ruangkota

Tag: petani

  • Bulog Belum Bisa Masuk, Gabah Hasil Panen Petani Sukabumi Jatuh ke Tangan Tengkulak

    Bulog Belum Bisa Masuk, Gabah Hasil Panen Petani Sukabumi Jatuh ke Tangan Tengkulak

    7cloud.asia – Kebijakan pemerintah terkait harga gabah kering hasil panen petani sebesar Rp6500 per kilogram, ternyata belum sepenuhnya terealisasi.

    Hal ini terungkap saat Tim Panitia Kerja (Panja) Penyerapan Gabah dan Jagung Komisi IV DPR melakukan serap aspirasi dengan kelompok-kelompok petani di Situ Gunung, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat,

    Kunjungan pada Senin (19/5/2025) ini untuk memastikan penyerapan gabah dan jagung petani berjalan sesuai rencana dan ketentuan yang ditetapkan pemerintah.

    Rombongan yang dipimpin langsung Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Soeharto menanyakan apakah kebijakan pemerintah terkait serap gabah kering panen bernilai Rp6.500 itu sudah menguntungkan petani atau belum.

    Baca: Ada kebijakan yang tak adil untuk petani

    Dalam kunjungan ini, Panja menemukan tim Bulog belum bisa mencapai desa terjauh dari pusat kota Sukabumi, yaitu dengan jarak tempuh kurang lebih 7 jam.

    ”Jadi sejauh ini, gabah para petani di sini hanya diserap oleh tengkulak-tengkulak yang harganya jauh di bawah Rp6.500,” ujar dikutip dari Parlementaria.

    Siti Hediati sangat menyayangkan akan hal ini dan meminta Bulog memberikan perhatiannya agar para petani dapat merasakan kebijaksanaan aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

    Bulog juga diminta memastikan petani mendapatkan harga dan penyerapan hasil panen petani yang optimal.

    Baca: Strategi petani kecil untuk bertahan dari dampak perubahan iklim

    Lebih lanjut, ia menambahkan jika di wilayah ini juga kekurangan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL).

    Pemerintah harus bisa segera memberikan solusi, antara lain dengan menambahkan personil baik Aparatur Sipil Negara atau tenaga kontrak untuk membantu mengatasi kekurangan petugas penyuluh lapangan.

    Siti Hediati menegaskan, pemerintah harus memberikan penyuluhan dan pembinaan kepada petani karena Hal ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani.

    ”Namun, jumlah PPL yang ada di lapangan seringkali tidak mencukupi, sehingga satu PPL harus menangani beberapa desa atau wilayah. Selain itu, kurangnya akses informasi, tingkat produksi yang rendah, serta ketidaksetaraan akses juga menjadi faktor penghambat di sini,” tutupnya.

  • DPR Melihat Anggaran Ketahanan Pangan Belum Berpihak kepada Petani dan Nelayan

    DPR Melihat Anggaran Ketahanan Pangan Belum Berpihak kepada Petani dan Nelayan

    7cloud.asia – Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2026 belum secara tegas menempatkan ketahanan pangan serta perlindungan petani dan nelayan sebagai prioritas fiskal.

    Hal itu diungkapkan Anggota Komisi IV DPR Saadiah Uluputty menanggapi kebijakan fiskan pemerintahan Prabowo.

    Meskipun mengapresiasi capaian pertumbuhan sektor pertanian dan peningkatan produksi beras, Saadiah menilai bahwa kebijakan anggaran belum menyentuh persoalan mendasar

    Saadiah menilai, aspek distribusi manfaat, keadilan harga, serta perlindungan struktural bagi pelaku utama sektor pangan yakni petani dan nelayan belum tercermin dalam kebijakan fiskal 2026.

    “Ketahanan pangan bukan hanya soal angka produksi dan ketersediaan pasokan, tetapi tentang memastikan petani dan nelayan mendapat keuntungan yang layak dan posisi yang kuat dalam sistem pangan nasional,” tegasnya dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Rabu (21/5/2025).

    Baca: Hasil panen petani Sukabumi jatuh ke tangan tengkulak

    Politisi PKS ini menambahkan bahwa masih rendahnya Nilai Tukar Petani (NTP) di sejumlah wilayah dan tingginya harga beras di atas HET menunjukkan bahwa manfaat pertumbuhan belum dirasakan merata oleh masyarakat akar rumput.

    Wakil rakyat Maluku ini juga menekankan pentingnya hilirisasi sektor pertanian dan perikanan agar petani tidak terus-menerus berada di posisi lemah sebagai penyedia bahan mentah.

    “Tanpa kebijakan industrialisasi berbasis lokal, pelaku usaha tani akan tetap terpinggirkan dalam rantai nilai,” jelasnya.

