ruangkota

Tag: transportasi publik

  • Reformasi Transportasi Publik di Kota Bandung: Sistem Trayek Bakal Dihapus

    Reformasi Transportasi Publik di Kota Bandung: Sistem Trayek Bakal Dihapus

    7cloud.asia – Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan, sistem transportasi publik di Kota Bandung harus direformasi dimulai dengan perubahan total terhadap sistem trayek angkutan kota (angkot).

    Reformasi sistem transportasi publik ini juga sebagai upaya menyelesaikan persoalan kemacetan di Kota Bandung.

    Menurut Farhan, sistem trayek yang digunakan selama ini sudah tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat urban saat ini, apalagi dengan kehadiran transportasi daring seperti ojek online (ojol) dan taksi berbasis aplikasi.

    Dilansir di bandung.go.id, Farhan mengatakan dirinya akan berjuang agar peraturan tentang trayek ini dibongkar total.

    ”Karena kalau masih menggunakan sistem trayek, angkot tidak akan bisa bersaing dengan ojol ataupun mobil daring lainnya,” kata Farhan di Agate Bandung, Sabtu (5/7/2025).

    Baca: Angkot di Kota Bandung akan disulap jadi transportasi publik pintar

    Ia menilai angkot harus berubah mengikuti pola layanan berbasis permintaan (on-demand) dan charter, bukan lagi sistem jalur tetap atau trayek yang justru membatasi fleksibilitas dan efisiensi angkutan umum.

    Farhan menyebutkan, saat ini jumlah kendaraan pribadi di Kota Bandung hampir menyamai jumlah penduduknya, yang menjadi indikator kegagalan sistem transportasi publik.

    “Jumlah penduduk Kota Bandung 2,6 juta, jumlah kendaraan pribadi bernomor D Bandung itu 2,3 juta. Artinya warga tidak percaya pada transportasi publik,” katanya.

    Menurutnya, salah satu alasan masyarakat memilih kendaraan pribadi adalah karena angkutan umum dinilai tidak praktis, lambat, dan tidak terintegrasi. Sistem trayek dianggap tidak mampu menjawab dinamika mobilitas masyarakat urban saat ini.

    Untuk mengatasi hal ini, Farhan mengusulkan agar angkot diintegrasikan ke dalam sistem cerdas berbasis teknologi Internet of Things (IoT).

    Baca: Bus listrik mulai layani angkutan massal di Kota Bandung

    Ia menyebut konsep ini sebagai “angkot cerdas” yang bisa memfasilitasi mobilitas lebih dinamis, dengan jadwal, rute, dan sistem pembayaran yang terintegrasi secara digital.

    “Angkot kudu pintar. Harus terkoneksi dalam sistem IoT. Bisa disambungkan dalam jaringan grid yang memungkinkan masyarakat melihat posisi, rute, dan waktu tempuh angkot secara real time,” jelasnya.

    “Saya akan minta agar regulasi tentang trayek, yang peninggalan masa lalu itu, harus mulai diubah. Harus diganti supaya angkot bisa lebih fleksibel dan bersaing,” imbuhnya.

    Ia juga menyampaikan rencana pembangunan sistem Bus Rapid Transit (BRT) di Kota Bandung yang akan dimulai dalam waktu dekat.

    Farhan mengingatkan masyarakat, pembangunan BRT akan berdampak pada lalu lintas kota selama dua tahun ke depan.

    “Kita akan membangun konstruksi BRT yang akan membuat Bandung macet sampai dua tahun ke depan. Tapi ini investasi jangka panjang untuk perbaikan transportasi,” ujarnya

    Baca: Save The Children kampanyekan naik transportasi publik untuk kurangi polusi udara

  • Simak, Berbagai Program Pemprov DKI Jakarta Atasi Kemacetan

    Simak, Berbagai Program Pemprov DKI Jakarta Atasi Kemacetan

    7cloud.asia – Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, memaparkan sejumlah kebijakan Pemprov DKI dalam upaya mengatasi masalah kemacetan, banjir dan pengangguran.

    Hal ini disampaikan Rano saat menjawab pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD 2025 di Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Senin (21/7/2025).

    Terkait penanganan kemacetan dan pengelolaan transportasi publik, Rano mengungkapkan, Pemprov DKI Jakarta mendorong masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik.

    Selain edukasi melalui berbagai media massa dan media sosial dan sosialisasi langsung ke sekolah-sekolah di Jakarta, serta kerja sama dengan stasiun radio, Pemprov DKI Jakarta juga menerapkan sejumlah kebijakan.

    Salah satunya adalah program Rabu Angkutan Umum bagi seluruh pegawai Pemprov DKI Jakarta.

    Baca: Kota-kota di dunia kehilangan waktu ratusan jam setahun akibat kemacetan

    Selain itu, Rano mengatakan telah dilakukan pengembangan kawasan Transit Oriented Development (TOD), penyediaan sarana transportasi publik massal serta mendorong pemanfaatan park and ride.

