ruangkota

Tag: yogyakarta

  • Dorong Warga Memilah Sampah, Pemerintah Kota Yogyakarta Bagikan 5000 Ember untuk Tampung Sampah Organik

    Dorong Warga Memilah Sampah, Pemerintah Kota Yogyakarta Bagikan 5000 Ember untuk Tampung Sampah Organik

    7cloud.asia – Pemerintah Kota Yogyakarta membagikan 5.000 ember untuk menampung sampah organik sisa dapur rumah tangga kepada para penggerobak di 45 kelurahan.

    Pembagian ember sampah organik ini merupakan bagian dari gerakan Masyarakat Jogja Olah Sampah atau Mas JOS, yang bertujuan membangun pemahaman dan kebiasaan baru masyarakat untuk memilah dan mengolah sampah sejak dari level rumah tangga.

    Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menjelaskan, lewat gerakan Mas JOS masyarakat tidak hanya diajak tapi juga difasilitasi untuk memilah sampah sampah dapur dan dipisahkan masuk ke ember kecil atau galon bekas.

    “Kalau sudah dipisahkan nanti setiap hari akan diambil oleh transporter yang di tiap gerobaknya juga sudah disediakan ember khusus untuk sampah organik dari rumah tangga,” terang Hasto usai Apel Luar Biasa Pendampingan Pengelolaan Sampah pada Jumat (19/9/2025) di Kompleks Balai Kota Yogyakarta

    Hasto menyatakan volume sampah organik per hari di Kota Yogyakarta sekitar 125 ton. Setiap penggerobak sudah dibekali 2 ember yang mampu menampung 50 kilogram sampah organik sisa dapur.

    Baca: Darurat sampah di Kota Yogyakarta belum sepenuhnya teratasi

    Hasto menekankan, pemilahan sampah menjadi langkah pertama dalam mengatasi persoalan sampah. Setelah terpilah pengelolaan sampah akan berjalan lebih optimal. Seperti halnya yang menjadi ajakan dalam gerakan Mas JOS.

    Dia meminta masyarakat memilah sampah sesuai jenisnya, bawa sampah anorganik ke bank sampah atau pengepul, olah sampah organik, habiskan makanan dan gunakan wadah berulang.

    “Dimulai dari rumah kita masing-masing, sehingga kita bisa jadi contoh termasuk juga ASN, seluruh perangkat daerah Pemkot juga akan mendampingi 45 kelurahan soal pengelolaan sampah,” tandasnya.

    Hasto mengajak warga supaya bisa gotong royong menyelesaikan permasalahan sampah di Kota Yogyakarta.

    Kalau masih ada yang ragu memilah sampah karena nanti di gerobak juga akan tercampur, ujarnya, setiap transporter telah difasilitasi ember khusus untuk sampah organik, dan sisanya adalah sampah residu karena anorganik sudah masuk ke bank sampah atau pengepul.

    Baca: Sepertiga produksi sampah di Kota Yogyakarta belum tertangani

    Sampah organik yang diambil penggerobak masuk ke ember besar, setelah terkumpul akan diambil oleh off taker yang akan membeli, sifatnya B2B jadi jual beli itu ya dengan penggerobak atau kesepakatan dengan warga setempat.

    “Nanti Pemkot melalui perangkat daerah maupun kemantren mencari off taker dari swasta dan mengubungkannya dengan wilayah sebagai supplier sampah organik,” lanjutnya.

    Pihaknya menambahkan pemilahan sampah di tingkat rumah tangga, akan didampingi secara langsung baik melalui Juru Pengawas Pemilahan Sampah atau Jumilah di tiap kelurahan maupun Satpol PP juga Linmas.

    Saat ini ada 90 Jumilah di 45 kelurahan, 650 anggota Satpol PP, juga linmas dan perangkat daerah pendamping kelurahan akan bergilir datang langsung turun ke wilayah.

    Mereka bertugas untuk mengajak, mendampingi maupun bentuk pengawasan sejauh mana pemilahan sampah itu berjalan.

    Baca: Gerakan Mbah Dirjo mampu turunkan sampah di Kota Yogyakarta

    “Sebab ini upaya kita bersama membangun sistem dan kebiasaan baru dalam mengatasi sampah,” imbuhnya.

    Sementara itu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Rajwan Taufiq mengatakan sejauh ini ada tiga off taker yang akan mengelola sampah organik dari wilayah Kota Yogyakarta.

    Dalam satu kali angkut, off taker ini mampu membawa 1 ton sampah sisa dapur rumah tangga.

    Ditargetkan, nantinya ada satu off taker di setiap kelurahan sehingga sampai akhir tahun diharapkan sudah ada 45 off taker baik peternak maupun pengepul sampah organik.

    “Sekali jalan bisa 1 ton, tinggal nanti kesepakatan dengan wilayah masing-masing mampu berapa kali angkut. Terkait titik kumpul pengambilan juga tidak harus di depo sampah, bisa juga di kelurahan atau titik lain yang disp penggerobak tiap wilayah,” katanya.

    Baca: Sistem pengelolaan sampah berbayar tuk atasi masalah di TPA Piyungan

  • Pemkot Yogyakarta Gandeng BRIN untuk Atasi Masalah Pengelolaan Sampah

    Pemkot Yogyakarta Gandeng BRIN untuk Atasi Masalah Pengelolaan Sampah

    7cloud.asia – Anggota Dewan Pengarah BRIN, Tri Mumpuni Wiyatno mengungkapkan pengelolaan sampah tidak semata terkait teknologi penanganannya, tetapi juga menyangkut budaya dan cara pandang masyarakat.

