengubah tab di browser. Jadi ketika guru datang kepada mereka, mereka bisa berkata: ‘Ya, saya sedang mengerjakan latihan ini’.”

    Baca: Gegara pandemi Covid-19 skor PISA global turun drastis

    Dari pantauan yang dilakukan, hasil belajar anak-anak di seluruh Finlandia, perlahan menurun dalam beberapa tahun terakhir.

    Kondisi ini mendorong pemerintah untuk merencanakan undang-undang baru guna melarang penggunaan perangkat pribadi, seperti telepon, selama jam sekolah guna mengurangi waktu anak-anak di depan layar.

    Salah satu murid Kaunonen, Elle Sokka, 14 tahun, mengatakan dia tidak selalu fokus pada mata pelajaran sekolah saat belajar secara digital. “Kadang-kadang saya akan beralih ke situs web lain,” katanya.

    Siswa kelas delapan Miko Mantila dan Inka Warro, keduanya berusia 14 tahun, mengatakan konsentrasi mereka meningkat sejak buku kembali tersedia.

    Baca: Mengapa tes calistung dihapus dari seleksi penerimaan murid SD

    “Membaca, misalnya, jauh lebih mudah dan saya dapat membaca lebih cepat dari buku,” kata Mantila, meskipun ia menambahkan bahwa menulis lebih mudah dilakukan pada perangkat digital.

    “Dan jika Anda harus mengerjakan pekerjaan rumah larut malam, akan lebih mudah untuk tidur jika Anda tidak hanya menatap perangkat,” kata Warro.

    Minna Peltopuro, seorang ahli saraf klinis yang bekerja di kota untuk perubahan, mengatakan total waktu yang dihabiskan di depan layar harus dikurangi hingga minimum.

    Saat ini, remaja Finlandia saat ini menatap layar hingga enam jam per hari rata-rata -karena penggunaan digital yang berlebihan menimbulkan risiko fisik dan mental, seperti masalah mata dan meningkatnya kecemasan.

    “Yang lainnya adalah mengerjakan banyak tugas sekaligus. Otak sangat rentan terhadap pekerjaan yang banyak dan terutama di usia muda, seseorang tidak dapat mengelolanya dengan baik,” kata Peltopuro.

    Sumber: reuters.com, baca artikel asli di sini

  • Pendidikan Perubahan Iklim Harus Libatkan Berbagai Pihak

    Pendidikan Perubahan Iklim Harus Libatkan Berbagai Pihak

    7cloud.asia – Pendidikan perubahan iklim sangat diperlukan untuk mencegah dampak berkelanjutan perubahan iklim.

    Sebuah studi tahun 2022 di China mengungkapkan bahwa pendidikan perubahan iklim dapat mendorong kebiasaan remaja melakukan aktivitas yang minim emisi karbon agar seimbang dan ramah lingkungan.

    Selain membentuk kebiasaan ramah lingkungan, dalam banyak kasus, praktik pendidikan perubahan iklim sejak dini berpotensi mendorong kesadaran dan perilaku anak agar terhindar dari paparan penyakit akibat perubahan iklim.

    Pendidikan perubahan iklim sejak dini menjadi salah satu cara terbaik mengurangi risiko bencana (mitigasi) akibat perubahan iklim di masa depan.

    Sebuah studi tahun 2020 yang diterbitkan di jurnal PLOS ONE mengungkapkan, jika sebanyak 16 persen siswa SMP-SMA di sejumlah negara berpendapatan menengah dan tinggi mempelajari dan menerapkan pendidikan perubahan iklim, maka dunia berpeluang menghindari emisi 19 gigaton karbon dioksida pada 2050.

    Manfaat pendidikan perubahan iklim mungkin baru bisa dirasakan dalam puluhan tahun mendatang, termasuk dalam mencegah penyebaran penyakit pada anak.

    Baca: Aksi iklim di Indonesia meningkat tapi belum pengaruhi kebijakan

    Namun, edukasi dan praktiknya harus dimulai sejak dini dari sekarang dengan melibatkan banyak pihak, di antaranya:

    1. Keluarga
    Pendidikan perubahan iklim bisa diterapkan dari unit terkecil, yaitu keluarga. Contohnya, orang tua bisa mengedukasi anak soal bahaya cuaca panas bagi kesehatan dan membatasi mereka bermain di luar ruangan saat terik.

    Anak juga bisa dibiasakan untuk disiplin menggunakan masker saat keluar rumah untuk menghindari risiko terkena gangguan pernapasan akibat polusi.

    2. Sekolah
    Di lingkungan sekolah, eksekusi praktik pendidikan perubahan iklim perlu disinergikan dengan semua elemen, termasuk komite sekolah, pimpinan satuan pendidikan, pegawai, guru, siswa, penjaga kantin, dan satpam.

    Tujuannya adalah agar edukasi ini tidak berhenti pada tataran pengetahuan, tetapi benar-benar dipraktikkan dalam keseharian seluruh awak sekolah.

    Komite sekolah misalnya, bisa bekerja sama dengan pimpinan satuan pendidikan untuk mendorong pengembangan kebijakan, program, dan fasilitas ramah iklim, seperti perbanyak wastafel untuk mendorong kebiasaan cuci tangan dengan sabun.

    Baca: Kota Kopenhagen kembangkan wisata ramah lingkungan

    Ini bertujuan untuk mencegah penyebaran penyakit infeksi lewat makanan akibat perubahan iklim.

    Dampak perubahan iklim pada makanan yang bisa membahayakan kesehatan tersebut bisa disampaikan pula lewat pembelajaran transformatif dan didiskusikan secara terbuka oleh guru dan siswa di kelas.

    3. Fasilitas kesehatan
    Di fasilitas kesehatan, dokter dan tenaga kesehatan lainnya perlu terus menggalakkan rekomendasi tambahan agar pasien menerapkan aksi iklim untuk mencegah penyebaran penyakit.

    Gerakan kesehatan ini bisa dipromosikan secara langsung kepada keluarga yang memiliki anak.

    Contoh gerakan kesehatan yang dimaksud, seperti penerapan 3M Plus untuk cegah DB dan penggunaan masker untuk cegah bahaya polusi.

    Seruan aksi iklim ini juga bisa dilakukan lewat poster dan brosur dengan tampilan visual menarik yang bisa dibagikan kepada masyarakat.

    Bukti ilmiah soal efektivitas pendidikan perubahan iklim dalam mencegah penyakit pada anak secara langsung mungkin belum ada.

    Namun, lewat sederet pendidikan perubahan iklim secara menyeluruh yang dilakukan sejak dini, risiko penularan penyakit maupun dampak berkelanjutan perubahan iklim yang akan dirasakan generasi mendatang diharapkan bisa berkurang.