    Subsidi Transportasi, menurut Rano, juga dilakukan sebagai upaya penyediaan angkutan umum massal guna mencapai kenaikan jumlah penumpang serta presentase perjalanan menggunakan angkutan umum.

    Sedangkan untuk mengatasi kemacetan, Rano mengaku menerapkan strategi yang komprehensif, yakni dengan push and pull strategy.

    Selanjutnya, strategi disinsentif penggunaan kendaraan pribadi terus dilakukan secara berkelanjutan demi mengurangi arus lalu lintas, melalui penerapan sistem ganjil-genap yang telah berlaku di 25 ruas jalan.

    Sistem ini akan dikaji lebih lanjut terkait manajemen kebutuhan lalu lintas.

    Baca: Kemacetan di Jakarta berkurang karenavmakin banyak warga yang beralih ke transportasi publik

    “Karena itu, diperlukan sinergi lebih mendalam antara Pemprov DKI Jakarta, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di kawasan Jabodetabek, serta peran aktif masyarakat,” tegasnya.

    Selain itu, lanjut Rano, pihaknya juga terus mendorong penguatan layanan transportasi laut antar pulau melalui pengembangan transportasi di wilayah Kepulauan Seribu.

    Beberapa di antaranya adalah pengembangan Lintasan Kapal untuk Angkutan Perairan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan menggunakan trayek Liner – Lintasan Pendukung (Feeder), serta layanan kapal Pariwisata.

    Pemprov juga telah menambah jumlah armada kapal untuk melayani permintaan pergerakan pariwisata ke Kepulauan Seribu, termasuk lintasan kapal sekolah.

    Baca: Transportasi publik di Jakarta makin beragam dan terintegrasi

  • Tarif Rp80 untuk Semua Moda Transportasi Publik di Jakarta pada 17 Agustus 2025

    Tarif Rp80 untuk Semua Moda Transportasi Publik di Jakarta pada 17 Agustus 2025

    7cloud.asia – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerapkan tarif khusus Rp80 untuk seluruh moda transportasi publik Jakarta pada HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 2025.

    Moda transportasi publik yang termasuk dalam program ini adalah Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta untuk rute Velodrome-Pegangsaan Dua, yang berlaku selama satu hari penuh, mulai pukul 00.00 hingga 23.59 WIB.

    “Tarif Rp80 bukan hanya simbol semangat kemerdekaan, tapi juga ajakan untuk merayakan HUT RI dengan cara yang ramah lingkungan, terjangkau, dan berorientasi publik,” ujar Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, di Jakarta, Minggu (3/8/2025)

    Baca: Ramai-ramai kibarkan bendera One Piece di Hari Kemerdekaan

    Menurut dia, Dinas Perhubungan DKI telah berkoordinasi intensif dengan seluruh operator transportasi publik di Jakarta seperti Transjakarta, MRT Jakarta, LRT Jakarta, dan KRL Commuter Line untuk memastikan kesiapan layanan pada tanggal tersebut.

    Dishub juga menyiapkan personel pengawas lapangan guna menjaga kelancaran operasional, keamanan, dan kenyamanan penumpang.

    Adapun, program tarif simbolis tersebut sebelumnya diumumkan Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro, dalam konferensi pers “Bulan Kemerdekaan RI 2025” di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat (1/8/2025).

    Baca: DKI Jakarta gratiskan transportasi publik di hari besar nasional

    Dalam keterangannya, Juri menyampaikan tarif Rp80 berlaku untuk semua moda transportasi umum Jakarta sebagai bentuk “hadiah istimewa” pemerintah kepada masyarakat.

    “Mau naik apa pun — Transjakarta, MRT, LRT, KRL, semuanya — tarifnya hanya Rp80 untuk satu hari penuh pada 17 Agustus 2025,” ujar Juri.

    Pemprov DKI Jakarta berpendapat kebijakan ini sejalan dengan visi kota untuk mendorong peralihan masyarakat dari kendaraan pribadi ke transportasi publik yang terintegrasi, terjangkau, dan berkelanjutan.

    “Momentum ini kami harap dapat memperkuat budaya naik transportasi umum di Jakarta, sekaligus menjadi bagian dari perayaan kemerdekaan yang inklusif dan bermanfaat bagi seluruh warga,” katanya.

  • Tarif Rp80 untuk Semua Moda Transportasi Publik di Jakarta Berlaku Dua Hari

    Tarif Rp80 untuk Semua Moda Transportasi Publik di Jakarta Berlaku Dua Hari

    7cloud.asia – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memperpanjang masa berlaku tarif khusus Rp80 untuk transportasi publik dari yang sebelumnya hanya pada 17 Agustus, menjadi dua hari, yakni 17–18 Agustus 2025.