    Dalam hal ini, ia menyoroti perlunya pembangunan industri pengolahan dan distribusi pangan yang menyeluruh, serta penguatan koperasi dan UMKM sebagai pilar utama kemandirian ekonomi rakyat.

    Baca: Pengamat sebut ada kebijakan yang tak adil untuk petani

    Saadiah juga mengingatkan, agar program-program besar seperti Koperasi Desa Merah Putih maupun pembentukan superholding Danantara diarahkan untuk memperkuat ekosistem pangan nasional.

    Dia melihat pengelolaan Danantara hanya mengejar skala ekonomi yang besar tanpa keberpihakan pada pelaku usaha kecil.

    Saya, ujarnya, berkeyakinan bahwa ketahanan pangan harus dibangun di atas fondasi keberpihakan fiskal yang kuat, reformasi tata kelola subsidi, dan sistem data pangan nasional yang akurat.

    “Tanpa itu, kedaulatan pangan hanya akan menjadi jargon tanpa realisasi,” pungkas Saadiah Uluputty.

  • Inpres Pengelolaan Gabah Dinilai Bakal Rugikan Petani

    Inpres Pengelolaan Gabah Dinilai Bakal Rugikan Petani

    7cloud.asia – Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Gabah yang mengatur serapan Bulog terhadap produksi beras petani menuai kritik

    Dalam beleid tersebut dijelaskan bahwa Perum Bulog menyerap gabah dan beras dalam negeri sebesar 3 juta ton sepanjang 2025. Jumlah yang hanya mencakup sekitar 10 persen dari total estimasi produksi nasional.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2025 produksi beras nasional diperkirakan mencapai lebih dari 30 juta ton.

    Menurut Wakil Ketua Komisi IV DPR, Alex Indra Lukman penerbitan itu berpotensi merugikan petani dan mengancam stabilitas harga gabah nasional.

    “Ini sangat berisiko memicu keresahan petani. Kalau mekanismenya tidak rigid dan transparan, mereka bisa kehilangan harapan untuk sejahtera,” kata Alex dalam rilisnya, Sabtu lalu (14/6/2025).

    Baca: Gabah hasil petani Sukabumi jatuh ke tangan tengkulak

    Dengan kuota pembelian pemerintah yang dibatasi, politisi Fraksi PDI Perjuangan itu menyebut hanya sebagian kecil gabah petani yang akan diserap Bulog, meskipun harga yang ditetapkan pemerintah sudah layak.

    “Petani sudah menyambut positif ketika pemerintah menetapkan harga pembelian gabah kering panen (GKP) di Rp6.500 per kilogram. Tapi kini mereka justru dihadapkan pada pembatasan volume pembelian,” ujar Alex, legislator dari Dapil Sumatera Barat I.

    Ia menyoroti bahwa pengaturan harga tersebut sebelumnya telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Bapanas No. 14/2025 pada Januari lalu, namun teknis pelaksanaannya hingga kini belum jelas.

    “Kegagalan menerjemahkan Asta Cita soal swasembada pangan ini bisa menjadi jebakan bagi pemerintah sendiri,” imbuhnya.

    Alex mendesak pemerintah segera menetapkan pedoman penyerapan GKP secara rinci, termasuk kuota per provinsi dan kriteria petani yang berhak mendapatkan harga tebus sesuai HPP.

    Baca: Ada kebijakan yang tak adil untuk petani terkait harga beras

    Alex menambahkan, pada bulan Maret saat puncak panen raya saja, produksi GKP nasional mencapai 5,57 juta ton. April 4,95 juta ton, dan Mei 2,92 juta ton. Jumlah ini belum masuk kuartal II dan III.

    “Kalau ini tidak diantisipasi, kita akan menghadapi gejolak harga yang serius,” kata Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Barat tersebut.

    Alex juga mengingatkan bahwa kekosongan regulasi bisa kembali membuka ruang bagi tengkulak untuk mengambil alih pasar.

    “Mereka yang kemarin tiarap karena tak mampu bersaing dengan harga pemerintah, kini bisa kembali menggeliat. Akibatnya, harga gabah petani kembali tak menentu,” tegasnya.

    Gabah Kering Panen (GKP) merupakan hasil panen padi yang belum melalui proses pengeringan, memiliki kadar air 18–25 persen dan kotoran 6–10 persen. Sistem ini banyak dipilih petani karena memberikan pembayaran tunai dan menghindari biaya pascapanen.