    Mumpuni menyampaikan bahwa kebiasaan pengelolaan sampah perlu dibangun sejak dini agar menjadi karakter yang terbawa hingga dewasa.

    Kurikulum pengelolaan sampah, ujarnya, harus mulai diperkenalkan sejak dini. Kalau sejak kecil sudah terbiasa menempatkan sampah pada tempatnya, maka itu akan menjadi perilaku yang melekat.

    ”Oleh karena itu, pendidikan lingkungan dan kebiasaan baik pengelolaan sampah dapat mulai diperkenalkan melalui pembelajaran di tingkat PAUD dan TK,” ungkapnya saat menyampaikan hasil riset terkait pengelolaan sampah dalam rangkaian acara Diseminasi Hasil Riset 2025, di Yogyakarta, Senin (27/10/2025)

    Ditegaskannya, jika dilakukan dengan tepat, pengelolaan sampah memiliki potensi ekonomi yang tidak kecil.

    Mumpuni mencontohkan bahwa teknologi Fast Pyrolisis memungkinkan sampah plastik kemasan seperti bungkus mie instan dan sabun cuci untuk diubah menjadi bahan bakar alternatif sekaligus mengurangi volume sampah secara signifikan.

    Baca: Pemerintah Kota Yogyakarta bagikan 5000 ember untuk olah sampah organik

    “Di Semarang, melalui kolaborasi riset pusat dan daerah, dengan menggunakan teknologi yang namanya Pyrolisis, sampah residu yang ada di Semarang dapat diolah menjadi bahan bakar cair yang dimanfaatkan sebagai bahan bakar kapal nelayan,” terangnya.

    Lebih lanjut, Mumpuni mencontohkan penerapan ekonomi sirkular di tingkat komunitas seperti yang berkembang di Kabupaten Ciamis.

    Pengelolaan bank sampah dipadukan dengan budidaya maggot untuk pakan ternak. Dari sistem tersebut, masyarakat dapat memperoleh manfaat ekonomi yang cukup besar.

    Pendapatan dari kegiatan ini bisa mencapai Rp 24 juta per siklus produksi. Jadi, pengelolaan sampah dapat menggerakkan ekonomi warga dari level rumah tangga. Sehingga pengelolaan sampah bisa menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat akar rumput.

    “Dengan sirkular ekonomi dari bawah, ekonomi akan berputar yang dimulai dari rumah tangga dan komunitas,” jelasnya.

    Ia mendorong penguatan kolaborasi dan perubahan pola pikir masyarakat dalam pengelolaan sampah. Menurutnya, kesadaran bersama untuk bertanggung jawab terhadap sampah merupakan bagian dari proses rekonstruksi sosial.

    Baca: Darurat pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta belum sepenuhnya teratasi

    “BRIN siap mendampingi, termasuk pelatihan operator. Dengan kerja sama yang baik, pengelolaan sampah berbasis masyarakat dapat berjalan secara mandiri dan berkelanjutan,” tegasnya.

    Sementara itu, Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo menyambut baik inisiatif BRIN dalam mendukung pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta. Ia menjelaskan bahwa kota Yogyakarta saat ini menghasilkan sekitar 300 ton sampah per hari, sementara lahan pengolahan sangat terbatas.

    “Kita sudah tidak lagi bisa mengandalkan TPA Piyungan. Artinya, kita butuh jurus baru,” ujarnya.

    Pemerintah Kota DIY pun telah mencanangkan gerakan MasJos (Masyarakat Jogja Olah Sampah) dengan slogan ‘Jogja Olah Sampah itu Jos!’ sebagai upaya rekonstruksi sosial menuju budaya bersih dan mandiri.

    Hasto menambahkan bahwa perubahan perilaku masyarakat merupakan tantangan utama dalam pengelolaan sampah. “Sampah bukan hanya urusan ekonomi, tetapi juga budaya dan kepribadian. Rekonstruksi sosial harus berangkat dari kebutuhan masyarakat,” jelasnya.

    Melalui gerakan MasJos, Pemkot DIY mendorong warga untuk memilah sampah dari rumah, memanfaatkan bank sampah, hingga mengolah sampah organik menjadi pupuk dan pakan ternak.

    Ia juga memperkenalkan program Jurus Ember dan Tim Reaksi Cepat MasJos (TRC MasJos) untuk menangani sampah rumah tangga dan barang besar.

    Baca: Sepertiga produksi sampah di Kota Yogyakarta belum tertangani

  • Cuaca Akhir Pekan: Hujan Sangat Lebat Berpotensi Guyur Sejumlah Wilayah, Termasuk Yogyakarta

    Cuaca Akhir Pekan: Hujan Sangat Lebat Berpotensi Guyur Sejumlah Wilayah, Termasuk Yogyakarta

    7cloud.asia – Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi hujan sangat lebat akan mengguyur sejumlah kota, termasuk Yogyakarta pada Sabtu (15/11/2025).

    Dalam laman resmi BMKG, selain Yogyakarta hujan berintensitas lebat hingga sangat lebat berpotensi mengguyur wilayah Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan.

    Sementara hujan berintensitas sedang hingga lebat berpontensi mengguyur wilayah Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Tengah.

    Kondisi cuaca seperti ini berpotensi pula terjadi di wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara.