    Penerapan tarif Rp80 untuk semua moda transportasi publik di Jakarta ini merupakan bagian dari perayaan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia.

    Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, mengatakan kebijakan ini diambil sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat sekaligus untuk mendorong penggunaan transportasi publik.

    “Kami memutuskan untuk memperpanjang menjadi dua hari. Kami ingin warga Jakarta dan sekitarnya dapat menikmati momen kemerdekaan dengan lebih leluasa, sekaligus mengurangi penggunaan kendaraan pribadi,” ujarnya, Selasa (12/8/2025).

    Baca: Sambut Hari Kemerdekaan berlaku tarif Rp80 untuk semua moda transportasi publik di Jakarta

    Syafrin menyampaikan, tarif Rp80 tidak sekadar bentuk peringatan simbolik, melainkan juga menjadi ajakan nyata kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam perayaan kemerdekaan dengan cara yang ramah lingkungan, terjangkau, dan berorientasi publik.

    Selain sebagai bentuk perayaan nasional, program ini juga menjadi bagian dari kampanye jangka panjang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan jumlah pengguna transportasi publik.

    “Dengan kebijakan ini, Jakarta berharap perayaan HU ke-80 Kemerdekaan RImenjadi momen bersejarah yang tidak hanya dipenuhi semangat nasionalisme, tetapi juga menunjukkan komitmen bersama terhadap transportasi publik yang inklusif dan berkelanjutan,” jelasnya.

    Baca: Pemprov targetkan 55 persen warganya gunakan transportasi publik

    Sebagai informasi, tarif khusus Rp80 ini berlaku pada layanan Transjakarta (BRT, Non-BRT, dan Transjabodetabek), MRT Jakarta, serta LRT Jakarta untuk rute Velodrome–Pegangsaan Dua.

    Semua pengguna transportasi tersebut dapat menikmati tarif ini, dengan metode pembayaran menggunakan uang elektronik seperti Bank Mandiri E-Money, BCA Flazz, BNI Tap Cash, BRI Brizzi, Kartu JakLingko, KMT, JakCard, atau melalui aplikasi JakLingko dan MyMRTJ.

    Sementara itu, layanan angkutan umum yang sejak awal telah diberlakukan dengan tarif nol rupiah seperti Mikrotrans, Transjakarta Cares, dan layanan sosial lainnya, akan tetap beroperasi seperti biasa tanpa perubahan tarif.

  • Pemprov DKI Jakarta Kaji Dampak Subsidi Transportasi Publik pada Lingkungan dan Perekonomian Warga

    Pemprov DKI Jakarta Kaji Dampak Subsidi Transportasi Publik pada Lingkungan dan Perekonomian Warga

    7cloud.asia – PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) menggandeng Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) untuk mengkaji dampak Transjakarta terhadap lingkungan dan perekonomian warga Jakarta.

    Kajian ini dilakukan untuk memastikan bahwa subsidi yang dialokasikan oleh Pemprov DKI Jakarta kepada Transjakarta memberikan nilai tambah yang nyata baik secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan.

    Direktur Utama Transjakarta, Welfizon Yuza menyampaikan, pada 2025 Pemprov DKI Jakarta menganggarkan Rp4,2 triliun untuk subsidi transportasi publik

    Subsidi untuk transportasi publik ini bukan sekadar dukungan anggaran operasional, namun merupakan investasi sosial dan ekonomi jangka panjang yang berdampak luas bagi pertumbuhan kota.

    Ia memastikan agar subsidi ini benar-benar memberikan manfaat nyata bagi warga dan lingkungan Jakarta.

    “Tidak hanya untuk mobilitas warga, tetapi juga untuk ekonomi rumah tangga, penciptaan lapangan kerja, dan kualitas lingkungan hidup,” katanya.

    Baca: Gubernur DKI Jakarta setujui armada bus TransJakarta ditambah

    Adapun kesepakatan kerja sama ditandatangani oleh Direktur Utama Transjakarta, Welfizon Yuza dan Ketua LPEM FEB UI, Chaikal Nuryakin bertempat di Kantor Pusat Transjakarta, Cawang, Jakarta Timur.

    Sejumlah poin yang akan dikaji oleh Transjakarta bersama LPEM BEM UI adalah sebagai berikut:
    1. Kontribusi terhadap lapangan kerja – baik langsung maupun tidak langsung;

    2. Efek pengganda ekonomi di sektor pendukung seperti vendor bus, penyedia layanan teknologi, dan sektor jasa terkait;

    3. Efisiensi ekonomi rumah tangga melalui penghematan biaya transportasi dan waktu perjalanan;

    4. Pengurangan kemacetan dan emisi gas rumah kaca seperti CO₂, NO₂, PM10, PM2.5 yang berdampak pada kesehatan masyarakat.

    Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Ujang Harmawan mengatakan, kerja sama Transjakarta dengan LPEM FEB UI akan memberikan gambaran secara komprehensif terkait dampak subsidi transportasi publik pada perekonomian, kesejahteraan masyarakat, dan kualitas lingkungan.

    Baca: TransJakarta terus menambah armada bus listrik

    “Hasilnya akan menjadi dasar yang kuat khususnya untuk Pemrov DKI Jakarta dalam mengambil kebijakan,” ujarnya, Kamis (14/8/2025).

    Pada kesempatan itu, LPEM FEB UI juga membawakan sesi Seminar Makroekonomi yang ditujukan bagi pimpinan dan jajaran manajerial Transjakarta.

    Seminar ini mengangkat topik tentang hubungan antara indikator makroekonomi (seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan subsidi fiskal) dengan perencanaan strategis transportasi publik.

    LPEM FEB UI juga mengkaji implikasi kondisi makroekonomi terhadap jumlah pelanggan, daya beli masyarakat, dan keberlanjutan layanan.

    “Harapannya, kajian ini dapat dijadikan contoh kolaborasi yang baik antara pemerintah, BUMD, dan akademisi dalam mewujudkan masa depan transportasi publik Jakarta yang lebih baik,” tandasnya.

    Baca: Layanan Transjabodetabek akan diperluas

  • Penataan Transportasi Publik Memegang Peran Penting dalam Dekarbonisasi Sektor Transportasi

    Penataan Transportasi Publik Memegang Peran Penting dalam Dekarbonisasi Sektor Transportasi

    7cloud.asia – Transportasi publik memainkan peran krusial dalam melayani mobilitas bagi komunitas, perekonomian, dan masyarakat luas yang melayani tujuan lokal, regional, dan nasional.

    Peran ini kini menjadi inti dari misi global untuk mendekarbonisasi mobilitas. Sektor transportasi saat ini menyumbang 23 persen emisi global, dan hingga saat ini belum menunjukkan tanda-tanda penurunan.

    Hal ini karena terus meningkatnya permintaan mobilitas dan sulitnya mendekarbonisasi semua moda transportasi dengan kecepatan yang dibutuhkan.

    Transisi ke kendaraan listrik dinilai akan berkontribusi pada upaya dekarbonisasi, tetapi penyebarannya tidak akan cukup cepat, dan masih menyisakan masalah kemacetan parah di kota-kota di dunia.

    Dalam laporan OECD bertajuk The Future of Public Transportation yang dirilis tahun lalu, disebutkan elektrifikasi justru dapat memperburuk ketimpangan dan masih terdapat emisi tertanam yang signifikan dalam rantai pasokan global mereka.

    Oleh karena itu, peralihan moda dari mobil ke transportasi publik harus menjadi inti dari strategi dekarbonisasi, terutama untuk perjalanan yang menghubungkan kota dan wilayah pinggiran kota.

    Baca: Dampak Subsidi Transportasi Publik pada lingkungan dan ekonomi sedang diteliti

    Guna mewujudkan perubahan paradigma ini, dibutuhkan strategi baru yang bertujuan untuk meningkatkan secara substansial penawaran transportasi publik yang efisien dan berorientasi pengguna

    Kebijakan ini perlu diterapkan secara paralel dengan pembatasan penggunaan mobil, baik melalui waktu perjalanan maupun biaya.

    Tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan transportasi publik adalah pendanaan dan pembiayaan, terutama dengan kecepatan yang dibutuhkan.

    Pemodelan oleh berbagai lembaga menunjukkan kebutuhan pendanaan global lebih dari 2 triliun dolar per tahun antara tahun tahun 2024 hingga 2050, dengan hampir dua pertiga dari pendanaan tersebut dibutuhkan di negara-negara berkembang.

    Pandemi Covid-19 baru-baru ini dan inflasi harga telah menyebabkan peningkatan biaya pinjaman bagi pemerintah, sektor swasta, dan rumah tangga, sehingga tantangan ini semakin besar.

    Laporan ini membahas kemungkinan mekanisme pendanaan transportasi umum. Laporan ini membedakan antara investasi baru dan pengoperasian layanan transportasi publik, tanpa mengabaikan tantangan krusial dari segi efisiensi dan pertimbangan pengguna.

    “Dalam pertimbangan kami, kami menemukan banyak pilihan dan model pendanaan yang praktis dan terdokumentasi dengan baik, dengan ketersediaan studi kasus penggunaan yang baik dan buruk,“ demikian Jean Coldefy and Jonathan Saks yang mengetuai Working Group OECD.

    Baca: DKI Jakarta targetkan 55 persen warganya beralih ke transportasi publik

    Ditambahkan, besarnya tantangan pendanaan transportasi publik mengharuskan para pembuat kebijakan dan penyandang dana untuk ambisius, berfokus secara spasial dan strategis, dan memberikan komitmen berkelanjutan terhadap serangkaian tujuan yang jelas dan solid.