    Artikel ini telah terbit di The Conversation, Penulis:
    Annisaa Fitrah Umara, (Lecturer, Universitas Muhammadiyah Tangerang), Rully Angraeni Safitri (Dosen, Universitas Muhammadiyah Tangerang), Siti Latipah (Dosen, Universitas Muhammadiyah Tangerang)

  • Pendidikan Perubahan Iklim pada Anak Bantu Cegah Penyakit Menular

    Pendidikan Perubahan Iklim pada Anak Bantu Cegah Penyakit Menular

    7cloud.asia – Minimnya pendidikan perubahan iklim dapat mendorong individu melakukan kegiatan yang bisa meningkatkan emisi gas rumah kaca, seperti membuang sampah sembarangan, menggunakan barang yang sulit terurai, pemakaian kendaraan berbahan bakar fosil, dan lainnya.

    Karena itu, edukasi sangat diperlukan untuk mencegah dampak berkelanjutan perubahan iklim.

    Sebuah studi tahun 2022 di China mengungkapkan bahwa pendidikan perubahan iklim dapat mendorong kebiasaan remaja melakukan aktivitas yang minim emisi karbon agar seimbang dan ramah lingkungan.

    Selain membentuk kebiasaan ramah lingkungan, dalam banyak kasus, praktik pendidikan perubahan iklim sejak dini berpotensi mendorong kesadaran dan perilaku anak agar terhindar dari paparan penyakit akibat perubahan iklim.

    Contohnya, pengetahuan soal bahaya demam berdarah (DB)—salah satu penyakit yang kasusnya meningkat akibat perubahan iklim–dapat mendorong anak dan orang tua lebih gencar menerapkan praktik 3M Plus.

    Praktik ini terdiri dari menguras dan menutup rapat tempat penampungan air, mendaur ulang barang bekas yang dapat menampung air, serta mencegah risiko gigitan nyamuk lewat beragam kegiatan, seperti memakai kelambu dan obat nyamuk saat tidur.

    Baca: Catatan kritis terhadap panduan pendidikan iklim yang dirilis pemerintah

    Contoh lainnya, pengetahuan soal bahaya cuaca panas terhadap kesehatan, membuat anak lebih memilih bermain di dalam rumah dan perbanyak minum air saat suhu sedang tinggi.

    Begitu pula kesadaran soal bahaya polusi udara bisa mendorong anak-anak menggunakan masker saat berada di luar rumah, sehingga mengurangi risiko terkena gangguan pernapasan.

    Meskipun berpotensi besar untuk mencegah penyakit, pendidikan perubahan iklim sayangnya belum masuk kurikulum pendidikan sekolah secara umum di skala global.

    Padahal, pendidikan perubahan iklim sangat dibutuhkan anak-anak yang menjadi salah satu kelompok paling rentan terdampak penyakit akibat perubahan iklim.

    Di Indonesia, pendidikan perubahan iklim baru masuk kurikulum pendidikan nasional hanya kurang dari sepekan sebelum pergantian pemerintahan baru.

    Lantas, seberapa besar potensi pendidikan perubahan iklim dalam mencegah penyakit pada anak?

    Baca: Pendidikan iklim di Indonesia belum tepat sasaran

    Pentingnya pendidikan perubahan iklim
    Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP), sebelumnya merilis Panduan Pendidikan Perubahan Iklim.

    Kepala BSKAP, Anindito Aditomo mengungkapkan bahwa pendidikan perubahan iklim sangat diperlukan untuk membentuk kesadaran dan pemahaman anak sejak dini sehingga mereka dapat berperan aktif merespons perubahan iklim.

    Edukasi soal perubahan iklim sejak dini memang menjadi salah satu cara terbaik mengurangi risiko bencana (mitigasi) akibat perubahan iklim di masa depan.

    Sebuah studi tahun 2020 yang diterbitkan di jurnal PLOS ONE mengungkapkan, jika sebanyak 16 persen siswa SMP-SMA di sejumlah negara berpendapatan menengah dan tinggi mempelajari dan menerapkan pendidikan perubahan iklim, maka dunia berpeluang menghindari emisi 19 gigaton karbon dioksida pada 2050.

    Berpotensi cegah penyebaran penyakit
    Hingga saat ini, belum ada penelitian yang secara spesifik mengkaji efektivitas pendidikan perubahan iklim dalam mencegah penyakit pada anak.

    Namun, sejumlah studi melaporkan bahwa pendidikan perubahan iklim bermanfaat mengubah kesadaran dan perilaku anak. Kebiasaan ini pada akhirnya diharapkan dapat mengurangi risiko anak terkena penyakit akibat perubahan iklim.

    Untuk mencegah dampak berkelanjutan tersebut, Panduan Pendidikan Perubahan Iklim menekankan bahwa edukasi perlu dilakukan di semua sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, maupun keluarga.

    Baca: Agar pendidikan memberi solusi bagi perubahan iklim 

    Sebelum panduan tersebut terbit, sejumlah sekolah telah menerapkan pendidikan perubahan iklim. Salah satunya adalah praktik pendidikan perubahan iklim melalui kegiatan kami sebagai upaya pencegahan penyakit pada anak.

    Kegiatan ini melibatkan 47 orang santri berusia 11-14 tahun di Yayasan Yatim Bait Al-Qur’a Mulia, Tangerang Selatan.

    Dilakukan dalam dua kali pertemuan, kami melaksanakan pendidikan perubahan iklim melalui focus group discussion (FGD)—sebuah grup diskusi dengan pembahasan terfokus.

    Melalui FGD, para santri memeroleh sejumlah informasi soal perubahan iklim, termasuk penyebab dan tanda perubahan iklim, jenis penyakit yang disebabkannya, serta upaya pencegahan penyakit tersebut.

    Kami juga membekali para santri seputar praktik pemilahan sampah anorganik dan pengolahan sampah organik menjadi kompos.

    Setelah memperoleh pendidikan perubahan iklim, kami mengharapkan para santri dapat menjaga kesehatannya sembari memupuk kesadaran dan perilaku lebih ramah lingkungan.

    Baca: Aksi iklim di Indonesia meningkat tapi belum pengaruhi kebijakan

    Ini termasuk membuat lubang resapan biopori, memilah sampah anorganik, dan mengolah sampah organik menjadi kompos.

    Langkah-langkah ini untuk menghindari penumpukan maupun pembakaran sampah yang mencemari udara—sehingga memerburuk perubahan iklim dan memicu masalah pernapasan pada anak.