    Selain itu wilayah Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua, dan Papua Selatan juga berpeluang terjadi hujan sedang hingga lebat.

    BMKG juga mengimbau masyarakarat agar mewaspadai potensi angin kencang yang akan terjadi di wilayah Jabodetabek, Jawa Barat, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan.

    Dengan adanya cuaca seperti ini, BMKG mengimbau masyarakat agar mewaspadai potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, pohon tumbang, dan lain-lain yang dapat terjadi sewaktu-waktu.

  • Kota Yogyakarta Bakal Buat 60 Biopori Jumbo untuk Mengantisipasi Penutupan TPA Piyungan

    Kota Yogyakarta Bakal Buat 60 Biopori Jumbo untuk Mengantisipasi Penutupan TPA Piyungan

    7cloud.asia – Pemerintah Kota Yogyakarta terus menyiapkan langkah antisipasi menjelang rencana penutupan penuh Tempat Pembuangan Akhir atau TPA Piyungan tahun depan.

    Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo saat memberikan pengarahannya menegaskan bahwa seluruh transporter harus memperkuat upaya pengurangan sampah sebelum masuk depo.

    Ia meminta agar sampah yang dibawa ke depo hanya berupa sampah residu, hasil dari proses pemilahan yang dilakukan, baik oleh warga maupun transporter itu sendiri.

    “Pemilahan sampah harus menjadi budaya. Yang masuk ke depo hanyalah residu. Untuk organik dan anorganik harus selesai di wilayah,” tegasnya.

     

    Baca: Pemkot Yogyakarta gandeng BRIN untuk atasi masalah sampah

    Untuk mendukung penanganan sampah organik, Wali Kota mengungkapkan rencana pembangunan biopori jumbo di wilayah yang sampahnya dibuang ke Depo Mandalakrida dan Depo Kebun Raya/Gembira Loka.

    “Kami menargetkan pembuatan sekitar 60 biopori jumbo. Biopori jumbo ini akan
    ditempatkan yang dekat dengan transporter sehingga dapat meringankan beban kerja transporter,” ungkapnya.

    Selain itu, Pemkot juga akan terus melanjutkan program pemberian galon bekas air mineral sebagai sarana pemilahan. Galon-galon tersebut dipakai untuk memisahkan sampah organik basah mentah dan sampah organik basah matang.

    Sementara untuk sampah anorganik, Hasto menegaskan bahwa tidak boleh lagi dibawa ke depo. Sampah anorganik harus dimaksimalkan penyerapannya melalui bank sampah atau melalui jaringan perosok yang selama ini menjadi mitra transporter di lapangan.

    Baca: Pemerintah kota Yogyakarta dorong warga memilah sampah

    Dengan mekanisme ini, volume sampah yang dibawa ke depo bisa berkurang signifikan.

    Pada kesempatan tersebut Hasto juga meminta para Mantri Pamong Praja dan lurah untuk aktif mendampingi para transporter untuk memastikan proses pemilahan berjalan, dan segera merespons apabila transporter di lapangan menemui kendala.

    “Jangan sampai transporter bekerja sendiri. Kalau ada masalah, perangkat wilayah harus yang pertama tahu,” ujar Hasto.

    Ia berharap melalui penguatan pemilahan, pembangunan biopori jumbo, optimalisasi bank sampah, serta pendampingan intensif perangkat wilayah, maka Kota Yogyakarta dapat menghadapi penutupan TPA Piyungan ini dengan lebih siap dan lebih tangguh.

  • Mulai Tahun 2026 Pengelolaan Sampah Organik di Kota Yogyakarta Akan Diselesaikan di Tingkat Kelurahan

    Mulai Tahun 2026 Pengelolaan Sampah Organik di Kota Yogyakarta Akan Diselesaikan di Tingkat Kelurahan

    7cloud.asia – Pengelolaan sampah organik di Kota Yogyakarta akan sepenuhnya diselesaikan di tingkat kelurahan mulai 2026. Kebijakan tersebut menjadi fokus utama rapat koordinasi pengelolaan sampah yang digelar Senin (15/12/2025) di Balai Kota.

    Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo menegaskan bahwa unit pengelolaan sampah (UPS) tidak akan lagi menerima sampah organik, sehingga seluruh wilayah harus menyiapkan sistem pengelolaan mandiri.

    Pengelolaan tersebut dilakukan dengan memanfaatkan berbagai potensi di tingkat kelurahan, termasuk titik temu para petugas pemungut sampah atau lebih dikenal dengan penggerobak sampah.

    “Tahun 2026 UPS sudah tidak menerima sampah organik. Maka sampah organik harus selesai di kelurahan. Kita manfaatkan meeting point penggerobak, dan setiap penggerobak kita dorong memiliki satu biopori untuk mengelola sampah organik,” ujar Hasto dilansir yogyakarta.go.id

    Ia menekankan pentingnya memastikan tidak ada lagi sampah organik, baik basah maupun kering, yang masuk ke depo maupun unit pengelolaan sampah.

    Baca: Kota Yogyakarta bakal membuat 60 biopori jumbo untuk pengelolaan sampah organik

    Untuk sampah organik kering yang masih dapat dimanfaatkan, pemilahan tetap dilakukan dan dikumpulkan di satu titik, seperti Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) atau kantor kelurahan, sebelum dijemput oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

    “Sampah organik kering masih bisa dipilah dan dikumpulkan di satu titik. Nanti DLH yang akan menjemput. Yang penting tidak ada lagi sampah organik yang masuk ke depo. Saya yakin kalau sampah itu terpilah volume yang sampai ke hilir akan berkurang signifikan,” tegasnya.