    Langkah ini akan meletakkan sejumlah dasar penting bagi model pendanaan yang sukses untuk transportasi yakni:
    1. Mendorong kepercayaan untuk mendanai penyedia, baik publik maupun swasta;

    2. Memungkinkan strategi tarif jangka panjang dan transparan untuk menciptakan keseimbangan antara menghasilkan aliran pendapatan yang berkelanjutan dan fokus yang jelas kepada pengguna, termasuk konsesi yang ditargetkan
    yang mendukung kesetaraan dalam mobilitas;

    3. Memastikan pembiayaan investasi di muka bukan satu-satunya pertimbangan,
    yang menyiratkan visi jangka panjang untuk konstruksi hingga operasi dan pemeliharaan.

    Kelompok kerja sektor transportasi OECD juga menemukan adanya banyak efisiensi masih belum terealisasi di banyak program yang diteliti.

    Temuan ini, menurut Jean, menunjukkan perlunya pembandingan nasional dan internasional serta fokus pada evaluasi, yang penting untuk memanfaatkan praktik terbaik.

    Baca: Metamorfosa Jakarta lewat penataan transportasi publik

     

  • Berkat TransJakarta, Jakarta Masuk Peringkat 17 Kota dengan Layanan Transportasi Terbaik di Dunia

    Berkat TransJakarta, Jakarta Masuk Peringkat 17 Kota dengan Layanan Transportasi Terbaik di Dunia

    7cloud.asia – Penataan transportasi publik yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jakarta sejak awal 2000an mulai membuahkan hasil dan diakui dunia.

    Jakarta menempati peringkat ke-17 dari 50 kota terbaik di dunia dalam hal transportasi publik versi survei Time Out 2025 yang dirilis pada Maret 2025.

    Dikutip dari laman resmi Time Out, TimeOut.com, kondisi transportasi publik di Jakarta dinilai sedikit berbeda dengan banyak kota lain yang disurvei.

    Moda transportasi umum tersibuk di Jakarta (dengan tingkat persetujuan 79 persen) adalah bus atau TransJakarta, bukan kereta ataupun kereta bawah tanah.

    Time Out menulis, bus beroperasi di jalurnya sendiri di jalan-jalan kota untuk memastikan layanan tidak terhambat oleh lalu lintas dan menawarkan pilihan paling terjangkau bagi warga setempat untuk berkeliling kota.

    Baca: Metamorfosa Jakarta lewat Penataan Transportasi Publik

    Ada juga sistem Mikrotrans, bus berukuran sedang yang melayani antar halte busway, dan beberapa pilihan kereta api, yakni MRT dan LRT (light rapid transit) yang telah membantu mengurangi kemacetan kota, serta jalur komuter, yang juga melayani Jabodetabek.

    Menurut anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ismail mengatakan bahwa capaian ini merupakan buah dari peta jalan (roadmap) pembangunan transportasi yang konsisten dijalankan Pemprov DKI.

    “Kita patut berbangga meski ini belum penghujungnya, karena masih banyak target yang harus terus kita kejar,” ujar Ismail di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (8/9/2025).

    Ia menambahkan, terkait transportasi publik ini, Pemprov DKI masih perlu meningkatkan sejumlah aspek, mulai dari perluasan akses, penambahan moda, hingga kualitas layanan.

    “Yang lebih penting adalah seberapa banyak masyarakat secara sadar beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik yang kini sudah dibuat lebih lengkap, nyaman, dan aman,” imbuhnya.

    Baca: Pemprov DKI Jakarta Targetkan 55 Persen Warga Gunakan Transportasi Publik

    Ismail menilai, komitmen Pemprov DKI dalam meningkatkan keamanan, keterjangkauan, dan pelayanan transportasi publik sudah membuahkan hasil yang nyata.

    “Ketika itu terwujud, dan ranking Jakarta naik, ya kita patut apresiasi,” tandasnya.

    Sebelumnya, Jakarta menempati peringkat ke-17 dunia dan peringkat kedua di Asia Tenggara, hanya kalah dari Singapura. Jakarta berhasil melampaui kota besar lainnya seperti Kuala Lumpur, Manila, dan Bangkok.

    Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyebut pencapaian ini sebagai pengakuan global atas kemajuan transportasi ibu kota. Ia berharap, posisi Jakarta dapat terus meningkat di tahun-tahun mendatang.

    Baca: Penataan Transportasi Publik Berperan Penting dalam Dekarbonisasi Sektor Transportasi

  • Mencari Model Pendanaan Transportasi Publik yang Berkelanjutan

    Mencari Model Pendanaan Transportasi Publik yang Berkelanjutan

    7cloud.asia – Menurut OECD dan Forum Transportasi Internasional (ITF), butuh perubahan paradigma untuk menata transportasi publik, dari investasi tradisional yang seringkali berfokus pada jalan raya ke pendekatan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

    Dalam Laporan OECD bertajuk The Future of Public Transport Funding yang dirilis Februari 2024, disebutkan bahwa transisi ini perlu melibatkan optimalisasi alokasi investasi serta pengembangan model pendanaan yang inovatif dan transparan.

