7cloud.asia – Kereta api hingga kini masih menjadi moda transportasi publik yang paling diminati masyarakat.
Data PT KAI menyebut, sepanjang tahun 2025 total jumlah penumpang kereta api mencapai 503,5 juta orang, atau naik 8,52 persen dibanding tahun 2024. Angka ini mengukuhkan kereta api sebagai transportasi publik yang paling diminati.
Jumlah penumpang ini mencakup layanan KAI jarak jauh, lokal, Commuter, Bandara, LRT, hingga Whoosh, dengan peningkatan kepercayaan publik terhadap moda transportasi publik berbasis rel.
Selain harga tiket yang terjangkau, kenyamanan dan ketepatan waktu membuat kereta api menjadi moda transportasi publik pilihan.
Namun, Wakil Ketua Komisi V DPR, Roberth Rouw mengingatkan bahwa peningkatan jumlah penumpang dan tingginya operasional belum sepenuhnya diimbangi dengan kemandirian pembiayaan.
Dia mengatakan, mayoritas layanan kereta api saat ini masih bergantung pada subsidi negara. Padahal frekuensi perjalanan tinggi dan potensi penumpangnya ada, sehingga kereta api punya nilai bisnis.
Baca: Mencari model pendanaan transportasi publik yang berkelanjutan
“Jangan hanya cukup untuk merawat keretanya saja, tapi harus bisa menghidupi operasionalnya secara mandiri,” ujarnya saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR ke Stasiun Cirebon, Jawa Barat, Kamis (15/1/2026) seperti dikutip Parlementaria.
Roberth menjelaskan, hingga kini hasil penjualan tiket belum sepenuhnya mampu menutup kebutuhan operasional, sehingga subsidi negara lewat Public Service Obligation (PSO) masih menjadi penopang utama PT KAI
Tahun 2026 ini, PT KAI bakal mendapatkan PSO sebesar Rp5,864 triliun. Hal ini tercantum dalam Buku Nota Keuangan II Tahun Anggaran 2026.
PSO itu untuk mendukung perbaikan kualitas dan inovasi pelayanan berbagai kelas ekonomi bagi angkutan kereta api sehingga memberikan akses transportasi yang terjangkau bagi masyarakat luas.
Robert menilai ketergantungan PT KAI pada subsidi perlu disikapi dengan terobosan yang berorientasi pada peningkatan okupansi dan daya tarik layanan.
Menurutnya, sudah saatnya layanan kereta api di Indonesia mengurangi ketergantungan terhadap subsidi negara dan mulai memperkuat kemandirian melalui pengembangan nilai bisnis.
Baca: Renegoisasi Whoosh harus perkuat sistem perkeretaapian nasional
Ketergantungan penuh terhadap dukungan anggaran pemerintah, ujarnya, berpotensi menimbulkan risiko dalam jangka panjang bagi keberlanjutan sektor perkeretaapian.
“Kalau penumpangnya terus menurun, bagaimana kita mau bicara keberlanjutan. Maka perlu strategi agar masyarakat merasa nyaman dan menikmati perjalanan dengan kereta api,” tegasnya.
Roberth menambahkan, peningkatan kenyamanan, inovasi pelayanan, serta kampanye yang tepat sasaran diyakini dapat mendorong peningkatan jumlah penumpang.
Dengan demikian, ketergantungan terhadap subsidi negara dapat dikurangi secara bertahap tanpa mengorbankan kualitas layanan publik.
Komisi V DPR, lanjutnya, akan mendorong pemerintah dan operator perkeretaapian untuk merumuskan langkah strategis berbasis hasil kunjungan kerja spesifik ini.
Sehingga pengelolaan kereta api ke depan tidak hanya berorientasi pada pelayanan, tetapi juga pada kemandirian dan keberlanjutan sektor transportasi nasional.
Baca: Transportasi publik memegang peran penting dalam dekarbonisasi sektor transportasi
Leave a Reply