    Artikel ini telah terbit di The Conversation, Penulis:
    Annisaa Fitrah Umara, (Lecturer, Universitas Muhammadiyah Tangerang), Rully Angraeni Safitri (Dosen, Universitas Muhammadiyah Tangerang), Siti Latipah (Dosen, Universitas Muhammadiyah Tangerang)

  • Ketimpangan Akses Membuat Pendidikan Menjadi Eksklusif

    Ketimpangan Akses Membuat Pendidikan Menjadi Eksklusif

    7cloud.asia – Dalam tulisan sebelumnya, telah diulas bagaimana kondisi pendidikan di Indonesia saat ini yang belum mendukung apa yang disebut sebagai kehidupan layak tersebut.

    Pendidikan, yang semestinya adalah barang publik, masih tidak cukup merata keberadaannya di Indonesia, terutama dari sisi jumlah.

    Keberhasilan program SD Inpres di era Presiden Suharto, telah meningkatkan durasi pendidikan di Indonesia.

    Secara rata-rata, program ini meningkatkan lama sekolah hingga 0,25-0,40 tahun, dan meningkatkan 12 persen kemungkinan anak untuk menyelesaikan tingkat sekolah dasar—anak-anak yang berusia 2 hingga 6 tahun pada tahun 1974 ketika sekolah-sekolah Inpres dibangun.

    Selain program Inpres, Soeharto juga meluncurkan gerakan pemberantasan buta huruf untuk melawan tingginya tingkat buta huruf yang ada saat itu.

    Gerakan ini dimulai pada 16 Agustus 1978 dengan pembentukan kelompok belajar yang dikenal sebagai KEJAR.

    Baca: Pendidikan sebagai barang publik jadi kunci kesetaraan

    Kelompok ini dirancang untuk mengajarkan keterampilan dasar literasi dan numerasi kepada individu buta huruf berusia 10 hingga 45 tahun.

    Namun, penting untuk diingat bahwa warisan pendidikan publik zaman Suharto dinodai oleh kecacatan yang signifikan pada tatanan demokrasi Indonesia. Bahkan, Suharto sudah menunjukkan ciri-ciri bermasalah sejak awal kepemimpinannya.

    Namun fokus kebijakan pendidikan bergeser di era pemerintahan Jokowi. Fokus pendidikan saat ini dengan era Suharto, cukup berlawanan.

    Orde Baru berfokus pada pendidikan dasar, sementara Indonesia di bawah pemerintahan Jokowi mengarahkan pendanaan ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu sekolah menengah kejuruan (SMK).

    Kebijakan ini direalisasikan dengan mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016 tentang revitalisasi sekolah menengah kejuruan (SMK).

    UU Sisdiknas memang mewajibkan pemerintah untuk mengalokasikan 20 persen dari total APBN untuk bidang pendidikan, atau sebesar Rp665 triliun pada 2024.

    Baca: Komisi X DPR Dorong Pendidikan Dasar Gratis di Seluruh Indonesia

    Namun, anggaran ini juga diperuntukkan bagi program terkait pendidikan di kementerian/lembaga lain.

    Alhasil, alokasi tersebut tidak dinikmati seutuhnya oleh target utama kebijakan, yakni anak-anak usia sekolah yang masuk kategori wajib belajar.

    Tentunya ada usaha-usaha pemerintahan sekarang untuk memperbaiki pendidikan. Salah satunya dengan mengubah kurikulum. Peringkat Indonesia pada PISA 2022 memang meningkat sejak pemerintah memberlakukan Kurikulum Merdeka.

    Namun, peningkatan ini harus diinterpretasikan secara hati-hati karena tidak sepenuhnya menggambarkan keadaan pendidikan di Indonesia.

    Dalam hal revitalisasi SMK, contohnya, data statistik justru menunjukkan bahwa penyumbang terbesar pengangguran berasal dari lulusan SMK

    Ketimpangan akses membuat pendidikan menjadi eksklusif
    JJ Rosseau, filsuf kelahiran Swiss pernah menulis, kesetaraan hak adalah hal terpenting dalam civil society.

    Tanpa prinsip ini, penemuan manusia atas civil society hanya merupakan alat bagi orang kaya untuk mempermainkan orang miskin.

    Baca: Sekolah di Riihimaki Filandia Tinggalkan Laptop

    Untuk menjamin kesetaraan tersebut, negara berperan penting dalam penyediaan barang publik, termasuk pendidikan publik.

    Seperti kebanyakan barang publik, penyediaannya tidak dapat dilepaskan pada mekanisme pasar begitu saja, karena akan rentan terhadap market failure—distribusi barang atau jasa yang tidak efisien di pasar.

    Dengan jumlah sekolah swasta yang lebih banyak dari negeri di jenjang sekolah menengah, negara melepaskan begitu saja pilihan atas pendidikan pada setiap individu dalam sebuah pasar privat.

    Ini menyebabkan kurang optimalnya investasi atas pendidikan bagi masyarakat secara keseluruhan karena akses terhadap pendidikan yang berkualitas menjadi eksklusif—hanya yang sanggup membayar yang bisa mengakses.

    Dengan kata lain, negara perlu berperan lebih banyak dalam menyikapi persoalan akses pendidikan ini dengan menjadikan pendidikan sebagai barang publik. Jangan sampai, sekolah yang seharusnya berperan sebagai social equalizer, jutru menjadi social divider.

    Sehingga, kekhawatiran saya atas pendapat Bourdieu yang menyebutkan bahwa sekolah merupakan institusi yang dirancang untuk mereproduksi hierarki sosial tidak akan terjadi.

    Artikel ini telah terbit di The Conversation, Penulis: Reza Aditia (PhD student, Eötvös Loránd University)

  • Menjadikan Pendidikan sebagai Barang Publik: Kunci Kesetaraan untuk Semua

    Menjadikan Pendidikan sebagai Barang Publik: Kunci Kesetaraan untuk Semua

    7cloud.asia – Para filsuf dan akademisi, seperti Socrates dan Immanuel Kant telah bersepakat bahwa pendidikan adalah hal fundamental dalam mencapai kehidupan yang layak.

    Sayangnya, kondisi pendidikan di Indonesia saat ini masih jauh dalam mendukung apa yang disebut sebagai kehidupan layak tersebut.

    Pendidikan, yang semestinya adalah barang publik, masih tidak cukup merata keberadaannya di Indonesia, terutama dari sisi jumlah.

    Jika menggabungkan jumlah sekolah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag), dua kementerian yang mengurusi pendidikan dasar dan menengah, jumlah sekolah swasta melebihi jumlah sekolah negeri, kecuali di tingkat sekolah dasar (SD).