    Selain juga menyeimbangkan biaya pengguna dengan kontribusi dari penerima manfaat tidak langsung dan sektor publik, serta memastikan komitmen jangka panjang yang ambisius terhadap tujuan kebijakan publik.

    Rekomendasi utama laporan ini meliputi peralihan dari pendekatan “penyediaan” infrastruktur ke pendekatan “putuskan dan sediakan”, pemanfaatan teknologi baru, dan fokus pada pembangunan berorientasi transit untuk menciptakan kota yang aksesibel, dekarbonisasi, dan layak huni.

    Layanan transportasi publik yang didanai dengan baik dan menyediakan kemudahan akses bagi seluruh warga kota menjadi kunci untuk percepatan dekarbonisasi sektor transportasi, sekaligus menjadikan kota kita lebih layak huni, dan menghubungkan masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan.

    “Laporan ini bertujuan untuk membantu pemerintah memenuhi tantangan pendanaan transportasi umum secara berkelanjutan dan adil,“ demikian disampaikan dalam pengantar laporan tersebut.

    Laporan ini merekomendasikan peninjauan kembali alokasi investasi, beralih dari fokus pada jalan raya, dan memastikan efisiensi layanan transportasi umum.

    Pemerintah kota juga harus mengoptimalkan kontribusi pengguna, penerima manfaat tidak langsung dari transportasi umum (termasuk pemilik lahan dan pelaku bisnis), dan sektor publik.

    Transportasi publik selalu memainkan peran krusial dalam menyediakan mobilitas bagi komunitas, perekonomian, dan masyarakat luas yang melayani tujuan lokal, regional, dan nasional.

    Peran ini kini menjadi inti dari misi global untuk mendekarbonisasi mobilitas. Sektor transportasi saat ini menyumbang 23 persen emisi global.

    Dan, angka ini belum menunjukkan tanda-tanda menurun mengingat meningkatnya permintaan mobilitas dan sulitnya mendekarbonisasi semua moda transportasi dengan kecepatan yang dibutuhkan.

    Elektrifikasi armada kendaraan pribadi akan berkontribusi pada upaya dekarbonisasi, tetapi
    penyebarannya dinilai tidak akan cukup cepat, dan masih menyisakan masalah kemacetan parah di kota-kota kita.

    Elektrifikasi dapat memperburuk ketimpangan dan masih terdapat emisi tertanam yang signifikan dalam rantai pasokan global mereka.

    Oleh karena itu, peralihan moda dari mobil pribadi ke transportasi publik harus menjadi inti dari strategi dekarbonisasi, terutama untuk perjalanan yang menghubungkan kota dan wilayah pinggiran kota.

    Untuk mewujudkan pergeseran ini, butuh strategi baru yang bertujuan untuk meningkatkan secara substansial penawaran transportasi publik yang efisien dan berorientasi pengguna, yang diterapkan secara paralel dengan pembatasan penggunaan mobil, baik melalui waktu perjalanan maupun biaya.

    Jean Coldefy and Jonathan Saks, Working Group Co-Chairs yang menyusun laporan ini, dalam pengantarnya menyebutkan bahwa tantangan yang dihadapi misi ini adalah pendanaan dan pembiayaan, terutama dengan kecepatan yang dibutuhkan.

    Pemodelan oleh berbagai lembaga menunjukkan kebutuhan pendanaan global lebih dari 2 triliun dolar per tahun antara saat ini dan tahun 2050, dengan hampir dua pertiga dari pendanaan tersebut dibutuhkan di negara-negara berkembang.

    Laporan ini disusun oleh lebih dari 40 pakar dari 19 negara, yang bekerja selama
    18 bulan untuk membahas kemungkinan mekanisme pendanaan transportasi umum.

    Laporan ini membedakan antara investasi baru dan pengoperasian layanan transportasi umum, tanpa mengabaikan tantangan krusial dari segi efisiensi dan pertimbangan pengguna.

    “Dalam pertimbangan kami, kami menemukan banyak pilihan dan model pendanaan yang praktis dan terdokumentasi dengan baik, dengan banyaknya studi kasus penggunaan yang baik dan buruk,“ kata mereka.

    Besarnya tantangan pendanaan transportasi publik mengharuskan para pembuat kebijakan dan penyandang dana untuk ambisius, berfokus secara spasial dan strategis, serta memberikan komitmen berkelanjutan terhadap serangkaian tujuan yang jelas dan solid.