    Baca: Strategi petani kecil di tengah perubahan iklim

  • Bahas RUU Komoditas Strategis, DPR Soroti Pengaturan Tata Niaga Komoditas Pertanian

    Bahas RUU Komoditas Strategis, DPR Soroti Pengaturan Tata Niaga Komoditas Pertanian

    7cloud.asia – Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Sturman Panjaitan, menilai pengaturan tata niaga komoditas strategis perlu segera dilakukan. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat perekonomian masyarakat dan mengurangi dampak dari impor.

    Sturman menjelaskan bahwa saat ini beberapa komoditas strategis, seperti tembakau, sawit, dan tapioka, perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.

    Komoditas-komoditas ini memiliki potensi ekspor yang tinggi dan berkontribusi besar terhadap pendapatan negara maupun kesejahteraan petani, namun kurang mendapatkan perhatian.

    “Kalau dikelola dengan baik, ini bisa berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, khususnya para petani,” ujarnya kepada Parlementaria di Gedung Nusantara I Komplek DPR , Senayan, Jakarta, Rabu (25/6/2025)

    Sturman mencontohkan kondisi petani tapioka di Provinsi Lampung. Dengan luas lahan mencapai 630 ribu hektare, petani setempat menghadapi kesulitan karena biaya produksi per kilogram mencapai Rp5.800.

    Baca: Komoditas singkong luput dari perhatian pemerintah

    Sementara produk impor bisa masuk dengan harga Rp5.300. Perbedaan harga ini mengancam keberlangsungan hidup petani lokal.

    “Kita ingin menata ulang berapa yang perlu diimpor dan bagaimana kebijakan ini berpihak kepada petani. Jangan sampai negara mendapat pemasukan besar, tapi petaninya tetap rugi,” tegasnya.

    Menurutnya, RUU Komoditas Strategis yang sedang disusun bertujuan menciptakan keseimbangan antara kebutuhan nasional dan kapasitas produksi dalam negeri.

    RUU Komoditas Strategis ini akan dibahas lebih lanjut dengan pemerintah setelah mendapat penugasan resmi dari pimpinan DPR.

    Adapun tembakau, salah satu komoditas yang menjadi perhatian Baleg, Sturman menekankan pentingnya pertimbangan yang seimbang antara kontribusi sektor ini terhadap penerimaan negara melalui cukai dan dampaknya terhadap kehidupan petani.

    Baca: Saatnya pangan lokal kembali dipromosikan

    Padahal cukai tembakau menyumbang ratusan triliun rupiah, tetapi banyak petani justru masih hidup dalam kemiskinan.

    Sturman juga menegaskan bahwa Baleg akan melibatkan berbagai pihak dalam penyusunan RUU ini, mulai dari pakar, tokoh masyarakat, hingga kementerian terkait.

    Koordinasi lintas lembaga, termasuk dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pertanian, dinilai penting guna mencegah tumpang tindih regulasi.

    “Kita harus hati-hati karena banyak regulasi yang tumpang tindih, bahkan hingga ke peraturan daerah. Jadi, tim dan tenaga ahli harus betul-betul melakukan kajian mendalam,” pungkas Politisi PDI Perjuangan ini.

    Baca: Budidaya sorgum untuk kurangi impor gandum

  • Tantangan dan Praktik Baik Penerapan Pertanian Cerdas Iklim

    Tantangan dan Praktik Baik Penerapan Pertanian Cerdas Iklim

    7cloud.asia – Memahami bahwa mengurangi jejak karbon penting bagi stabilitas pangan, sejumlah produsen global telah menerapkan praktik pertanian cerdas iklim.

    Di tempat-tempat seperti Afrika dan Asia, di mana dampak perubahan iklim dirasakan sangat parah, prinsip pertanian cerdas iklim telah membuka jalan bagi sistem pertanian yang lebih berkelanjutan.

    Pertanian konservasi lambat diluncurkan di Afrika Sub-Sahara, tetapi petani kecil yang telah menerapkan metode berkelanjutan telah menuai hasilnya.

    Dalam sebuah analisis, peneliti menemukan bahwa petani di Ethiopia menggunakan pertanian konservasi untuk mencegah erosi dan menyuburkan tanah sambil juga memanen air hujan untuk musim kemarau.

    Sementara itu, petani Tanzania telah berhasil menanam berbagai kacang, polong-polongan, dan tanaman serealia secara tumpang sari karena para ilmuwan dan petani di Ghana tengah meningkatkan varietas benih untuk mengembangkan berbagai jenis jagung.

    Berikut penerapan pertanian cerdas iklim di sejumlah wilayah di dunia, seperti dilansir di earth.org:

    Baca: Pertanian cerdas iklim jadi alternatif solusi menghadapi perubahan iklim

    Agroforestri di Asia Tenggara
    Produsen Asia telah menerapkan agroforestri secara luas untuk meningkatkan penggunaan lahan pertanian dan produktivitas.