    Di tingkat ini, SD negeri berjumlah 131.204 sekolah, sedangkan SD swasta 45.124 sekolah. Untuk tingkat sekolah menengah, jumlah sekolah swasta jauh melebihi sekolah negeri.

    Ini menunjukkan kurangnya tanggung jawab pemerintah Indonesia dalam menyediakan pendidikan sebagai barang publik, yaitu barang yang tidak hanya gratis, tapi juga mudah diakses sehingga dapat digunakan atau dinikmati semua orang, tanpa terkecuali.

    Manfaat pendidikan sebagai barang publik
    Menurut ahli pendidikan publik dari Amerika Serikat (AS) seperti Horace Mann dan Thomas Jefferson, pendidikan perlu menjadi barang publik.

    Pasalnya, tujuan pendidikan adalah untuk menghasilkan individu-individu yang dapat berkontribusi pada ekonomi, politik, sipil, sosial, dan kebudayaan.

    Baca: Komisi X DPR dorong pendidikan dasar gratis di seluruh Indonesia

    Imbal balik atas pendidikan tidak semata-mata dinikmati oleh individu, tetapi juga meliputi area-area lain dalam skala sosial yang lebih luas, seperti kesehatan keluarga, pengurangan tingkat kriminalitas, dan peningkatan kesadaran atas perilaku prosipil.

    Tentu saja kalkulasi atas imbal balik pendidikan telah lama menjadi tantangan bagi para akademisi. Sebab, banyak manfaat pendidikan yang bersifat kualitatif alih-alih kuantitatif.

    Namun, jika kita menghitungnya dari perspektif biaya dan manfaat (cost and benefit), maka pendidikan sesungguhnya adalah investasi yang bagus, tidak hanya bagi individu, tetapi juga masyarakat.

    Tingkat pengembalian atau keuntungan bersih dari suatu investasi selama periode waktu tertentu dari pendidikan bisa sampai di atas 10 persen.

    Salah satu cara untuk menjadikan pendidikan sebagai barang publik adalah dengan membangun lebih banyak sekolah negeri. Jumlah sekolah negeri yang lebih banyak akan meningkatkan akses masyarakat atas pendidikan yang cenderung lebih murah.

    Sayangnya, seperti yang dijelaskan di awal, sekolah dasar negeri adalah satu-satunya jenjang pendidikan yang jumlahnya melebihi swasta.

    Hal ini setidaknya disebabkan oleh dua hal, yakni keberhasilan program SD Inpres dan pergeseran fokus pendidikan di era Jokowi.

    Keberhasilan program Inpres
    Suharto, presiden kedua Indonesia yang berkuasa secara kontroversial, dan dikenal global sebagai salah satu presiden paling korup menerbitkan program Instruksi Presiden (Inpres) tentang Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar mulai tahun 1973.

    Dengan sumber utama pendanaan berasal dari pendapatan ekspor minyak bumi era oil boom, program Inpres ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan dalam negeri. Antara tahun 1973-1974 dan 1978-1979, pemerintah membangun lebih dari 61.000 SD.

    Tujuannya cukup ambisius, yaitu: meningkatkan angka partisipasi sekolah pada anak-anak berusia 7-12 tahun yang awalnya 69 persen pada 1973 menjadi 85 persen pada 1978.

    Baca: Anggaran program Sekolah Swasta Gratis di Jakarta capai Rp2,3 triliun

    Pada 1978, angka partisipasi telah mencapai 85 persen untuk laki-laki, dan 82 persen untuk perempuan—hanya sedikit di bawah target.

    Studi yang dilakukan oleh Esther Duflo—ahli ekonomi berkebangsaan Prancis-Amerika—tahun 2001, yang membuatnya memperoleh Nobel pada 2019, membuktikan bahwa program Inpres telah meningkatkan durasi pendidikan di Indonesia.

    Secara rata-rata, program ini meningkatkan lama sekolah hingga 0,25-0,40 tahun, dan meningkatkan 12 persen kemungkinan anak untuk menyelesaikan tingkat sekolah dasar—anak-anak yang berusia 2 hingga 6 tahun pada tahun 1974 ketika sekolah-sekolah Inpres dibangun.

    Selain program Inpres, Soeharto juga meluncurkan gerakan pemberantasan buta huruf untuk melawan tingginya tingkat buta huruf yang ada saat itu.

    Gerakan ini dimulai pada 16 Agustus 1978 dengan pembentukan kelompok belajar yang dikenal sebagai KEJAR.

    Kelompok ini dirancang untuk mengajarkan keterampilan dasar literasi dan numerasi kepada individu buta huruf berusia 10 hingga 45 tahun.

    Namun, penting untuk diingat bahwa warisan pendidikan publik zaman Suharto dinodai oleh kecacatan yang signifikan pada tatanan demokrasi Indonesia. Bahkan, Suharto sudah menunjukkan ciri-ciri bermasalah sejak awal kepemimpinannya.

    Bagaimana fokus kebijakan pendidikan bergeser di era pemerintahan Jokowi akan diulas di tulisan selanjutnya.

    Artikel ini telah terbit di The Conversation, Penulis: Reza Aditia (PhD student, Eötvös Loránd University)

  • Pendidikan Kontekstual: Strategi Penguatan Pendidikan di Papua

    Pendidikan Kontekstual: Strategi Penguatan Pendidikan di Papua

    7cloud.asia – Rendahnya kemampuan membaca siswa di Papua erat kaitannya dengan kurang relevannya materi pembelajaran dengan konteks kehidupan sehari-hari mereka.

    Keterbatasan akses terhadap buku pelajaran yang relevan dan ketidaksesuaian substansi buku dengan budaya masyarakat Papua menjadi kendala utama.

    Seperti yang ditemukan dalam penelitian tim riset kolaborasi dari Pusat Riset Kependudukan BRIN, Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Universitas Cenderawasih di Kampung Demta, Kabupaten Jayapura pada tahun 2021.

    Guru setempat mengeluhkan contoh-contoh materi yang tidak relevan, seperti materi tentang kereta api. Hal ini menyulitkan siswa untuk membayangkan konsep tersebut karena tidak ada dalam lingkungan mereka.

    Karakteristik masyarakat Papua yang masih sangat bergantung pada alam dan memiliki gaya hidup meramu serta berburu menuntut adanya materi pembelajaran yang lebih kontekstual.

    Dengan menyusun buku pelajaran yang memuat kosakata dan contoh-contoh yang berkaitan dengan budaya dan kehidupan sehari-hari masyarakat Papua, seperti sagu, kayu, ubi, hutan, dan berburu, maka siswa akan lebih mudah memahami dan mengingat materi pelajaran.

