7cloud.asia – Ujian Nasional (UN) kembali menjadi perbincangan hangat seiring rencana Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti untuk mengkaji ulang kebijakan pendidikan termasuk pemberlakuan kembali UN.
Ujian Nasional memang memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi juga memiliki risiko negatif jika tidak diterapkan dengan hati-hati.
Berdasarkan rekomendasi dari buku Standards for Educational and Psychological Testing tentang penggunaan ujian yang baik dan benar dalam bidang pendidikan dan psikologi, terdapat beberapa cara untuk mengurangi risiko negatif penggunaan hasil Ujian Nasional.
Dalam tulisan sebelumnya telah diuraikan salahsatu cara yakni tidak menggunakan hasil Ujian Nasional sebagai dasar tunggal. Dalam tulisan ini akan diulas empat cara lain yang akan diulas di tulisan selanjutnya.
Menggunakan hasil secara adil dan sesuai tujuan
Hasil Ujian Nasional terkadang tidak hanya digunakan untuk melihat capaian pembelajaran siswa tapi juga sebagai dasar kelulusan, evaluasi sekolah, peningkatan kurikulum, motivasi siswa, atau lainnya.
Penggunaan hasil ujian untuk beragam tujuan ini memerlukan evaluasi terpisah untuk memahami kekuatan dan keterbatasan penggunaan hasil ujian di setiap konteks.
Sebagai jaminan keadilan, ketika ujian digunakan untuk keputusan penting seperti kenaikan kelas atau kelulusan, siswa harus diberi beberapa kesempatan untuk lulus ujian, misalnya melalui remedial.
Proses remedial harus difokuskan pada pengetahuan dan keterampilan yang diharapkan, bukan sekadar meningkatkan nilai ujian.
Selain itu, sebelum peserta mengulang ujian, harus dipastikan bahwa mereka diberikan kesempatan untuk memperbaiki kelemahan pada materi pelajaran yang diujikan.
Pelaporan skor individu maupun sekolah juga harus cukup akurat untuk mendukung interpretasi dan pengambilan keputusan.
Hal ini bisa dilakukan dengan memastikan reliabilitas (konsistensi) nilai ujian melalui analisis korelasi antara skor tes dan butir soal, pengujian berulang, atau korelasi skor paket tes yang paralel.
Memastikan materi ujian selaras dengan kurikulum
Materi dan proses berpikir yang diuji dalam Ujian Nasional harus mencerminkan keseluruhan kurikulum.
Soal ujian yang digunakan dalam pengambilan keputusan berisiko tinggi tidak boleh hanya mencakup bagian kurikulum yang paling mudah diukur, misalnya hafalan.
Jika hasil Ujian Nasional digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap sekolah dan kurikulum, maka kesesuaian ujian dengan kurikulum menjadi mutlak.
Beberapa variasi soal ujian harus dibuat dan digunakan secara berkala untuk menghindari penyempitan materi pembelajaran karena sekolah hanya berfokus pada beberapa materi tertentu saja.
Selain itu, penting untuk memberikan akses materi dan pelatihan yang relevan kepada sekolah, guru, dan siswa.
Ketika hasil ujian digunakan sebagai dasar kelulusan siswa, maka siswa harus memiliki kesempatan yang cukup untuk mempelajari materi dan proses kognitif yang diujikan.
Karena itu, perlu dipastikan bahwa konten yang diuji telah terintegrasi dalam kurikulum.
Kemudian, jika ada bukti bahwa nilai ujian tidak mencerminkan kemampuan siswa yang sebenarnya, perlu ada cara lain yang dapat digunakan untuk menunjukkan pencapaian standar materi yang diujikan.
Misalnya melalui penilaian portofolio—penilaian berdasarkan informasi atau dokumentasi hasil pekerjaan siswa yang diambil selama proses pembelajaran. Metode lainnya adalah penilaian kinerja berdasarkan praktik siswa dalam mengaplikasikan pengetahuan yang sudah dipelajari.
Pendekatan inklusif
Pelaksanaan UN perlu memperhatikan keragaman kemampuan bahasa siswa. Jika siswa tidak menguasai bahasa yang digunakan dalam ujian dengan baik, maka hasil ujian mungkin tidak mencerminkan kemampuan mereka yang sebenarnya.
Karena itu, perlu adanya upaya untuk mendeteksi bias bahasa dalam soal-soal ujian. Deteksi bias bahasa dapat menggunakan metode statistika yang disebut pendeteksian differential item functioning (DIF).
DIF adalah indikator statistik yang menunjukkan sejauh mana dua peserta tes yang memiliki tingkat kemampuan yang sama, namun berasal dari kelompok yang berbeda, memiliki peluang yang berbeda untuk menjawab suatu soal dengan benar.
Jika ditemukan indikasi DIF, maka peneliti dapat menganalisis lebih lanjut atau mengeluarkan soal tersebut dari ujian.
Selain itu, perlu juga memastikan bahwa bahasa yang digunakan dalam instruksi soal mudah dipahami oleh seluruh siswa. Cara yang paling umum dipakai adalah wawancara kognitif (cognitive interview) yang dilakukan secara tatap muka antara pewawancara dan peserta.
Selama wawancara, peserta diberikan pertanyaan terkait tes, tetapi fokus wawancaranya untuk memeriksa proses mental yang terjadi ketika menjawab pertanyaan yang diberikan.
Selain itu, perhatian khusus harus diberikan kepada siswa penyandang disabilitas yang membutuhkan dukungan dan akomodasi khusus agar dapat mengikuti ujian dengan adil.
Misalnya, siswa dengan gangguan penglihatan mungkin memerlukan soal ujian dalam format braille atau teks yang diperbesar. Sementara siswa dengan gangguan pendengaran mungkin memerlukan penerjemah bahasa isyarat.
Dengan cara-cara tersebut, semua siswa memiliki kesempatan yang adil untuk menunjukkan kemampuan mereka.
Evaluasi dan informasi berkelanjutan
Evaluasi Ujian Nasional yang berkelanjutan sangat penting untuk memastikan bahwa ujian tersebut efektif dan adil. Evaluasi ini melibatkan pemantauan terus-menerus terhadap dampak UN, baik yang positif maupun negatif.
Pembuat kebijakan harus menyediakan sumber daya untuk mendukung penelitian yang berkelanjutan dan menyebarluaskan hasil penelitian tersebut.
Dengan cara ini, kita dapat memahami bagaimana pengaruh Ujian Nasional terhadap siswa, guru, dan sekolah, sehingga perbaikan sistem dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
Penyebaran informasi tentang dampak negatif Ujian Nasional juga penting. Ini dapat dilakukan melalui seminar, lokakarya dengan ilmuwan pendidikan, penerbitan artikel di jurnal dan media, diskusi terbuka dengan komunitas, serta pemanfaatkan media sosial untuk diskusi.
Selain itu, data hasil Ujian Nasional sebaiknya dapat diakses oleh publik—sebagai bentuk transparansi sekaligus mengundang partisipasi publik untuk menggunakan data tersebut dalam penelitian atau pembuatan kebijakan yang relevan.
Akhirnya, jika Ujian Nasional kembali diberlakukan, rekomendasi ini dapat digunakan sebagai pijakan untuk merancang kebijakan Ujian Nasional yang baru.
Dengan memastikan bahwa semua rekomendasi di atas terpenuhi, pembuat kebijakan, profesional, dan pengguna dapat meminimalisir dampak negatif Ujian Nasional.
Artikel ini telah terbit di The Conversation, Penulis: Suwanda Priyadi, Dosen Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Surakarta
Leave a Reply