    Hasto juga mendorong para pemimpin wilayah agar bersikap persuasif dan aktif mencari terobosan dalam pengelolaan sampah.

    Salah satu langkah yang terus dioptimalkan adalah penggunaan biopori jumbo secara komunal, baik melalui dukungan anggaran APBD maupun skema Corporate Social Responsibility (CSR).

    Menurutnya, tantangan terbesar pengelolaan sampah terletak pada perubahan perilaku masyarakat. Karena itu, rekonstruksi sosial menjadi kunci utama dalam membangun kesadaran kolektif warga.

    Baca: Kota Yogyakarta gandeng BRIN untuk atasi masalah pengelolaan sampah

    “Sampah ini belum selesai dan tugasnya tidak ringan karena yang kita ubah adalah perilaku masyarakat. Mengubah perilaku itu tidak mudah, yang kita lakukan adalah rekonstruksi sosial, dan itu membutuhkan ketekunan, kesabaran, serta harus dilakukan terus-menerus,” katanya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Rajwan Taufiq menyampaikan bahwa saat ini pihaknya mulai memperketat kebijakan tidak menerima sampah organik di depo maupun unit pengelolaan sampah.

    Meski masih ada toleransi selama sekitar dua minggu untuk masa penyesuaian, ke depan kebijakan tersebut akan diterapkan secara tegas.

    “Baik depo maupun unit pengelolaan sampah tidak menerima sampah organik. Kalau sekarang masih ada, itu hanya toleransi sekitar dua minggu untuk pengetatan,” jelas Rajwan.

    Ia menjelaskan bahwa DLH telah menyiapkan sejumlah langkah konkret, antara lain pendistribusian ember pengelolaan sampah organik yang saat ini telah mencapai sekitar seribu unit.

    Selain itu, Pemkot Yogyakarta terus mendorong pembuatan biopori jumbo dengan target satu biopori untuk setiap dua RT.

    “Saat ini sudah ada sekitar 800 biopori jumbo. Sampah organik dimasukkan ke biopori tersebut, selain pengelolaan berbasis rumah tangga melalui ember,” ungkapnya.

  • Kota Yogyakarta Jadi Pilot Project Kota Pintar yang Beradab

    Kota Yogyakarta Jadi Pilot Project Kota Pintar yang Beradab

    7cloud.asia – Gagasan pembangunan kota pintar (smart city) terus berkembang seiring pesatnya dunia digital. Namun, selama ini pendekatan kota pintar lebih menitikberatkan pada teknologi semata.

    Berangkat dari kegelisahan tersebut, Guru Besar Departemen Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Prof. Wakhid Slamet Ciptono, , yang mengembangkan konsep Smart and Wise City.

    Konsep ini menekankan pembangunan kota pintar yang tidak hanya cerdas secara teknologi, tetapi juga berlandaskan kebijaksanaan, nilai budaya, dan kemanusiaan.

    Konsep ini dimatangkan oleh Wakhid bersama dua rekannya, Tri Wahyuningsih, mahasiswa bimbingannya di Program Studi Magister Sains Manajemen FEB UGM, serta Prof. Joe Ravets dari The University of Manchester, penulis buku Smart and Wise City.

    Prof. Wakhid menjelaskan bahwa kolaborasi riset ini dimulai sejak Juni 2025 dan berangkat dari keprihatinan atas konsep smart city yang selama ini lebih banyak menonjolkan aspek teknologi.

    “Smart city is necessary, but not sufficient without wise city. Kota pintar itu penting, tetapi belum cukup jika tidak digabungkan dengan kota yang beradab,” ungkapnya, Senin (29/12/2025) dikutip ugm.ac.id

    Baca: Tiga kota di Indonesia masuk radar Smart City Index 

    Ia menilai bahwa konsep wise city berada di tingkat yang lebih tinggi karena tidak hanya bertumpu pada knowledge management, tetapi juga pada meta-knowledge yang menekankan nilai kebijaksanaan dan kemanusiaan.

    Menguatkan hal tersebut, Wakhid mengutip nilai dasar Pancasila, sila kedua ‘Kemanusiaan yang Adil dan Beradab’ yang menunjukkan kota cerdas perlu diseimbangkan dengan adab.

    Derajat manusia sebagai penghuni kota, menurutnya, paling tinggi adalah ketika ia adil dan beradab sehingga relevan dengan konteks Indonesia.

    Tim peneliti memilih Kota Yogyakarta sebagai lokasi studi kasus sehingga berpotensi menjadi Smart dan Wise City pertama di Indonesia. Wakhid menyebut Kota Yogyakarta sebagai miniatur Indonesia yang kaya akan nilai budaya dan kearifan lokal.

    Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui wawancara mendalam dan focus group discussion (FGD). Sebanyak 29 narasumber dilibatkan, mulai dari wakil gubernur, wali kota, pejabat pemerintah, hingga perwakilan masyarakat dari berbagai asosiasi.

    Menurutnya ini penting untuk menangkap konsep dari berbagai perspektif. Dia menekankan, keunikan konsep Smart and Wise City terletak pada penyatuan dua sisi yang tidak terpisahkan, layaknya mata uang.

    Baca: Konsep smart city atau kota pintar di IKN

    “Smart dan wise itu seperti dua sisi koin, tidak bisa dipisahkan. Smart tanpa wise akan kehilangan adab, sementara wise tanpa smart akan tertinggal,” jelasnya.