    Menurut penelitian, agroforestri mencakup 77,8 persen lahan pertanian di Asia Tenggara. Agroforestri juga muncul di 50,5 persen lahan pertanian di Asia Timur, 27 persen di Asia Selatan, dan 23,6 persen di Asia Utara dan Tengah.

    Irigasi Presisi di California
    Terkenal dengan kekeringan yang berkepanjangan dan kerentanan terhadap kebakaran hutan, California telah beralih ke irigasi presisi dan teknik pertanian cerdas untuk meningkatkan hasil panen dan membatasi penggunaan sumber daya.

    Dalam sebuah penelitian, petani di California menggunakan sensor tanah untuk mengukur kadar air di kebun almond. Cara ini mengurangi konsumsi air hingga 33 persen untuk irigasi sambil mempertahankan hasil panen yang optimal.

    Inovasi dalam Pertanian Cerdas
    Kemajuan teknologi telah mendorong pertanian cerdas menuju ketahanan iklim, namun tidak semua orang mendukungnya.

    Pada tahun 2023, hanya 27 persen pertanian AS yang menggunakan pertanian presisi untuk mengelola tanaman dan ternak, meskipun sudah tersedia sejak tahun 1990-an.

    Baca: Manfaat pertanian cerdas iklim untuk lingkungan

    Perkembangan teknologi presisi yang muncul meliputi penginderaan jarak jauh untuk mengukur kondisi tanaman, sensor bawah tanah untuk wawasan waktu nyata tentang kondisi tanah, sistem penyemprotan terarah, dan penyiang mekanis otomatis.

    Kendaraan segala medan dengan kecerdasan buatan dan integrasi pembelajaran mesin juga telah meningkatkan hasil panen hingga 15-20 persen dan efisiensi operasional pertanian hingga 20-25 persen.

    Peralatan ini dapat melewati tanah yang tidak rata tanpa merusak tanaman untuk tugas pertanian yang penting.

    Teknologi lain yang meningkatkan pertanian cerdas iklim meliputi otomatisasi dan robotika untuk memanen, menanam, dan menyortir, termasuk ternak.

    Salah satunya, robotika telah membantu menyortir hasil bumi dan sapi perah untuk meningkatkan momentum dan konsistensi tugas yang berulang.

    Demikian pula, rekayasa genetika telah meningkatkan ketahanan tanaman terhadap penyakit, hama, dan cuaca buruk untuk meningkatkan ketahanan pangan di wilayah dunia yang rentan.

    Baca: Pertanian tradisional yang ramah lingkungan kembali dilirik

    Tantangan adopsi pertanian cerdas iklim
    Meskipun pertanian cerdas iklim menawarkan prospek positif untuk mengubah pertanian konvensional, produsen menghadapi beberapa rintangan dan hambatan dalam penerapannya.

    Beberapa kendala yang dapat disebutkan, seperti biaya awal yang tinggi, kurangnya dukungan kebijakan, dan keterbatasan pengetahuan.

    Mengatasi beban ini memerlukan pendekatan yang beragam, dengan pendidikan dan pelatihan yang komprehensif untuk mengajarkan keterampilan pertanian berkelanjutan yang penting.

    Insentif, investasi, dan reformasi kebijakan yang didukung pemerintah juga akan mendorong adopsi dan penerimaan yang seragam terhadap perubahan pertanian tersebut.

    Demikian pula, para insinyur harus terus memajukan teknologi yang diarahkan pada pertanian cerdas agar produsen dapat menahan dampak perubahan iklim pada produksi tanaman pangan.

    Pertanian cerdas iklim menjanjikan
    Sektor pertanian tidak dapat lagi mengabaikan dampaknya terhadap perubahan iklim. Mengadopsi praktik pertanian cerdas iklim sangat penting untuk masa depan yang berkelanjutan dan pasokan pangan yang kuat.

    Meskipun masa depan mungkin tampak suram karena transisi ini masih dalam tahap awal, teknologi pertanian cerdas iklim bertujuan untuk mempercepat kemajuan produksi tanaman pangan yang lebih hijau.

    Baca: Melawan penggurunan dengan pertanian biogeneratif

  • Kementan Temukan Lima Jenis Pupuk Palsu yang Berpotensi Rugikan Petani Hingga Triliunan Rupiah

    Kementan Temukan Lima Jenis Pupuk Palsu yang Berpotensi Rugikan Petani Hingga Triliunan Rupiah

    7cloud.asia – Kementerian Pertanian (Kementan) menemukan lima jenis pupuk palsu yang beredar di pasaran, sehingga berpotensi menyebabkan kerugian petani mencapai Rp3,2 triliun secara nasional.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyebut pupuk palsu tersebut sangat merugikan petani, karena sebagian besar menggunakan dana pinjaman program kredit usaha rakyat (KUR).