    Hal ini akan meletakkan dasar penting bagi model pendanaan yang sukses: mendorong kepercayaan investor –baik publik maupun swasta– untuk menanamkan uangnya.

    Komitmen berkelanjutan juga akan memungkinkan strategi tarif jangka panjang dan transparan untuk menciptakan keseimbangan antara menghasilkan aliran pendapatan yang berkelanjutan dan fokus yang jelas bagi pengguna, termasuk konsesi yang ditargetkan
    yang mendukung pemerataan mobilitas;

    Ini juga akan memastikan pembiayaan investasi di muka bukan satu-satunya pertimbangan,
    yang menyiratkan visi jangka panjang untuk konstruksi hingga operasi dan pemeliharaan.

     

  • Kereta Api Jadi Moda Transportasi Publik Pilihan, Tapi Operasionalnya Masih Tergantung Subsidi

    Kereta Api Jadi Moda Transportasi Publik Pilihan, Tapi Operasionalnya Masih Tergantung Subsidi

    7cloud.asia – Kereta api hingga kini masih menjadi moda transportasi publik yang paling diminati masyarakat.

    Data PT KAI menyebut, sepanjang tahun 2025 total jumlah penumpang kereta api mencapai 503,5 juta orang, atau naik 8,52 persen dibanding tahun 2024. Angka ini mengukuhkan kereta api sebagai transportasi publik yang paling diminati.

    Jumlah penumpang ini mencakup layanan KAI jarak jauh, lokal, Commuter, Bandara, LRT, hingga Whoosh, dengan peningkatan kepercayaan publik terhadap moda transportasi publik berbasis rel.

    Selain harga tiket yang terjangkau, kenyamanan dan ketepatan waktu membuat kereta api menjadi moda transportasi publik pilihan.

    Namun, Wakil Ketua Komisi V DPR, Roberth Rouw mengingatkan bahwa peningkatan jumlah penumpang dan tingginya operasional belum sepenuhnya diimbangi dengan kemandirian pembiayaan.

    Dia mengatakan, mayoritas layanan kereta api saat ini masih bergantung pada subsidi negara. Padahal frekuensi perjalanan tinggi dan potensi penumpangnya ada, sehingga kereta api punya nilai bisnis.

    Baca: Mencari model pendanaan transportasi publik yang berkelanjutan

    “Jangan hanya cukup untuk merawat keretanya saja, tapi harus bisa menghidupi operasionalnya secara mandiri,” ujarnya saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR ke Stasiun Cirebon, Jawa Barat, Kamis (15/1/2026) seperti dikutip Parlementaria.

    Roberth menjelaskan, hingga kini hasil penjualan tiket belum sepenuhnya mampu menutup kebutuhan operasional, sehingga subsidi negara lewat Public Service Obligation (PSO) masih menjadi penopang utama PT KAI

    Tahun 2026 ini, PT KAI bakal mendapatkan PSO sebesar Rp5,864 triliun. Hal ini tercantum dalam Buku Nota Keuangan II Tahun Anggaran 2026.

    PSO itu untuk mendukung perbaikan kualitas dan inovasi pelayanan berbagai kelas ekonomi bagi angkutan kereta api sehingga memberikan akses transportasi yang terjangkau bagi masyarakat luas.

    Robert menilai ketergantungan PT KAI pada subsidi perlu disikapi dengan terobosan yang berorientasi pada peningkatan okupansi dan daya tarik layanan.

    Menurutnya, sudah saatnya layanan kereta api di Indonesia mengurangi ketergantungan terhadap subsidi negara dan mulai memperkuat kemandirian melalui pengembangan nilai bisnis.

    Baca: Renegoisasi Whoosh harus perkuat sistem perkeretaapian nasional

    Ketergantungan penuh terhadap dukungan anggaran pemerintah, ujarnya, berpotensi menimbulkan risiko dalam jangka panjang bagi keberlanjutan sektor perkeretaapian.

    “Kalau penumpangnya terus menurun, bagaimana kita mau bicara keberlanjutan. Maka perlu strategi agar masyarakat merasa nyaman dan menikmati perjalanan dengan kereta api,” tegasnya.

    Roberth menambahkan, peningkatan kenyamanan, inovasi pelayanan, serta kampanye yang tepat sasaran diyakini dapat mendorong peningkatan jumlah penumpang.

    Dengan demikian, ketergantungan terhadap subsidi negara dapat dikurangi secara bertahap tanpa mengorbankan kualitas layanan publik.

    Komisi V DPR, lanjutnya, akan mendorong pemerintah dan operator perkeretaapian untuk merumuskan langkah strategis berbasis hasil kunjungan kerja spesifik ini.

    Sehingga pengelolaan kereta api ke depan tidak hanya berorientasi pada pelayanan, tetapi juga pada kemandirian dan keberlanjutan sektor transportasi nasional.