    Penggunaan contoh-contoh yang familiar akan menciptakan visualisasi yang kuat dalam pikiran siswa, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan bermakna.

    Baca: Lebih dari 600 ribu anak Papua tidak sekolah

    Inovasi budaya lokal
    Selain relevansi kurikulum, inovasi dalam proses pembelajaran juga menjadi kunci untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa di Papua.

    Pembelajaran yang berpusat pada siswa dan konteks budaya mereka dapat memicu minat belajar yang lebih tinggi.

    Penggunaan media pembelajaran yang beragam dan relevan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Papua, seperti permainan tradisional, cerita rakyat, dan lagu daerah, dapat menjadi alternatif yang menarik.

    Pendekatan sekolah kampung yang diinisiasi oleh John Rahail merupakan contoh nyata bagaimana kearifan lokal dapat diintegrasikan dalam proses pembelajaran.

    Sebagai contoh, penulis berkesempatan melakukan observasi di sebuah sekolah dasar di Kampung Demta, Kabupaten Jayapura tahun 2021 yang berinovasi mengemas materi pelajaran berhitung melalui permainan tradisional berburu.

    Proses pembelajaran yang dilakukan yaitu dua kelompok siswa bermain seolah-olah berburu dengan target buruan yang dalam permainan itu digantikan dengan buah-buah yang tertutup daun.

    Secara bergantian masing-masing anggota kelompok siswa tersebut bergantian maju mengendap-endap dan memanah target buruan. Hasil buruan yang terkumpul selanjutnya akan dihitung secara bersama-sama.

    Baca: Mendorong pendidikan menjadi barang publik

    Dengan mengaitkan materi pembelajaran dengan aktivitas sehari-hari, seperti berburu dan menghitung, anak-anak Papua dapat lebih mudah memahami konsep-konsep dasar.

    Pendekatan ini tidak hanya memperkenalkan konsep akademis, tetapi juga memperkuat identitas budaya dan rasa bangga terhadap akar mereka.

    Melalui inovasi-inovasi semacam ini, pembelajaran tidak hanya menjadi kegiatan transfer pengetahuan, tetapi juga pengalaman yang menyenangkan dan bermakna bagi siswa Papua.

    Pendidikan kontekstual: Strategi penguatan pendidikan di Papua
    Untuk mencapai peningkatan kualitas pendidikan di Papua, diperlukan strategi komprehensif yang berakar pada konteks lokal dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

    Salah satu pendekatan yang relevan adalah penerapan pendidikan kontekstual Papua.
    Implementasi pendidikan kontekstual Papua ini dapat dilakukan melalui pengembangan kurikulum berbasis kearifan lokal.

    Juga penggunaan media pembelajaran yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari orang asli Papua (OAP), inovasi proses pembelajaran melalui media permainan tradisional atau integrasi pengetahuan tradisional dengan ilmu pengetahuan modern.

    Pendekatan pembangunan yang berbasis kesejahteraan sosial dan wilayah adat juga perlu diprioritaskan, dengan fokus pada masyarakat OAP di kampung-kampung, terutama di daerah pedalaman dan pegunungan yang sulit dijangkau.

    Baca: Komisi X DPR dorong Pendidikan Dasar gratis di seluruh Indonesia

    Melalui dialog aktif dengan semua komponen masyarakat, pemerintah dapat merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

    Pendampingan berkelanjutan dari pemerintah pusat kepada aparatur pemerintah daerah menjadi kunci dalam memastikan implementasi kebijakan yang efektif.

    Dengan tersedianya layanan publik, OAP akan merasakan kehadiran negara, dan tidak hanya memiliki ingatan mengenai politik kekerasan.

    Selain itu, pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengawasan dan partisipasi aktif dalam peningkatan kualitas pelayanan publik akan mendorong terciptanya sistem pendidikan yang lebih akuntabel dan berkelanjutan.

    Peningkatan kerja sama kemitraan dengan berbagai penyelenggara pendidikan, baik pemerintah maupun swasta, juga penting untuk memperluas akses dan meningkatkan kualitas pendidikan di Papua.

    Artikel ini telah terbit di The Conversation, Penulis:
    1. Dini Dwi Kusumaningrum (Peneliti Pusat Riset Kependudukan BRIN)
    2. Fikri Muslim (Peneliti, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN)

  • Prabowo Janjikan Pemerataan Pendidikan: Anak-anak Papua Butuh Pendidikan Kontekstual

    Prabowo Janjikan Pemerataan Pendidikan: Anak-anak Papua Butuh Pendidikan Kontekstual

    7cloud.asia – Tersedianya pendidikan dasar yang layak merupakan hak asasi manusia dan sudah seharusnya menjadi kontrak sosial warga negara, termasuk warga Papua dengan presiden terpilih Prabowo Subianto.

    Faktanya, secara statistik, Papua masih menjadi provinsi dengan angka buta huruf tertinggi di Indonesia, sebanyak 12,84 persen (usia 15-44 tahun), sampai dengan tahun 2023.

    Pemerintahan sebelumnya sudah banyak membuat produk hukum sebagai landasan kebijakan untuk mempercepat pembangunan di Papua. Terbaru, Jokowi mengeluarkan Perpres 24/2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041.

    Namun, Papua masih memiliki berbagai persoalan seperti tingginya absentisme guru dan murid, minimnya dukungan terhadap pendidikan anak, kurang relevannya materi pembelajaran dengan konteks kehidupan sehari-hari, dan minimnya inovasi dalam proses pembelajaran.

    Ketertinggalan capaian pendidikan di Papua ini memerlukan percepatan kerja pemerintahan untuk menyediakan layanan pendidikan yang mampu menjawab tantangan pendidikan yang ada di Papua.

    Menurunkan angka absenteisme
    Banyak guru di Papua absen mengajar dengan berbagai alasan, seperti tidak ada kendaraan, akses yang sulit ditempuh, tidak ada jaminan keamanan, tidak ada akomodasi tersedia di sekitar sekolah tempat mengajar.

    Alasan lainnya, adalah menghadiri upacara adat dan keagamaan, tidak ada pengawasan, serta tinggal di kota dan meninggalkan lokasi mengajar dari 6 bulan sampai dengan 3 tahun.

    Persoalan ini dapat diatasi dengan desentralisasi. Sebab, desentralisasi memberikan ruang bagi daerah untuk mengatur kebijakan pendidikan, seperti merekrut guru, menentukan penempatan, dan memberikan honor.