    Sehingga jika petani mengalami gagal panen, maka mereka bisa bangkrut akibat ulah pelaku kejahatan pupuk tersebut.

    “Bayangkan, kalau pupuknya palsu, itu kerugian petani, baru kita temukan di lima (jenis) pupuk palsu (potensi kerugian petani) Rp3,2 triliun.”

    “Tapi, ini bukan Rp3,2 triliunnya, petaninya langsung bangkrut, ini pinjaman, pinjaman KUR,” kata Amran di Makassar, Sabtu (12/7/2025).

    Baca: Skema distribusi pupuk bersubsidi pada tahun 2025 menuai kritik

    Meskipun belum menjelaskan secara rinci lokasi dan jenis pupuk yang ditemukan, Mentan menegaskan akan menindak tegas pelaku pemalsuan sesuai aturan hukum yang berlaku dan tidak memberi toleransi.

    Ia menyayangkan masih adanya pihak-pihak yang tega menipu petani dengan menjual pupuk palsu, menyebut tindakan itu tidak etis dan harus segera dibersihkan dari sektor pertanian Indonesia.

    Selama memimpin Kementerian Pertanian, Amran menegaskan fokus utamanya adalah memajukan sektor pertanian agar petani semakin sejahtera dan tidak terus-menerus menjadi korban permainan tidak bertanggung jawab.

    “Ini tegak, ini kita harus bereskan. Selama kami di pertanian, kami fokus, kami betul-betul ingin pertanian Indonesia berjaya,” ucap Mentan.

    Amran juga menegaskan komitmennya untuk menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia, sejalan dengan arahan langsung dari Presiden yang ingin ketahanan pangan nasional terus diperkuat lewat swasembada pangan.

    Baca: Petani keluhkan rumitnya pembelian pupuk bersubsidi

    Untuk mengatur distribusi pupuk, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025, yang mengatur tentang tata kelola pupuk bersubsidi.

    Kedua beleid itu telah berdampak signifikan terhadap para petani dan juga pengecer dan distributor pupuk soal betapa mudahnya mereka menerima pupuk.

    Point penting dari dua aturan di atas adalah Penyaluran pupuk bersubsidi yang kini mengedepankan prinsip 7T (tambah tepat penerima), Sistem e-RDKK menjadi acuan utama dalam menentukan penerima pupuk bersubsidi.

    Koperasi didorong perannya dalam distribusi pupuk, Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi diperketat, dan Perpres dan Permentan ini bertujuan untuk memastikan pupuk bersubsidi tepat sasaran dan tersalurkan dengan baik kepada petani

    Baca: Pupuk organik lebih ramah lingkungan

  • Baleg DPR Telusuri Anjloknya Harga Singkong di Tingkat Petani

    Baleg DPR Telusuri Anjloknya Harga Singkong di Tingkat Petani

    7cloud.asia – Badan Legislasi DPR mengadakan kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Lampung dalam rangka Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

    Dalam kunjungan ini, Baleg DPR menelusuri penyebab anjloknya harga singkong yang dikeluhkan para petani sebagai akibat dari belum optimalnya perlindungan dan pemberdayaan terhadap petani di Tanah Air.

    Ketua Baleg DPR, Bob Hasan, mengatakan bahwa saat ini para petani singkong khususnya di Provinsi Lampung, tengah menghadapi kesulitan akibat harga jual panen yang sangat rendah, dikarenakan banyaknya impor tapioka yang dilakukan oleh pemerintah.

    Dalam upaya menelusuri akar persoalan tersebut, Baleg DPR telah mengantongi sejumlah temuan awal yang akan dibahas lebih lanjut dalam rapat khusus di Baleg.

    “Salah satu penyebab utamanya adalah adanya ketidaksesuaian antara data hasil produksi yang dilaporkan dengan hasil produksi yang sesungguhnya. Data yang tidak akurat ini memengaruhi kebijakan impor, khususnya terkait kuota,” ujar Bob Hasan Senin (14/7/2025).

    Bob Hasan juga melihat sejumlah faktor lain yang menyebabkan harga singkong anjlok, seperti adanya impor tepung tapioka terutama dari Thailand.

    Selain itu juga aktivitas dan produktivitas budidaya singkong yang belum optimal, fluktuasi harga beli singkong yang tidak stabil, serta kualitas (kadar pati) petani singkong.

    “Dampak yang dirasakan oleh petani dengan adanya kendala tersebut diatas antara lain pendapatan menurun drastis, kesulitan menjual hasil panen pada saat pabrik tutup, dan sering terjadi aksi unjuk rasa yang berakibat bentrok dengan petugas aparat,” jelasnya.