    Ia menegaskan bahwa pendekatan ini tidak akan mengubah jati diri Yogyakarta, justru memperkuat keistimewaannya.

    “Ini tidak akan mengubah Jogja, justru mengembalikan jati diri Jogja yang istimewa seperti unggah-ungguh, sopan santun, dan mendahulukan kewajiban asasi manusia sebelum hak,” ujarnya.

    Perjalanan riset ini pun berliku, awalnya, naskah penelitian ditolak oleh jurnal internasional bereputasi karena masih bersifat konseptual dan belum dilengkapi data empiris. Masukan ini menjadi pemicu untuk memperkuat riset.

    Menyempurnakan langkah ini ke depan, tim peneliti menargetkan publikasi di jurnal internasional bereputasi Q1 sebagai pijakan awal sebelum konsep ini diimplementasikan secara lebih luas.

    Baca: Slow city, konsep pengelolaan kota yang lebih berkelanjutan

    “Setelah publikasi, kami akan sampaikan ke UGM, lalu ke Pemerintah Daerah DIY,” kata Prof. Wakhid.

    Tanpa menargetkan penghargaan, tim peneliti kemudian mengajukan karya tersebut dalam skema internal UGM.

    Hal ini membawa kabar baik hingga mendapatkan apresiasi dan penghargaan dalam Anugerah Insan Berprestasi UGM 2025 kategori Penelitian Kolaboratif Tema Ketangguhan Sosial Budaya Masyarakat.

    “Kami tidak pernah punya tujuan mendapat penghargaan. Semata-mata ingin menyampaikan ide, tetapi ternyata ide ini bisa ditangkap dan dipahami oleh para reviewer,” ungkapnya.

    Menutup pernyataannya, Prof. Wakhid berharap konsep Smart and Wise City dapat menjadi inspirasi pembangunan kota-kota lain di Indonesia. Indonesia membutuhkan kota yang tidak hanya pintar, tetapi juga bijaksana.

    “Kalau sudah ada role model-nya, silakan dikembangkan ke kota lain,” pungkasnya.

  • Potensi Munculnya Masalah di Balik Geliat Liburan Natal dan Tahun Baru di Kota Yogyakarta

    Potensi Munculnya Masalah di Balik Geliat Liburan Natal dan Tahun Baru di Kota Yogyakarta

    7cloud.asia – Setiap kali libur Natal dan Tahun Baru tiba, kota Yogyakarta dipadati wisatawan baik lokal maupun mancanegara dengan jumlah kunjungan yang mencapai jutaan orang dalam periode singkat.

    Arus wisatawan terlihat di kawasan pusat kota, tujuan wisata budaya, hingga permukiman yang berdekatan dengan lokasi wisata. Geliat pariwisata memberi dorongan ekonomi yang signifikan sekaligus menghadirkan tekanan baru bagi kehidupan perkotaan.

    Namun, Sosiolog UGM, Arie Sujito mengingatkan di balik ini semua ada potensi masalah sosial akibat akumulasi modal pada kelompok tertentu.

    Dilansir di ugm.ac.id, Ari mengungkapkan lonjakan wisatawan mencerminkan daya tarik Yogyakarta yang terus menguat sebagai tujuan wisata nasional. Pergerakan ekonomi cepat terasa di sektor perdagangan, jasa, hingga usaha kecil yang bergantung pada pariwisata.

    Namun di saat yang sama, kepadatan pengunjung membawa konsekuensi sosial yang tidak ringan bagi masyarakat sekitar kawasan wisata.

    “Ruang ini dianggap sebagai kesempatan positif, tetapi tantangannya nyata karena muncul kemacetan, interaksi sosial yang semakin padat, serta risiko lingkungan yang perlu dipikirkan bersama,” ungkapnya, Rabu (31/12/2025).

    Baca: Resolusi Tahun Baru yang fokus pada kesejahteraan

    Dampak kepadatan paling dirasakan oleh warga lokal yang menjalani aktivitas harian di tengah lonjakan mobilitas wisatawan. Akses jalan yang tersendat dan meningkatnya waktu tempuh menjadi pengalaman yang berulang setiap musim liburan.

    Kondisi ini menimbulkan rasa tidak nyaman, terutama bagi masyarakat yang tinggal di kawasan padat dan bergantung pada mobilitas harian.

    “Bagi warga, kepadatan ini membuat aktivitas keluar rumah terasa tidak nyaman karena kemacetan muncul di hampir semua titik,” kata Arie.

    Tekanan kepadatan juga berdampak pada ruang publik yang menjadi tempat pertemuan warga dan pengunjung. Ruang terbuka semakin terbatas fungsinya ketika dipenuhi aktivitas wisata dalam waktu bersamaan.

    Hal ini diperparah dengan persoalan sampah yang muncul sebagai konsekuensi serius dari meningkatnya jumlah orang di ruang kota.

    “Kemampuan mengelola sampah dan membangun budaya menjaga lingkungan yang bersih menjadi keharusan, karena pariwisata tidak cukup dilihat dari sisi pemasukan ekonomi semata,” tuturnya.

    Baca: Resolusi Tahun Baru yang lebih ramah lingkungan

    Dari sisi ekonomi, Arie menilai manfaat pariwisata memang terasa luas, namun distribusinya perlu mendapat perhatian. Aktivitas wisata memang menggerakkan UMKM, homestay, dan sektor jasa lainnya, tetapi potensi ketimpangan tetap mengintai.

