7cloud.asia – Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2026 belum secara tegas menempatkan ketahanan pangan serta perlindungan petani dan nelayan sebagai prioritas fiskal.
Hal itu diungkapkan Anggota Komisi IV DPR Saadiah Uluputty menanggapi kebijakan fiskan pemerintahan Prabowo.
Meskipun mengapresiasi capaian pertumbuhan sektor pertanian dan peningkatan produksi beras, Saadiah menilai bahwa kebijakan anggaran belum menyentuh persoalan mendasar
Saadiah menilai, aspek distribusi manfaat, keadilan harga, serta perlindungan struktural bagi pelaku utama sektor pangan yakni petani dan nelayan belum tercermin dalam kebijakan fiskal 2026.
“Ketahanan pangan bukan hanya soal angka produksi dan ketersediaan pasokan, tetapi tentang memastikan petani dan nelayan mendapat keuntungan yang layak dan posisi yang kuat dalam sistem pangan nasional,” tegasnya dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Rabu (21/5/2025).
Baca: Hasil panen petani Sukabumi jatuh ke tangan tengkulak
Politisi PKS ini menambahkan bahwa masih rendahnya Nilai Tukar Petani (NTP) di sejumlah wilayah dan tingginya harga beras di atas HET menunjukkan bahwa manfaat pertumbuhan belum dirasakan merata oleh masyarakat akar rumput.
Wakil rakyat Maluku ini juga menekankan pentingnya hilirisasi sektor pertanian dan perikanan agar petani tidak terus-menerus berada di posisi lemah sebagai penyedia bahan mentah.
“Tanpa kebijakan industrialisasi berbasis lokal, pelaku usaha tani akan tetap terpinggirkan dalam rantai nilai,” jelasnya.
Dalam hal ini, ia menyoroti perlunya pembangunan industri pengolahan dan distribusi pangan yang menyeluruh, serta penguatan koperasi dan UMKM sebagai pilar utama kemandirian ekonomi rakyat.
Baca: Pengamat sebut ada kebijakan yang tak adil untuk petani
Saadiah juga mengingatkan, agar program-program besar seperti Koperasi Desa Merah Putih maupun pembentukan superholding Danantara diarahkan untuk memperkuat ekosistem pangan nasional.
Dia melihat pengelolaan Danantara hanya mengejar skala ekonomi yang besar tanpa keberpihakan pada pelaku usaha kecil.
Saya, ujarnya, berkeyakinan bahwa ketahanan pangan harus dibangun di atas fondasi keberpihakan fiskal yang kuat, reformasi tata kelola subsidi, dan sistem data pangan nasional yang akurat.
“Tanpa itu, kedaulatan pangan hanya akan menjadi jargon tanpa realisasi,” pungkas Saadiah Uluputty.
Leave a Reply