    Dia menambahkan, pelaporan produksi yang tidak sesuai menyebabkan kuota impor meningkat, sehingga produk impor seperti tapioka dapat masuk ke pasar domestik. Akibatnya, terjadi persaingan antara produk lokal dan impor yang berujung pada jatuhnya harga singkong di tingkat petani.

    “Dalam kasus ini, impor tapioka yang masuk ke Indonesia bersaing langsung dengan produk lokal, sehingga harga singkong menjadi sangat murah dan merugikan petani,” terang Bob.

    Baleg DPR akan mengundang seluruh pemangku kepentingan, termasuk kementerian terkait, guna melakukan penelusuran menyeluruh terhadap persoalan ini.

    Koordinasi dengan pemerintah daerah, khususnya di tingkat gubernur, juga akan dilakukan untuk mendalami data produksi dan distribusi komoditas singkong.

    “Semua stakeholder akan kita lakukan penelusuran termasuk kita akan mengundang baik itu dari kementerian terkait.” ucapnya.

  • Pemberlakuan Tarif 0% terhadap Produk Impor Asal AS Mengancam Jutaan Petani dan Peternak

    Pemberlakuan Tarif 0% terhadap Produk Impor Asal AS Mengancam Jutaan Petani dan Peternak

    7cloud.asia – Wakil Ketua Komisi IV DPR Alex Indra Lukman menyoroti potensi dampak serius dari kesepakatan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS), khususnya terkait pemberlakuan tarif impor sebesar 0% terhadap produk AS yang masuk ke Indonesia.

    Kesepakatan tarif impor 0% ini dinilai akan membuka peluang produk pertanian dan peternakan asal AS membanjiri pasar dalam negeri dengan harga yang sangat murah.

    Alex pun menegaskan bahwa kedaulatan pangan bukan sesuatu yang bisa dipertaruhkan di meja perundingan dagang. Ia mewanti-wanti agar jangan sampai kebijakan ini justru mengorbankan rakyat Indonesia sendiri.

    “Apapun bentuk kerja sama ekonomi yang dibangun, jangan sampai Indonesia kembali menjadi pasar pasif dan hanya menikmati limpahan barang murah dari luar negeri dengan mengorbankan petani dan peternaknya sendiri,” kata Alex, Jumat (17/7/2025).

    “Ini bukan sekadar soal dagang. Ini adalah ancaman langsung terhadap peternak dan petani kita. Maka saya harap, jangan sampai kebijakan ini mengorbankan agenda kedaulatan pangan kita,” sambung Legislator dari Dapil Sumatera Barat I itu.

    Baca: Donald Trump kenakan tarif impor sebesar 25–40 persen pada 14 negara

    Seperti diberitakan, Presiden AS Donald Trump pada Selasa (15/7/2025) mengklaim pihaknya mencapai kesepakatan perdagangan baru dengan Indonesia setelah berbicara langsung dengan Presiden Prabowo Subianto.

    Kesepakatan tersebut berupa tarif dagang, di antaranya AS akan mengenakan tarif impor atas produk Indonesia sebesar 19 persen. Sebaliknya, AS tidak terkena tarif alias gratis alias 0% apabila melakukan ekspor ke Indonesia.

    Terkait hal ini, Alex menyinggung peringatan dari beberapa kalangan analis ekonomi yang menilai masuknya produk unggas, kedelai, jagung, hingga daging sapi dari AS secara besar-besaran berpotensi membunuh pelaku usaha lokal.

    Terutama peternak unggas mandiri yang menopang lebih dari 5 juta lapangan kerja. Menurutnya, langkah membuka kran impor dengan tarif 0% tanpa perlindungan yang jelas terhadap produksi domestik adalah bentuk ‘pengabdian’ pada kepentingan luar, bukan pada kedaulatan pangan nasional.

    Di saat pemerintah mendorong ketahanan pangan, Alex menilai, langkah ini justru bertentangan dan berpotensi mempercepat proses deindustrialisasi sektor pangan di tingkat akar rumput.

    Baca: Donald Trump kenakan tambahan tarif impor sebesar 10 persen pada negara-negara pendukung BRICS

    “Jika ayam beku dari AS dijual jauh di bawah harga pokok produksi peternak lokal, bagaimana rakyat kecil bisa bertahan? Jangan sampai kita mencetak defisit pangan hanya karena tergoda janji akses ekspor ke luar negeri,” ujar Alex.

    Oleh karena itu, pimpinan Komisi di DPR yang membidangi urusan pertanian dan peternakan ini mendesak Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan untuk segera mengkaji ulang dampak kebijakan tarif impor 0 persen ini.