    Ketika keuntungan terkonsentrasi pada kelompok bermodal besar, ketegangan sosial berpeluang muncul di tingkat lokal.

    “Pengusaha besar sebaiknya turut memberdayakan pelaku usaha lokal agar pemerataan terjadi dan tidak memicu kecemburuan sosial,” pesan Arie.

    Menurut Arie, peran pemerintah menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan pariwisata dan kualitas hidup warga.

    Perencanaan kota perlu melihat kepadatan wisata sebagai isu jangka menengah dan panjang, bukan sekadar fenomena musiman.

    Baca: Menata tahun 2026 dengan konsep slow living

    Kerja sama antara kota dan kabupaten di sekitar Yogyakarta dinilai penting untuk mengatur tata ruang dan mobilitas secara lebih adil.

    “Desain kebijakan di level provinsi dan kerja sama lintas wilayah dibutuhkan agar kota berkembang dengan visi yang ramah lingkungan dan humanis,” katanya.

    Arie mengingatkan pentingnya antisipasi risiko sosial sejak dini. Ketegangan antara warga lokal dan pendatang berpotensi muncul ketika kepadatan tidak dikelola dengan baik.

    Menjaga kenyamanan kota, ujar Arie, membutuhkan kedisiplinan kolektif serta kepedulian bersama terhadap ruang hidup.

    “Yogyakarta yang nyaman, aman, dan humanis adalah tanggung jawab bersama agar keadaban kota tetap terjaga,” pungkasnya.

  • Pemerintah Kota Yogyakarta Serius Kurangi Tekanan di Kawasan Sumbu Filosofi

    Pemerintah Kota Yogyakarta Serius Kurangi Tekanan di Kawasan Sumbu Filosofi

    7cloud.asia – Penetapan Sumbu Filosofi sebagai warisan budaya dunia merupakan capaian strategis yang membanggakan, namun juga membawa konsekuensi besar dalam tata kelola kota Yogyakarta.

    Penetapan ini menuntut kewajiban pelestarian secara ketat terhadap nilai Sumbu Filosofi, antara lain dengan mencegah perubahan peruntukan lahan serta mengurangi dampak negatif emisi karbon dan kemacetan terhadap kawasan.

    Jika kewajiban ini tidak dipenuhi, maka UNESCO dapat sewaktu-waktu mencabut status warisan budaya dunia ini.

    Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo, saat Expose Meeting Pengembangan Terminal Giwangan, Kamis (8/1/2026), menegaskan komitmen Pemkot untuk mengurangi beban kendaraan di Kawasan Sumbu Filosofi (KSF)

    Adapun fokus utama pemkot Yogyakarta saat ini adalah mengurangi tekanan kendaraan di Kawasan Sumbu Filosofi dengan pengaturan lalu lintas dan transportasi.

    Menurut Hasto, pengembangan destinasi wisata baru penting, namun dalam konteks kebijakan transportasi, prioritasnya adalah pengendalian beban lalu lintas di kawasan warisan dunia.

    Baca: Revitalisasi Kota Yogyakarta setelah Sumbu Filosofi diakui sebagai warisan budaya dunia

    Melalui penataan parkir bus pariwisata, penyediaan tempat parkir khusus, serta pengembangan Terminal Giwangan sebagai kawasan Transit Oriented Development (TOD), Pemerintah Kota Yogyakarta berharap mampu menjaga kelestarian Sumbu Filosofi.

    Langkah ini sekaligus membangun sistem mobilitas dan pariwisata kota yang lebih tertata, berimbang, dan berkelanjutan.

    “Fokus kita adalah mengurangi beban di Sumbu Filosofi, maka langkah-langkahnya harus konkret ke arah sana. Yang pertama, tekanannya harus berkurang. Kalau tekanannya berkurang, otomatis bus tidak masuk ke kawasan inti,” tegas Hasto seperti dilansir di laman resmi Kota Yogyakarta.

    Ia mencontohkan kawasan Senopati yang selama ini menjadi salah satu titik tekanan akibat parkir dan aktivitas bus pariwisata. Menurutnya, penataan kawasan tersebut harus dimulai dengan mengurangi beban kendaraan terlebih dahulu.

    “Kita kondisikan Senopati supaya lebih baik dan tidak seperti sekarang. Langkah pertamanya ya bebannya dikurangi dulu. Setelah itu baru kita cari solusi lanjutan,” ujarnya.

    Hasto juga menekankan pentingnya perhitungan kapasitas dan skenario pengalihan bus secara realistis, baik pada hari biasa maupun saat musim puncak kunjungan wisata.

    Baca: UNESCO akui Sumbu Filosofi Yogyakarta jadi warisan budaya dunia

    “Kita hitung dulu kapasitas yang ada, berapa bus per hari, hari biasa dan peak season. Setelah itu baru kita tentukan dialihkan ke mana. Pemikirannya dibalik, ini dibutuhkan atau tidak. Kalau dibutuhkan, bagaimana skenarionya,” jelasnya.

    Dalam membangun sistem transportasi kota, Hasto menekankan prinsip bertahap namun visioner.

    “Kita mulai dari yang bisa dijangkau sekarang, start small, act now, think big. Kita susun kerangka besar sistem transportasi Kota Yogyakarta yang ideal, supaya tidak tambal sulam dan tidak kontraproduktif dengan pembangunan ke depan,” katanya.