    Jika rentang kendali pemerintah provinsi dan pemerintah pusat terbatas, maka pengawasan dan dukungan dapat dilakukan di tingkat distrik bahkan kampung, melalui mekanisme lokal yang disebut tiga tungku (kepala kampung, gereja, dan ketua adat) yang cukup efektif berfungsi sebagai kontrol sosial di Papua.

    Ini terbukti berhasil dalam riset tahun 2016 yang kami lakukan di Kabupaten Lanny Jaya. Di sana, pemerintah daerah melibatkan kepala kampung, kepala adat, tokoh agama untuk mengawasi guru dan murid yang absen ke sekolah.

    Sekretaris daerah menimbulkan efek jera dengan cara menunda turunnya bantuan program keluarga harapan bagi keluarga yang membiarkan anaknya absen ke sekolah.

    Perkuat dukungan orang tua dengan menurunkan angka buta huruf
    Dinamika sosial budaya keluarga sangat berpengaruh pada tumbuh kembang anak. Buta huruf pada orang tua, misalnya, dapat menyebabkan minimnya dukungan terhadap pendidikan anak.

    Riset tahun 2013 telah membuktikan bahwa siswa yang tidak bisa membaca dan menulis cenderung memiliki orang tua yang juga buta huruf, dan akhirnya hanya menempuh pendidikan dasar setingkat orangtuanya.

    Angka buta huruf dewasa usia 45 tahun ke atas di Provinsi Papua masih sangat tinggi, yaitu sebanyak 22,26 persen.

    Berdasarkan pengalaman penulis ketika melakukan observasi tahun 2022 di Kabupaten Keerom (Provinsi Papua) dan Manokwari Selatan (Provinsi Papua Barat), hampir semua orang tua murid di sana buta huruf.

    Akibatnya, orang tua tidak mendampingi anak belajar membaca dan mengerjakan PR di rumah, serta tidak memberikan motivasi kepada anak untuk menempuh pendidikan dan membiarkan anaknya absen.

    Menurut penuturan para guru, hal ini berdampak pada kemampuan anak dalam membaca. Salah satu guru menyampaikan,

    “Mama sama bapanya juga tidak mengenal huruf, jadi bagaimana mau ajar anak belajar di rumah, kalau ikut berladang dan upacara adat bisa tidak masuk 3-6 bulan dibiarkan saja, jadi kami ajari sekarang bisa, anaknya masuk tiga bulan lagi sudah lupa dan mengulang lagi ke awal dari nol,“

    Dia menambahkan, “Itu hampir semua, jadi kami juga sedih, masuk tau-tau sudah kenaikan, kami harus bagaimana, mau dinaikkan mereka tidak bisa baca, kalau dikasi tinggal, ada 2 murid yang sudah tinggal 2 tahun, masa mau tinggal kelas lagi”

    Kondisi ini sejalan dengan penelitian tahun 2024 yang menunjukkan bahwa orang tua buta huruf akan berpengaruh pada buruknya kesejahteraan anak yang berdampak pada prestasi skolastik, stabilitas emosional, dan kemajuan sosial.

    Di Keerom misalnya, banyak orang tua siswa dari sosio-ekonomi bawah bercerai, sehingga anak tinggal bersama nenek atau anggota keluarga lain yang sudah tua dan buta huruf.

    Untuk mengatasi permasalahan angka buta huruf yang masih tinggi, peran aktif orang tua sangatlah krusial.

    Komunikasi yang efektif antara pihak sekolah dan orang tua menjadi kunci utama dalam memotivasi orang tua untuk dapat lebih terlibat dalam proses belajar anak.

    Sekolah perlu secara aktif melibatkan orang tua dalam berbagai kegiatan sekolah, seperti mengadakan pertemuan rutin, sosialisasi, dan kegiatan belajar bersama di rumah.

    Dinas pendidikan memiliki peran penting sebagai fasilitator dalam membangun jembatan komunikasi yang kuat antara sekolah dan orang tua.

    Selain itu, kolaborasi dengan tokoh masyarakat seperti kepala kampung, tetua adat, tokoh agama dan kelompok muda pegiat literasi sangatlah penting.

    Mereka memiliki pengaruh yang besar dalam masyarakat dan dapat menjadi agen perubahan yang efektif. Melalui mereka, pesan tentang pentingnya pendidikan dan literasi dapat disampaikan secara lebih efektif kepada masyarakat luas.

    Artikel ini telah terbit di The Conversation, Penulis:
    1. Dini Dwi Kusumaningrum (Peneliti Pusat Riset Kependudukan BRIN)
    2. Fikri Muslim (Peneliti, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN)

  • Mengintip Kondisi Pendidikan di Maluku

    Mengintip Kondisi Pendidikan di Maluku

    7cloud.asia – Data Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap, banyak anak-anak di Maluku yang tidak bisa mengenyam pendidikan tinggi, di mana anak yang melanjutkan pendidikan dari SMP ke SMA hanya 76 persen.

    Sementara angka siswa Maluku yang melanjutkan dari SMA ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi yakni bangku kuliah, lebih kecil lagi yakni hanya sebesar 39 persen.

    Padahal menurut data yang sama, angka partisipasi kasar (apk) Provinsi Maluku tergolong tinggi yakni 95,8 persen.

    Angka partisipasi kasar adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia), dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama.

    Baca: Strategi penguatan pendidikan di Papua adalah dengan pendidikan kontekstual

    Artinya masyarakat Maluku punya keinginan yang tinggi untuk bisa mengenyam pendidikan. Oleh sebab itu, Anggota Komisi X DPR, Mercy Chriesty Barends sangat menyayangkan hanya sedikit anak di Maluku yang bisa sampai ke jenjang kuliah.

    Mercy berkomitmen untuk terus meningkatkan pendidikan di Provinsi Maluku. Sebagai legislator putri daerah tersebut Ia akan berjuang membuat semua anak di Maluku bisa bersekolah.

    Hal tersebut diungkapkan Mercy saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi X ke Provinsi Maluku.

    Di depan para mitra Komisi X, Pemerintah Provinsi dan DPRD setempat dia menyampaikan dan menjawab berbagai harapan yang dititipkan Pemerintah Provinsi dan DPRD Provinsi Maluku.

    Baca: Lebih dari 600 ribu anak Papua tidak bersekolah

    “Mestinya ini ada dalam komitmen. Ini visi yang mau saya bawa dan saya bagi. Harusnya semua anak Maluku, semua anak yang ada di seluruh pulau satu Maluku ini harus bersekolah,” ujarnya Jumat (6/12/2024).