    Alex juga meminta Pemerintah menyiapkan mekanisme pengamanan pasar domestik, termasuk melalui penerapan safeguard, kuota impor, serta perlindungan harga dasar bagi petani dan peternak lokal.

    “Pemerintah harus transparan menyampaikan dasar perhitungan dan proyeksi dampak jangka panjang dari kebijakan tersebut terhadap ketahanan pangan,” sebutnya.

    “Termasuk dampak terhadap daya beli masyarakat, dan keberlangsungan usaha mikro dan kecil di sektor agrikultur. Sekali lagi, jangan korbankan agenda kedaulatan pangan kita,” pungkas Alex.

    Baca: KTT BRICS serukan reformasi global demi dunia yang lebih adil

  • Meski Lebih Ramah Lingkungan, Masih Banyak Petani yang Ragu Terapkan Pertanian Regeneratif

    Meski Lebih Ramah Lingkungan, Masih Banyak Petani yang Ragu Terapkan Pertanian Regeneratif

    7cloud.asia – Beberapa teknik baru pertanian regenaratif saat ini sedang dikembangkan yang dinilai akan semakin meningkatkan peluang.

    Salah satunya adalah pemanfaatan serangga yang inovatif. Insect Biotech, sebuah perusahaan rintisan di bidang ini, menggunakan larva lalat tentara hitam untuk mengubah limbah zaitun dari penggilingan menjadi protein untuk pupuk regeneratif untuk perbaikan tanah.

    Ini dapat digunakan untuk menggantikan tepung ikan dan pakan ternak lain yang tidak berkelanjutan, karena kitin merupakan faktor pendukung kesehatan tanah yang sangat baik.

    “Anda memasukkan banyak mikrobiologi ke dalam tanah dan merangsang sistem kekebalan tanaman. Bisnis serangga merupakan faktor pendukung bagi pertanian regeneratif,” ujar Tobias Webb, Co-Founder dan Chief Sustainability Officer Insect Biotech, kepada Earth.Org.

    Namun, praktik pertanian regeneratif masih menghadapi tantangan besar. Salah satunya adalah keengganan petani untuk mengadopsi sistem baru.

    Baca: Prinsip pertanian regeneratif diperkirakan bakal jadi tren

    Hal ini antara lain terjadi di Turki hingga Kanada, di mana petani tidak ingin menanggung risiko mengubah sesuatu (beralih ke pertanian regeneratif, red) dengan biaya sendiri.

    “Namun hal ini perlahan berubah, karena mereka benar-benar merasakan dampak perubahan iklim yang lebih tinggi terhadap produksi mereka dari tahun ke tahun,” kata Dendena.

    Selain itu, meskipun sebagian besar ahli sepakat bahwa pemantauan dan verifikasi penting, belum ada satu pun sistem sertifikasi yang diakui secara global untuk praktik pertanian regeneratif.

    Peraturan Penghapusan Karbon dan Pertanian Karbon Uni Eropa, yang diterbitkan pada akhir 2024, menciptakan kerangka kerja sukarela pertama di seluruh Uni Eropa untuk sertifikasi penghapusan karbon.

    Di Amerika Serikat, Aliansi Organik Regeneratif menggabungkan sertifikasi untuk pertanian organik dan regeneratif; dan di Australia, Global GreenTag menawarkan sertifikasi “Nature Positive”.

    Baca: Pertanian regeneratif lebih tahan hadapi perubahan iklim

    “Sertifikasi adalah jembatan yang membangun kepercayaan antara produsen dan pasar, produsen dan pelanggan,” kata David Baggs, CEO Global GreenTag.

    Namun, David mengingatkan, analisis siklus hidup dan deklarasi produk jauh lebih kompleks daripada bentuk sertifikasi lainnya. Dia mencontohkan Nature Positive, yang perlu mengukur jasa ekosistem.

    “Bisakah Anda memberi saya Analisis Siklus Hidup untuk sebuah pohon?” ujarnya kepada Earth.org

    Meskipun banyak perusahaan agribisnis multinasional di Eropa, serta beberapa di Amerika Utara dan Asia, sedang menerapkan pertanian regeneratif, beberapa petani kecil diperkirakan akan kesulitan dalam transisi ini.

    Undang-undang AS yang baru-baru ini disahkan akan semakin memperlebar kesenjangan, meningkatkan pendanaan untuk program dukungan komoditas pertanian skala besar sebesar 52 miliar dolar.

    Baca: Pertanian regeneratif sukses mengubah daerah gersang jadi lahan pertanian yang subur

    Namun, para ahli sepakat bahwa manfaat praktis pertanian regeneratif lebih besar daripada risikonya.