    Sementara akademisi Fakultas Teknik UGM, Muhammad Sani Roychansyah menyebut bahwa kajian pengendalian dan pengurangan beban di Sumbu Filosofi sejatinya telah berlangsung hampir satu dekade.

    “Dalam konteks yang baru, terutama setelah penetapan UNESCO, pengurangan beban dan pengendalian Sumbu Filosofi menjadi semakin relevan dan perlu percepatan dalam realisasinya,” ungkapnya.

    Upaya yang dilakukan
    Saat ini Pemkot Yogyakarta tengah menyiapkan Tempat Khusus Parkir (TKP) baru bagi bus pariwisata, serta pengembangan Terminal Giwangan sebagai kawasan Transit Oriented Development (TOD).

    Baca: Kawasan Malioboro ditataulang sesuai maknanya dalam Sumbu Filosofi Yogyakarta

    Kebijakan ini diarahkan untuk mengurangi tekanan langsung kendaraan besar di kawasan inti Sumbu Filosofi seperti Malioboro, Tugu dan sekitarnya.

    Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta, Agus Tri Haryono menyampaikan salah satu tekanan terbesar datang dari pergerakan lalu lintas, khususnya bus pariwisata.

    ”Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada kelancaran mobilitas, tapi juga berpengaruh terhadap kualitas kawasan dan keberlanjutan aktivitas ekonomi pariwisata,” terangnya.

    Dalam konteks itulah, kawasan Yogyakarta bagian selatan dengan pusat di Terminal Giwangan dinilai memiliki posisi yang sangat strategis.

    Tidak hanya berfungsi sebagai simpul transportasi dan pintu masuk kota, namun juga diposisikan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Yogyakarta Selatan.

    Baca: Makna Sumbu Filosofi dalam tata kota Yogyakarta

    Kawasan ini berstatus sebagai Kawasan Strategis Kota dan menjadi lokus pembangunan prioritas dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah tahun 2025–2029.

    Agus menambahkan, penguatan peran Terminal Giwangan semakin terbuka setelah Pemerintah Kota Yogyakarta memperoleh hak pengelolaan lahan di sisi selatan terminal. Hal ini membuka peluang optimalisasi aset daerah secara terintegrasi.

    “Pengelolaan Kawasan Terminal Giwangan pada dasarnya merupakan bagian integral dari perjalanan strategis dan prioritas pembangunan Kota Yogyakarta, khususnya untuk mendorong pemerataan pembangunan wilayah selatan dan penguatan struktur ekonomi kota,” ungkapnya.

    Ia juga menjelaskan bahwa penyusunan master plan Kawasan Terminal Giwangan telah dilakukan melalui proses kajian selama lebih dari empat bulan.

    Proses tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perangkat daerah tingkat kota dan provinsi, pelaku usaha, operator transportasi, pelaku pariwisata, hingga kalangan akademisi.

  • Mengintip Konsep Drainase Lestari yang Diterapkan Pemkot Yogyakarta

    Mengintip Konsep Drainase Lestari yang Diterapkan Pemkot Yogyakarta

    7cloud.asia – Pemerintah Kota Yogyakarta terus memperkuat sistem drainase sebagai upaya mengurangi genangan serta meningkatkan ketahanan kawasan perkotaan terhadap hujan deras.

    Pada tahun 2026, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Yogyakarta menyiapkan berbagai langkah perbaikan dan pengembangan infrastruktur, baik melalui pembangunan baru, pemeliharaan rutin, maupun penanganan insidentil.

    Dalam pengelolaan drainase, DPUPKP Kota Yogyakarta menerapkan konsep drainase lestari, yakni tidak langsung membuang air hujan secepat mungkin ke sungai, melainkan menahannya sementara melalui sistem resapan yang terintegrasi dengan saluran.

    Kepala Bidang Sumber Daya Air dan Drainase DPUPKP Kota Yogyakarta, Rahmawan Kurniadi mengatakan, konsep ini bertujuan untuk mengurangi beban sungai dengan memperlambat aliran air permukaan, sekaligus sebagai upaya konservasi air.

    Air hujan dialirkan melalui sumur resapan yang terintegrasi dengan saluran. Sistem ini bukan semata-mata untuk peresapan, tapi sebagai ‘rem’ agar air tidak langsung terbuang ke sungai.

    Baca: Sumur resapan jadi solusi efektif jaga ketersediaan air di perkotaan

    “Selain itu, titik-titik resapan juga berfungsi menangkap sedimen sehingga pemeliharaannya lebih mudah,” jelas Kurniadi seperti dilansir di laman resmi Kota Yogyakarta.

    Pemantauan dan pembersihan drainase dilakukan secara rutin, terutama pada musim hujan. Pihaknya juga memanfaatkan laporan masyarakat melalui kanal pengaduan, seperti JSS, untuk mendeteksi lokasi genangan yang tidak surut dalam waktu lama.

    Jika genangan tidak surut dalam dua jam atau masih terjadi hingga keesokan paginya, petugas akan segera melakukan pengecekan lapangan.

    Kurniadi mengatakan, kondisi drainase di Kota Yogyakarta secara umum menunjukkan perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya.

    Hasil pekerjaan sepanjang 2025 dinilai cukup signifikan dalam mengurangi genangan, meskipun masih terdapat beberapa titik yang belum sepenuhnya teratasi.