    Mercy paham untuk bisa menyelesaikan permasalahan pendidikan di Provinsi Maluku tidaklah mudah. Banyak hal kompleks yang harus diperbaiki. Oleh karena itu Ia mendorong koordinasi lintas sektor yang baik di pusat dan daerah.

    Tentunya, ujarnya, untuk mengurai ini tidak mudah seperti membalik telapak tangan. Tentunya wajib belajar 13 tahun kalau berbasis kontinental daratan mudah untuk dimonitoring,

    “Tapi kalau yang berbasis pulau-pulau untuk memastikan mereka bersekolah 13 tahun tidak mudah. Ini memang butuh kerja keras lintas sektor,” ujarnya.

  • Mitigasi Dampak Negatif Ujian Nasional: Jangan Jadikan Dasar Penilaian Tunggal

    7cloud.asia – Ujian Nasional (UN) kembali menjadi perbincangan hangat seiring rencana Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti untuk mengkaji ulang kebijakan pendidikan termasuk pemberlakuan kembali UN.

    Viralnya video siswa yang tidak bisa melakukan pembagian sederhana dan siswa yang tidak tahu pengetahuan umum semakin memperkuat wacana pemberlakuan kembali Ujian Nasional.

    Tujuan utama Ujian Nasional adalah memastikan standar pendidikan yang sama di seluruh Indonesia.

    Pemerintah berharap, hasil Ujian Nasional dapat memberikan penilaian objektif terhadap pencapaian pendidikan di seluruh daerah, sekaligus menjadi masukan untuk perbaikan kualitas pendidikan.

    Selain itu, Ujian Nasional juga bertujuan memotivasi siswa agar lebih giat belajar demi mencapai standar pendidikan yang ditetapkan.

    Baca: Pendidikan Kontekstual untuk penguatan pendidikan di Papua

    Namun, dalam pelaksanaannya, Ujian Nasional sering kali menjadi sumber tekanan bagi siswa, guru, dan sekolah. Tekanan ini memicu praktik belajar yang tidak sehat, seperti belajar hanya untuk lulus ujian.

    Intensitas latihan soal yang tinggi kerap berujung pada peningkatan stres di kalangan siswa. Fenomena ini menjadi salah satu alasan penghapusan Ujian Nasional pada 2021.

    Jika Ujian Nasional kembali diberlakukan, pembuat kebijakan, profesional di bidang pengujian, dan pengguna hasil Ujian Nasional harus berkolaborasi untuk meminimalisir dampak negatifnya.

    Sebab, menurut American Educational Research Association (AERA), Ujian Nasional pada pendidikan dasar dan menengah memiliki risiko tinggi.

    Artinya, Ujian Nasional memang memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi juga memiliki risiko negatif jika tidak diterapkan dengan hati-hati.

    Baca: Menjadikan pendidikan sebagai barang publik yang bisa diakses semua orang

    Mitigasi dampak negatif Ujian Nasional
    Berdasarkan rekomendasi dari buku Standards for Educational and Psychological Testing tentang penggunaan ujian yang baik dan benar dalam bidang pendidikan dan psikologi, terdapat beberapa cara untuk mengurangi risiko negatif penggunaan hasil Ujian Nasional.

    Salah satucara untuk mengurangi risiko negatifnya adalah tidak menggunakan hasil Ujian Nasional sebagai dasar tunggal. Keputusan penting yang memengaruhi masa depan atau kesempatan belajar siswa tidak boleh hanya bergantung pada nilai ujian.

    Informasi lain—seperti partisipasi belajar, nilai rapor, penilaian sikap, prestasi akademik dan nonakademik—harus dipertimbangkan untuk memastikan keputusan tersebut adil dan valid.

    Validasi penggunaan hasil Ujian Nasional sangat penting untuk memastikan bahwa hasil tersebut akurat dan berimbang. Ini mencakup pengecekan apakah hasil ujian benar-benar mencerminkan kemampuan siswa.

    Selain itu, validasi juga memastikan bahwa hasil ujian digunakan dengan cara yang tepat, misalnya untuk menentukan kelulusan atau pemberian ijazah.

    Baca: Komisi X DPR dorong pendidikan dasar gratis di seluruh Indonesia

    Jika nilai Ujian Nasional digunakan sebagai syarat kelulusan siswa, maka bukti validitas harus jelas. Artinya, skor yang dijadikan patokan harus benar-benar mencerminkan kemampuan siswa.

    Dengan adanya bukti validitas, kita bisa yakin bahwa siswa yang lulus UN memang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai.

    Tapi, jika pemberlakuan UN hanya bagi sebagian siswa (sampel), maka harus ada kriteria standar dalam seleksi siswa yang akan diuji. Semua sekolah perlu mengikuti pedoman yang sama tentang siapa yang harus mengikuti ujian dan kondisi tertentu yang dapat dikecualikan.

    Dengan cara ini, hasil ujian dapat dibandingkan secara adil antara sekolah dan daerah yang berbeda.

    Selain itu, laporan hasil UN harus mencantumkan persentase siswa yang dikecualikan dari ujian untuk memberikan gambaran yang akurat tentang kinerja UN secara keseluruhan.

    Selain cara ini masih ada empat cara lain untuk memitigasi dampak negatif Ujian Nasional yang akan diulas di tulisan selanjutnya.

    Artikel ini telah terbit di The Conversation, Penulis: Suwanda Priyadi, Dosen Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Surakarta

  • Mitigasi Dampak Negatif Ujian Nasional: Terus Dilakukan Evaluasi untuk Penyempurnaan

    Mitigasi Dampak Negatif Ujian Nasional: Terus Dilakukan Evaluasi untuk Penyempurnaan

    7cloud.asia – Ujian Nasional (UN) kembali menjadi perbincangan hangat seiring rencana Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti untuk mengkaji ulang kebijakan pendidikan termasuk pemberlakuan kembali UN.

    Ujian Nasional memang memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi juga memiliki risiko negatif jika tidak diterapkan dengan hati-hati.

    Berdasarkan rekomendasi dari buku Standards for Educational and Psychological Testing tentang penggunaan ujian yang baik dan benar dalam bidang pendidikan dan psikologi, terdapat beberapa cara untuk mengurangi risiko negatif penggunaan hasil Ujian Nasional.

    Dalam tulisan sebelumnya telah diuraikan salahsatu cara yakni tidak menggunakan hasil Ujian Nasional sebagai dasar tunggal. Dalam tulisan ini akan diulas empat cara lain yang akan diulas di tulisan selanjutnya.

    Menggunakan hasil secara adil dan sesuai tujuan
    Hasil Ujian Nasional terkadang tidak hanya digunakan untuk melihat capaian pembelajaran siswa tapi juga sebagai dasar kelulusan, evaluasi sekolah, peningkatan kurikulum, motivasi siswa, atau lainnya.