    Manajer Proyek Senior di PUR, pelaksana proyek solusi berbasis alam, Bianca Dendena mengatakan, dari perspektif petani, yang dapat mereka harapkan adalah ketahanan yang lebih tinggi untuk menghadapi apa yang akan datang.

    Dia menegaskan, dunia sedang menghadapi dampak perubahan iklim yang lebih besar, dan petani mengalami fluktuasi harga pasar yang sangat tinggi.

    “Memberi mereka perangkat untuk menuju ke arah itu akan membuat mereka lebih kuat dalam menghadapi tantangan-tantangan ini. Dan dari sisi konsumen, kita akan memiliki produk yang lebih baik dan berkualitas lebih tinggi,” kata Dendena.

    “Saya optimis. Kita bisa mencapainya, tetapi hanya jika setiap orang mengambil tanggung jawabnya masing-masing.” pungkasnya.

    Baca: Perubahan iklim mendorong petani terapkan pertanian regeneratif

  • Saat Gula Impor Banjiri Pasar, Pabrik Gula Lokal Kesulitan Menjual Produksinya

    Saat Gula Impor Banjiri Pasar, Pabrik Gula Lokal Kesulitan Menjual Produksinya

    7cloud.asia – Sejumlah gudang pabrik gula di wilayah Situbondo dan Bondowoso, Jawa Timur, yang dipenuhi tumpukan gula pasir yang belum terjual. Di sisi lain, gula rafinasi membanjiri pasar.

    Anggota Komisi VI DPR Nasim Khan mendesak pemerintah turun tangan mengatasi persoalan yang dihadapi sejumlah pabrik gula tersebut.

    Hal ini terungkap dalam acara audiensi Nasim Khan dengan Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI), dan General Manager (GM) pabrik gula di Regional 4 Jawa Timur, di Pabrik Gula (PG) Prajekan, Bondowoso, Jawa Timur, Minggu (10/8/2025).

    Dari pertemuan tersebut, terungkap angka-angka yang mencengangkan. Di PG Prajekan, sebanyak 4.600 ton gula belum terjual, senilai sekitar Rp 60 miliar. PG Assembagoes, Situbondo, sebanyak 5.000 ton gula tersisa di gudang, setara Rp50 miliar.

    Kemudian di PG Panji, sebanyak 2.500 ton gula menumpuk, nilainya sekitar Rp36 miliar. Dan di PG Wringin Anom, sebanyak 3.900 ton gula tidak terserap pasar selama delapan periode terakhir.

    Baca: Baleg DPR telusuri anjloknya harga singkong di tingkat petani

    Situasi ini memunculkan kekhawatiran serius di kalangan petani tebu. Sebab, hasil panen yang sudah digiling belum dibayar, sementara beban biaya produksi terus menghimpit

    “Ini ibarat nyawa di tenggorokan. Petani sudah menunggu pembayaran, tapi gula tidak laku di pasaran,” kata Chandra Sakri Widjaja, GM PG Prajekan.

    Masalah ini dipicu oleh peredaran gula rafinasi di pasar, yang seharusnya hanya diperuntukkan bagi industri makanan dan minuman.

    Gula rafinasi dikenal berwarna lebih putih, memiliki rasa yang tidak semanis gula pasir biasa, dan harganya lebih murah.

    Di pasaran, gula rafinasi dijual sekitar Rp13.600 per kilogram, sedangkan gula produksi pabrik rakyat berada di kisaran Rp 14.400. Harga acuan penjualan (HAP) yang ditetapkan pemerintah adalah Rp14.500 per kilogram.

    Baca: Impor tapioka membuat petani singkong makin terhimpit

    Akibat stagnasi penjualan, pembayaran kepada petani tertunda. GM PG Assembagoes, Mulyono mengaku sudah empat periode giling belum bisa membayar petani.

    Petani belum menerima pembayaran, padahal tebu mereka sudah digiling. Bahkan, sisa gula dari musim giling sebelumnya masih mencapai 140 ribu ton yang belum terserap pasar.

    Sepekan lalu, pengurus APTRI Pusat berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk mencari solusi. Salah satu opsi yang dibahas adalah pembelian sementara gula oleh PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) menggunakan dana dari Danantara.

    Skema ini diharapkan bisa membantu mengosongkan gudang dan memberi nafas segar pada petani.

    Namun, Legislator Fraksi PKB itu mengingatkan bahwa ini hanya solusi jangka pendek.

    Pihaknya akan mendesak pemerintah untuk segera turun tangan mengatasi persoalan itu, sehingga gula yang menumpuk di gudang bisa segera terjual, dan para petani bisa mendapatkan bayaran.

    Baca: Pengamat sebut ada kebijakan tak adil untuk petani