    Baca: Transportasi publik memegang peran penting dalam dekarbonisasi sektor transportasi

  • Menuju Kota Rendah Emisi, Pemprov DKI Jakarta Dorong Masyarakat Beralih ke Transportasi Publik

    Menuju Kota Rendah Emisi, Pemprov DKI Jakarta Dorong Masyarakat Beralih ke Transportasi Publik

    7cloud.asia – Pembenahan sektor transportasi khususnya transportasi publik mendapat perhatian khusus dari pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sekaligus mewujudkan kota rendah emisi.

    Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung dalam Town Hall Meeting Dialog PR Jakarta bertajuk “Dengar Warga, Kerja Nyata untuk Udara Bersih” di M Bloc Space, Jakarta Selatan, Selasa (10/2/2026) memaparkan untuk menurunkan emisi, pihaknya terus berupaya mendorong perubahan budaya mobilitas dengan mendorong penggunaan transportasi publik.

    Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan perluasan layanan Transjakarta hingga wilayah Bodetabek serta penyediaan fasilitas transportasi publik gratis bagi 15 golongan masyarakat.

    Integrasi antarmoda terus diperkuat untuk meningkatkan kenyamanan pengguna, sehingga makin banyak warga yang beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik.

    “Transportasi publik adalah kunci pengurangan emisi. Dengan layanan yang terjangkau, nyaman, dan terintegrasi, kami mendorong warga untuk beralih dari kendaraan pribadi,” urainya.

    Pramono menambahkan, kebijakan internal seperti gerakan “Rabu Naik Angkutan Umum” juga menjadi bagian dari upaya perubahan perilaku. Hasilnya, Jakarta kini menempati peringkat ke-17 dari 50 kota terbaik dunia dalam layanan transportasi publik.

    Baca: Penataan transportasi publik berperan penting dalam dekarbonisasi sektor transportasi

    “Peringkat ini menunjukkan bahwa arah kebijakan kita sudah berada di jalur yang benar. Namun, kami tidak berpuas diri dan akan terus melakukan perbaikan,” jelasnya.

    Dalam mewujudkan kota rendah emisi, Pemprov DKI Jakarta juga menyasar sumber tidak bergerak melalui pengawasan cerobong industri dan penegakan sanksi terhadap pelanggaran. Namun, Gubernur Pramono menekankan bahwa upaya ini membutuhkan kerja sama lintas wilayah.

    “Pencemaran udara tidak mengenal batas administratif. Karena itu, kami membangun kolaborasi dengan daerah aglomerasi seperti Bekasi, Tangerang Selatan, dan Bogor, serta memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat,” ucapnya.

    Sebagai langkah konkret menuju kota rendah emisi, lanjutnya, Pemprov DKI Jakarta menetapkan Peraturan Gubernur tentang Efisiensi Energi dan Air pada Bangunan Gedung, membangun PLTS di 22 lokasi, serta mempercepat elektrifikasi 500 armada bus Transjakarta.

    Selain itu, Pemprov DKI juga terus memperluas ruang terbuka hijau dan mendorong penerapan bangunan gedung hijau. Solusi hijau-biru seperti kolam retensi dan rain garden turut diintegrasikan dalam strategi jangka menengah dan panjang.

    “Kota yang sehat membutuhkan keseimbangan antara pembangunan dan lingkungan. Ruang hijau dan solusi berbasis alam menjadi investasi penting bagi masa depan Jakarta,” katanya.

    Baca: Pergub Efisiensi Air dan Energi pada Bangunan Gedung wujudkan Jakarta menjadi kota rendah emisi

    Ditambahkan, transparansi menjadi hal utama dalam pengelolaan kualitas udara. Melalui platform Udara Jakarta dan fitur “Udara” di aplikasi JAKI, masyarakat dapat mengakses data kualitas udara secara real-time.

    “Kami ingin warga Jakarta menjadi subjek kebijakan, bukan sekadar objek. Dengan akses data yang terbuka, masyarakat bisa terlibat aktif dalam menjaga kualitas udara,” ujarnya.

    Saat ini, Pemprov DKI juga tengah menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara 2025–2045 serta menyiapkan Peraturan Gubernur tentang Kawasan Rendah Emisi. Evaluasi menyeluruh juga akan dilakukan terhadap kebijakan yang ada.

    Menutup sambutannya, Gubernur Pramono mengajak seluruh warga Jakarta untuk berpartisipasi aktif dalam upaya menjaga kualitas udara. Menurutnya, keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat.

    “Sebagus apa pun kebijakan pemerintah, tidak akan optimal tanpa partisipasi warga. Mari bersama-sama melakukan uji emisi, tidak membakar sampah, dan beralih ke mobilitas yang lebih ramah lingkungan demi Jakarta yang lebih sehat,” pungkasnya.

    Baca: Pembatasan kendaraan bermotor mendesak dilakukan untuk mengatasi kemacetan dan polusi udara