    Penggunaan hasil ujian untuk beragam tujuan ini memerlukan evaluasi terpisah untuk memahami kekuatan dan keterbatasan penggunaan hasil ujian di setiap konteks.

    Sebagai jaminan keadilan, ketika ujian digunakan untuk keputusan penting seperti kenaikan kelas atau kelulusan, siswa harus diberi beberapa kesempatan untuk lulus ujian, misalnya melalui remedial.

    Proses remedial harus difokuskan pada pengetahuan dan keterampilan yang diharapkan, bukan sekadar meningkatkan nilai ujian.

    Selain itu, sebelum peserta mengulang ujian, harus dipastikan bahwa mereka diberikan kesempatan untuk memperbaiki kelemahan pada materi pelajaran yang diujikan.

    Pelaporan skor individu maupun sekolah juga harus cukup akurat untuk mendukung interpretasi dan pengambilan keputusan.

    Hal ini bisa dilakukan dengan memastikan reliabilitas (konsistensi) nilai ujian melalui analisis korelasi antara skor tes dan butir soal, pengujian berulang, atau korelasi skor paket tes yang paralel.

    Memastikan materi ujian selaras dengan kurikulum
    Materi dan proses berpikir yang diuji dalam Ujian Nasional harus mencerminkan keseluruhan kurikulum.

    Soal ujian yang digunakan dalam pengambilan keputusan berisiko tinggi tidak boleh hanya mencakup bagian kurikulum yang paling mudah diukur, misalnya hafalan.

    Jika hasil Ujian Nasional digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap sekolah dan kurikulum, maka kesesuaian ujian dengan kurikulum menjadi mutlak.

    Beberapa variasi soal ujian harus dibuat dan digunakan secara berkala untuk menghindari penyempitan materi pembelajaran karena sekolah hanya berfokus pada beberapa materi tertentu saja.

    Selain itu, penting untuk memberikan akses materi dan pelatihan yang relevan kepada sekolah, guru, dan siswa.

    Ketika hasil ujian digunakan sebagai dasar kelulusan siswa, maka siswa harus memiliki kesempatan yang cukup untuk mempelajari materi dan proses kognitif yang diujikan.

    Karena itu, perlu dipastikan bahwa konten yang diuji telah terintegrasi dalam kurikulum.

    Kemudian, jika ada bukti bahwa nilai ujian tidak mencerminkan kemampuan siswa yang sebenarnya, perlu ada cara lain yang dapat digunakan untuk menunjukkan pencapaian standar materi yang diujikan.

    Misalnya melalui penilaian portofolio—penilaian berdasarkan informasi atau dokumentasi hasil pekerjaan siswa yang diambil selama proses pembelajaran. Metode lainnya adalah penilaian kinerja berdasarkan praktik siswa dalam mengaplikasikan pengetahuan yang sudah dipelajari.

    Pendekatan inklusif
    Pelaksanaan UN perlu memperhatikan keragaman kemampuan bahasa siswa. Jika siswa tidak menguasai bahasa yang digunakan dalam ujian dengan baik, maka hasil ujian mungkin tidak mencerminkan kemampuan mereka yang sebenarnya.

    Karena itu, perlu adanya upaya untuk mendeteksi bias bahasa dalam soal-soal ujian. Deteksi bias bahasa dapat menggunakan metode statistika yang disebut pendeteksian differential item functioning (DIF).

    DIF adalah indikator statistik yang menunjukkan sejauh mana dua peserta tes yang memiliki tingkat kemampuan yang sama, namun berasal dari kelompok yang berbeda, memiliki peluang yang berbeda untuk menjawab suatu soal dengan benar.

    Jika ditemukan indikasi DIF, maka peneliti dapat menganalisis lebih lanjut atau mengeluarkan soal tersebut dari ujian.

    Selain itu, perlu juga memastikan bahwa bahasa yang digunakan dalam instruksi soal mudah dipahami oleh seluruh siswa. Cara yang paling umum dipakai adalah wawancara kognitif (cognitive interview) yang dilakukan secara tatap muka antara pewawancara dan peserta.

    Selama wawancara, peserta diberikan pertanyaan terkait tes, tetapi fokus wawancaranya untuk memeriksa proses mental yang terjadi ketika menjawab pertanyaan yang diberikan.

    Selain itu, perhatian khusus harus diberikan kepada siswa penyandang disabilitas yang membutuhkan dukungan dan akomodasi khusus agar dapat mengikuti ujian dengan adil.

    Misalnya, siswa dengan gangguan penglihatan mungkin memerlukan soal ujian dalam format braille atau teks yang diperbesar. Sementara siswa dengan gangguan pendengaran mungkin memerlukan penerjemah bahasa isyarat.

    Dengan cara-cara tersebut, semua siswa memiliki kesempatan yang adil untuk menunjukkan kemampuan mereka.

    Evaluasi dan informasi berkelanjutan
    Evaluasi Ujian Nasional yang berkelanjutan sangat penting untuk memastikan bahwa ujian tersebut efektif dan adil. Evaluasi ini melibatkan pemantauan terus-menerus terhadap dampak UN, baik yang positif maupun negatif.

    Pembuat kebijakan harus menyediakan sumber daya untuk mendukung penelitian yang berkelanjutan dan menyebarluaskan hasil penelitian tersebut.

    Dengan cara ini, kita dapat memahami bagaimana pengaruh Ujian Nasional terhadap siswa, guru, dan sekolah, sehingga perbaikan sistem dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

    Penyebaran informasi tentang dampak negatif Ujian Nasional juga penting. Ini dapat dilakukan melalui seminar, lokakarya dengan ilmuwan pendidikan, penerbitan artikel di jurnal dan media, diskusi terbuka dengan komunitas, serta pemanfaatkan media sosial untuk diskusi.

    Selain itu, data hasil Ujian Nasional sebaiknya dapat diakses oleh publik—sebagai bentuk transparansi sekaligus mengundang partisipasi publik untuk menggunakan data tersebut dalam penelitian atau pembuatan kebijakan yang relevan.

    Akhirnya, jika Ujian Nasional kembali diberlakukan, rekomendasi ini dapat digunakan sebagai pijakan untuk merancang kebijakan Ujian Nasional yang baru.

    Dengan memastikan bahwa semua rekomendasi di atas terpenuhi, pembuat kebijakan, profesional, dan pengguna dapat meminimalisir dampak negatif Ujian Nasional.

    Artikel ini telah terbit di The Conversation, Penulis: Suwanda Priyadi, Dosen Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Surakarta