    Baca: Sumur resapan jadi solusi pengendalian banjir dan konservasi air

    “Secara umum sudah mengurangi genangan. Tapi memang masih ada beberapa lokasi yang ketika hujan deras masih tergenang, seperti di kawasan Langensari dekat bengkel kereta, serta di Kampung Klitren yang rencananya akan ditangani oleh BBWS,” ujarnya saat ditemui di kantornya, Senin (2/2/2026).

    Kurniadi menambahkan, beberapa lokasi lain yang sebelumnya rawan genangan kini sudah terkendali, salah satunya kawasan XT Square.

    Menurutnya, genangan yang sempat terjadi di wilayah tersebut tidak hanya disebabkan kapasitas saluran, tetapi juga oleh sampah yang menyumbat inlet drainase.

    Setelah dilakukan perbaikan dan pembersihan, kondisi genangan di XT Square kini hanya bersifat kecil dan temporer.

    Selain drainase, Kurniadi menyebutkan pihaknya juga menangani saluran irigasi. Ia menjelaskan bahwa perbedaan mendasar antara drainase dan irigasi terletak pada kondisi alirannya.

    Drainase seharusnya kering saat tidak hujan, sedangkan irigasi idealnya selalu mengalir karena bersumber dari bendung untuk pengairan sawah.

    Melalui penguatan drainase dan penataan irigasi yang terintegrasi, Kurniadi berharap potensi genangan dan kerusakan infrastruktur akibat cuaca ekstrem dapat ditekan, sekaligus menciptakan sistem pengelolaan air perkotaan yang lebih berkelanjutan.

  • Miliki Populasi Lansia Tertinggi, Kota Yogyakarta Dorong Pendirian Sekolah Lansia

    Miliki Populasi Lansia Tertinggi, Kota Yogyakarta Dorong Pendirian Sekolah Lansia

    7cloud.asia – Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan provinsi dengan persentase penduduk lanjut usia atau lansia tertinggi di Indonesia.

    Kepala Perwakilan BKKBN DIY, Mohammad Iqbal Apriansyah menyampaikan, data terbaru menunjukkan pada tahun 2024 jumlah lansia di DIY mencapai 18,5 persen atau hampir satu dari lima penduduk.

    Sementara berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, pada 2023 Indonesia memiliki hampir 12 persen penduduk lansia sehingga bisa dikatakan sudah memasuki aging population.

    Untuk mengantisipasi penduduk yang makin menua, BKKBN memiliki sejumlah program pendukung lansia, seperti Lansia Berdaya, pemeriksaan kesehatan, pendampingan berbasis keluarga, serta Kartu Lansia Sejahtera yang memberikan akses layanan dan berbagai kemudahan bagi lansia.

    Dilansir Jogjakarta.go.id, untuk menyiapkan warga menghadapi masa lansia, didirikan sejumlah sekolah lansia di kota Yogyakarta.

    Iqbal mengatakan, Sekolah Lansia Standar Satu ini adalah tahap awal untuk mengenali diri sebagai lansia.

    Baca: Indonesia memasuki fase aging population

    “Mengenali kondisi fisik, mental, dan kesiapan menjalani tahapan kehidupan lansia agar tetap bermakna. Slogannya sangat tepat, ‘Hidup hanya sekali, jangan menua tanpa arti’,” ujar Iqbal di sela peluncuran sekolah lansia di Kota Yogyakarta.

    Launching dan Studium General (Pembelajaran Pertama) Pengurus Sekolah Lansia Standar Satu (S-1) tahun 2026 ini berlangsung di Ruang Bima Balaikota Yogyakarta, Selasa (10/2/2026).

    Dalam kesempatan ini, ada sembilan Sekolah Lansia yang dilaunching, antara lain adalah Sekolah Lansia Anugrah 8 Kricak, Sekolah Lansia Kotabaru SMART, Sekolah Lansia Jasmine 23 Pringgokusuman, Sekolah Lansia SETAMAN Mantrijeron.

    Sekolah Lansia merupakan bentuk pendidikan formal berbasis Bina Keluarga Lansia yang menjadi strategi konkret dalam mendukung terwujudnya lansia SMART atau sehat, mandiri, aktif, responsif dan produktif

    Berdasarkan hasil kajian dari Indonesia Ramah Lansia (IML), kualitas hidup lansia yang mengikuti sekolah lansia terbukti meningkat signifikan.

    Baca: Tantangan yang dihadapi negara yang memasuki fase aging population

    “Dari sampling lebih dari 600 lansia, ditemukan bahwa lansia yang mengikuti sekolah lansia memiliki kualitas hidup enam kali lebih baik dibandingkan yang tidak mengikuti,” ungkapnya.

    Wakil Wali Kota Yogyakarta, Wawan Harmawan yang hadir dalam kesempatan itu menegaskan, Sekolah Lansia S-1 menjadi ruang belajar bersama bagi para lansia untuk saling menguatkan.

    Sekolah lansia juga dapat memperluas wawasan, menjaga kesehatan fisik dan mental, serta tetap berperan aktif dalam keluarga maupun masyarakat.

    Menurutnya, belajar di usia lanjut bukanlah tanda keterbatasan, melainkan bukti semangat untuk terus tumbuh dan berkembang.

    “Dari hasil penelitian, sekolah lansia ini berdampak besar. Memberikan rasa optimisme, menumbuhkan semangat, menambah pengalaman, berbagi cerita, memperluas pertemanan, dan yang paling penting membuat para lansia merasa lebih percaya diri serta merasa masih dibutuhkan,” ujarnya.